Melakukan Pembinaan terhadap Pengelolaan Anggaran.

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

PENATAUSAHAAN PERSEDIAAN

Advertisements

Pemanfaatan BMN.

KPA Kuasa Pengguna Anggara

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BREBES

BIMBINGAN TEKNIS KABUPATEN LOMBOK TENGAH KAMIS 21 MARET 2013

Direktorat Penyelesaian Sanggah, Deputi 4 – LKPP

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA.

BELANJA BANTUAN SOSIAL PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

Pengadaan Barang dan Jasa

ORGANISASI PENGADAAN MELALUI PENYEDIA : MELALUI SWAKELOLA :

PANITIA/PEJABAT PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN (PPHP)

PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

ARAH DAN KEBIJAKAN PEMBINAAN PK BLU PADA KANWIL DJPBN

PERSIAPAN PENYUSUNAN DIPA TAHUN ANGGARAN 2007

Matriks BHMN, BLU, PTN.

PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH

Pengelolaan Dana Hibah

OPNAME FISIK BARANG MILIK NEGARA

Penatausahaan Keuangan Daerah

PENATAUSAHAAN KEUANGAN ANGGARAN

Tata Cara Proses Serah Terima Aset Rusunawa

PENGAWASAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA DASAR HUKUM :  UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA  PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014.

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM

BADAN LITBANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ) BENDAHARA PENGELUARAN

IMPLEMENTASI FUNGSI MANAJEMEN KOPERASI

Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

LANGKAH -LANGKAH PERCEPATAN PENGADAAN BARANG/JASA

KONTRAK (“CONTRACT”) Arti :

Kontrak Kontrak adalah :

TIM Unit Training of Competence BKD Kabupaten Sidoarjo

ARAHAN PLT. SEKRETARIS DAERAH

TINJAUAN UMUM SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH

SIKLUS PENGELUARAN.

Inspektorat Kabupaten Sleman

Sistem Pengelolaan Keuangan Negara dan Pemerintah Pusat

Rencana Strategis Biro Renwas (indikator outcome)

PEMINDAHAN HAK DENGAN LELANG

Mekanisme Pembayaran atas Pelaksanaan APBN dan APBD

TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA DANA KAPITASI JKN PADA FKTP.

Tugas Dan Wewenang DPR-RI

PENGELOLAAN HIBAH LANGSUNG DALAM BENTUK UANG OLEH BPP

Akuntansi Pemerintahan Pusat TM – 10 (2012)

Perbendaharaan Negara

KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA MANDIRI

Chapter 3 Perbendaharaan Negara

LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2018 BIRO KEUANGAN DAN BMN 05 FEBRUARI 2018.

PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BLUD

KEBIJAKAN PENGGUNAAN PNBP DI LINGKUNGAN kemendikbud

MATERI 8 PELAKSANAAN PBJ MELALUI PENYEDIA

PENGELOLAAN HIBAH LANGSUNG DALAM BENTUK UANG

OVERVIEW PELAKSANAAN HIBAH BMN DAN STRATEGI PERCEPATAN PELAKSANAAN HIBAH BMN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI.

Pengelolaan Hibah Daerah

PENGENDALIAN KONTRAK.

MEKANISME PENGADAAN BARANG/JASA SWAKELOLA MASYARAKAT

PEJABAT/PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN

Informasi umum PROSES PENGADAAN BARANG dan JASA DI PTN

Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan Keuangan berbasis Aplikasi

2019 PENGAWASAN & PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN KEGIATAN INSPEKTORAT

BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI

PEJABAT PEmeriksa HASIL PEKERJAAN biro umum mpr ri TA 2019

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA BADAN LAYANAN UMUM

Doden FE Untag Banyuwangi

Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

SEKILAS INFORMASI I.BOS  Temuan hasil pemeriksaan: 1)Terjadi perbedaan pagu anggaran yang dikirim di BPPKAD dengan pagu yang ada di sekolah. 2)Permendikbud.

KEBIJAKAN HIBAH DI KEMENTERIAN KESEHATAN

Transcript presentasi:

Melakukan Pembinaan terhadap Pengelolaan Anggaran

 Menetapkan Juklak dan ROK  Mengesahkan RPPA dan RAB  Melakukan Pembinaan, pengarahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan DIPA  Menandatangani BA Serahterima Pelaksanaan Anggaran  Melaporkan hasil pelaksanaan (Fisik dan Keuangan) kepada Pengguna Anggaran.  Menandatangi BA serahterima aset berupa barang inventaris  Menandatangani LMBT setiap 3 Bln sekali yg dibuat oleh Unit Akuntansi Lanjut

 Mengadakan pengawasan dan pemeriksaan thd penatausahaan/pembukuan Bendaharawan pengeluaran setiap bulan, dan triwulan serta menandatangani BA pemeriksaan.  Bertangung jawab atas penyampaian laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku  Dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan pengarahan pengguna anggaran  Bertanggung jawab kpd pengguna anggaran Lanjutan

 Mengelola penerimaan negara dlm sistem APBN  Mengintensifkan perolehan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya  Melaksanakan pengawasan penerimaan pelayanan jasa  Melaksanakan koordinasi dan pengendalian penyelengaraan pelayanan jasa  Melaporkan hasil penerimaan negara setiap akhir bulan kepada KPA  Melaksanakan tertib Adm keuangan sesuai peraturan yg berlaku  Dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan pengarahan pengguna anggaran  Bertanggung jawab kpd pengguna angga

 Menetapkan organisasi pelaksana anggaran yg berada di bawah wewenangnya  Menyusun rencana dan jadwal pelaksanaan  Menyusun dan menetapkan ROK yg berisi rincian paket-paket kegiatan sesuai ketentuan dg memperhatikan DIPA, Juklak dan ROP.  Menetapkan paket-paket pekerjaan  Menetapkan Panitya Pengadaan Barang/Jasa  Menetapkan Tim Pelakkskana  Menetapkan dan mengesahkan HPS  Menetapkan dan mengesahkan penetapan pemenang penyedia barang/jasa, SPK,Surat Perjanjian Kerja, BA Kemajuan Pekerjaan, BA Serahterima Pekerjaan dan BA Persetujuan Pembayaran

 Menyiapkan dokumen dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan Pihak penyedia barang/jasa  Menanda tangani Pakta Integritas sebelum Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa  Menetapkan besaran uang muka yg menjadi hak calon penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yg berlaku. Lanjutan