KORBAN KEJAHATAN NON-KEKERASAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Kebebasan dan Tanggung-jawab
Advertisements

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai Salah Satu Bentuk Penyimpangan Sosial
FEAR OF CRIME Kuliah 12.
HAK PEKERJA.
HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA
oleh Adrianus Meliala Disampaikan dalam Workshop Training of Trainers
MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA
Penanganan korban dalam Kasus-Kasus Pilihan oleh LPSK
TINDAK PIDANA KHUSUS “PERDAGANGAN ORANG”
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
Sekolah Tinggi Ilmu Adminitrasi Mandala Indonesia
Adrianus Meliala 1 LPSK, 31 Okt  Victims’ Rights (hak-hak korban) adalah bagian tak terpisahkan (integral) dari human rights (hak asasi manusia).
Pengertian PERDAGANGAN (TRAFFICKING) PEREMPUAN dan ANAK
MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA
PERAN LEMBAGA KOMUNITAS LOKAL
EDWIN H. SUTHERLAND : ADANYA SUATU KEJAHATAN DITENTUKAN OLEH UU
MITIGASI DAN MANAJEMEN BENCANA
Copyright by 1 P3PHK (Kuliah XI) PHK.
PERLINDUNGAN KORBAN DALAM REGULASI
POLITIK DAN KEBIJAKAN NEGARA DALAM PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK KORBAN KEJAHATAN Oleh : Askari Razak Disampaikan pada Rakor Para Pemangku Kepentingan.
KELOMPOK 3 Dahlia Agustina ( )
GUGURNYA HAK MENUNTUT Sesi XII.
ETIKA BISNIS BAHAN AJAR 7 HAK PEKERJA.
LBH BALI WCC ( LEMBAGA BANTUAN HUKUM BALI WOMEN CRISIS CENTER )
DALAM MANAJEMENT BENCANA PENGANTAR MANAJEMEN PB
`SOSIOLOGI PERTANIAN` Dr. Ir. F. DIDIET HERU SWASONO, M.P.
Kebijakan Perdaganangan Internasional
KESEHATAN REPRODUKSI DALAM PERSPEKTIF GENDER
Aspek Hukum Dalam Bisnis
MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA
PERDAGANGAN INTERNATIONAL
Warga Negara 1 Hak asasi pribadi (personal rights) 2 Hak asasi ekonomi (property rights atau harta milik) 3 dan perlakuan yang sama dalam keadilan.
dalam Sistem Peradilan Pidana
Wanita dan Hukum Seks dan Gender.
MANFAAT KRIMINOLOGI DAN VIKTIMOLOGI BAGI HUKUM PIDANA
HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA
HAK ASASI MANUSIA di INDONESIA
Kebebasan dan Tanggung-jawab
HUKUM DAN VIKTIMOLOGI PART. II
Prof. Hikmahanto Juwana
SISTEM PERADILAN PIDANA DAN PEREMPUAN
IPS untuk SMP/MTS kelas VIII
Tujuan dan Fungsi Partai Politik
PENGADILAN HAM Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di Lingkungan Peradilan Umum. Pengadilan HAM berkedudukan di daerah kabupaten atau.
Kekerasan pada anak Minggu 10.
Rule Of law (PENEGAKAN SUPREMASI HUKUM) 1.
PENGENDALIAN SOSIAL Pertemuan 15 SMA Kelas X.
DAMPAK PENYALAHGUNAAN NAPZA DI KALANGAN REMAJA
ANALISIS POLA BANTUAN SOSIAL MASALAH KDRT
PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN by DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
HUKUM DAN VIKTIMOLOGI PART. III
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN by DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
Emmilia Rusdiana KONVENSI HAM NASIONAL.
USAHA-USAHA PERLINDUNGAN ANAK
TUJUAN PEMBERIAN MATERI HAM
Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( KDRT )
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)
Pengendalian Pemasaran
PENDAHULUAN DAN PENGANTAR FISIOTERAPI DISASTER
Emmilia Rusdiana KONVENSI HAM NASIONAL.
PENERAPAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (PKDRT)
MANAJEMEN MODAL KERJA MNC
BAB VI HAK ASASI MANUSIA
MITIGASI DAN MANAJEMEN BENCANA. Mitigasi Bencana? adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran.
Menghadapi Kekerasan dalam media Pertemuan 12
HUKUM DAN VIKTIMOLOGI PART. I
Pelanggaran HAM, Korban dan Pemulihan
Pengantar Manajemen Bencana Sesi 1. Pengertian Bencana Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat.
PERLINDUNGAN ANAK UU NO. 35 TAHUN 2014 UPAYA Oleh: MARCIANA D. JONE, S.H KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM & HAM KANWIL KEMENTERIAN HUKUM & HAM SULAWESI UTARA.
Transcript presentasi:

KORBAN KEJAHATAN NON-KEKERASAN Kuliah 14

Ciri Viktimisasi Kejahatan Non-Kekerasan Hampir selalu impersonal, random Korban massif, kolektif Bisa berbentuk derita fisik ataupun non-fisik Viktimisasi berlangsung prosesual, tidak kasat mata dan tidak langsung Implikasinya pada berbagai sistem di masyarakat

Ciri Korban Kejahatan Non-Kekerasan Perasaan ketakutan terhadap kejahatan tidak berkembang Tidak merasa diancam/terancam secara fisik Tidak acuh/mengerti/sadar bahwa telah terviktimisasi Indikasi kondisi ‘ketergantungan’ dan sikap ‘pasrah’

Mengingat masalahnya yang kompleks, skala viktimisasi yang besar dan besaran perlindungan yang perlu dilaksanakan, protektor dari kejahatan non-kekerasan seyogyanya negara.

Masalah, Umumnya terdapat situasi hubungan negara yang ‘dekat’ (bahkan beraliansi) dengan pemrakarsa/pelaksana kejahatan non-kekerasan. Sehingga, proteksi oleh negara tidak efektif

Viktimologi kritis Melihat bahwa viktimisasi yang terjadi akibat adanya struktur yang tidak adil, timpang dan represif. Negara, cq. pemerintah dan aparat-aparatnya, juga dapat menciptakan aneka viktimisasi (baik fisik ataupun non-fisik) terhadap rakyatnya

Viktimisasi Struktural Politically structural victimization status tapol Socially structural victimization bayar pajak, tarif tol Legally structural victimization hukuman mati, aborsi Economically structural victimization pelarangan pasar, Victimization caused by power abuse election fraud

Tiga bentuk perlindungan oleh negara terhadap kejahatan, penyimpangan atau kekeliruan tindakan aparat negara Kompensasi / penyetaraan hak Rehabilitasi / pemulihan hak Restitusi / pengembalian hak

Politik Viktimisasi? Korban kecelakaan pesawat terbang relatif lebih beruntung daripada korban kecelakaan bus Korban tsunami dan gempa di Aceh lebih memperoleh perhatian daripada korban di Nias dan Simeulue Wanita korban kekerasan domestik relatif beruntung karena telah dilindungi UU ketimbang wanita TKI