Sesi Pleno Jum’at, 14.09.2012. Kelompok Strategi Advokasi 1. Peran KP : pengelolaan media, jaringan dalam konsesnsus dan pemahaman, basis massa PM Fungsi.

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT

Advertisements

Sesi Tanggapan & Klarifikasi 13 September Riyadi (Disnakertrans) • Dalam era otonomi daerah, seringkali pejabat atau staff di satu skpd berpindah.

Foto – Foto Kegiatan SOMASI NTB 2013 – selected

PENTINGNYA PAKET PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN DAN PRT

24/07/2013 PROSES PENYUSUNAN PROLEGNAS PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 92/PUU-X/2012 Oleh: Dr. Wicipto Setiadi , S.H., M.H. Kepala Badan Pembinaan.

BAB II Proses Pembentukan Undang-Undang

KEWAJIBAN BADAN PUBLIK 1. Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya.

Indonesian Parliamentary Center. Poin – Poin Krusial 1. Seleksi Penyelenggara Pemilu, 2. Kelembagaan KPU, 3. Dewan Kehormatan, 4. Kesekretariatan KPU,

PERAN DAN FUNGSI MUI, DSN DAN DPS Syarif As’ad

PROSES PEMBENTUKAN UU YANG BERASAL DARI RUU USULAN DPR & DPD

PENGAWASAN PEMILU & PERAN MAHASISWA

ANALISIS KONTEKS & PEMANGKU KEPENTINGAN untuk mempengaruhi kebijakan

PRESENTASI KELOMPOK 3 1.Ummu Chilmi; 2. Riyadi; 3. Rozie; 4. Eko Dedi Setiawan; 5. Khalwati; 6. Desy Khairani.

ABDUL RASYID Politik dan Pemerintahan Amerika Serikat (2012)

BAWASLU DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMILU

Langkah-Langkah Advokasi Kebijakan

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Skema Hasil Diskusi 14 September Posisi Private Sektor Negara : 1. Pendidikan 2. Perekrutan 3. Penempatan 4. Pengawasan Internal Pasar : 1. Pendidikan.

PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Topik Bahasan PELAKU DAN PERAN KEGIATAN PRB-BK.

Oleh: Prof. Urip Santoso. Dasar Hukum Pembentukkan DRD Undang Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penetapan.

Teknik Pengawasan DPRD

PENYUSUNAN RUU TENTANG INDUSTRI PERTAHANAN

PROGRAM INDONESIA SEHAT MELALUI PARADIGMA SEHAT

Bahan Perkuliahan Hukum Anggaran Negara

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBN

Materi Ke-11: PROGRAM LEGISLASI DPR-DPD

PROSES PEMBENTUKAN UU YANG BERASAL DARI RUU USULAN PRESIDEN

Tugas dan Fungsi TKPSDA

BADAN LEGISLATIF MAHASISWA

Materi Ke-5: Proses Pengesahan RUU di DPR

Renstra Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak

PENDIDIKAN KESEHATAN, PENDIDIK KESEHATAN, dan PROMOSI KESEHATAN Lita Sri Andayani, SKM, MKes Dept. PKIP FKM USU.

Pilkada serentak: Peluang dan tantangan

Dinas komunikasi dan informatika DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEBIJAKAN DAN STRATEGI AKSELERASI BIDANG PENGAWASAN

Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016

Proses Penyusunan Perda

Universitas Negeri Semarang

Farli Elnumeri, Presiden ISIPII

Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sumbar

Advokasi dalam Upaya Promkes

Advokasi Kebijakan Publik

Promosi Kesehatan Oleh, Lita Sri Andayani, SKM, Mkes

PERUNDANG –UNDANGAN NASIONAL

TRANSFORMASI FORUM KOMUNIKASI PEMERHATI RRI MENJADI DEWAN KHALAYAK

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN BIRO HUKUM TAHUN 2017

Dra. Sri Marnyuni (Anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah)

PERLINDUNGAN HAK-HAK KETENAGAKERJAAN

Mengamankan MASa depan indonesia dengan PENINGKATAN PERAN Audit sistem informasi Kebutuhan Audit Sistem Informasi dalam mengamankan dampak DE- REGULASI.

KONSEP DASAR ADVOKASI KESEHATAN

KEGIATAN 2013 PENETAPAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN ANAK:

LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT

KEPALA DAERAH & WAKIL KEPALA DAERAH DR. Ni’matul Huda, SH, MHum

Fungsi, Wewenang, dan Hak

ADVOKASI Referensi : Ritu R. Sharma. Pengantar Advokasi. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta

RANCANGAN ADVOKASI.

Lita Sri Andayani, SKM, Mkes Staf Pengajar Dept. PKIP-FKM - USU

Tugas Dan Wewenang DPR-RI

RANCANGAN ADVOKASI.

TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) disampaikan oleh : MARLINA INDRIANINGRUM, SKM,M.kes DISPERMADES P3a KABUPATEN KEBUMEN.

LEMBAGA – LEMBAGA NEGARA SESUAI AMANDEMEN UUD 45

Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah

KOMISI INFORMASI PUSAT PERAN KETERBUKAAN INFORMASI DALAM MENDUKUNG KEBEBASAN PERS Dipaparkan dalam Focuss Group Discussion (FGD)

Prof. DR. Jamal Wiwoho, SH., Mhum.

Dr. HM Ali Taher, SH, M.Hum Ketua Komisi VIII DPR RI F-PAN/Banten III

LEMBAGA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT & DEWAN PERTIMBANGAN DAERAH

H. A. IRWANSYAH. Dinas Kesehatan yang berinisiatif mengembangkan Kawasan Tanpa Rokok menyusun kerangka konsep dan materi teknis tentang Kawasan Tanpa.

TENTANG PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR

Transcript presentasi:

Sesi Pleno Jum’at,

Kelompok Strategi Advokasi 1. Peran KP : pengelolaan media, jaringan dalam konsesnsus dan pemahaman, basis massa PM Fungsi media : untuk mengarahkan opini publik Mendorong agar Pembuat kebijakan(alergi media) bekerja secara cepat Berjaringan Membuat kertas posisi Catatan : usulan KP yg pada tahap ini tersampaikan ke KPPA diasumsikan akan diakomodir 2. Pengawalan Pansus : RDPU Pertemuan dengan fraksi/lintas fraksi FGD Pengawalan anggota pansus perseorangan 3. Strategi optimalisasi media

Lanjutan Strategi Penggalangan Basis Masa

Ummu Chilmi Usulan agar bahan lobby dengan bahasa yg mudah dicerna oleh anggota pansus Pendekatan ke tenaga ahli dengan langsung berdiskusi dgn PM Harus dihitung juga soal jadwal pembahasan

Bobby Mempertimbangkan beberapa jaringan yg mengawal proses RUU PPILN, dalam konteks konsolidasi

Wati Mengingatkan bahwa sasaran perlindungan bukan PM juga anggota keluarganya

Khalwati Mengkonkretkan jejaring yg sudah ada di sini untuk menjadi jaringan (sekutu) untuk mengawal proses yg berlangsung dan melakukan advokasi

Eko Dedy Membangun satu alat politik khusus PM

Riyadi Waspada broker/calo UU Kepentingan2 APJATI harus diwaspadai

Ibad Usulan memantau dengan membuat streaming sidang pembahasan RUU PPILN

Presentasi Kelompok Substansi I Cholili : setuju adanya Komisi Perlindungan yg ada di tingkat nasional & daerah RuyadI :

Berti Pengawasan oleh masyarakat Desakan paling strategis aalahke daerah

Ummu Peran PPTKIS : menyediakan layanan pendidikan & latihan, tapi penempatan oleh negara. Pengawasan terhadap BLK swasta bisa mencontoh pengawasan dan akreditasi pendidikan tinggi.