REVITALISASI MUSRENBANGDA “LESSON LEARN” PROVINSI SUMATERA SELATAN Oleh : KEPALA BAPPEDA PROVINSI SUMATERA SELATAN Disampaikan Pada Acara : Rakernas II Asosiasi Bappeda Provinsi Seluruh Indonesia Banda Aceh, Juli 2011

OUTLINE POLA PELAKSANAAN MUSRENBANG PROVINSI HUBUNGAN PERENCANAAN KAB/KOTA DENGAN PROVINSI KAPASITAS LEMBAGA PERENCANA PROVINSI DAN KAB/KOTA STANDAR MINIMAL KEPALA BAPPEDA (?) PERENCANAAN KEWILAYAHAN VS SEKTORAL

POLA PELAKSANAAN MUSRENBANG PROVINSI PENETAPAN ARAH DAN KEBIJAKAN ROAD SHOW KE KAB/KOTA RATEK SKPD PROVINSI FORUM SKPD MUSRENBANG

ROAD SHOW KE KABUPATEN/KOTA AGENDA PENYUSUNAN RKPD ARAH KEBIJAKAN ROAD SHOW KE KABUPATEN/KOTA RAPAT TEKNIS SKPD FORUM SKPD RANCANGAN AWAL RKPD MUSRENBANG RANCANGAN AKHIR RKPD JANUARI - PEBRUARI JANUARI - MARET PEBRUARI - MARET MARET APRIL MEI - JUNI ANALISIS : BAGAIMANA PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI (PP 19 TAHUN 2010 : PERKUATAN PERAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI

PENETAPAN ARAH KEBIJAKAN RAKER BAPPEDA KAB/KOTA SE SUMSEL EVALUASI TAHUN BERJALAN TEMA PEMBANGUNAN TAHUN N+1 (SESUAI RPJMD) ARAHAN PUSAT KABUPATEN KOTA SKPD PROV.

PEMBINAAN DAN SOSIALISASI ARAH KEBIJAKAN ROAD SHOW KE KABUPATEN/KOTA PEMBINAAN DAN SOSIALISASI ARAH KEBIJAKAN PROVOKASI BAPPEDA PROVINSI RATEK PROVINSI KABUPATEN / KOTA KOORDINASI INTEGRASI SINKRONISASI SIMPLIFIKASI

BAPPEDA PROVINSI SEBAGAI PEMBICARA RAPAT TEKNIS SESUAI DENGAN RKP FOKUS PADA RPJMD ADA BERITA ACARA YANG DITANDATANGANI SKPD DENGAN BAPPEDA KAB/KOTA DAN PROVINSI BAPPEDA PROVINSI SEBAGAI PEMBICARA USULAN SKPD PROVINSI RANCANGAN AWAL 1 RKPD

USULAN KABUPATEN/KOTA FORUM SKPD SESUAI DENGAN TEMA, FOKUS & AGENDA PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA, SKPD PROV, BAPPEDA USULAN KABUPATEN/KOTA RANCANGAN AWAL 2 RKPD

MUSRENBANG USULAN DEFINITIF RANCANGAN AKHIR RKPD SOSIAL - BUDAYA EKONOMI SARANA - PRASARANA PEMERINTAHAN USULAN DEFINITIF RANCANGAN AKHIR RKPD

HUBUNGAN PERENCANAAN KAB/KOTA DENGAN PROVINSI PUSAT PROVINSI KABUPATEN/ KOTA PERSENTASE PROGRAM DAN KEGIATAN KAB/KOTA YANG MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL DAN DAERAH SINERGI PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DIDUKUNG SHARING ANGGARAN KAB/KOTA DENGAN PROV FOKUS PADA TARGET RPJMD PROV  ACUAN KAB/KOTA INTEGRASI

KAPASITAS LEMBAGA PERENCANA PROVINSI DAN KAB/KOTA PP 41 th 2007 MASALAH : BAGIAN PERENCANAAN SKPD (ESS. IV) MASALAH : JABATAN FUNGSIONAL KURANG DIMINATI (persyaratan berat, remunerasi belum pasti) USULAN BAGIAN PERENCANAAN SKPD ESELON MIN. III DINAS PENDIDIKAN PROV. SUMSEL TELAH MENYESUAIKAN (KABID PROGRAM DAN PERENCANAAN ) REALISASI JABATAN FUNGSIONAL

? = ≠ STRUKTUR ORGANISASI PROVINSI STRUKTUR ORGANISASI KAB/KOTA ATAU A C D E STRUKTUR ORGANISASI PROVINSI A B C D E STRUKTUR ORGANISASI KAB/KOTA = ATAU ≠ ?

STANDAR MINIMAL KEPALA BAPPEDA ?

ANALISIS KONDISI RIEL KAB/KOTA PERENCANAAN WILAYAH VS SEKTORAL PERENCANAAN TOP DOWN : - RPJMN - DRAFT RKP - RPJMD PROV PRIORITAS KAB/KOTA (SEKTORAL) (SPASIAL/ RUANG) ISU STRATEGIS YANG BERKEMBANG ANALISIS KONDISI RIEL KAB/KOTA ALOKASI ANGGARAN APBD PROVINSI SESUAI LOKASI

POLA HUBUNGAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENURUNAN KEMISKINAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2005-2008 Kuadran 1: Pertumbuhan ekonomi tinggi dan pengurangan jumlah kemiskinan cepat: Musi Rawas, Musi Banyuasin, dan Empat Lawang  Menjaga momentum pembangunan. Kuadran 2: Pertumbuhan ekonomi rendah, tapi pengurangan kemiskinan cepat: Lahat, OKI, Muara Enim, Ogan Ilir dan Banyuasin  Mempercepat pembangunan ekonomi. Kuadran 3: Pertumbuhan ekonomi rendah dan pengurangan kemiskinan lambat: Pagar Alam, OKU, Lubuk Linggau dan OKU Selatan  Meningkatkan kinerja pembangunan Kuadran 4: Pertumbuhan ekonomi tinggi, tapi pengurangan kemiskinan lambat: Palembang, Kota Prabumulih  Memperbaiki pelayanan Publik bagi penduduk miskin 16

POLA HUBUNGAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENINGKATAN IPM KABUPATEN/KOTA TAHUN 2005-2008 Kuadran 1: Pertumbuhan ekonomi tinggi dan peningkatan IPM tinggi: Prabumulih  Menjaga momentum pembangunan. Kuadran 2: Pertumbuhan ekonomi rendah, tapi peningkatan IPM tinggi: OKU Timur, Ogan Ilir, Lahat, Pagar Alam  Mempercepat pembangunan ekonomi. Kuadran 3: Pertumbuhan ekonomi rendah dan peningkatan IPM rendah: OKU Selatan, OKU, Banyuasin, OKI dan Muara Enim  Meningkatkan kinerja pembangunan. Kuadran 4: Pertumbuhan ekonomi tinggi, tapi peningkatan IPM rendah: Musi Banyuasin, Musi Rawas, Empat Lawang, Palembang  Memperbaiki pelayanan publik. Kota Palembang 17

POLA HUBUNGAN PERTUMBUHAN APBD DAN PENINGKATAN IPM KABUPATEN/KOTA TAHUN 2005-2008 Kuadran 1: Peningkatan APBD tinggi dan peningkatan IPM tinggi: OKU Timur, Ogan Ilir, Pagar Alam  Menjaga momentum dan menjaga kualitas belanja pembangunan. Kuadran 2: Peningkatan APBD rendah, tapi peningkatan IPM tinggi: Lahat, Prabumulih dan Lubuk Linggau  Mengoptimalkan APBD dalam mempercepat pembangunan manusia. Kuadran 3: Peningkatan APBD rendah dan peningkatan IPM rendah: Palembang, Musi Rawas, Musi Banyuasin, Muara Enim, dan OKI  Meningkatkan kinerja pengelolaan APBD bagi pembangunan manusia. Kuadran 4: Peningkatan APBD tinggi, tapi peningkatan IPM rendah: OKU, Banyuasin, OKU Selatan  Memperbaiki kualitas belanja untuk pelayanan publik dan pembangunan manusia. 18

POLA HUBUNGAN PERTUMBUHAN APBD DAN PENURUNAN KEMISKINAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2005-2008 ANALISIS AWAL: peningkatan APBD yang pesat belum tentu diiringi dengan penurunan kemiskinan lebih cepat pula  fokus belanja APBD perlu lebih menyentuh sektor-sektor di mana penduduk miskin terkonsentrasi 19

Terima Kasih