Kulian Blok Elektif Fakultas Kedokteran Unand

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KEBIJAKAN PELAYANAN KES DASAR DALAM PROGRAM JAMKESMAS TAHUN 2008
Advertisements

PENGELOLAAN PERBEKALAN FARMASI
Dalam Rangka Kedatangan Jamaah Haji Di Pintu Masuk Negara
PERATURAN BUPATI NO 14 TAHUN 2012
Pelatihan Petugas Pemeriksa Kesehatan Jemaah Haji Tahun 2011
USAHA KESEHATAN SEKOLAH (UKS)
PERANAN DAN KEDUDUKAN DINAS KESEHATAN DALAM RANGKA PENYALURAN OBAT KE FASILITAS KESEHATAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.
HASIL PENGAWASAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1434 H/2013 M
KKP KELAS I SOEKARNO HATTA
RENCANA PELATIHAN KESEHATAN HAJI PUSDIKLAT APARATUR 2012
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
BIODATA Drg. Ansarul Fahrudda, M.Kes
PRAKTIK KEPERAWATAN.
STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN KESEHATAN
IMPLEMENTASI PERMENKES NO. 1109/2007
SURVEILANS KESEHATAN MATRA
MODEL DETEKSI DINI FAKTOR RISIKO PENYAKIT TIDAK MENULAR PADA JAMAAH HAJI EMBARKASI DI INDONESIA DR.RUSTIKA.
UNDANG-UNDANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
SUSUNAN ORGANISASI PUSKESMAS
PERATURAN PERUNDANGAN KESEHATAN KERJA
KEPALA DINAS KESEHATAN KAB. ENDE Kebijakan Umum Sistem Rujukan dalam Sistem Pelayanan Kesehatan Maternal Perinatal.
PUSKESMAS: Rancangan kewenangan wajib dan SPM
PENCATATAN DAN PELAPORAN
STANDAR DAN PROSEDUR PEMERIKSAAN KESEHATAN
KEBIJAKAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KESEHATAN HAJI TAHUN 2017
Sistem Informasi Kesehatan Daerah dan Puskesmas
PEMERIKSAAN KESEHATAN JAMAAH HAJI
KEBIJAKAN TEKNIS PEMBINAAN PETUGAS HAJI INDONESIA 1438H/2017M
Pertemuan ke-11 Simpus Puskesmas Gambaran Umum Puskesmas
PERLINDUNGAN BAHAYA KEBAKARAN DI RUMAH SAKIT
USAHA KESEHATAN SEKOLAH (UKS)
Materi 4 Manajemen Rumah Sakit AKK – smt 7
DRAF RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN 2018 – 2022
STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS
SISTEM PENCATATAN DAN PELAPORAN PUSKESMAS (SP3)
PERAWATAN DAN PEMELIHARAAN KESEHATAN HAJI
Ass.Apoteker pasca PP.51 th 2009
PRAKTIK KEPERAWATAN.
Departemen Kesehatan Republik Indonesia
SISTEM PENGELOLAAN KLOTER
KONSEP DASAR PENILAIAN KINERJA PUSKESMAS
Peraturan Perundang-undangan
Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh
PENYELENGGARAAN KESEHATAN HAJI TAHUN 2017M / 1438H
MANAJEMEN PELAYANAN KESEHATAN PERTEMUAN 3 Gisely Vionalita SKM. M.Sc.
Disampaikan pd kuliah manajemen blok 4 Oleh ;dr.Fauziah Elytha.MSc
Nama kelompok : Erni Nur Shofiyah ( )
PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
PERUNDANG-UNDANGAN SANITASI PERMUKIMAN DAN TEMPAT-TEMPAT UMUM
MANAJEMEN PELAYANAN KESEHATAN PERTEMUAN 3 Gisely Vionalita SKM. M.Sc.
Usaha kesehatan sekolah
STANDAR PELAYANAN KESEHATAN GIGI DI PUSKESMAS
Manajemen Haji dan Umrah
PERATURAN PERUNDANGAN KESEHATAN KERJA
Dr. dr. EKA JUSUP SINGKA, MSC KEPALA PUSAT KESEHATAN HAJI
Peluang DAN TANTANGAN administrator rumah sakit GUNA MENUNJANG PELAYANAN PARIPURNA DAN AKREDITASI RUMAH SAKIT.
DASAR HUKUM 1.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Paragraf.
Manasik Kesehatan Haji Oleh : TIM TKHI KLOTER 11 EMBARKASI PADANG.
Disampaikan dalam Rakerkesda 2018
PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI NO 1501/MENKES/PER/X/2010
Organisasi Yankes Pertemuan 3
Penyuluhan Kesehatan Haji Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
PERLINDUNGAN KESEHATAN PADA PEKERJA PEREMPUAN Disampaikan pada PERINGATAN INTERNATIONAL WOMEN’S Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jenderal Kesehatan.
Diskusi Kasus Kelompok 3. NoUraian tugasPenanggung jawabKoordinasiKeterangan 1.TPHI Saat tiba di Asrama Embarkasi -Melapor kepada PPIH Embarkasi -Membantu.
PERATURAN PERUNDANGAN KESEHATAN KERJA
ADMINISTRASI DAN UPAYA KESEHATAN. PENGERTIAN = tatanan yg menghimpun berbagai upaya kes masy (UKM) dan upaya kes perorangan (UKP) secara terpadu & saling.
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN/KOTA
SISTEM PENCATATAN DAN PELAPORAN PUSKESMAS (SP3)
Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Kesehatan Pada Embarkasi/Debarkasi Haji Batam Th 2018 M /1439 H.
PEN DAHULU AN MENGAPA UPAYA KESEHATAN KERJA PENTING ? Pekerja kemungkinan akan mendapat masalah terkait pekerjaan dan lingkungan pekerjaan disamping masalah.
Transcript presentasi:

Kulian Blok Elektif Fakultas Kedokteran Unand KESEHATAN HAJI Kulian Blok Elektif Fakultas Kedokteran Unand

UU no.13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Pemerintah wajib menyelenggaraan Yankes Haji agar jemaah haji dapat menunaikan ibadah dengan baik sesuai ketentuan ajaran Islam. Bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baik nya bagi JH pada bidang kesehatan.

Kepmenkes RI no. 442/Menkes/SK/VI/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji. Tujuan : Meningkatkan kondisi kes JH sblm berangkat Menjaga kondisi sehat JH selama perjalanan, menunaikan ibadah dan sp di tanah air. Mencegah terjadinya transmisi PM yang mgkn terbawa keluar /masuk oleh JH.

Ruang Lingkup Kegiatan Bimbingan, Penyuluhan dan Yankes a. Pelayanan kesehatan b. Bimbingan dan penyuluhan kesehatan 2. Pengendalian FR kes dan Penyehatan lingk. a. Imunisasi b. Surv Epid,SKD-Respon KLB c. Pencegahan dan Penanggulangan KLB d. Penanggulangan musubah massal e. Sanitasi dan Penyehatan Lingkungan

RLK……. 3. Promosi dan Komunikasi Publik 4. Kajian dan Penelitian 5. RR dan SIMKH 6. Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan a. Perekrutan dan Penggerakkan TKHI b. Peningkatan Kemampuan TKHI c. Sediaan Farmasi. Alkes dan Log Kes Haji d. Fasilitas Kes Medis dan Non-medis

Tahap Bimbingan, Penyuluhan, Yankes CJH/CH Tahap pertama ( Puskesmas ) Tahap kedua ( RS Rujukan – risti ) Tahap embarkasi dan kloter pergi Tahap Ibadah ( BPHI Makkah, Madina, Jeddah an) Kloter pulang dan debarkasi

Kategori Penilaian Kesehatan Mandiri a. Gangguan Kes tdk ada b. Jenis gangguan kes tdk ada c. Koreksi gangguan kes tdk ada d. Dampak gangguan kes tdk ada e. Kebugaran jasmani ist / baik f. Kemandirian mandiri g. Kesimpulan : Memenuhi syarat dgn baik

Kategori.. 2. Observasi a. Gangguan Kes ada b. Jenis gang kes disorder, disfungsi c. Koreksi gang kes obat / alat d. Dampak gang kes gangguan aktifitas e. Kebugaran jasmani cukup f. Kemandirian Mandiri, perlu pantauan g. Kesimpulan : Memenuhi syarat dgn perhatian

Kategori… 3. Pengawasan a. Gangguan Kes ada b. Jenis gang kes disabilitas c. Koreksi gang kes obat/alat, org lain d. Dampak gang kes Ancaman jiwa sendri e. Kebugaran jasmani kurang f. Kemandirian Mandiri, perlu bant orlain g. Kesimpulan : Memenuhi syarat dgn catatan

Kategori…. 4. Tunda a. Gangguan Kes ada b. Jenis gang kes Peny. menular c. Koreksi gang kes Pengob, karan, isolsi d. Dampak gang kes Ancaman jiwa orlain e. Kebugaran jasmani tdk dpt diperiksa f. Kemandirian tdk dpt diperiksa g. Kesimpulan : Tidak memenuhi syarat

Referensi Depkes RI, Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji, Jalarta, 2009 Depkes RI, Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji, Jakarta, 2011