Prioritas Proposal Proyek Kerja Sama Penelitian APEC dan

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Advertisements

Perkeretaapian Khusus Tahap III Tahapan Menuju Perubahan Regulasi Jakarta 21 Juni 2011.
Sosialisasi Daftar Perbandingan Jenis Revisi Anggaran
PROSES MANAJEMEN STRATEGIK
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA INDUK PENELITIAN (RIP)
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SUMBER: Pokok-Pokok Substansi PERATURAN PEMERINTAH NO 24 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN INDUSTRI SUMBER:
EKSISTENSI KELEMBAGAAN DALAM RANGKA PENYALURAN OBAT KE FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PEMERINTAH Oleh : Sekretaris Kementerian PAN dan RB selaku Deputi.
IT assessment KELOMPOK 1
PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA /LEMBAGA TAHUN 2012
KESIAPAN SDM INDONESIA DALAM PELAKSANAAN INTEGRASI LOGISTIK ASEAN 2013
HIBAH PENELITIAN STRATEGI NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2012 Direktorat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Direktorat Jenderal Penidikan Tinggi Departemen.
PENYUSUTAN ARSIP.
Manajemen Integrasi Proyek
1 Doing Business 2008: Pesan Inti 1.Kondisi dunia usaha Indonesia perlahan membaik. Laju perubahan perlu ditingkatkan. 2.Peringkat Indonesia dalam “kemudahan.
RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL
Pengendalian Muatan Berlebih di Indonesia: Sebuah Perspektif Baru Kajian Awal [Pre-Scoping Study] Jakarta, 10 Mei 2011 Clell Harral Rustam Rauf Shirley.
PENYEMPURNAAN arSITEKTUR PROGRAM, KEGIATAN DAN STRUKTUR KINERJA
Peran RZWP3K dalam Perencanaan Pembangunan Bidang Kelautan
© PT. Medcom Indosa engineering 1 Rencana Induk Pemanfaatan IT dan Komunikasi Departemen Perhubungan Diajukan Oleh: PT. Medcom Indosa Engineering Departemen.
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN SWAKELOLA
ARAH PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
Jakarta Convention Centre, 29 Januari 2010
KOPERTIS IV Tanggal November 2014
PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 70 TAHUN 2012
Is Fatimah. 28/03/ Sudahkan memahami SKEMA PENDANAAN (RD, RT, KP, DF) Insentif SINas ?
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KELEMBAGAAN PROTOKOL KYOTO-CDM
Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi
B. Kombaitan dan Ridwan Sutriadi
KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI Jakarta, Juli 2012
Pokja. Program ini dimaksudkan dapat bersentuhan langsung dengan kebutuhan minimal masyarakat maupun stake holders dalam rangka meningkatkan kepercayaan.
DRAFT Review UU Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) dari Perspektif Penataan Ruang: POTENSI PERMASALAHAN DAN KEBUTUHAN KLARIFIKASI Sekretariat BKPRN.
Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat
2012. PERANAN DAN TUGAS PEMILIK PROYEK
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
Jayapura, 13 Agustus SEJAHTERA DEMOKRATIS BERKEADILAN Memperkuat triple tracks strategy serta pembangunan inklusif dan berkeadilan Memantapkan.
HUBUNGAN KERJASAMA AMERIKA DENGAN INDONESIA
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KESEHATAN KERJA
Penyusunan NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA (NSPK) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jakarta, 14 November 2014.
Rencana Aksi Perubahan
PENGUATAN DIMENSI SOSIAL- KEMANUSIAAN DALAM ARN Disampaikan dalam Rapat Penyusunan ARN Disampaikan dalam Rapat Penyusunan ARN
RENCANA INDUK PENELITIAN (RIP) UNIVERSITAS DIPONEGORO
Gender dalam kerja APEC dan Proyek Penelitian
PERSIAPAN PENDANAAN RKP TAHUN 2013
PERENCANAAN (planning)
PEMBENTUKAN DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Disampaikan oleh : Sri Salmiani, SH, MH Kepala Bagian Penyusunan.
- Direktur Otonomi Daerah Bappenas -
ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
FASE PERENCANAAN MPSI – sesi 4.
HASIL NEGOSIASI AGENDA REDD+ PADA SBSTA 42
FASE PERENCANAAN MPSI – sesi 4.
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
KEMITRAAN PENELITIAN Anis Masykhur
KERJA SAMA DI BIDANG AGRARIA/PERTANAHAN DAN TATA RUANG
Arah dan Kebijakan AGENDA RISET NASIONAL Lokakarya
SOSIALISASI TEMA RISET BALITBANG – KABUPATEN GORONTALO
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
STRATEGI KEBIJAKAN.
Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Manajemen asuransi Kesehatan
ASSALAMUALAIKUM .
KERJA SAMA DESA I .N Budhi Wirayadnya,ST TA-PMD Kota Denpasar.
Agenda Riset Nasional & Laporan Pelaksanaan Fokus Tugas DRN
Kementerian PPN/ Bappenas
Pengelolaan Hibah Daerah
Badan Karantina Pertanian
PENELITIAN PENCIPTAAN DAN PENYAJIAN SENI (P3S)
INDONESIA MENUJU POROS MARITIM DUNIA Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki potensi untuk menjadi Poros Maritim Dunia.
PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA KEMENTERIAN PARIWISATA TAHUN 2018
Transcript presentasi:

Prioritas Proposal Proyek Kerja Sama Penelitian APEC dan Prosedur Pengajuan Proyek APEC Direktorat Kerja Sama Intrakawasan Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Jakarta, 26 Juli 2012

Daftar Isi Visi/Tema APEC 2013 Prioritas APEC 2013 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Daftar Isi Visi/Tema APEC 2013 Prioritas APEC 2013 Usulan pembahasan Isu Inovasi dan Teknologi di APEC 2013 Prosedur Pengajuan Proyek APEC

“Resilient Asia-Pacific, Engine of Global Growth” Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Visi/Tema APEC 2013 Berdasarkan arahan lisan Presiden RI, visi/tema APEC Indonesia 2013 : “Resilient Asia-Pacific, Engine of Global Growth” Sebagaimana disampaikan pada quote dari Hadi Soesastro, Ciri Khas utama APEC adalah pada keanggotaannya: - APEC terdiri dari 21 Ekonomi Anggota. - Dengan kehadiran ekonomi besar dan maju seperti Amerika Serikat, Jepang dan Australia, dan ekonomi berkembang seperti Filipina, Peru, Papua Nugini. Bagaimana caranya untuk memastikan bahwa kerjasama tidak memihak hanya kepada kepentingan ekonomi maju ?

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Prioritas APEC 2013 Dalam rangka mengusulkan visi/tema APEC 2013, Indonesia mengusulkan 3 Prioritas (misi) APEC Indonesia 2013 yang sejalan dengan prioritas pembangunan Indonesia dan dilaksanakan melalui kerjasama dengan 21 ekonomi anggota APEC, yaitu: Attaining the Bogor Goals Promoting Blue Economy Inclusive and innovative growth Untuk membentuk kerjasama yang adil dan bermanfaat, perlu dibentuk aturan-aturan. Dalam hal ini prinsip-prinsip APEC yang menjadi landasan untuk membentuk kerjasama ekonomi yang adil dan bermanfaat bagi anggotanya adalah: Consensus Voluntary and Non-Binding Concerted Unilateralism.

Usulan prioritas Indonesia pada APEC 2013: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Usulan prioritas Indonesia pada APEC 2013: Attaining the Bogor Goals through balanced growth, dengan fokus kepada investasi infrastruktur, pembiayaan perdagangan dan reformasi struktural; Promoting Blue Economy dengan fokus kepada ketahanan pangan, Isu Kelautan, perubahan iklim dan konektivitas; dan Inclusive and innovative growth dengan fokus kepada daya saing global UMKM, financial inclusion, ekonomi kreatif, pengembangan IPTEK 4/6/2017 II. Prioritas APEC 2013

3) Teknologi dan Manajemen Transportasi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Fokus Bidang Prioritas Pembangunan IPTEK 2009-2014 Tujuh bidang fokus dan dua faktor pendukung sebagaimana diamanatkan pada RPJM Nasional 2009-2014 meliputi : 1) Ketahanan Pangan 2)   Energi 3)   Teknologi dan Manajemen Transportasi 4)   Teknologi Informasi dan Komunikasi 5)   Teknologi Pertahanan dan Keamanan 6)   Teknologi Kesehatan dan Obat 7)   Material Maju 8)   Sains Dasar, dan 9)   Sosial Kemanusiaan II. Prioritas APEC 2013

Deliverables Proses Perumusan Prioritas Isu Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Proses Perumusan Prioritas Isu Attaining Bogor Goals Promoting Blue Economy Inclusive and Innovative Growth Prioritas Pembangunan IPTEK 2009-2014 Deliverables II. Prioritas APEC 2013

Usulan pembahasan Isu Inovasi dan Teknologi di APEC 2013 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Usulan pembahasan Isu Inovasi dan Teknologi di APEC 2013 Usulan kegiatan bersama yang dapat diajukan Indonesia dalam Sub-fora ISTWG antara lain adalah terciptanya Intensive Cooperation to Foster Innovative Growth. The Annual Meeting of APEC Chief Science Advisors (proposed by New Zealand). Direncanakan pertemuan dimaksud akan diselenggarakan di Indonesia dan dikoordinasikan oleh ISTWG serta akan menjadi bagian dari acara tahunan ISTWG. Diharapkan ISTWG pada APEC 2013 dapat menghasilkan hal-hal sebagai berikut : Mengidentifikasi pengembangan teknologi baru yang bersifat terapan (synthetic biology, nanotechnology, geo-engineering); Mengidentifikasi tren utama dalam pergeseran ilmu pengetahuan global; Berbagi pengalaman dan best practices mengenai isu-isu yang berkaitan dengan ketahanan energi dan perubahan iklim (bahan bakar alternatif, green technology); Mengidentifikasi pengembangan inovasi dan teknologi terkait isu-isu ketahanan air dan pangan, stabilitas geologi kawasan, ketinggian air laut. 4/6/2017

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Prosedur Proyek APEC Semua proyek APEC harus direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada pada Buku Panduan Proyek APEC (Edisi 8)

Key Contact Pengajuan Proyek APEC Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Key Contact Pengajuan Proyek APEC Project Overseer (PO) – penanggung jawab dan pengawas proyek (focal point) mulai dari pengajuan hingga implementasi proyek Direktur Program (Program Director/PD) dan Eksekutif Program (Program Executive/PE) yang bertanggung jawab untuk masing – masing fora. PDM (Project Decision Maker) BMC (Budget Management Committee) III. Prosedur Proyek APEC

Siklus Proyek APEC III. Prosedur Proyek APEC Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Siklus Proyek APEC Tahap 1 – Perkembangan dan Penyerahan Nota KonsepPO Tahap 2 – Penilaian Prioritas Nota Konsep Tahap 3 – Perkembangan Proyek Keseluruhan Tahap 5 – Penyelesaian Proyek Tahap 4 – Implementasi Proyek III. Prosedur Proyek APEC

Langkah Awal Pengajuan Proyek Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Langkah Awal Pengajuan Proyek PO menyiapkan nota konsep dan kriteria pendanaan 2. PO menyerahkan nota konsep kepada fora terkait untuk dikomentari dan untuk mendapatkan co-sponsor melalui PD 3. Fora akan mengulas kriteria pendanaan APEC untuk mendukung dan memprioritaskan nota konsep 4. Menyerahkan kembali nota konsep yang sudah didukung didalam fora kepada Sekretariat APEC (melalui PD) sebelum tenggat penyerahan yang ditentukan oleh BMC 5. Penilaian prioritas nota konsep oleh BMC 6. Penentuan ranking nota konsep oleh PDM III. Prosedur Proyek APEC

Langkah-langkah Pengajuan Proyek (2) Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Langkah-langkah Pengajuan Proyek (2) 7. Sekretariat APEC akan memberikan rekomendasi pendanaan. 8. berdasarkan prioritisasi dan ranking yang dilakukan oleh BMC dan PDM. 9. BMC akan menyetujui nota konsep secara prinsipil atau tidak menyetujui 10. Sekretariat memberitahukan PO mengenai hasil dari proposal 11. Apabila disetujui secara prinsip PO mengembangkan sebuah proposal proyek lengkap 12. PO menyerahkan proposal proyek lengkap ke fora melalui Sekretariat APEC untuk penilaian kualitas, dukungan dan rekomendasi pendanaan. PO menyerahkan proposal proyek lengkap ke fora melalui Sekretariat APEC untuk penilaian kualitas, dukungan dan rekomendasi pendanaan. 14. BMC memberikan persetujuan final atau menolak pendanaan untuk proposal proyek. III. Prosedur Proyek APEC

APEC Project Quality Assessment Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia APEC Project Quality Assessment APEC menilai kualitas suatu proyek yang diajukan dengan menggunakan lima kriteria sebagai berikut : Relevance Effectiveness Efficiency Impact Sustainability Relevance How will the proposed tasks/activities and outputs contribute to APEC goal(s)? What is the clear link between the proposed tasks/activities and outputs and APEC goals? Why is the project important in advancing toward APEC goals? How is the proposal part of the project proponent’s fora or group action plan? Remember: A brilliant idea alone does not constitute a good project! Effectiveness Be SMART (Specific, Measurable, Attainable, Realistic, and Timely) What is the value add for APEC? Why APEC funding? How does the proposed activity build on previous activities? Activities of other fora? Remember: The project will represent APEC, so success will advance APEC’s reputation. Efficiency Is this the best “bang for the buck” for the money requested? Do the activities comply with APEC budget guidelines? Remember: The best VALUE for APEC doesn’t always have to mean the lowest price. Impact (Project Level) Who are the immediate targeted beneficiaries and how will they benefit? Who else might benefit? Is there a plan to make this happen? Is there a plan to communicate the workshop or research findings to a wider audience? Remember: Many activities and outputs may be needed to achieve a higher-level impact. Wide dissemination of findings can inform and stimulate related activities. Sustainability (Project level) Who owns this activity? Where is its home? Is there clear engagement with Stakeholders? Are they the right stakeholders? Are there clear methods to ensure other activities will build on output/outcomes that will continue the drive toward APEC goals? Remember: Every project needs a clear leader. What is the project proponent’s plan to drive this project to success and advance the group toward achieving APEC goals? III. Prosedur Proyek APEC

Prioritas Pendanaan untuk APEC Funded Project Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Prioritas Pendanaan untuk APEC Funded Project Rank 1 Proyek yang secara spesifik dan signifikan dapat memberikan kontribusi terhadap terciptanya REI melalui perdagangan bebas dan terbuka serta investasi (services, ease doing business, supply chain, trade facilitation, dll). Rank 2 Proyek yang secara langsung dapat mendukung rencana aksi yang tercantum pada APEC Leaders Growth Strategy (energy security, renewable energy, food security and safety, health, emergency preparedness, natural disaster, dll). Rank 3 Proyek yang memiliki link terkait prioritas APEC lainnya dan impact serta pengaruhnya baru dapat dirasakan dalam jangka panjang (youth program, tourism, dll) III. Prosedur Proyek APEC

Sumber Pendanaan Proyek APEC Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Sumber Pendanaan Proyek APEC Operational Account (OA) – Untuk pembiayaan khusus proyek-proyek ECOTECH Trade and Investment Liberalisation and Facilitation Account (TILF), Untuk pembiayaan proyek-proyek yang bersifat memperluas liberalisasi perdagangan, invetasi, dan fasilitasi APEC Support Fund (ASF) ASF merupakan suplemen dari OA dan TILF untuk memenuhi kapasitas kebutuhan negara berkembang APEC terkait proyek prioritas tinggi untuk area kerjasama ekonomi dan teknis Self-funding Untuk semua jenis proyek APEC yang sumber dananya didapat dari anggota, pihak swasta, maupun OI lainnya secara independen III. Prosedur Proyek APEC

“Usulan konkrit dan Concept Paper” Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Penutup Jadi apa yang pertama kali harus dipersiapkan untuk membuat suatu proyek di dalam APEC ? “Usulan konkrit dan Concept Paper”

Terima Kasih apecindonesia@gmail.com Direktorat Kerjasama Intra Kawasan Asia Pasifik dan Afrika