PENYUSUNAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN BERDASARKAN ABK, PROYEKSI KEBUTUHAN 5 TAHUN, DAN PERENCANAAN REDISTRIBUSI PEGAWAI DALAM.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
RAPAT KOORDINASI KEPEGAWAIAN DALAM RANGKA SOSIALISASI VALIDASAI DATA BIOMETRIC DAN REKONSILIASI DATA KOTA BLITAR, 28 Mei 2013.
Advertisements

PENYUSUNAN FORMASI PNS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
ANALISIS BEBAN KERJA DAN PROYEKSI KEBUTUHAN PNS TAHUN
PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PNS
KEMENTERIAN AGAMA DISEMINASI REFORMASI BIROKRASI
REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DISAMPAIKAN OLEH DIREKTUR JABATAN KARIER.
SEKRETARISD DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
Adalah suatu daftar yang memuat hasil penilaian pekerjaan seorang pegawai negeri sipil (PNS) dalam jangka waktu satu tahun yang dibuat oleh pejabat yang.
Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI 2014
M A N A J E M E N P E R E N C A N A A N A P A R A T U R S I P I L N E G A R A Disampaikan pada: Pendampingan Entry Formasi ke dalam Aplikasi e-Formasi.
KEBIJAKan PENATAAN SDM APARATUr
PENYUSUNAN KEBUTUHAN APARATUR SIPIL NEGARA
PEDOMAN PENILAIAN DUPAK PRAKOM
SIMPEG SEBEGAI ACUAN DALAM PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL.
Disampaikan pada acara
WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PNS
Oleh : Drs. Sriyanto, M. Si. (Kepala Biro Administrasi Akademik UNS)
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KESEHATAN KERJA
SASARAN KERJA PEGAWAI.
Tim Analisis Beban Kerja Pemerintah Kota Palu 2012
MATRIKS EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI - KPP PA
Penyusunan Formasi Melalui eFormasi.
EVALUASI PENGHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI.
IMPLEMENTASI MERIT SYSTEM DAN MANAJEMEN ASN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014
ANALISIS BEBAN KERJA.
Kebijakan Perencanaan
Kebijakan Pengembangan Pegawai Negeri Sipil di Tahun 2015
PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
PENYUSUNAN DAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI
PENYUSUNAN PETA JABATAN
PEDOMAN PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
SISTEM APLIKASI RENPEGFOR
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BIRO KEPEGAWAIAN – NOVEMBER 2011
BKD KAB. KEDIRI OKTOBER 2015 SOSIALISASI PENYUSUNAN BEZETTING DAN FORMASI PNS BERBASIS SISTEM E-FORMASI BKD KAB. KEDIRI OKTOBER 2015.
PERENCANAAN KEBUTUHAN PEGAWAI DALAM IMPLEMENTASI MANAJEMEN ASN
PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER
Oleh ANALISIS BEBAN KERJA UNTUK PENYUSUNAN KEKUATAN PEGAWAI
TATA CARA PENYESUAIAN/INPASSING JF -1
Penataan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta
PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PNS
PENYUSUNAN PETA JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
Oleh ANALISIS BEBAN KERJA UNTUK PENYUSUNAN KEBUTUHAN PEGAWAI
PERENCANAAN KEBUTUHAN Pegawai Negeri Sipil
Formasi ASN 2017 Perencanaan Kebutuhan Pegawai ASN Berdasarkan UU No.
BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI
BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLA APLIKASI KEPEGAWAIAN TAHUN 2017
FGD Penyusunan Formasi Dan Proyeksi Kebutuhan PNS
PENYESUAIAN / INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN (PTP) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2017.
INPASSING Pranata Komputer.
100.
PENYESUAIAN / INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN (PTP) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2017.
PENYUSUNAN URAIAN TUGAS, ANALISIS BEBAN KERJA DAN PETA JABATAN
PELAKSANAAN ABK ONLINE DI UPT KEMENTERIAN KESEHATAN
PELAKSANAAN ABK ONLINE DI UPT KEMENTERIAN KESEHATAN
Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi
Asdep Perencanaan dan Pengembangan SDM Aparatur
PENYUSUNAN KEBUTUHAN PEGAWAI ASN TAHUN 2019
Perhitungan Beban Kerja dalam Rangka Efektivitas Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara Cirebon, 8 November 2018.
Penyusunan Kebutuhan dan Formasi Dosen
(PERATURAN MENTERI PANRB NO. 42 TAHUN 2018 )
PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PNS BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.
Direktorat Kinerja ASN
PENGUATAN SISTEM MANAJEMEN SDM ASN
KUANTITAS DAN KUALITAS DATA ASN
MUTASI PEGAWAI Sesuai dengan PP No
Transcript presentasi:

PENYUSUNAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN BERDASARKAN ABK, PROYEKSI KEBUTUHAN 5 TAHUN, DAN PERENCANAAN REDISTRIBUSI PEGAWAI DALAM UPAYA PENATAAN ORGANISASI (RIGHT SIZING) DAN PENATAAN PNS DI LINGKUNGAN KEMENKES Disampaikan oleh : Kepala Biro Kepegawaian

KEWAJIBAN YANG HARUS DILAKUKAN SELAMA MASA PENUNDAAN SEMENTARA (MORATORIUM) Selama masa penundaan penerimaan CPNS, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah : Analisis jabatan; 2. Analisis beban kerja; 3. Perhitungan jumlah kebutuhan pegawai; 4. Redistribusi pegawai; 5.Penyusunan proyeksi kebutuhan pegawai selama 5 tahun; 6. Menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK); 7. Evaluasi dan Penataan Organisasi; 8.Pengadaan CPNS untuk jabatan yang dikecualikan.

HUBUNGAN KEWAJIBAN MORATORIUM DENGAN PROGRAM RB Struktural : 6 F Evaluasi Jabatan PRODUK Visi, Misi, Tujuan Fungsional : 9 F Job class Remunerasi Analisis Jabatan Uraian Tugas (ABK) Jabatan apa saja dan berapa lama Kebutuhan Pegawai Penilaian Kinerja Uraian Jabatan Tugas I Tugas II Tugas III Tugas IV Tugas V Hasil Kerja Target dalam 1 thn SKP Standar Kompetensi Jabatan tertentu Untuk Masalah tugas tugas tersebut Assesment Individu DATABASE Pola Karir Diklat Berbasis Kompetensi YG Sudah Menjabat Peningkatan Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Pegawai

LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN NO LANGKAH PRODUK KETERANGAN 1. ANALISIS JABATAN URAIAN JABATAN PETA JABATAN 2. ANALISIS BEBAN KERJA JUMLAH KEBUTUHAN PEGAWAI PER JABATAN 3. ANALISIS JUMLAH KEBUTUHAN PEGAWAI JUMLAH KEKURANGAN/KELEBIHAN PEGAWAI DENGAN MEMPERTIMBANGKAN USIA PENSIUN DAN KOMPETENSI 4 PROYEKSI KEBUTUHAN 5 TAHUN PETA KEBUTUHAN 5 TAHUN ESTIMASI BUP PER JABATAN 5. REDISTRIBUSI PEGAWAI RENCANA REDISTRIBUSI PEMINDAHAN LINTAS SATKER PELATIHAN (BAGI YANG BELUM SESUAI KOMPETENSI) PENSIUN SUKARELA (MEMENUHI PERSYARATAN) 6 EVALUASI DAN PENATAAN ORGANISASI SOTK REVIEW TERHADAP SOTK : GEMUK TEPAT UKURAN (RIGHT SIZING) & TEPAT FUNGSI

PROSEDUR EVALUASI LAPORAN REDISTRIBUSI PNS 1 Kemenkes melakukan redistribusi pegawai berdasarkan hasil perhitungan jumlah pegawai dan rekomendasi hasil validasi (rencana distribusi dan redistribusi dilakukan sebelum penetapan formasi) 2 Kemenkes menyampaikan laporan pelaksanaan redistribusi pegawai kepada Menpan-RB, BKN, tim khusus 3 Menpan-RB dan BKN melakukan analisis terhadap laporan redistribusi 4 Menpan-RB dan BKN mempresentasikan perencanaan redistribusi pada tim khusus 5 Tim khusus merumuskan rekomendasi tindak lanjut laporan redistribusi kepada Menpan-RB 6 Menpan-RB menyampaikan hasil rekomendasi kepada Kemenkes

METODE REDISTRIBUSI: Memindahkan pegawai dari satu jabatan pada satuan organisasi yang kelebihan ke satuan organisasi yang kekurangan dalam satu instansi atau instansi lainnya yang memiliki kompetensi yang bersesuaian; Memberikan pelatihan kepada pegawai pada organisasi yang kelebihan pegawai tetapi kompetensi belum sesuai dengan persyaratan jabatan yang diduduki, baik dalam satu instansi maupun instansi lainnya; Bagi satuan organisasi yang kelebihan pegawai dan tidak dapat lagi dikembangkan kompetensinya /didistribusikan ke jabatan lain, baik di dalam satu instansi maupun instansi lainnya ditawarkan pensiun sukarela, atau bila usianya belum memenuhi syarat ditawarkan sebagai penerima uang tunggu.

KELENGKAPAN BERKAS: 1. FORM PERHITUNGAN KEBUTUHAN PNS BERDASARKAN ABK (FORMAT MENPAN)

Lanjutan 2. FORM PROYEKSI PEMENUHAN KEBUTUHAN 5 TAHUN DAN RENCANA REDISTRIBUSI

DAFTAR YANG HARUS DILAKUKAN OLEH SATKER MELAKUKAN UPDATING DATA (DAPAT MELALUI SIMKA ATAU SILK BEZETTING) MEMBUAT RENCANA KEBUTUHAN MELALUI SILK BEZETTING MEMBUAT RENCANA REDISTRIBUSI PLENO/DESK KESEPAKATAN RENCANA DISTRIBUSI (DI BANDUNG 8 SD 10 FEB 2012)

REKAPITULASI KELENGKAPAN DATA SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEMENKES 1. UPDATING JABATAN FORMASI (SIMKA) - TOTAL PEGAWAI 50.478 - JML PEGAWAI YANG BELUM DIUPDATE 3.193 - PERSENTASE (%) PEGAWAI BLM DIUPDATE 6.33 % 2. ENTRI PERHITUNGAN KEBUTUHAN BERDASARKAN ABK - TOTAL SATKER 218 - LENGKAP 67 - BELUM LENGKAP 49 - TIDAK DIISI 102 3. ENTRI RENCANA PEMENUHAN KEBUTUHAN 5 TAHUN - ENTRI 44 - BELUM ENTRI/RENCANA PEMENUHAN 0 174

PROGRESS REPORT UPDATING JABATAN FORMASI PADA SIMKA DAN ENTRY HASIL PERHITUNGAN BERDASARKAN ABK DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL DATA SIMKA PER TANGGAL 08 FEBRUARI 2012 JAM 01.00 WIB

PROGRESS REPORT UPDATING JABATAN FORMASI PADA SIMKA DAN ENTRY HASIL PERHITUNGAN BERDASARKAN ABK DI LINGKUNGAN SEKRETARIS JENDERAL DATA SIMKA PER TANGGAL 08 FEBRUARI 2012 JAM 01.00 WIB

PROGRESS REPORT UPDATING JABATAN FORMASI PADA SIMKA DAN ENTRY HASIL PERHITUNGAN BERDASARKAN ABK DI LINGKUNGAN BALITBANGKES DATA SIMKA PER TANGGAL 08 FEBRUARI 2012 JAM 01.00 WIB

PROGRESS REPORT UPDATING JABATAN FORMASI PADA SIMKA DAN ENTRY HASIL PERHITUNGAN BERDASARKAN ABK DI LINGKUNGAN DITJEN BINFAR DAN ALKES DATA SIMKA PER TANGGAL 08 FEBRUARI 2012 JAM 01.00 WIB

PROGRESS REPORT UPDATING JABATAN FORMASI PADA SIMKA DAN ENTRY HASIL PERHITUNGAN BERDASARKAN ABK DI LINGKUNGAN DITJEN BINA GIZI DAN KIA DATA SIMKA PER TANGGAL 08 FEBRUARI 2012 JAM 01.00 WIB

PROGRESS REPORT UPDATING JABATAN FORMASI PADA SIMKA DAN ENTRY HASIL PERHITUNGAN BERDASARKAN ABK DI LINGKUNGAN DITJEN BINA GIZI DAN KIA DATA SIMKA PER TANGGAL 08 FEBRUARI 2012 JAM 01.00 WIB

PROGRESS REPORT UPDATING JABATAN FORMASI PADA SIMKA DAN ENTRY HASIL PERHITUNGAN BERDASARKAN ABK DI LINGKUNGAN DITJEN BUK DATA SIMKA PER TANGGAL 08 FEBRUARI 2012 JAM 01.00 WIB

LANJUTAN DATA SIMKA PER TANGGAL 08 FEBRUARI 2012 JAM 01.00 WIB

LANJUTAN DATA SIMKA PER TANGGAL 08 FEBRUARI 2012 JAM 01.00 WIB

PROGRESS REPORT UPDATING JABATAN FORMASI PADA SIMKA DAN ENTRY HASIL PERHITUNGAN BERDASARKAN ABK DI LINGKUNGAN DITJEN PP DAN PL DATA SIMKA PER TANGGAL 08 FEBRUARI 2012 JAM 01.00 WIB

LANJUTAN DATA SIMKA PER TANGGAL 08 FEBRUARI 2012 JAM 01.00 WIB

LANJUTAN DATA SIMKA PER TANGGAL 08 FEBRUARI 2012 JAM 01.00 WIB

PROGRESS REPORT UPDATING JABATAN FORMASI PADA SIMKA DAN ENTRY HASIL PERHITUNGAN BERDASARKAN ABK DI LINGKUNGAN DITJEN PP DAN PL DATA SIMKA PER TANGGAL 08 FEBRUARI 2012 JAM 01.00 WIB

LANJUTAN DATA SIMKA PER TANGGAL 08 FEBRUARI 2012 JAM 01.00 WIB

LANJUTAN DATA SIMKA PER TANGGAL 08 FEBRUARI 2012 JAM 01.00 WIB

KEBIJAKAN 1. Data yang dikompilasi adalah data yang diinput ke dalam aplikasi SILK Bezetting untuk disampaikan kepada MENPAN-RB; 2. Batas waktu melengkapi data ke dalam aplikasi SILK Bezetting ditetapkan hingga hari Minggu, 12 Februari 2012 jam 17.00 WIB untuk segera diajukan kepada Kementerian PAN-RB.

感 谢 您 的 关 注!