Tipologi Isu Kebijakan

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KEBIJAKAN PUBLIK: Variasi Pemaknaan dan Implikasinya
Advertisements

Kebijakan Pemerintahan: Konsep-konsep Dasar
Ttg Studi Kebijaksanaan Pemerintahan
TINDAK LANJUT PP Nomor 6 Tahun 2007 tentang
ASPEK HUKUM E-BUSINESS
Mengelola Konflik dan Negosiasi
STRATEGI DAN TAKTIK DALAM INTERVENSI MAKRO
MATERI IX: KODE ETIK ADVOKAT
SUNSET POLICY.
NEGOTIATION Negosiasi.
HUKUM PERDATA (Pengertian, Asas, Hak-hak Keperdataan Warga Negara, dan Hak-hak Masyarakat Hukum Adat) Oleh Sudi Prayitno Disampaikan dihadapan.
BAB I. PENDAHULUAN Intisari Pemasaran :
PENGAMBILAN KEPUTUSAN ETIS
FUNDAMENTAL EKONOMI LOKAL
OLEH HARYONO.AS,S.PD SRI BIJAWANGSA NIP
MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK PEMAHAMAN KONSEPSI DASAR
GAYA INTERVENSI DALAM KONFLIK
EKONOMI UNTUK SEKTOR PUBLIK
ALTERNATIF PENYELESAIAN KONFLIK DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
HUKUM KEUANGAN NEGARA TIM PENGAJAR.
Lima Debat Selama Kebijakan Makroekonomi
MASALAH ETIS SEPUTAR KONSUMEN
KEPUTUSAN DENGAN LAWAN
PENDAHULUAN EKONOMI LINGKUNGAN
EKONOMI KEBIJAKAN PUBLIK
Bina Nusantara Pertemuan 13 Bina Nusantara Keadilan atas Pjk Daerah Undang – Undang (DPR/D) Peraturan Daerah Kepastian Hukum Kepentingan Umum Banding.
PENANAMAN MODAL 1. (UU No.25 Th.2007) Penanaman Modal  Segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dlm negeri maupun penanam modal.
PARTAI POLITIK Ahmad Nasher.
PENARIKAN TENAGA KERJA
KONFLIK DAN NEGOSIASI.
bisnis dan perlindungan konsumen
kewajiban dan hak karyawan
SIFAT DAN RUANG LINGKUP ORGANISASI KESEHATAN
KONFLIK DAN STRES KERJA
KONFLIK DAN NEGOSIASI Program Studi Sistem Informasi
KONSEP DASAR KEBIJAKAN
Mata kuliah : F Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
PENGAMBILAN KEPUTUSAN ETIS
Otonomi Daerah Pengantar
PENGENDALIAN KONFLIK.
Prinsip-prinsip Etis Bisnis Dalam Berbisnis
Prinsip-prinsip Etis Bisnis Dalam Berbisnis
EKONOMI UNTUK SEKTOR PUBLIK
Jappy P. FanggidaE, SE., M.Si., MBA
Kerangka HUKUM TELEMATIKA
MATERI MATA KULIAH LEMBAGA KEUANGAN BANK DAN BUKAN BANK
Dasar Hukum DASAR HUKUM OTONOMI DAERAH
MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK PEMAHAMAN KONSEPSI DASAR
KODE ETIK PROFESI.
ASPEK HUKUM E-BUSINESS
ADMINISTRASI KEUANGAN NEGARA
REDISTRIBUSI PENDAPATAN
BAB III. PENDEKATAN EKONOMI TERHADAP HUKUM
Materi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan
oleh Kepala Perwaiklan BPKP Provinsi Jawa Timur dalam
KONTRAK KULIAH MATA KULIAH EKONOMI MONETER
Otonomi Daerah.
KONTRAK KULIAH MATA KULIAH EKONOMI MONETER
Pajak Daerah Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Prinsip-prinsip Etis Bisnis Dalam Berbisnis
Universitas Esa Unggul
Jappy P. FanggidaE, SE., M.Si., MBA
Instrumen keuangan derivatif bisa diartikan sebagai instrumen keuangan yang nilainya tergantung dari (diturunkan, derive from) nilai aset yang menjadi.
Nama Kelompok MARIA NOVITA KUROUMAN ( ) YANTI SIAHAAN ( ) SAH PUTRI DELIYANA ( ) RENTA SIANIPAR ( )
PBB Pajak Bumi dan Bangunan
Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik
PENGENDALIAN KONFLIK.
PARTAI POLITIK Aryani Yeni Eko Wati. Pengertian Partai Politik (3) Berdasarkan UU No. 2 tahun 2008 ttg Partai Politik pasal 1 (ayat 1) : Organisasi yang.
Organizational Behavior
KELOMPOK III BOWO INDAH DESI RENI ELIZA NOPI FITRA DINA.
Transcript presentasi:

Tipologi Isu Kebijakan

Jenis2 Kebijakan 1. Patronage atau Promotional Policy Kebijaksanaan yg menyediakan insentif bagi siapa melaksanakan kebijaksanaan pemerintah  penggunaan “carrots” Macamnya: Subsidi: mis subsidi BBM Kontrak: mis standar keselamatan kerja Surat Ijin: mis ijin pengelolaan hutan

2. Regulatory Policy Kebijaksanaan yg memberikan kewenangan kontrol bg pemerintah utk aktivitas2 tertentu  penggunaan “sticks” Contoh yg paling umum adalah Kitab Undang2 Hukum Pidana dan pajak2 tertentu spt pajak rokok, alkohol, dll (tujuannya bukan utk meningkatkan pendapatan pem tp utk mengontrol perilaku2 tertentu) 3. Redistributive Policy Kebijaksanaan yg memberikan keuntungan pada satu pihak & merugikan pihak yg lain dg tujuan utk realokasi kesejahteraan. Contoh: Pajak

Karakter Kebijakan (Hogwood, 1987) Prinsipil Padat/Tdk bisa dibagi/Utuh Pemotongan/redistribusi Peningkatan

Prinsipil Apakah suatu kebijakan mengatur isu2 yg prinsipil (benar & salah, mereka & kami)  persoalan moral, religius, konstitusional, dll Opsi yg tersedia utk pemerintah bisa banyak atau sedikit Kemungkinan bargaining sangat minimal Hasil  menang dan kalah

Padat/Tdk bisa dibagi/Utuh Terkait dengan hal2 yg tdk bisa dibagi2  bandara Kemungkinan bargaining sangat minimal Hasil  menang dan kalah

Pemotongan/redistribusi Siapa mendapatkan apa?  dapat dibagi tapi terbatas (persediaan terbatas) Lingkup bargaining  tawar menawar ttg pemotomongan relatif (negatif atau zero sum) Hasil  kerugian yg berbeda2

Peningkatan Siapa mendapapat apa?  dapat dibagi tapi terbatas (persediaan banyak) Lingkup bargaining  tawar menawar ttg pertambahan relatif (positive sum) Hasil  keuntungan yg berbeda2

KARAKTERISTIK KEBIJAKAN ISSUE-ISSUE KHAS FOKUS STRATEGIS DALAM ANALISIS Regulatif Mewajibkan dan melarang Menghindar dari kewajiban/larangan Distributif Perlindungan hak dan keadilan Konflik karena diperlakukan tidak adil Redistributif Membebani fihak tertentu dalam rangka membantu yang lain Perlawanan fihak yang dibebani \ Stabilisasi Potensi instabilitas