TINJAUAN TAHUN 2009 DAN RENCANA KEGIATAN 2010 DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN ANAK KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK JL. ABDUL MUIS NO.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Advertisements

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL (PP 71 TAHUN 2010)
Oleh: DIREKTUR JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM
KURIKULUM, PEMBELAJARAN, DAN SUASANA AKADEMIK
Oleh: Syamsidar Thamrin Kasubdit Iklim dan Cuaca
PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH
PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH
PKPD-PU Tahun 2008 Bidang Sumber Daya Air DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
Oleh : Kabid Pemberdayaan Perempuan
Sosialisasi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) RAN/RAD - GRK
Endah Murniningtyas Deputi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
KINERJA DEPUTI BIDANG PUG BIDANG EKONOMI s.d TAHUN 2013
BUSINESS PROCESS DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN ANAK
Rencana Sosialisasi Program Penyelarasan Pendidikan dengan Dunia Kerja Hak Cipta © 2010 oleh Penyelarasan Pendidikan dan Dunia Kerja.
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
POKOK-POKOK HASIL DESK BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN
DIALOG MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DENGAN LEMBAGA MASYARAKAT PEDULI ANAK Jakarta, 31 Agustus 2010.
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
KEMENTERIAN DALAM NEGERI 2013
PENILAIAN KAPASITAS LEMBAGA KPA Provinsi Jawa Tengah.
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PENCEGAHAN KORUPSI
Oleh : Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian, Sekretariat BPSDM KP
Latar Belakang Kemajuan terkait pembangunan kesetaraan gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diamanatkan kepada Kemen PPPA telah.
Gender Working Group 14 – 15 Mei Latar Belakang GWG terbentuk berdasarkan SK Gubernur No. 470/009/2005 dalam menindak lanjuti situasi perempuan.
SOSIALISASI APLIKASI SIMDA KEU & SIKD DJP (PMK 64/2013)
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR
PERAN PUSAT DALAM PENGEMBANGAN SIK DI PROPINSI MPU
Kementerian Pemberdayaan Perempuan
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN
Ketua TP PKK Prov Kaltengi Rapat Kerja Daerah KKB Kalimantan Tengah
Penyusunan NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA (NSPK) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jakarta, 14 November 2014.
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Nama Kegiatan Pendampingan Sosial Sub Sektor Agama Di Wilayah Pasca Bencana Tahun 2014 Pemberi Pekerjaan = BNPB Pelaksana Pekerjaan = PT. Nadhira Multi.
Renstra Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak
PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PPRG SDM PENGGERAK DI DAERAH
PERTEMUAN PERSIAPAN PROLEG KEMENTERIAN PP DAN PA TAHUN 2015
DEPUTI PERLINDUNGAN ANAK
PENYUSUNAN RKP 2013 BIDANG KESETARAAN GENDER, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK Jakarta, 15 Februari 2012.
Focal Point Produk Hukum
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN TELEPON SAHABAT ANAK (TESA) 129
Kebijakan Badan Nasional PenanggulangAn Bencana dalam Perlindungan
DANA DEKONSENTRASI GTK TAHUN 2017
PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PPRG SDM PENGGERAK DI DAERAH
PROGRAM PRIORITAS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.
RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Tahun 2017
SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM NASIONAL BIDANG PERUMAHAN (Dalam Rangka Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015) Peraturan Pemerintah No.
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Pelayanan Publik Pelayanan Publik Badan Riset dan Sumber Daya Manusia
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
P2TP2A DAN PERKEMBANGANNYA
Kabupaten/Kota yang telah Menginisiasi KLA sampai Tahun 2014
DATA KELULUSAN SERTIFIKASI GURU TAHUN 2007 S.D 2010
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Jakarta, 2010
BUKU PEGANGAN P2TP2A DANA DEKON
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN PROGRAM KERJA
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGEMBANGAN KAB/KOTA LAYAK ANAK Deputi Bidang Perindungan Anak Kementerian Pemberdayaan.
PENGELOLA PERENCANAAN KEBUTUHAN SDMK PROV/KAB/KOTA
PENGARUSUTAMAAN GENDER PENGARUSUTAMAAN GENDER
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGEMBANGAN KAB/KOTA LAYAK ANAK Deputi Bidang Perindungan Anak Kementerian Negara Pemberdayaan.
BIODATA NAMA. : Drs. Subagyo. MA Tempat/
BAHAN RAPIM DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN ANAK
Mekanisme kerja KPPPA dan pola untuk menyusun disain program
Prioritas Kegiatan 2014.
PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PPRG SDM PENGGERAK DI DAERAH
RESTRUKTURISASI DAN PROGRAM
Peta Industri Pariwisata di Indonesia
PEMBANGUNAN YANG MENINGGALKAN PENCEGAHAN
PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT, WHISTLEBLOWING SYSTEM
RANCANG BANGUN SIGA SULSEL
Transcript presentasi:

TINJAUAN TAHUN 2009 DAN RENCANA KEGIATAN 2010 DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN ANAK KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK JL. ABDUL MUIS NO. 7, LANTAI 11-12, JAKARTA TELP , FAX

KEGIATAN 2009 DAN HASIL YANG DIPEROLEH 1. Penyusunan Permen ttg RAN PKTA RAN PKTA yang telah ter-up date Draft final Permen PP dan PA ttg RAN PKTA

Lanjutan keg Pemantapan pilot model sistem data base tentang PKTA Software Juklak tentang mekanisme pelaksanaan sistem data base pencatatan dan pelaporan penanganan anak dan perempuan korban kekerasan; Kode etik pelaksanaan sistem data base Draft SK Meneg.PPPA ttg sistem data base Template SK Gubernur. Sistem data base telah dilatihkan di nasional.

Lanjutan keg Penyusunan tools SPM PPT korban perdagangan orang : Tools sosialisasi SPM PPT Tools telah dikomunikasikan ke 3 procv (NTB, Kalbar, Kep. Riau)

Lanjutan keg Penyusunan SPM Bidang Layananan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan : Draft SPM telah dikomunikasikan melalui tim teknis, tim kecil, dan melalui konsultasi nasional, serta di 2 prov (Jateng, NTB) Draft Permen PP dan PA tentang SPM PPT

Lanjutan keg Workshop CSEC : Hasil assessment ECPAT Affiliate group in Indonesia telah dikomunikasikan kpd semua stake holders anak. Model kebijakan penanganan CSEC

Lanjutan keg Konferensi Menentang Pariwisata Seks Anak: Peta masalaha dan situasi pariwisata seks anak

Dana Dana yang diterima : Dana yang sudah dipergunakan s.d Nov 2008 :

Hambatan

Rencana 2010 Cap building gugus tugas PTPPO (nasional, Jatim, NTT) Penyusunan pilot strategi komunikasi perubahan perilaku (NTT, NTB) Costing RAN PKTA dan RAN PTPPO

Lanjutan Rencana 2010 Penyusunan RAD PTPPO (Jateng, Jatim, Aceh, NTT, NTB) Cap.building chidl budgeting Reviewe pelaporan data base KTA dan PPT

Lanjutan Rencana 2010 Penyusunan pedoman penanganan pengaduan perempuan dan anak korban kekerasan. Penyusunan pedoman penjangkauan perempuan dan anak korban kekerasan. Pelatihan penanganan pengaduan bagi pengelola/petugas P2TP2A

Lanjutan Rencana 2010 Penyusunan pedoman pelayanan bantuan hukum oleh P2TP2A Pelatihan ttg Pelayanan Bantuan Hukum bagi pengelola/petugas P2TP2A