REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
RAPAT KOORDINASI KEPEGAWAIAN DALAM RANGKA SOSIALISASI VALIDASAI DATA BIOMETRIC DAN REKONSILIASI DATA KOTA BLITAR, 28 Mei 2013.
Advertisements

PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
HASIL PEMBAHASAN DISKUSI KELOMPOK C-2 SDM KESEHATAN: DALAM RANGKA PENINGKATKAN UPAYA KESEHATAN (JAMINAN KESEHATAN NASIONAL, AKSES DAN MUTU PELAYANAN.
Kebijakan Reformasi Birokrasi dan Evaluasi Jabatan Disajikan di Universitas Diponegoro, Semarang 8 November 2011 Bagian Ketatalaksanaan Biro Hukum dan.
LAPORAN REFORMASI BIROKRASI BKPM
SEKRETARISD DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT RAPAT KONSULTASI REGIONAL SUMATERA I
POKOK-POKOK HASIL DESK BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN
DASAR PEMIKIRAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN
KEBIJAKNAN PELATIHAN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL
Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI 2014
DATA BASE ON-LINE (SIMPEG)
KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL (KOMPETENSI MANAJERIAL)
SOSIALISASI ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DI - KEMENKES 1.
Oleh : Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian, Sekretariat BPSDM KP
Banjarmasin, Kamis, 18 Maret 2010
“STRATEGI DAN KEBIJAKAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI INDONESIA”
KEBIJAKan PENATAAN SDM APARATUr
POLA DIKLAT JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PERIKANAN
PEMBINAAN INTEGERITAS SDM APARATUR
SIMPEG SEBEGAI ACUAN DALAM PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL.
Disampaikan pada acara
STRATEGI MANAJEMEN PERUBAHAN DI BATAN Hudi Hastowo BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL 1 Februari 2013.
PELAKSANAAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI.
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
(Kepala Biro Kepegawaian)
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KESEHATAN KERJA
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
MATRIKS EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI - KPP PA
REFORMASI BIROKRASI NASIONAL PERIODE TAHUN
MEMULAI PERUBAHAN DENGAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN RI.
EVALUASI SAKIP DAN RB PROVINSI JAWA TENGAH Oleh Kementerian PAN dan RB
EVALUASI PENGHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI.
Pengorganisasian dalam PENGELOLAAN SUMBER DAYA APARATUR ( bag. 2 )
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN A. Latar belakang Tujuan kebijakan Reformasi Birokrasi di Indonesia adalah untuk.
PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
Biro Sumber Daya Manusia-Sekretariat Jenderal
Nyi Raden Anita Trikusumawati
Oleh ANALISIS BEBAN KERJA UNTUK PENYUSUNAN KEKUATAN PEGAWAI
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN MELANJUTKAN REFORMASI BIROKRASI
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017
PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN SDM APIP DALAM MENDUKUNG REFORMASI BIROKRASI
REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2017
Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
Sekretariat Jenderal (Setjen)
PROGRES PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
MEMULAI PERUBAHAN DENGAN REFORMASI BIROKRASI
MARTOYO DIREKTORAT SDM DAN UMUM PENCAPAIAN AKHIR TAHUN 2015 &
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN BERAU TAHUN
PERAN PENGAWASAN KEMENTERIAN PANRB TERKAIT AMANAT
BAHAN SOSIALISASI PERATURAN MEN.PAN-RB NOMOR : 26 TAHUN 2011 TENTANG
BAHAN SOSIALISASI PERATURAN MEN.PAN-RB NOMOR : 26 TAHUN 2011 TENTANG
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN
SINERGITAS PERENCANAAN
REFORMASI BIROKRASI Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun
Kebijakan Reformasi Birokrasi dan Evaluasi Jabatan
TUNJANGAN KINERJA DAERAH ( TKD)
PEMBINAAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI KEPALA BAGIAN PERENCANAAN.
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PELAKSANAAN ABK ONLINE DI UPT KEMENTERIAN KESEHATAN
Kebijakan Reformasi Birokrasi dan Evaluasi Jabatan Disajikan di Universitas Diponegoro, Semarang 8 November 2011 Bagian Ketatalaksanaan Biro Hukum dan.
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERCEPATAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI KEMENDIKBUD TAHUN 2017
PELAKSANAAN & PEMBANGUNAN
STRATEGI PERCEPATAN MENUJU PEMERINTAH YANG BERSIH, EFEKTIF DAN EFISIEN
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) KKP Teuku Nilwan Inspektur IV Inspektorat Jenderal KKP Bogor, 14 Mei 2019.
Transcript presentasi:

REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT Jakarta, 8 April 2014

EVALUASI KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2013 OUT LINE EVALUASI KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2013 Pelaksanaan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Tahun 2012 Pelaksanaan Rencana Aksi Tahun 2013 Evaluasi Jabatan Pembayaran Tunjangan Kinerja PELAKSANAAN KEGIATAAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2014 Pelaksanaan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Tahun 2013 Pelaksanaan Rencana Aksi Tahun 2014 Validasi Jabatan dengan BKN dan Menpan Penyusunan website RB Kemenpera

EVALUASI KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2013 [1] AREA PERUBAHAN HASIL YANG DICAPAI Program dan kegiatan yang disusun berorientasi pada peningkatan pelayanan masyarakat, hal ini dapat dilihat dari adanya kebijakan yang pro rakyat sebagai contoh quick win rumah murah dan rumah sangat murah yang langsung melayani masyarakat MIND SET DAN CULTURE SET ORGANISASI Telah dilakukan kajian terhada struktur organisasi, tugas dan fungsi Kementerian Perumahan Rakyat sesuai amanat UU No 1 Tahun 2011 Tentang PKP dan UU No 20 Tahun 2011 Tentang Rusun yang mengarah Kementerian Perumahan Rakyat dari kluster 3 menjadi kluster 2. Kementerian Perumahan Rakyat telah menyusun SOP Administrasi Pemerintah sujumlah 178 TATALAKSANA Sedang disusun turunan dari amanat UU No 1 Tahun 2011 Tentang PKP dan UU No 20 Tahun 2011 Tentang Rusun yang berupa PP dan Permen PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

EVALUASI KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2013 [2] AREA PERUBAHAN HASIL YANG DICAPAI Pengadaan CPNS sudah menggunakan e-rekrutmen melalui sistem LJK Telah dilaksanakan review tugas dan fungsi atas jabatan struktural di lingkungan Kemenpera yang menghasilkan usulan perubahan job grading Telah dilaksanakan penyusunan standar kompetensi jabatan struktural Telah dilaksanakan diklatpim dan diklat teknis Beberapa pegawai telah dilakukan assesment Telah tersusun Sasaran Kinerja Pegawai Telah tersedianya sistem informasi manajemen kepegawaian (SIMKA) secara on line Tersusunnya pola karir pegawai SDM APARATUR PENGAWASAN Telah disiapkan perangkat SPIP Telah terlaksananya kapasitas SDM Auditor AKUNTABILITAS Tersusunnya IKU Kementerian Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Tersusunnya Rencana Kerja Tahunan PELAYANAN PUBLIK Penyediaan Rumah Sejahtera Sangat Murah Penyediaan Rumah Sejahtera Murah Terbentuknya unit PPID Telah dibuatkan kotak pos dan penanganan pengaduan secara on line

KENDALA PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI KEMENPERA Kurangnya komitmen Pimpinan Organisasi terhadap perubahan Birokrasi Kurangnya partisipasi dari anggota Tim Reformasi Birokrasi maupun Pegawai di lingkungan kementerian Perumahan Rakyat Besarnya tingkat resistensi di lapangan (mind set dan culture set belum berubah) Tidak adanya Struktur Organisasi/Jabatan yang tugas dan fungsinya spesifik menangani Reformasi birokrasi Belum adanya Role Model/Panutan dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi baik perorangan maupun unit kerja/organisasi Tidak adanya/tidak berjalannya Strategi manajemen Perubahan (termasuk Tim Manajemen Perubahan) Peralatan kurang memadai

PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2014 Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Tahun 2014 Menunggu perubahan kebijakan yang dikeluarkan oleh MenPan-RB pada bulan Mei 2014

PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2014 Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2014

POKJA I : MANAJEMEN PERUBAHAN (1) KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2014 POKJA I : MANAJEMEN PERUBAHAN (1) NO KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI KETERANGAN Executive Summary 1 Finalisasi SK Tim Manajemen Perubahan 2 Penetapan Role Model 3 Penyusunan Dokumen Perencanaan Manajemen Perubahan (RB) Jangka Menengah Dan Rencana Kerja Tahunan Kementerian Perumahan Rakyat 4 Penyusunan Analisis resiko terhadap area–area kritis yang resisten terhadap perubahan dan juga peta resiko organisasi dan resiko operasional Road Map RB Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan perumahan dan kawasan permukiman oleh Menteri Perumahan Rakyat Sosialisasi Visi, Misi, dan Strategi Kemenpera Sosialisasi dan internalisasi Renstra Sosialisasi dan internalisasi Organisasi dan Tatakerja Kemenpera 5 Sosialisasi SOP penyelenggaraan tugas dan fungsi 6 Sosialisasi e-Government penyelenggaraan tugas dan fungsi 7 Sosialisasi standar kompetensi jabatan 8 Sosialisasi system rekrutmen pegawai di Kementerian Perumahan Rakyat 9 Sosialisasi sistem penilaian kinerja individu 10 Sosialisasi pengukuran kinerja dan penguatan akuntabilitas kinerja

POKJA I : MANAJEMEN PERUBAHAN (2) KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2014 POKJA I : MANAJEMEN PERUBAHAN (2) NO KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI KETERANGAN 11 Sosialisasi penyusunan dan Penetapan Indikator Penguatan SPIP dan APIP 12 Sosialisasi dan internalisasi Pengukuran Kinerja Reformasi Birokrasi 13 Sosialisasi pelayanan prima 14 Sosialisasi Unit Pelayanan Terpadu Bidang Perumahan Rakyat di Pusat/Provinsi/Kota/Kab 15 Mengelola Resistensi/Penolakan

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2014 POKJA II : PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NO KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI KETERANGAN Executive Summary 1 Penyusunan SOP/Pedoman penyusunan atau pembentukan peraturan 2 Penyusunan Analisis dan penyusunan peraturan yang telah didukung routing slip/laporan/kesimpulan untuk menegaskan keyakinan tidak adanya tumpang tindih dan disharmoni 3 Penyusunan Indeks peraturan yang lengkap dalam sistem informasi database yang mudah dan informatif antara lain melalui web, cd, buku himpunan peraturan dll Road Map RB Penyusunan RPP Perubahan atas PP 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia. Penyusunan RPP pelaksanaan dari UU No 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun Penyusunan RUU Taperum 4 Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri tentang Pembentukan Forum Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman 5 Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan Perumahan dan Kawasan Permukiman. 6 Penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. 7 Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri pelaksanaan UU tentang Rumah Susun 8 Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Perumahan Rakyat 9 Fasilitasi Biro Hukum dan Kepegawaian Kementerian Perumahan Rakyat untuk mempercepat implementasi JDIH

KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2014 POKJA III : PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI, TATA LAKSANA DAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR (1) NO KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI KETERANGAN Executive Summary 1 Penyusunan Dokumen perencanaan SOP koordinasi antar unit organisasi internal Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia 2 Penyusunan Pedoman evaluasi SOP Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia 3 Penyusunan Dokumen mengenai pola karier pegawai dan juga dokumen pola mutasi dan promosi 4 Penyusunan Dokumen kebijakan penilaian kinerja individu 5 Penyusunan Sistem informasi kepegawaian terpadu 6 Penyusunan Database kepegawaian yang akurat dan up to date 7 Penyusunan Dokumentasi atau database profil kompetensi setiap pegawai Kementerian Perumahan Rakyat 8 Penyusunan Kebijakan pedoman pelaksanaan diklat pegawai Kementerian Perumahan Rakyat yang berbasis kompetensi Road Map RB Review dan analisis tatalaksana dan SOP Penyusunan Tatalaksana Unit Kerja (Tatalaksana Penyelenggaraan Tusi, Tatalaksana Hubungan Kerja Antar Unit Kerja) Penyusunan SOP Kementerian (SOP Rapat Pimpinan, SOP Penyelesaian Naskah Dinas, SOP Pencatatan Kehadiran Pegawai) Penyusunan SOP Unit Kerja (SOP Pelaksanaan Tugas dan Fungsi) Penyusunan strategi, proses dan instrumen pelaksanaan tatalaksana dan SOP Penyusunan SOP e-gov

KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2014 POKJA III : PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI, TATA LAKSANA DAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR (2) NO KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI KETERANGAN 7 Operasionalisasi e-gov (e-procurement, e-recruitment, e-complain, e-monev, e-office (tata naskah dinas), e-kepegawaian, e- presensi, (kehadiran), e-BMN, e-audit) 8 Pengolahan data e-gov dan Pemeliharaan e-gov 9 Penyusunan Tata Laksana (SOP) Rekrutmen Pegawai

KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2014 POKJA IV : PENGUATAN PENGAWASAN, AKUNTABILITAS KINERJA, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN NO KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI KETERANGAN Executive Summary 1 Penyusunan Kebijakan “whistle blowing” Kementerian Perumahan Rakyat 2 Penyusunan SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) sebagai cascading dari kinerja organisasi 3 Penetapan klasifikasi informasi dan Penyediaan informasi publik yang dapat diakses 4 Pembentukan pusat layanan informasi sesuai UU keterbukaan informasi publik Road Map RB Implementasi Grand Design SPIP Implementasi Infrastruktur SPIP Implementasi SIM Data Kinerja

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2014 POKJA V : PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK NO KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI KETERANGAN Executive Summary 1 Kerjasama/kolaborasi dengan unit layanan pada instansi pihak lain dalam memberikan layanan (One Stop Service/Kantor Bersama/Sistem Pelayanan Terpadu/Pos–pos Pelayanan) 2 Penambahan program Quickwins Kementerian Perumahan Rakyat 3 Penyusunan Rencana survei Kepuasan Masyarakat/Pelanggan Kementerian Perumahan Rakyat 4 Penyusunan Dokumen strategi peningkatan citra organisasi Kementerian Perumahan Rakyat Road Map RB Impementasi Quick Wins Evaluasi manajemen pelayanan publik inti (core business) bidang perumahan rakyat Evaluasi manajemen pelayanan data dan informasi bidangperumahan rakyat Evaluasi manajemen pengaduan masyarakat bidang perumahan rakyat 5 Kajian Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perumahan Rakyat 6 Standar dan Maklumat Pelayanan Publik Bidang Perumahan Rakyat 7 Perancangan Skema Tindakan Peningkatan Pelayanan (STPP) yang menjadi inti pelayanan bidang perumahan rakyat 8 Penyusunan Pedoman Pelayanan Informasi Perumahan 9 Membangun Perangkat Interaksi Dengan Masyarakat

PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2014 Validasi Jabatan dengan BKN dan Menpan-RB Sedang dalam proses pengusulan ke Menpan-RB dan BKN

PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2014 Penyusunan website Reformasi Birokrasi Kemenpera (rb.kemenpera.go.id) Sedang dilakukan: Upload data Pelaksanaan Kegiatan RB Updating Informasi Pelaksanaan Kegiatan RB Persiapan PMPRB

PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2014 Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Telah dibayarkan setiap bulan sesuai dengan kelas jabatan dan tingkat kehadiran dari setiap pegawai