PERAN DINAS KEHUTANAN DAN PSDA DALAM RANGKA PENGELOLAAN TN-MODEL

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PROSES DAN MEKANISME PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN
Advertisements

PROSES DAN MEKANISME PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN
Tri Baskoro 022 Bagus Setiawan 027 Wahab Abdullah 025
Di ekosistem hutan, biasanya konflik konservasi muncul antara satwa endemik dan pengusaha HPH (Hak Pengusahaan Hutan). Karena habitatnya menciut dan kesulitan.
Rapat Pansus III Dewan Sumber Daya Air Nasional
Universitas Palangkaraya
KAMPANYE PRIDE DI TAMAN NASIONAL BUNAKEN Gatot Santoso Balai Taman Nasional Bunaken Manado Sulawesi Utara April 2012 “ Mengefektifkan Fungsi Zonasi Melalui.
Peran RZWP3K dalam Perencanaan Pembangunan Bidang Kelautan
KELEMBAGAAN, PROGRAM, Dan PENGELOLAAN PENDIDIKAN
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
KEBIJAKAN DAK BIDANG LH 2014
SOSIALISASI HASIL KAJIAN JALAN AKSES MASYARAKAT TULABOLO KE PINOGU BERDASARKAN KAJIAN LAPANGAN DAN SERANGKAIAN LOKAKARYA SUNUP ROSES.
Disampaikan pada acara:
KABUPATEN BULELENG By: ADITYA ARGASIWI ( )
PERUBAHAN UU NO. 24 TAHUN 1992 DAN PENYUSUNAN RTRW PULAU DALAM RANGKA MENINGKATKAN KETERPADUAN PEMBANGUNAN Oleh Direktur Jenderal Penataan Ruang Departemen.
PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN WILAYAH
oleh : Ir. Ruchyat Deni Dj., M.Eng Direktur Penataan Ruang Nasional
RENCANA PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN BANYUASIN
RINGKASAN LOKASI SEKSI PENGELOAAN TN WILAYAH III TOMIA TAMAN NASIONAL WAKATOBI MEI 2012 OLEH ANDI SUBHAN (PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN)
HASIL DISKUSI KELOMPOK C KEAMANAN DAN PENGELOLAAN TAMAN.
1. Kawasan Hutan sebagai ODTW
Perencanaan Tata Guna Lahan
PENGEMBANGAN ROTAN INDONESIA MELALUI POLA SENTRA HHBK
TAMAN NASIONAL SEMBILANG SEBAGAI KAWASAN PARIWISATA DAN EKONOMI
PENYUSUNAN RTRW KECAMATAN SANDARAN BERBASIS MASYARAKAT
Pokok Bahasan 3 KATEGORI KAWASAN KONSERVASI
ULANGAN HARIAN BIDANG STUDY : IPA – Pelestarian Makhluk Hidup
Pendahuluan Latar Belakang Tujuan dan Sasaran Keluaran Ruang lingkup.
Draft Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera
PERENCANAAN PERJALANAN ECOTOURISM
Kegiatan Statistik Kehutanan
Konsep Pengembangan Wilayah
KEHUTA NAN KETENTUAN UMUM UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA
TATA KELOLA DATA & INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
ACTIONPLAN HORTIKULTURA KABUPATEN OKU TAHUN 2016
RENCANA PENYUSUNAN RKL DAN RKT PADA RENCANA PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA ALAM BUKIT SULAP ANTARA PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU DAN BALAI BESAR TNKS TAHUN.
PERANAN BAURAN PEMASARAN PADA PROSES PENGAJUAN
Pembangunan Infrastruktur dan Sinergi Pusat-Daerah
DAMPAK PEMBANGUNAN PARIWISATA
KEGIATAN PENINGKATAN PRODUKSI BUAH DAN FLORIKULTURA APBNP-2017
RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN TAHUN 2017
Forum SKPD Sekretariat Parampara Praja
FUNGSI HUTAN.
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP DI SEKOLAH
FLORA DAN FAUNA PERSEBARAN FLORA DAN FAUNA DI INDONESIA KELAS IV Oleh : SITI HALIMATUS SAKDIYAH.
Hutan Desa (HD).
Superfund Follies di Indonesia
Hutan Lindung Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan.
Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
Bahan tayang 3-4 Mei.
PENDAMPINGAN.
Dikutip dari berbagai sumber
Fatmawati Outline Definisi-Definisi Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk.
1. Kawasan Hutan sebagai ODTW
Disusun Oleh Pipit Fitriyani, S.Pd
DR.Suharto,SH.,M.Hum.
Ekosistem Terumbu Karang di Taman Nasional Laut Bunaken
ANALISIS SWOT IMPLEMENTASI GERAKAN SADAR ARSIP DI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BANYUWANGI Oleh : Lastria Nurtanzila1, Widiatmoko Adi Putranto2.
KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI INDONESIA
STIEPAR YAPARI AKTRIPA BANDUNG
Nixon Rammang. Undang – undang No 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan Pokok Kehutanan diganti dengan Undang-Undang 41 Tahun 1999 Pengelolaan hutan oleh dan.
PEMANFAATAN KEANEKARAGAMAN HAYATI INDONESIA KONSERVASI FLORA DAN FAUNA
Direktur Perlindungan Hortikultura Direktorat Jenderal Hortikultura
Pengertian (1) Struktur Ruang Tata Ruang Pola Ruang
Di ekosistem hutan, biasanya konflik konservasi muncul antara satwa endemik dan pengusaha HPH (Hak Pengusahaan Hutan). Karena habitatnya menciut dan kesulitan.
PENATAAN RUANG 14/01/ :10.
PERATURAN DAERAH NO 2 TAHUN 2016 KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
Strategi Pengembangan Desa Wisata Kabupaten Badung (Studi Kasus Desa Wisata Pangsan, Banjar Sekar Mukti Pundung, Kecamatan Petang ) Program Magister Arsitektur.
PELATIHAN DASAR TEKNIS BIDANG SUMBER DAYA AIR
Transcript presentasi:

PERAN DINAS KEHUTANAN DAN PSDA DALAM RANGKA PENGELOLAAN TN-MODEL PAPARAN PERAN DINAS KEHUTANAN DAN PSDA DALAM RANGKA PENGELOLAAN TN-MODEL

LUAS HUTAN LAMPUNG BARAT Luas Wilayah Kabupaten Lampung Barat : 495.040 Ha Luas Hutan Lampung Barat : 352.849 Ha (71,28%) dari Luas Wilayah Lampung Barat Terdiri dari: TNBBS : 280.300 Ha HL : 39.191 Ha HPT : 33.358 Ha

POTENSI HUTAN LAMPUNG BARAT Merupakan cactchment area untuk Kabupaten Tanggamus, Lampung Tengah, Lampung Utara, Tulang Bawang, Way Kanan, Ogan Komering Ulu, dan Bengkulu Selatan. Potensi tumbuhan dan satwa • Potensi tumbuhan: Anggrek (126 jenis), rotan (26 jenis), bambu (15 jenis), tumbuhan obat (36 jenis), pohon (200 jenis), tumbuhan bawah (44 jenis), dan raflesia (2 jenis). • Potensi satwa: Burung (354 jenis), mamalia (95 jenis), dan primata (7 jenis).

b. Dukungan dari instansi terkait masih rendah. TANTANGAN DAN KENDALA • Tantangan: a. Tingkat ekonomi masyarakat sekitar hutan masih rendah. b. Dukungan dari instansi terkait masih rendah. c. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Hutan. d. Adanya pekon/desa definitif di dalam kawasan hutan (Way Haru, Pengekahan, Kubu Perahu dan Suoh)

e. Kurang kuatnya dasar hukum bagi. masyarakat dalam mengelola kawasan e. Kurang kuatnya dasar hukum bagi masyarakat dalam mengelola kawasan hutan. f. Masih lemahnya kelembagaan masyarakat dalam mengelola kawasan hutan. g. Adanya perbedaan kebijakan dalam pemanfaatan kawasan antara hutan lindung dan Taman Nasional. h. Potensi yang ada belum dimanfaatkan secara optimal

Kendala: a. Terbatasnya sarana, prasarana, dan dana. b. Terbatasnya aksesibilitas, padahal aksesibilitas sangat penting untuk kemajuan perekonomian masyarakat sekitar hutan

SARAN Mengingat ada 4 Enclave Lampung Barat di TNBBS yaitu Way haru, Pengekahan, Kubu Perahu dan Suoh maka kontribusi Pemda dalam hal ini Dinas Kehutanan dan PSDA harus di fokuskan pada 4 daerah Enclave tersebut. Kontribusi harus didasarkan pada pola CBFM (Community Base Forest Management)

Kegiatan yang dapat dilakukan lebih berupa : 1 Kegiatan yang dapat dilakukan lebih berupa : 1. Ekowisata (Enclave Kubu Perahu), 2. Wisata Agro salak pondoh, wisata alam berupa sumber air panas, danau Minyak, Lebar, Besar dan Belibis (Enclave Suoh) 3. Wisata Buru /Ekowisata (rusa dan penyu) (Enclave Way Haru dan Pengekahan).

Agar ekonomi masyarakat sekitar hutan lebih berdaya dan dapat merasakan manfaat yang lebih dari Hutan khususnya Taman Nasional MAKA Pihak Taman Nasional dalam kegiatan-kegiatannya harus lebih memperhatikan masyarakat sekitar Taman Nasional sebagai subjek yang dapat memelihara hutan bukan yang merusak hutan dalam kerangka paradigma baru pengelolaan Taman Nasional Model  sehingga Ada kesamaan kebijakan antara Pemda dan Taman Nasional