APEL DANSAT TNI AD TERPUSAT TA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
FACTS ON THE SYSTEM OF MILITARY / POLICE DRAFTING IN INDONESIA
Advertisements

Susunan dan Kekuasaan Badan Peradilan Umum dan Khusus
IRJEN POL. Drs. RONNY F. SOMPIE, S.H., M.H.
Berkelas.
STRUKTUR POLITIK NEGARA
KEBIJAKAN BIRO HUKUM DAN KLN DALAM BIDANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
HUKUM KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM
PERAN SENKOM DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
Hak atas Kebebasan Pribadi
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
BELA NEGARA Pengertian Bela Negara
STANDAR SISTEM MANAJEMEN KEADAAN DARURAT MODUL 3 1.
DEPARTEMEN PERTAHANAN RI
NAMA : ISKANDAR M. SAHIL, S.E.
MATERI I PARTISIPASI DALAM USAHA PEMBELAAN NEGARA
Pertahanan dan Keamanan Negara
IMPLEMENTASI PENGGUNAAN PHH BRIMOB
KI kd/indikator materi pustaka
LEMBAGA NEGARA MENURUT UUD NRI TAHUN 1945 UUD 1945 KY DPR DPD MPR BPK
Hubungan Antar Pemerintahan
UPAYA MEMPERSIAPKAN KEMERDEKAAN
PROKLAMASI KEMERDEKAAN INDONESIA
BAGAN PENYERAHAN KEKUASAAN CIVIL AFFAIRS AGREEMENT
PERJUANGAN MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN INDONESIA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2004
Politik dan Strategi Pertahanan Keamanan Nasional (Polstrahankamnas)
PARTISIPASI SENKOM MITRA POLRI DALAM MEMELIHARA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT KOMPOL A.M. BANGUN. SH.
Lembaga Kepresidenan Masnur Marzuki.
Wewenang, Kewajiban, dan Hak
HAK DAN KEWAJIBAN WARGANEGARA
BELA NEGARA 14 Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 : Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
PARTISIPASI DALAM USAHA PEMBELAAN NEGARA
ANATOMI KEAMANAN NASIONAL
Selamat Mengikuti Pembelajaran PKn Pada Pokok Bahasan
LAHIR DAN BERKEMBANGNYA NKRI Oleh: Drs
Perjuangan Bersenjata dan Diplomasi -Sejarah XI IPA-
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2004
Kelompok 1 Aprilian widia putra Irman firmanto ABDUL GOPUR Adhi anggara Adhtiya karisma putra.
Yoga Gandara : Pengabdian Sesuai Profesi
BAB 1 Pembelaan Negara A. Negara B. Pentingnya Usaha Pembelaan Negara
Perkabaharkam Nomor : 1 Tahun 2011
STRATEGI KEMITRAAN POLRI DAN SENKOM
Drs. AGUS ANDRIANTO, S.H. PERAN POLDA DALAM PENEGAKKAN HUKUM
STRATEGI POLMAS DALAM MEMBANGUN KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP POLRI
Ketahanan nasional Geostrategi Indonesia  Pelaksanaan Geopolitik dalam negara Suatu cara atau pendekatan dalam memanfaatkan kondisi lingkungan Ketahanan.
LEMBAGA-LEMBAGA INDEPENDEN DAN LEMBAGA PEMERINTAH NON-KEMENTRIAN
OTONOMI DAERAH Definisi otonomi daerah  kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri.
BERBAGAI ANCAMAN TERHADAP KEUTUHAN NKRI
KERJA SAMA DI BIDANG AGRARIA/PERTANAHAN DAN TATA RUANG
KESADARAN BERKONSTITUSI
Pendidikan kewarganegaraan
Pendidikan kewarganegaraan
SISTEM PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2. Pengaruh Aspek Politik
Bela Negara Mahendra P. Utama.
Pendidikan Kewarganegaraan
Ancaman di Bidang Sosial Budaya
Strategi dalam mengatasi Ancaman Integrasi Nasional
Pendidikan kewarganegaraan
Pendidikan kewarganegaraan
Usaha Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia
Perkembangan Pengelolaan Kekuasaan Negara di Pusat dan Daerah dalam Mewujudkan Tujuan Negara Indonesia AYU NOVITA ARUMSARI (19) DEA AMANDA AMELIA R (24)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Presented By: Lailatul Hikmah
Terbentuknya NKRI Setelah pelaksanaan proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, maka para pejuang bangsa Indonesia mulai menata kehidupan berbangsa.
Kerja Kelompok PKN Kelas IX-I Tentang HANKAMRATA
Bentuk-Bentuk Usaha Pembelaan Negara
Strategi dalam mengatasi Ancaman Integrasi Nasional
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Oleh DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
OTONOMI DAERAH.
Transcript presentasi:

APEL DANSAT TNI AD TERPUSAT TA. 2014 ASOPS KAPOLRI ARIF WACHYUNADI APEL DANSAT TNI AD TERPUSAT TA. 2014 “PROSEDUR PERMINTAAN BANTUAN TNI DARI POLRI” Bandung, 6 Februari 2014

SELAMAT PAGI INDONESIA AWALI DENGAN SENYUM APA KABAR INDONESIA LUAR BIASA

SEJARAH POLRI 7 DES 1941 TAHUN 1941 6 AGT 1945 9 AGT 1945 15 AGT 1945 PASUKAN JEPANG MENGEBOM PANGKALAN MILITER AS DI PEARL HARBOUR - HAWAI 7 DES 1941 JEPANG MASUK, BANGUN POLISI LOKAL “TOKOBETSU KEISATSU TAI/POLISI ISTIMEWA, MOBILE BRIGADE (MOBRIG) TAHUN 1941 USA MEMBALAS DENGAN SERANGAN BOM NUKLIR YANG DIBERI NAMA LITTLE BOY DI KOTA HIROSIMA 6 AGT 1945 USA MEMBALAS DENGAN SERANGAN BOM NUKLIR YANG DIBERI NAMA FAT MAN DI KOTA NAGASAKI 9 AGT 1945 JEPANG MENYERAH KPD SEKUTU, INDONESIA DIKEMBALIKAN KE BELANDA 15 AGT 1945 PENCULIKAN SOEKARNO HATTA “PERISTIWA RENGASDENGKLOK” OLEH PEMUDA PEJUANG 16 AGT 1945 PROKLAMASI KMRDEKAAN INDONESIA OLEH SOEKARNO - HATTA 17 AGT 1945 3

SEJARAH POLRI 18 AGT 1945 20 AGT 1945 19 AGT 1945 4 SIDANG PPKI PENGESAHAN UUD 1945, MEMILIH PRES/WAPRES & BENTUK KOMITE NASIONAL 18 AGT 1945 PENURUNAN BENDERA JEPANG DIGANTI MERAH PUTIH OLEH PEJUANG PIMP M YASIN DI SURABAYA 20 AGT 1945 SIDANG PPKI PEMBAGIAN WIL MJD 8 PROP, PEMBENTUKAN KOMISI NASIONAL & PENETAPAN 12 DEPARTEMEN 19 AGT 1945 4

SEJARAH POLRI 21 AGT 1945 22 AGT 1945 29 AGT 1945 “Oentoek bersatoe dengan rakjat dalam perdjoeangan mempertahankan Proklamasi 17 Agoestoes 1945, dengan ini menjatakan Polisi sebagai Polisi Repoeblik Indonesia” PROKLAMASI POLISI SBG POLISI REPUBLIK INDONESIA OLEH M YASIN DI SURABAYA 21 AGT 1945 SIDANG PPKI DGN HASIL MEMBENTUK KOMITE NAS INDONESIA, PARTAI NAS INDONESIA & BENTUK BKR 22 AGT 1945 MENGANGKAT RS SOEKANTO SBG KEPALA KEPOLISIAN NEGARA 29 AGT 1945 5

PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA UUD 1945 AMANDEMEN 2 BAB XII PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA TIAP-TIAP WARGA NEGARA BERHAK DAN WAJIB IKUT SERTA DALAM USAHA PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA PASAL 1 USAHA PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA DILAKSANAKAN MELALUI SISTEM PERTAHANANDAN KEAMANAN RAKYAT SEMESTA OLEH TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, SEBAGAI KEKUATAN UTAMA, DAN RAKYAT, SEBAGAI KEKUATAN PENDUKUNG PASAL 2 TENTARA NASIONAL INDONESIA TERDIRI ATAS ANGKATAN DARAT, ANGKATAN LAUT, DAN ANGKATAN UDARA SEBAGAI ALAT NEGARA BERTUGAS MEMPERTAHANKAN, MELINDUNGI, DAN MEMELIHARA KEUTUHAN DAN KEDAULATAN NEGARA PASAL 3 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI ALAT NEGARA YANG MENJAGA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT BERTUGAS MELINDUNGI, MENGAYOMI, MELAYANI MASYARAKAT, SERTA MENEGAKKAN HUKUM PASAL 4 SUSUNAN DAN KEDUDUKAN TENTARA NASIONAL INDONESIA, KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, HUBUNGAN KEWENANGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI DALAM MENJALANKAN TUGASNYA, SYARAT-SYARAT KEIKUTSERTAAN WARGA NEGARA DALAM USAHA PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA, SERTA HAL-HAL YANG TERKAIT DENGAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN DIATUR DENGAN UNDANG-UNDANG PASAL 5 6

UU NO. 2 TH. 2002 TTG POLRI BAB III TUGAS DAN WEWENANG 1 2 3 PASAL 13 MEMELIHARA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT 2 MENEGAKKAN HUKUM 3 MEMBERIKAN PERLINDUNGAN, PENGAYOMAN, DAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT TUGAS POKOK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ADALAH : PASAL 13 7

UU NO. 34 TH. 2004 TTG TNI MENGATASI GERAKAN SEPARATIS BERSENJATA MENGATASI PEMBERONTAKAN BERSENJATA MENGATASI AKSI TERORISME MENGAMANKAN WILAYAH PERBATASAN MENGAMANKAN OBJEK VITAL NASIONAL YANG BERSIFAT STRATEGIS MELAKSANAKAN TUGAS PERDAMAIAN DUNIA SESUAI DENGAN KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI MENGAMANKAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BESERTA KELUARGANYA MEMBERDAYAKAN WILAYAH PERTAHANAN DAN KEKUATAN PENDUKUNGNYA SECARA DINI SESUAI DENGAN SISTEM PERTAHANAN SEMESTA MEMBANTU TUGAS PEMERINTAHAN DI DAERAH MEMBANTU KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA TUGAS KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT YANG DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG PASAL 7 8

PEDOMAN KERMA TNI - POLRI NOMOR B/1/I/2014 & B/61/1/2014 TTG PERBANTUAN TNI KPD POLRI DLM RANGKA HARKAMTIBMAS DALAM RANGKA PEMILU 2014 KRITERIA PERMINTAAN KRITERIA KEMAMPUAN PERSONEL POLRI TERBATAS BAIK KUALITAS/KUANTITAS SARPRAS PENDUKUNG OPSNAL POLRI SETEMPAT DINILAI TIDAK CUKUP KEADAAN GEOGRAFIS YANG TIDAK MEMUNGKINKAN SATUAN BACK UP POLRI BERTINDAK SEGERA SHG MEMBUTUHKAN BANTUAN TNI SETEMPAT KEMAMPUAN GUL GUAN KEAMANAN YG RESAHKAN MASY, BANGSA DAN NEGARA DLM BENTUK TURJAGWALI “TINDAKAN PREVENTIF” KEMAMPUAN TANGANI UNJUK RASA DAN TINDAKAN ANARKI MASSA BERUPA KEMAMPUAN ”PENGENDALIAN MASSA” 9

TGGJWB PERBANTUAN TNI KPD POLRI TGG JWB ADMINISTRASI TGG JWB TEKNIS PERMINTAAN PERBANTUAN DPT DILAK SCR LISAN, DIAJUKAN SERENDAHNYA SETINGKAT KAPOLRES DITUJUKAN SERENDAHNYA KPD KOMANDAN MILITER YG SETINGKAT PERMINTAAN PERBANTUAN BERISI BANGSIT TERAKHIR, ALASAN PERMINTAAN, JMLH KUAT & PUAN, SASARAN, WKT PENUGASAN SERTA DUK ADM & LOGISTIK KUAT & WKT PENUGASAN DPT DIKURANGI & DITAMBAH SESUAI KRITERIA ANCAMAN BERIKAN JUKRAH KPD SATGAS TNI YG DIPERBANTUKAN SERTA WASDAL SEMUA GIAT & LAPORKAN KPD POLRI SCR HIERARKI PD KESEMPATAN PERTAMA PERMINTAAN PERBANTUAN ALUTSISTA TNI DIAJUKAN KPD PANGLIMA TNI OLEH KAPOLRI PENGGUNAAN KUAT TNI DPT DILAKUKAN UTK PAM OBVIT, TURJAWALI SERTA UNRAS TANGGUNG JWB TEKNIS PERBANTUAN TNI BERADA PADA SATUAN PEMBERI BKO TGG JWB TAKTIS STATUS PERBANTUAN TNI BERUPA BKO, TANGGUNG JWB KASATWIL BATAS PELAKSANAAN TUGAS DITETAPKAN KASATWIL SATUAN TERKECIL PERBANTUAN TNI KPD POLRI SETINGKAT PELETON SATUAN TNI YG DIPERBANTUKAN TERUTAMA UTK MENGAMANKAN OBJEK VITAL TANGGUNG JWB TAKTIS BERADA PD KASATWIL 10

TUPOKSI BRIMOB POLRI TUGAS POKOK PERAN FUNGSI MENANGGULANGI GANGGUAN KEAMANAN BERKADAR TINGGI, UTAMANYA KERUSUHAN MASSA, KEJAH TERORGANISIR BERSENJATA API, BOM, BAHAN KIMIA, BIOLOGI DAN RADIOAKTIF BERSAMA FUNGSI KEPOLISIAN LAINNYA MELAKUKAN PENINDAKAN THD PELAKU KEJAH BERKADAR TINGGI, UTAMANYA KERUSUHAN MASSA, KEJAHATAN YANG TERORGANISIR BERSENJATA API, BOM, KIMIA, BIOLOGI DAN RADIO AKTIF. PERAN YANG DILAKSANAKAN AL : MEMBANTU MELENGKAPI MELINDUNGI MEMPERKUAT MENGGANTIKAN FUNGSI SEBAGAI SATUAN PAMUNGKAS POLRI YANG MEMILIKI KEMAMPUAN SPESIFIK (KEMAMPUAN DASAR KEPOLISIAN, PHH, RESMOB, WANTEROR, JIBOM, SAR DAN KBR) DALAM RANGKA PENANGULANGAN KEAMANAN DALAM NEGERI YANG BERKADAR TINGGI DAN PENYELAMATAN MASYARAKAT 11

KEMAMPUAN BRIMOB WANTEROR SINGKATAN DARI LAWAN TEROR “REPRESIF” JIBOM SINGKATAN DARI PENJINAKAN BOM “BRIMOB PENYIDIK BOM” RESMOB SINGKATAN DARI RESERSE MOBILE “PENYELIDIK, PENYIDIK TERBATAS” GAG / GERILYA ANTI GERILYA, LAWAN INSURJENSI ANTI ANARKHIS PHH SINGKATAN DARI PENANGGULANGAN HURU – HARA SAR SINGKATAN DARI SEARCH AND RESCUE “KURATIF & REHABILITASI” KBR SINGKATAN DARI KIMIA, BIOLOGI & RADIO AKTIF “BRIMOB PENYIDIK KBR” 12

PENANGANAN UNRAS DAMAI - ANARKHIS KOMITMEN GAKKUM PROFESIONAL PROPORSIONAL AKUNTABEL TRANSPARAN HUMANIS TDK ADA REKAYASA ANARKIS - GARKUM REPRESIF UTK GAKKUM PENINDAKAN TINDAK TEGAS PELAKU TP / GAR HUKUM PASCA GAKKUM GELAR OPERASI : INTELIJEN PAM GIAT HARKAM LIH KAM KONTINJENSI SANGAT TDK TERTIB REPRESIF UTK PREVENTF PENANGGULANGAN TANGGULANGI EMOSI MASSA TDK TERTIB PREVENTIF PENGENDALIAN KENDALIKAN REAKSI MASYARAKAT / MASSA DAMAI PREEMTIF PELAYANAN HUMANIS, TRANSPARAN, KOMUNIKATIF, RESPONSIF, PROAKTIF, TERTIB 13

Sekian & Terima Kasih BERSAMA AWAL DARI SUKSES TETAP BERSAMA KITA RAIH SUKSES SELALU BERSAMA KITA RAIH SUKSES BERSAMA-SAMA