MATERI PEMBEKALAN Sekilas mengenal KECAMATAN BAE Oleh : Drs. MASYUDI CAMAT BAE

GAMBARAN UMUM KECAMATAN BAE 1. Kondisi Geografi. a. Luas kecamatan : 2.332,275 hektar b. Jarak dari Ibukota Kab : ± 5 Km c. Batas wilayah berbatasan dengan Sebelah Utara : Kecamatan Dawe Sebelah Selatan : Kecamatan Kota Kudus dan Jati Sebelah Timur : Kecamatan Jekulo Sebelah Barat : Kecamatan Gebog dan Kaliwungu d. Peruntukan lahan : Campuran dan Pertanian. e. Ketinggian : 55 m (dpl). 2. Kondisi Demografi. Jumlah penduduk : 61.966 jiwa Laki-laki : 30.808 jiwa Perempuan : 31.158 jiwa 3. Kondisi Sosial. a. mata pencaharian 1) Buruh/swasta, 2) Petani, 3) PNS, dan 4) Wiraswasta b. Agama mayoritas : Islam c. Budaya : 1) pengajian, 2) kelompok rebana (jipinan)

NO. DESA KONDISI DESA Luas wil. (ha) Jml Penduduk (jiwa) Industri Kecil / RT 1. Peganjaran 190,344 6.065 tas, sandal, konveksi, krupuk rambak, bordir, kecap/limun, tahu, jamu kontak 2. Panjang 99,886 4.159 sirup, konveksi. 3. Purworejo 96,010 2.567 susu, jenang, jamu gendong. 4. Bacin 139,590 4.274 tahu, konveksi. 5. Pedawang 103,827 4.028 tahu, kecap, rempeyek, konveksi, plisket, susu. 6. Dersalam 146,243 6.128 genteng press, rempeyek, madu, ternak burung puyuh. 7. Ngembalrejo 268,269 7.542 genteng press, madu mongso, tahu, bengkel, kecap, krupuk dele, konveksi. 8. Karangbener 392,982 6.642 telur, tempe, sirup, genteng pres, konveksi/bordir. 9. Gondangmanis 556,590 12.618 kecap/sirup, roti, konveksi, rempeyek, jamu gendong. 10. Bae 338,564 7.943 konveksi, bordir, susu, jamu gendong.

PETA KECAMATAN BAE

B. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN. Kecamatan.  Dipimpin oleh Camat. Memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah di bidang pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, pendidikan dan kesehatan, sosial dan kesra serta pertanahan. Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, meliputi : 1) Pemberdayaan masyarakat. 2) Penyelenggaraan tramtib Umum. 3) Penerapan dan penegakan Per-UU-an. 4) Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum. 5) Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan. 6) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan. 7) Pelayanan masyarakat. Struktur organisasi kecamatan Camat, Sekretaris Kecamatan, Seksi Tata Pemerintahan, Seksi Trantibum, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Seksi Kesejahteraan Masyarakat,

Nama Kepala Desa / (Penjabat) Kesatuan masy hukum, memiliki batas wilayah yuridiksi, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masy setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat, dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional, berada di kabupaten/kota. Pemerintahan Desa : Pemerintah desa + BPD. Pemerintah Desa : Kepala Desa + Perangkat desa. No Desa Nama Kepala Desa / (Penjabat) Nama Ketua BPD 1. Peganjaran Noor Rahmad Munaji,S.Ag 2. Panjang - Kusmanto 3. Purworejo Suyono Bambang Suliadi,S.Pd 4. Bacin Hj. Sumeh Djastro 5. Pedawang Drs.Moh Rifai Noerhadi 6. Dersalam H.M. Syaifudin Suparno,S.Pd 7. Ngembalrejo H. Abdul Fatih, SE Sutardi,SH 8. Karangbener Basyir, S.Ag Darjo 9. Gondangmanis Zumrotus Saidah Suparwadi 10. B a e Muhdi Purwadi

282 51 No. Desa JUMLAH Dusun RT RW 1 Peganjaran Dlingo, Jatisari, Tempel, Blender. (5 dusun) 22 5 2 Panjang Jetak Panjang, Wetan Kali, Kulon Kali. (2 dusun) 13 3 Purworejo Jambean, Plumbungan, Benggoro. (3 dusun) 8 4 Bacin Bacin Barat, Bacin Pucang, Bacin Tengah, Bacin, Ngemplak, Bacin Timur, Nggembel. (3 dusun) 20 Pedawang Mudal, Pedawang, Pedawang Tengah, Tapean, Pojok. (2 dusun) 18 6 Dersalam Sakbunder, Bawahan, Kepyar, Dersalam Kidul. (5 dusun) 23 7 Ngembalrejo Ngetuk, Conge, Mijen, Kauman, Boto Lor, Boto Kidul. (6 dusun) 41 Karangbener Kadisono, Sinawung, Bondokerep, Kemang, Ngelo. (5 dusun) 36 9 Gondangmanis Kadilangon, Gondangmanis Kulon, Gondangmanis Wetan, Kayuapu Kulon, Kayuapu Wetan. (5 dusun) 77 11 10 Bae Krajan, Bendo, Pondok, Karangsambung, Karangdowo. (5 dusun) 24 282 51

C. VISI DAN MISI KECAMATAN BAE. “Terwujudnya Pelayanan Prima Kepada Masyarakat Dan Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Didukung Dengan Kemampuan Aparat Dan Tertib Administrasi Dalam Hubungan Kerja Yang Kondusif”. 2. Misi. Meningkatkan pelayanan prima dengan manajemen modern. Meningkatkan kualitas SDM aparatur Pemerintahan. Meningkatkan disiplin, ketertiban umum dan stabilitas keamanan wilayah. Meningkatkan kemandirian ekonomi dengan memberikan peluang yang lebih besar dan proporsional kepada masyarakat dan pihak swasta. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang religius dan solidaritas sosial.

D. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Mewujudkan pelayanan prima dengan manajemen modern Meningkatkan ketentraman, ketertiban dan keamanan Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan Meningkatkan keimanan, ketaqwaan dan kerukunan sosial 2. Sasaran : Meningkatkan profesionalisme aparat. Menurunnya gangguan ketentraman dan ketertiban. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Meningkatnya pembinaan thd organisasi pelayanan sosial. 3. Program : a. Peningkatan analisis dan pengendalian pembangunan. b. Peningkatan fasilitasi penguatan otonomi Desa. c. Peningkatan perlindungan masyarakat. d. Peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat. e. Peningkatan ekonomi kerakyatan. f. Peningkatan organisasi sosial kemasyarakatan dalam pelayanan sosial. 4. Kegiatan : a. Monitoring dan koordinasi. b. Fasilitasi dan asistensi pelaksanaan otonomi desa. c. Pelaks piket PBP d. Pelaksanaan pengamanan wilayah terpadu. e. Fasilitasi penguatan ekonomi kerakyatan/pasar murah. f. Pembinaan bid. pendidikan, agama, pemuda dan olah raga.

E. POTENSI WILAYAH. Potensi Geografi. 2. Potensi Ekonomi. a. Kawasan perkotaan, b. Masih ada lahan belum terbangun, c. Akses jalan baik dan dekat dengan pusat kota, d. Tepat untuk pengembangan wilayah / pengembangan ekonomi di sektor campuran (permukiman, perdagangan, jasa, industri non polutan). e. Tidak rawan bencana alam banjir maupun longsor, f. Aman sebagai tujuan investasi. 2. Potensi Ekonomi. a. Tumbuhnya industri kecil/rumah tangga  Meningkatkan Kesra b. Terdapatnya industri berskala besar  Menyerap Tenaga kerja (PT. Djarum, PR. Nojorono, PR. Pamor, PR, Jambu Bol) 3. Potensi Sosial. a. Tokoh masyarakat. b. Tokoh Agama. c. Kebudayaan  Pengajian, jipinan. d. Pendidikan Tinggi  UMK, STAIN. e. Pendidikan agama  Pondok Pesantren.

F. PENANGANAN MASALAH. G. PENUTUP. Langkah-langkah : Berkoordinasi dgn Dinas/Instansi terkait.  pencegahan dan penanganan Peningkatan patroli wilayah.  daerah rawan tramtib, deteksi dini bencana alam Pembinaan dan penyuluhan kpd aparat pemerintah desa / masyarakat.  Pencegahan dan penanganan dilapangan thd tramtib/bencana G. PENUTUP.