MATER ET MAGISTRA “IBU & GURU”

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SOLLICITUDO REI SOCIALIS
Advertisements

GAUDIUM ET SPES “KEGEMBIRAAN & HARAPAN”
CONVENIENTES EX UNIVERSO
11 APRIL 1963, YOHANES XXIII - PT
Sekolah Pascasarjana Prof. Dr. Dasim Budimansyah, M.Si.
BAB 6 EKONOMI MIKRO DAN EKONOMI MAKRO.
KATEKESE ANALISIS SOSIAL
PEMBANGUNAN NASIONAL, SEKTOR DAN DAERAH
UNDANG UNDANG DASAR NRI TAHUN 1945 DALAM MEMBANGUN KARAKTER BANGSA
DADANG SUNDAWA JL. GEGERASIH
I Rerum Novarum Pendahuluan
II QUADRAGESIMO ANNO 15 MARET 1931, PIUS XII - QA.
Asas Kewarganegaraan Setiap negara mempunyai kebebasan dan kewenangan untuk menentukan asas kewarganegaraan. Dalam asas kewarganegaraan dikenal dua pedoman.
WAWASAN NUSANTARA Oleh : Aditya Hendra Moh. Khoirul Anwar
KODE ETIK PROFESI TEKNOLOGI PENDIDIKAN
Sistem Ekonomi.
Magister Administrasi Publik
KOMPLEKSITAS ADMINISTRASI NEGARA
Good Governance Etika Bisnis.
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
BAB 6 EKONOMI MIKRO DAN EKONOMI MAKRO.
Wawasan nusantara (Lecture 6 & 7)
WAWASAN NUSANTARA.
Wawasan nusantara (Lecture 5 & 6)
PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PEMBANGUNAN
ASAS PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
UMAT KEUSKUPAN AGUNG JAKARTA (KAJ)
Latar Belakang, Konsep, Implementasi dan Tantangan
Pertemuan 12 Hubungan Industrial
AKTUALISASI PANCASILA DALAM BIDANG POLITIK
KEMAJEMUKAN BANGSA INDONESIA
HUBUNGAN NEGARA DAN WARGA NEGARA
BAGI HASIL TANAH ABSENTEE (Studi Kasus di Dataran Tinggi Pasemah Kabupaten Lahat)   Permasalahan penguasaan tanah (pemilikan dan penggarapan) pada  hakikatnya.
Teori dan Permasalahan Pembangunan Ekonomi
SISTEM EKONOMI Pertemuan 4.
KELOMPOK 7 NURUL HIDAYATI ( ) REVANI SASMITANING ( )
POPULORUM PROGESSIO Perkembangan Bangsa-Bangsa
Ajaran sosial gereja ARTI DAN MAKNA AJARAN SOSIAL GEREJA
Religious Studies Pertemuan 2: AJARAN SOSIAL GEREJA
CIRI KEPEMIMPINAN KATOLIK
Wawasan nusantara (Lecture 5 & 6)
HUBUNGAN NEGARA DAN WARGA NEGARA
GEREJA DAN DUNIA MASALAH-MASALAH APA YANG DIHADAPI OLEH DUNIA ?
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
MEMPERJUANGKAN MASYARAKAT YANG ADIL, DAMAI DAN SEJAHTERA
Wawasan nusantara (Lecture 5 & 6)
15 SEPTEMBER 1981, YOHANES PAULUS II – LE
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
BAB XI GEREJA DAN DUNIA.
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
BAB XI GEREJA DAN DUNIA.
KOMPLEKSITAS ADMINISTRASI NEGARA
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
PERTUMUHAN EKONOMI DAN PENENGGULANGAN KEMISKINAN
Disusun Oleh Pipit Fitriyani, S.Pd
GEOPOLITIK INDONESIA Handrisal.
VII OCTOGESIMA ADVENIENS 14 MEI 1971, PAULUS VI - OA.
Dosen ; Tatik Rohmawati, S.IP.,M.Si.
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
Kaitan Pendidikan dengan Politik
Dosen ; Tatik Rohmawati, S.IP.,M.Si.
Kelemahan dan Kelebihan Otonomi Daerah
ASPEK-ASPEK SOSIAL BUDAYA DALAM PELAYANAN KEBIDANAN
BAB V GEREJA DAN DUNIA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DUNIA
BAB V GEREJA DAN DUNIA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DUNIA
DINAMIKA SISTEM KETATALAKSANAAN PEMERINTAHAN
DINAMIKA SISTEM KETATALAKSANAAN PEMERINTAHAN
DINAMIKA SISTEM KETATALAKSANAAN PEMERINTAHAN
WAWASAN NUSANTARA Latar Belakang, Konsep, Implementasi dan Tantangan.
Sustainable Development Goals (SDGs)
Transcript presentasi:

MATER ET MAGISTRA “IBU & GURU” III MATER ET MAGISTRA “IBU & GURU” 15 MEI 1961, YOHANES XXIII - MM

MATER ET MAGISTRA TEMA : Umat Kristiani dan Kemajuan Sosial PENDAHULUAN Kesenjangan menyolok antara negara kaya dan negara miskin mendesak Paus Yohanes XXIII menerbitkan Ensiklik Mater et Magistra (Ibunda dan Guru), Mei 1961. Ensiklik ini diterbitkan pula untuk memperingati 70 tahun Ensiklik Paus Leo XIII,Rerum Novarum.

GARIS BESAR MATER ET MAGISTRA Ensiklik ini dimulai dengan tinjauan mengenai prinsip-prinsip dalam Rerum Novarum (RN) dan Quadragesimo Anno (QA). Yohanes XXIII mencatat, karena kedua ensiklik itu, perkembangan politik, sosial, dan ekonomi barumendasari pentingnya penulisan Mater et Magistra (MM). Ensiklik ini merupakan penuntun penting bagi zaman modern, karena, untuk pertama kalinya Ajaran sosial Gereja mengkaji situasi negara-negara yang belum sepenuhnya mengalami industrialisasi, yang sekarang lebih dikenal dengan sebutan Dunia ketiga. Bidang-bidang kajian utama Mater et Megistra sebbagai berikut: a.Tinjauan atas RN dan QA dan pengukuhan prinsip-prinsipnya. b.Situasi negara-negara sedang berkembang c.Tanggung jawab kaum awam menyongsong suatu dunia yang lebih adil

PAUS YOHANES XXIII Sesudah wafatnya Paus Pius XII, Angelo Roncalli menjadi uskup Roma dan menduduki tahta kepausan tahun 1958 sampai 1963 dengan mengambil nama Yohanes XXIII. Kepemimpinan Paus Yohanes XXIII merupakan yang revolusioner untuk zaman itu. Prestasi besarnya adalah penyelenggaraan Konsili Vatikan II yang membiarkan angin segar menyusup masuk jendela-jendela Vatikanuntuk menghilangkan debu imperial yang menumpuk di tahta Santo Petrus sejak masa Constantin. “Ini merupakan titik balik dalam sejarah Gereja Katolik. Yohanes XXIII menerbitkan 7 ensiklik dan Mater et Magistra adalah ensikliknya yang keempat.

TEMA KUNCI MATER ET MAGISTRA A. PENGAJARAN DAN PERKEMBANGAN Perkembangan Baru dalam Masyarakat a. Kehidupan ekonomi- Penelitian ilmiah yang terus-menerus menghasilkan energi atom, produk-produk sintetis, otomasi, dan kecepatan yang lebih besar dalam transportasi. Penaklukan luar angkasa dan kemajuan komunikasi membawa perubahan dalam kehidupan ekonomi rakyat.(#47) b. Struktur Sosial- Asuransi, jaminan sosial, dan pendidikan dasar yang lebih baik diperkenalkan dalam struktur sosial. Hal ini pada gilirannya meningkatkan mobilitas sosial. Akibatnya, ketidakseimbangan antara daerah-daerah yang lebih berkembang dan kurang berkembang semakin nampak.(#48) c. Bidang Politik- Peran serta politis warga masyarakat meningkat. Hal ini nayata dalam penolakan terhadap regim penjajah di Asia dan Afrika. Muncullah kemerdekaan politis yang lebih besar, mendalamnya kesalingtergantungan antarbangsa, dan meningkatnya campur tangan rakyat dalam kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan politik mereka sendiri.(#49)

B. Perkembangan Pengajaran Sosial Prakarsa Pribadi dan Intervensi Negara- Perkembangan ekonomi harus merupakan hasil upaya pribadi maupun masyarakat. Namun, Negara tidak harus meredam prakarsa pribadi orang-perorangan. Harus terdapat keseimbangan antara prakarsa pribadi dan prakarsa masyarakat. (#51-54) b. “Sosialisasi” dalam Keadilan Sosial- Perkembangan-perkembangan baru dalam masyarakat menuntut hubungan-hubungan sosial yang saling tergantung. Penggalangan hubungan sosial ini penting, bahkan entah mereka berdampak negatif ataupun positif.(#59-67) c. Upah Kerja yang Adil- Kerja manusia harus dihargai dengan upah yang adil. Kebijakan pengupahan ini harus berlandaskan keadilan, persamaan, dan kesejahteraan umum. Keluarga membutuhkan upah yang memadai agar dapat hidup bermartabat. Terlalu banyak uang dihamburkan untuk prestise negara maupun persenjataan.(#68-69)

d. Pembagian Barang-Barang secara Adil- Perkembangan sosial harus berjalan bersama dengan perkembangan ekonomi. Untuk itu, kemakmuran ekonomis harus menjamin pembagian barang-barang secara adil dan tepat. Dalam hal ini, buruh hendaknya memiliki andil dalam pengelolaan perusahaan-mis. Dalam manajemen, keuntungan, dan kepemilikan perusahaan.(#73-75) e. Kesejahteraan Umum- Pembagian barang-barang secara adil dan tepat dilakukan demi kesejahteraan umum bangsa-bangsa dan dunia. Kebutuhan demi kesejahteraan umum dapat diringkas sebagai berikut: 1. menciptakan lapangan pekerjaan 2. memperhatikan mereka yang tersisih;dan 3. menjamin masa depan.(#74)

C. ASPEK BARU PERMASALAHAN SOSIAL 1. Pertumbuhan tidak Seimbang Keadilan dan pemerataan bukan hanya berlaku dalam situasi majikan-buruh, tetapi juga bagi hubungan antara daeah-daerah yang secara ekonomis lebih baik dan daerah-daerah yang kurang berkembang, dalam masyarakat lokal maupun global.(#122) 2. Pertanian-Sektor yang Terbelakang Antara sektor pertanian yang terbelakang dan indunstri terdapat ketidak seimbangan. Pelayanan dan perkembangan ekonomi yang teratur harus menjangkau daerah pedesaan. Kebijakan ekonomi yang tepat perlu direncanakan dan dterapkan. Modal hendaknya tersedia dengan suku bunga yang pantas. Prioritas lainnya meliputi: perlindungan harga, keamanan sosial, dan memperkokoh pendapatan di bidang pertanian.(#123-143) 3. Bertanggung Jawab atas Diri Sendiri Para pekerja di pedesaan sendiri harus bertanggung jawab atas kemajuan mereka. Mereka harus berperan serta aktif dalam menciptakan perubahan dan mutu kehidupan yang lebih baik.(#144)

4. Bantuan bagi Daerah Kurang Berkembang Administrasi lengkap beserta kebijakan ekonomi dibutuhkan dalam meniada-kan atau mengurangi perbedaan antara daerah-daerah yang lebih berkem-bang. Di samping tindakan pemerintah, warga masyarakat di daerah-daerah kurang berkembang adalah penanggung jawab utama perkembangan mereka sendiri dan perlu menghormati martabat serta usaha swasta.(#150-151) 5. Keadilan di Antara Bangsa-Bangsa Perdamaian abadi tidak mungkin tercipta selama masih ada ketidakseim-bangan yang menyolok di antara bangsa-bangsa di dunia. Karena itulah negara-negara maju wajib membantu negara-negara yang miskin dan kurang beruntung. Negara-negara yang lebih beruntung perlu menyusun program bantuan darurat yang efektif. Usaha-usaha swasta masyarakat hendaknya lebih rela bekerja sama. Pentinglah bahwa dalam memberi bantuan dan pendampingan, negara-negara industri menghormati kebudayaan negara-negara sedang berkembang dan menawaekan bantuan tanpa bermaksud menguasai.(#157-172)

6.Peranan Gereja Setiap orang kristiani mengemban tugas untuk memajukan lembaga-lembaga sipil, mengangkat martabat manusia dan memperkokoh kesatuan antar bangsa. Adalah menyenangkan bahwa orang-orang Katolik sudah terlibat dalam usaha-usaha ini.(#179-182) 7. Pertumbuhan Penduduk Ketidakseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan penga-daan makanan semakin menakutkan. Namun, kita ditenangkan oleh Kebijaksanaan Allah yang menganugerahkan umat manusia kemampuan produktif yang tiada habis-habisnya sehingga suatu pemecahan yang memadai dapat ditemukan demi martabat setiap manusia. Karena hidup manusia itu suci, manusia hendaknya tidak dijadikan sarana kontrol jumlah penduduk sehingga martabat manusianya dilecehkan.(#189-199) 8. Kerja Sama Internasional Kemajuan ilmu dan teknologi dalam segala aspek kehidupan meningkatkan hubungan antar masyarakat politis sedunia. Terdapat kebutuhan yang semakin besar akan kesalingter-gantungan, kerjasama, dan bantuan timbal balik. Di samping itu, saling percaya sirna karena kegagalan mencapai kesepakatan mengenai hukum-hukum keadilan. Pembangunan persenjataan merupakan gejala kecurigaan ini.(#200-203)

Kemajuan ilmu dan teknologi harus menghasilkan keseimbangan hubungan sosial dalam masyarakat maupun di antara bagsa-bangsa Sementara kemiskinan dan kelaparan menghantui kita, ilmu dan teknologi digunakan seluas-luasnya untuk menciptakan alat-alat penghancur dan pembunuh.

D. PEMULIHAN HUBUNGAN SOSIAL DALAM KEBENARAN, KEADILAN, DAN CINTA KASIH 1. Falsafah Hidup yang Tidak Utuh Kendati terdapat kemajuan ilmu dan teknologi, banyak falsafah hidup tidak menyentuh seluruh pribadi manusia atau menghormati martabat manusia. Segala kemajuan harus berakar dalam Allah. Adalah suatu ketololan membangun tata dunia tanpa berlandaskan Allah.(#213-217) 2. Pengajaran Sosial Gereja Gereja tetap menunjukkan jalan dalam kehidupan modern. Karena Gereja melihat pribadi manusia sebagai dasar, sebab, dan tujuan semua lembaga sosial. Karena itu, Pengajaran Sosial Gereja tidak dapat dipisahkan dari pengajaran Gereja tentang kehidupan dan harus diajarkan di semua jenjang pendidikan dan melalui berbagai media. Orang-orang Katolik haruslah memahami pengajaran sosial Gereja dan perilaku sosial-ekonomi mereka harus diselaraskan dengan prinsip-prinsip pengajaran sosial Gereja itu. Karena penerapan praktis prinsip-prinsip pengajaran sosial sulit, kepada orang-orang Katolik diberikan beberapa saran praktis sbb: i. meneliti situasi (mengamati) ii. Mengevalusinya dengan mengacu pada Pengajaran Sosial Gereja (menilai) iii. Memutuskan bagaimana bertindak (bertindak).(#219-241)

D. PEMULIHAN HUBUNGAN SOSIAL DALAM KEBENARAN, KEADILAN, DAN CINTA KASIH 3. Tugas Kaum Awam Sambil mengakui perlunya campur tangan pemerintah dalam kemajuan rakyat, adalah terutama tanggung jawab warga masyarakat sendiri untuk menentukan kemajuan dan perkembangan mereka. Tugas setiap orang kristiani adalah berkarya demi suatu dunia yang lebih adil. 4. Menuju suatu Masyarakat Global Kemajuan sosial harus berkaitan dan kemajuan ekonomi. Daerah-daerah yang lebih berkembang harus membantu perkembangan daerah-daerah kurang berkembang. Namun, bantuan ini harus menjangkau segenap bangsa di dunia. Tanggung jawab orang-orang kristiani adalah membangun suatu masyarakat global dengan dituntun oleh nilai-nilai Injil yaitu kebenaran dan keadilan.

KESIMPULAN Mater et Magistra mengakui, kehidupan industrial dapat merusak nilai-nilai dan menyimpang dari martabat manusia. Gereja, yaitu masing-masing orang Katolik, perlu memperbarui komitmen mereka demi tegaknya Kerajaan Allah di tengah kegiatan duniawi.

PRINSIP-PRINSIP PENUNTUN 1. Balas karya yang adil demi kehidupan keluarga yang bermatabat. 2. Pribadi perorangan maupun pemerintah berperan dalam pekembangan ekonomi. 3. Perkembangan ekonomi haru adil dan merata bagi semua. Daerah yang lebih maju harus membantu yang terbelakang. 4. Gereja mendorong perkembangan ekonomi yang teratur di daerah-daerah dan negara-negara yang kurang berkembang. 5. Setiap orang Kristiani berkewajiban memajukan lembaga-lembaga sipil, mengangkat martabat manusia, serta memperkokoh kesatuan antar bangsa. 6. Kerjasama internasional sangat penting dalam membangun kepercayaan, timbal-balik tentang hukum-hukum keadilan agar dapat tercipta kesalingtergantungan yang lebih besar, kerja sama, serta saling membantu antar masyarakat politis sedunia. 7. Segenap kemajuan harus berakar dalam Allah. Karena itu, pemahaman orang-orang Katolik akan Pengajaran Sosial Katolik haruslah ditingkatkan, dan perilaku sosial-ekonomi mereka harus selaras dengan prinsip-prinsip Pengajaran Sosial Katolik itu. Orang-orang Katolik harus menggunakan prinsip “Melihat, Menimbang, dan bertindak” dalam kegiatan-kegiatan mereka di tengah realitas dunia modern ini.