DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Pengaturan IP Domestic Backbone dan Internet Exchange di Indonesia ISMAIL Kasubdit Akses Protokol Internet Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi

DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi FAKTA (1) NAPISPketerangan Jumlah Izin Penyelenggaraan Data per Desember Jumlah POP di Jakarta Total Bandwidth Internasional 1 Gb1.8 Gb - Total Bandwidth ke Internet Exchange 1.5 Gb3 Gb Sumber : Laporan tahunan 2005 dan RECON

DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi FAKTA (2)

DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi FAKTA (3) Perbandingan PoP ISP Indonesia Barat dengan Indonesia Timur BaratTimur Sumber : Laporan tahunan 2005 dan RECON Internet Exchange- Jakarta 4 Node - Yogyakarta 1 Node - Surabaya 1 Node - Medan 1 Node Sumber : APJII Pengguna Internet8 Jt11 Jt18.5 Jt22 Jt27 Jt * Sumber : APJII * Detik.com 18 Desember 2006

DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Perlunya Regulasi INTERNET EXCHANGE Key faktor dalam industri internet untuk meningkatkan efisiensi ruting bandwidth nasional yang berujung pada peningkatan kualitas dan penurunan tarif Kondisi saat ini sebagai sebuah elemen yang sangat penting dalam industri internet, posisi internet exchange dalam peta industri telekomunikasi belum jelas Terkait dengan upaya pencegahan dan penanggulangan ancaman dan gangguan internet Perlunya jaminan bahwa internet exchange dikelola secara equal level playing field dalam lingkungan multi player Dapat berkembang mengikuti pertumbuhan trafik di kawasan regional

DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Semangat Pengaturan INTERNET EXCHANGE Tidak menghambat pengembangan industri Internet di Indonesia Mengatur hal-hal yang memang perlu diatur Penjaminan equal treatment antar pemain dalam industri Keberpihakan pada industri dalam negeri dengan memberikan limitasi pada kepemilikan saham asing Mendapat dukungan dari stakeholder (walaupun belum tentu akan menyenangkan semua pihak)

DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Usulan HAL-HAL yang akan diatur Persyaratan pengelola (siapa, kualifikasi minimum) –Badan hukum Indonesia, –Memiliki IP Exchange (Independent dari ISP), –Memiliki fasilitas data center dan exchange, –Didukung oleh SDM yang Qualified. Izin atau endorsement ? –Masuk dalam struktur perijinan telekomunikasi Kepemilikan –Kepemilikan asing dibatasi sesuai komitmen kita di WTO –Menghindari isu monopoli Hak dan Kewajiban Pengelola –Hak Berhak menyelenggarakan Internet Exchange Apakah ada hak komersialisasi?

DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Usulan HAL-HAL yang akan diatur –Kewajiban Membuat prosedur dan tata laksana yang transparan QoS & SLA Upaya pemerataan internet exchange di seluruh daerah –Harus tersedia di beberapa daerah (?.) Service Level –Parameternya Harus jelas dan terukur DLL.

DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi IP Backbone Ketersediaan IP Backbone secara Nasional merupakan prasyarat untuk pengembangan internet exchange Memfasilitasi pembangunan IP Backbone FO bagi para investor yang berminat Inisiatif Pemerintah, mempercepat pembangunan PALAPA RING

DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi

DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Terima Kasih