PENGELLUARAN PEMERINTAH PERTEMUAN 9. MATA KULIAH EKONOMI PUBLIK

Pendahuluan  Berdoa sebelum belajar, semoga lancar!!!  Pokok Bahasan: Pengeluaran Pemerintah  Sub Pokok Bahasan: Review Materi pertemuan 8 APBN/D dan Konsep Anggaran Belanja Teori pengeluaran pemerintah Keuangan Negara Tujuan Instruksional Khusus: Mahasiswa diharapkan mampu mengetahui, memahami dan menjelaskan APBN/APBD, berbagai konsep dan teori terkait pengeluaran pemerintah, serta keuangan negara

Review Materi Pertemuan 8 Sebutkan dan jelaskan Prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa publik! Permasalahan apa saja yang mucul dalam pengadaan barang/jasa publik? Bagaimana solusinya? Apakah pengadaan barang/jasa di Indonesia sudah memenuhi prinsip-prinsip tersebut?

APBN/APBD Pengertian APBN/APBD: Daftar terperinci tentang rencana penerimaan dan pengeluaran negara/daerah dalam satu tahun tertentu Sebagai acuan pihak eksekutif/pemerintah mengatur keuangan negara dalam rangka menjalankan fungsinya Proses penyusunan: dibuat oleh eksekutif (presiden/bupati/walikota beserta jajarannya), diusulkan ke dan disetujui oleh ke DPR/DPRD. Jika Rancangan APBN/APBD dalam suatu tahun tidak disetujui DPR/DPRD, maka untuk tahun tersebut akan digunakan APBN/APBD tahun sebelumnya sebagai acuan.

APBN/APBD Fungsi APBN/APBD instrumen pemerintah menjalankan peranan alokasi, distribusi maupun stabilisasi Alat untuk mempengaruhi kecepatan perubahan pendapatan nasional (Y) Struktur APBN/APBD Bagaimana struktur APBN? Apa saja komponen-komponennya? Bagaimana struktur APBD? Apa saja komponennya (Silakan cari dan pelajari Undang-Undang (UU) no. 25 th. 1999 dan/atau UU no.34 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Apa beda kedua UU tersebut?)

Konsep Kebijakan Anggaran Belanja APBN/APBD: instrumen/alat mempengaruhi kecepatan peningkatan pendapatan nasional (Y) melalui perubahan G, Tr, Tx. Seberapa besar pengaruh perubahan G, Tr, Tx terhadap pendapatan (Y) = multiplier masing-masing (Ingat TE Makro) Pemerintah dapat menerapkan kebijakan: (1) Anggaran Belanja Seimbang (Balanced budget): anggaran disusun sedemikian rupa sehingga besarnya pengeluaran pemerintah sama dengan besarnya penerimaan dari pajak dan sebangsanya. G = Tx Anggaran belanja seimbang biasanya diterapkan saat kondisi perekonomian normal

Konsep Kebijakan Anggaran Belanja (2) Anggaran Belanja tidak Seimbang: anggaran disusun sedemikian rupa sehingga besarnya pengeluaran pemerintah tidak sama dengan besarnya penerimaan dari pajak dan sebangsanya. Ada 2 jenis: anggaran belanja defisit, jika pengeluaran > penerimaan pajak  kebijakan biasanya diterapkan saat kondisi perekonomian mengalami depresi/deflasi anggaran belanja surplus, jika pengeluaran < penerimaan pajak  kebijakan biasanya diterapkan saat kondisi perekonomian mengalami inflasi atau sedang dalam kemakmuran Bagaimana mekanisme setiap kebijakan anggaran tersebut dalam mempengaruhi pendapatan nasional: dapat dihitung dengan memanfaatkan rumus-rumus multiplier-nya.

Teori pengeluaran pemerintah Menurut Rostow dan Musgrave: Perkembangan pengeluaran pemerintah mengikuti tahap perkembangan pembangunan. Tahap awal: G sangat besar untuk sarana-prasarana. Tahap menengah: G tetap besar agar perekonomian cepat tinggal landas dan peranan investasi swasta makin besar. Tahap tinggal landas: I makin besar, G beralih ke penyediaan sarana-prasarana sosial. Hukum Wagner: Apabila pendapatan per kapita masyarakat meningkat, maka G meningkat (untuk penyediaan aturan/hukum, sarana prasarana, dst). Kenaikan G antar waktu berbentuk eksponensial Teori Peacock dan Wiseman: G selalu diperbesar di tingkat pajak yang masih ditolerir masyarakat. Kondisi normal: GNP   Tx   G  Ada perub sosial (perang, bencana, dll): ada efek pengalihan, efek inspeksi dan efek konsentrasi

Teori pengeluaran pemerintah Kesimpulan: Kegiatan dan pengeluaran pemerintah selalu meningkat Alasan: Adanya perubahan/gangguan sosial (teori Peacock dan Wiseman) Penghasilan masy meningkat  konsumsi barang/jasa meningkat secara kuantitas dan kualitas, termasuk barang publik butuh peranan pemerintah Urbanisasi  butuh penyediaan berbagi sarana prasarana publik, terutama di perkotaan Perkembangan demokrasi  penyediaan sarana prasarana dan berbagai kegiatan demokrasi. Peranan pemerintah yang semakin besar  cenderung tidak efisien (boros)  biaya/pengeluaran pemerintah juga besar (masalah biaya koordinasi dan birokrasi) Semakin banyaknya kegiatan/program sosial/kesejahteraan untuk masyarakat

Pengeluaran pemerintah Pengeluaran pemerintah yang baik jika memenuhi Prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa publik. Apasaja? Jelaskan!! Sifat komponen pengeluaran pemerintah: (1)exhaustive, artinya berupa pembelian barang/jasa yang langsung dikonsumsi atau menghasilkan barang lain/nvestasi. Contohnya, Belanja barang, pegawai, modal, dst. (2) transfer, artinya pemindahan uang pada individu/masyarakat untuk kepentingan sosial. Contohnya subsidi. Komponen pengeluaran/belanja pemerintah dalm APBN/APBD  Silakan cari beserta ruang lingkupnya!!

Keuangan Negara “Adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”  Ada Undang-undang tentang keuangan negara. Silakan cari dan pelajari!!!!

KEUANGAN NEGARA Ilmu Keuangan Negara (Public Finance / Government Finance) merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari tentang kegiatan-kegiatan pemerintah dalam bidang ekonomi, terutama mengenai pengeluaran dan penerimaan negara, serta pengaruhnya dalam pertumbuhan ekonomi. Fokus utama dari Keuangan Negara adalah mempelajari pengaruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah terhadap pencapaian tujuan-tujuan ekonomi, seperti: pertumbuhan ekonomi stabilitas harga barang/jasa penciptaan lapangan kerja pemerataan distribusi pendapatan masyarakat dll

RUANG LINGKUP KEUANGAN NEGARA Pendekatan dari sisi Obyek Keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang: fiskal moneter kekayaan negara yang dipisahkan segala sesuatu, baik berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan milik negara Pendekatan dari sisi Subyek Keuangan negara meliputi seluruh obyek yang dimiliki negara, dikuasai oleh: Pemerintah pusat Pemerintah daerah Perusahaan negara Perusahaan daerah Badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara

RUANG LINGKUP KEUANGAN NEGARA Pendekatan dari sisi Proses Keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek, mulai dari: perumusan kebijakan pengambilan keputusan, perencanaan pengorganisasian pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban Pendekatan dari sisi Tujuan Keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang berkait dengan pemilikan dan atau penguasaan obyek dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara

RUANG LINGKUP KEUANGAN NEGARA Pendekatan dari sisi Administratif Keuangan negara, sebagaimana tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), mencakup : Penerimaan Negara (Revenue) Belanja Negara (Expenditure) Defisit/surplus (Overall Balance) Pembiayaan (Financing) Surplus terjadi apabila total belanja negara pada suatu periode tertentu (satu tahun) lebih kecil dari Penerimaan Negara. Defisit terjadi apabila total belanja negara pada suatu periode tertentu (satu tahun) lebih besar dari Penerimaan Negara Apabila terjadi defisit maka diperlukan pembiayaan, yang dipergunakan untuk menutupi kekurangan atau defisit yang terjadi

AZAS-AZAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA Dalam rangka mewujudkan good governance dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu dilakukan secara: profesional terbuka bertanggung jawab sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Best practices (penerapan kaidah-kaidah yang baik) dalam pengelolaan keuangan negara, mencakup: akuntabilitas berorientasi pada hasil profesionalitas proporsionalitas keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri

2. Kewajiban Negara untuk 3. Pemerimaan 1. Hak Negara untuk 2. Kewajiban Negara untuk 3. Pemerimaan 4. Pengeluaran 5. Kekayaan Negara / Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain 6. Kekayaan pihak lain, yang dikuasai Pemerintah 7. Kekayaan pihak lain, dengan fasilitas Pemerintah memungut pajak mengeluarkan dan mengedarkan uang melakukan pinjaman tugas layanan umum membayar tagihan pihak ketiga Negara Daerah KEU NEG Negara Daerah

Berdoa sebelum kelas bubar Ada pertanyaan???? Berdoa sebelum kelas bubar Terima kasih