PENERAPAN ANGGARAN TERPADU BERBASIS KINERJA DI INDONESIA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PENYUSUNAN TOR DAN RAB SERTA TEKNIK PERENCANAAN AKTIVITAS
Advertisements

Hadi Saputra ASP - Farid Addy Sumantri.,SE.,MM.,M.si.,Ak
Sosialisasi Daftar Perbandingan Jenis Revisi Anggaran
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
RENCANA KERJA PEMERINTAH
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBN Sesi I
PENDEKATAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
SESI IV Pengertian Satker Format Baru RKA K/L 2011 Kesimpulan.
BIAYA PEMBANGUNAN, BELANJA PUBLIK dan Keuangan PUBLIK
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA /LEMBAGA TAHUN 2012
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL
SESI II Format Baru Belanja Negara Tiga Pilar Penganggaran
PENYEMPURNAAN arSITEKTUR PROGRAM, KEGIATAN DAN STRUKTUR KINERJA
KEBIJAKAN PENGANGGARAN 2010
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
PErKEMBANGAN REFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA (perencanaan & penganggaran) MENURUT UU NO 17/2003 TUJUAN UTAMA: Terwujudnya pengelolaan keuangan negara.
OVERVIEW PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
UNDANG-UNDANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (UU 25 TH 2004)
PENGANGGARAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA
Perencanaan Pembangunan
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ( rba )
BADAN LAYANAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN Direktorat Pembinaan PK BLU
PERSIAPAN PENYUSUNAN DIPA TAHUN ANGGARAN 2007
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBN
SIKLUS APBN.
Rencana kerja kementerian/lembaga tahun 2013
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tentang Keuangan Negara
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL Tahun Anggaran 2011
Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL
Pembiayaan Pembangunan
PRINSIP-PRINSIP POKOK SIKLUS ANGGARAN APBN
PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
Konsep, Proses dan Dokumen Kunci Dalam Penganggaran
Laksono Trisnantoro Dwi Handono Sulistyo KMPK FK UGM
SEGI HUKUM PENYUSUNAN DAN PENETAPAN ANGGARAN
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN GUNA MEMINIMALISIR PENYIMPANGAN DAN TEMUAN
Pembiayaan Pembangunan
PENYUSUNAN DAN PELAPORAN KINERJA
Sistem Pengelolaan Keuangan Negara dan Pemerintah Pusat
BAB 4 APBN DAN APBD DALAM PEMBANGUNAN.
Pertemuan 12. PENGELUARAN NEGARA/DAERAH
Tentang Keuangan Negara
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
Pertemuan ke-3 Penyusunan dan Penetapan APBN
Bab 2 APBN dan APBD Tentunya kita sekarang menikmati pembangunan yang ada di daerah masing-masing. Dari manakah pembangunan tersebut dibiayai? Dalam upaya.
PENGANGGARAN DAERAH YANG RESPONSIF GENDER
A P B N.
HKN-4 & 5 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
SISTEM PERENCANAAN STRATEJIK PEMBANGUNAN NASIONAL
BIAYA PEMBANGUNAN, BELANJA PUBLIK dan Keuangan PUBLIK
BIAYA PEMBANGUNAN, BELANJA PUBLIK dan Keuangan PUBLIK
OLEH: SOETJAHJONO TANGGAL: 19 FEBRUARI 2011
SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA, ANGGARAN, DAN AKUNTANSI
Dr Rilla Gantino, SE., AK., MM
Pertemuan 12. PENGELUARAN NEGARA/DAERAH
LANDASAN HUKUM. REFORMASI KEUANGAN NEGARA: PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN.
KETERKAITAN DIPA DENGAN RKA-KL PENYUSUNAN DIPA PENELAAHAN DAN PENGESAHAN.
Mekanisme Penyusunan RKAKL dan Revisi DIPA
Pertemuan 12. PENGELUARAN NEGARA/DAERAH
BIAYA PEMBANGUNAN, BELANJA PUBLIK dan Keuangan PUBLIK
A P B N.
Pertemuan 12. PENGELUARAN NEGARA/DAERAH
PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
Program Studi Administrasi Pemerintahan FISIP Universitas Padjadjaran.
Transcript presentasi:

PENERAPAN ANGGARAN TERPADU BERBASIS KINERJA DI INDONESIA Disajikan oleh: MAHKAMAH AGUNG RI

PENERAPAN PENGANGGARAN TERPADU Penyusunan anggaran terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan kementerian negara/lembaga untuk menghasilkan dokumen RKA-KL dengan klasifikasi anggaran belanja menurut organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja.

PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA MENGUBAH FOKUS PENGUKURAN bergeser Besarnya Jumlah Alokasi Sumber Daya Hasil yang dicapai dari penggunaan sumber daya FLEKSIBILITAS

Prinsip-prinsip Pengelolaan Anggaran Berbasis Kinerja Yang Baik Suatu Sistem Pengelolaan Anggaran yang baik harus mencakup prinsip-prinsip seperti di bawah ini : Realistis , artinya perencanaan anggaran dilakukan dengan memperhitungkan kebutuhan yang sesungguhnya (real) sehingga pada waktu pelaksanaan tidak jauh menyimpang dari rencana; Transparan, terbuka bagi masyarakat baik dalam penerimaan maupun pengeluaran. Hal ini memperkecil kemungkinan kesempatan penyalahgunaan anggaran; Sesuai dengan otorisasi, artinya dana publik dibelanjakan sesuai dengan otorisasi yang telah ditetapkan ; Laporan yang benar dan baik; artinya laporan pengeluaran sesuai dengan pengeluaran aktual atau sesungguhnya, dilaporkan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan. Adanya pengawasan dan audit , artinya pengawasan dan audit baik oleh pihak luar (eksternal) maupun internal dilaksanakan dengan benar dan dapat diandalkan; Kepastian tersedianya dana; artinya unit pengguna anggaran harus mempunyai kepastian mengenai ketersediaan dananya. Taat peraturan; artinya ada suatu budaya pengelolaan keuangan yang mampu meningkatkan ketaatan terhadap peraturan. Adanya output dan outcome yang harus dicapai baik dalam jangka waktu satu tahun (mengacu pada RKA_KL)maupun lima tahun (sesuai dengan Rencana Strategis) Adanya ukuran atas output dan outcome yang menunjukkan kinerja

DAN KLASIFIKASI BELANJA FUNGSI PEMERINTAHAN DAN KLASIFIKASI BELANJA MENURUT FUNGSI : Pelayanan Umum; Pertahanan; Ketertiban dan Keamanan; (MA berada dalam fungsi ini) 4. Ekonomi; 5. Lingkungan Hidup; 6. Perumahan dan Fasilitas Umum; 7. Kesehatan; 8. Pariwisata dan Budaya; 9. Agama; 10. Pendidikan; 11. Perlindungan Sosial. MENURUT JENIS : Belanja Pegawai; Belanja Barang; Belanja Modal; Pembayaran Bunga Utang; Subsidi; Bantuan Sosial; Hibah; Belanja Lain-Lain.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang PERSYARATAN PENGANGARAN BERBASIS KINERJA ADANYA HUBUNGAN ANTARA RENCANA STRATEGIS, RENCANA OPERASIONAL, DAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) PLATFORM PRESIDEN RPJM Nasional Renstra KL 5 Tahun 1 Tahun PAGU INDIKATIF RKP Renja-KL 1 Tahun PAGU SEMENTARA APBN RKA-KL KEPPRES RINCIAN APBN DOK. PELAKSANAAN ANGGARAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT UU APBN 5 4 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT Usulan Anggaran RKA RAPBN UU APBN KEMENTERIAN TEKNIS 1 8 7 2 Pokok kebijakan Fiskal & kerangka Ekonomi makro Kebijakan Umum & Prioritas Anggaran SURAT EDARAN Usulan Anggaran KEMENTRIAN KEUANGAN 3 6

Penyusunan Dokumen Anggaran Penyusunan RKAKL Pembahasan RKAKL Penyusunan Dokumen Anggaran Januari Oktober November Kementerian Teknis RKAKL Penyusunan RAPBN Pemerintah RKP RKAKL Pembahasan RUU-APBN (DJAPK) Depkeu RKAP/ RAPBN PERRES RINCIAN APBN SAPSK RUU APBN UU APBN DPR Panitia Anggaran Komisi Sektoral

Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Penelahaann DIPA Tahun Pelaksanaan anggaran Penyusunan DIPA November December KONSEP DIPA Kementerian Teknis MENTERI TEKNIS SATKER Pemerintah KONSEP DIPA (DJPBN) Depkeu DIPA KPPN Pengesahan DIPA DPR BEPEKA Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran

ANGGARAN BERBASIS KINERJA DAN INDIKATOR KINERJA PENANGGUNGJAWAB LEVEL INDIKATOR MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA PROGRAM HASIL (Outcome) KELUARAN (Output) KEPALA SATKER KEGIATAN

KELUARAN, HASIL, DAN SASARAN Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

PENJABARAN VISI MISI MENJADI SUB KEGIATAN RENCANA KERJA TUJUAN KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN

SUB KEGIATAN DEFINISI: Bagian dari kegiatan yang menunjang usaha pencapaian sasaran dan tujuan kegiatan dengan keluaran yang dihasilkan TUJUAN: Memperlancar pelaksanaan kegiatan; Memperlancar penyaluran dana kegiatan; Memperpendek rentang pengawasan; Mempertegas keluaran dari setiap sub kegiatan (memfasilitasi penyusunan standar biaya keluaran)

TERIMA KASIH