TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK Didi Giatno ( ) Muhamad Yusuf ( ) Rahmad Abi Nurohman ( ) Annisa Puspitaria ( ) Dina Eka Nurvazly ( ) Dina Rahmi ( ) Laili Fauziah Sufi ( ) Larasati Andarbeni ( ) Siska ( Siti Laelatul Chasanah ( ) GOOD GOVERNANCE

Beberapa DEFINISI tentang GOOD GOVERNANCE Definisi governance Penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Definisi lain menyebutkan governance adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sector negara dan sector non-pemerintah dalam suatu usaha kolektif. Menurut dokumen United Nations Development Program (UNDP), tata pemerintahan adalah “penggunaan wewenang ekonomi politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negra pada semua tingkat. good governance adalah masalah perimbangan antara negara, pasar dan masyarakat.

MEMBANGUN GOOD GOVERNANCE Mengubah cara kerja state, membuat pemerintah accountable, dan membangun pelaku-pelaku di luar negara cakap untuk ikut berperan membuat sistem baru yang bermanfaat secara umum. DEFINSI

PRINSIP-PRINSIP TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) BEBERAPA PENDAPAT UNDP World Bank Masyarakat Transparansi Indonesia Prinsip-prinsip utama Asian Development Bank

Legitimasi politik. Kerjasama dengan institusi masyarakat sipil, Kebebasan berasosiasi dan berpartisipasi, Akuntabilitas birokratis dan keuangan (financial), Manajemen sektor publik yang efisien, Kebebasan informasi dan ekspresi, Sistem yudisial yang adil dan dapat dipercaya Karakteristik Good Governance menurut UNDP

Masyarakat sispil yang kuat dan partisipatoris. Terbuka. Pembuatan kebijakan yang dapat diprediksi. Eksekutif yang bertanggung jawab. Birokrasi yang profesional dan aturan hukum. Karakteristik Good Governance menurut World Bank

Karakteristik Good Governance menurut Masyarakat Transparansi Indonesia Kesinambungan Kesetaraan Transparansi Akuntabilitas Kewajaran

Karakteristik Good Governance menurut Asian Development Bank Accountability Participation Transparency Predictability

Akuntabilitas Transparansi Partisipasi Masyarakat Prinsip-prinsip Utama yang Melandasi Good Governance

PRINSIP AKUNTABILITAS DALAM GOOD GOVERNANCE Pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat untuk memerintah kepada mereka yang memberi mandat itu.” DEFINISI Kemampuan menjawab (answerability), dan konsekuensi (consequences) ASPEKNYA Akuntabilitas keuangan, akuntabilitas administratif, dan akuntabilitas kebijakan public. TIPE

PRINSIP TRANSPARANSI DALAM GOOD GOVERNANCE ASPEKNYA Komunikasi publik oleh pemerintah, dan hak masyarakat terhadap akses informasi.

PRINSIP PARTISIPATIF DALAM GOOD GOVERNANCE ASPEKNYA Partisipasi melalui institusi konstitusional (referendum, voting) dan jaringan civil society (inisiatif asosiasi). Partisipasi individu dalam proses pengambilan keputusan, civil society sebagai service provider. Local kultur pemerintah (misalnya Neighborhood Service Department di USA, atau Better Management Transparent Budget di New Zealand). Faktor-faktor lainnya, seoerti transparansi, substansi proses terbuka dan konsentrasi pada kompetisi.

KINERJA BIROKRASI Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen organisasi dalam menterjemahkan dan menyelaraskan tujuan birokrasi. Kualitas sumber daya manusia yang memiliki birokrasi. Kepemimpinan birokrasi yang efektif, dan koordinasi kerja pada birokrasi. Faktor Yang Mempengaruhi Masa Depan Struktur birokrasi sebagai hubungan internal yang berkaitan dengan fungsi yang menjalankan aktivitas birokrasi. Kebijakan pengelolaan, berupa visi, misi, tujuan dan sasaran. SDM, berkaitan dengan kualitas dan kapasitas diri untuk berkaya scra optimal. Sistem informasi manajemen. Sarana dan prasarana yang dimiliki.

TERIMAKASIH, MATUR THANK YOU YA ATAS PERHATIANNYA