CONTOH PEMILIHAN ALTERNATIF TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN LH

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
USULAN PENYEMPURNAAN POLA PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MELALUI BPSK
Advertisements

KESEHATAN LINGKUNGAN FKM-Unair
LINGKUNGAN HIDUP DR. Hj. Marni Emmy Mustafa, SH., MH
PENCEMARAN AIR SUDENDI SUHENDI
Oleh: Rakhmat Bowo Suharto
INSTRUMEN PENCEGAHAN PENCEMARAN/KERUSAKAN
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
SUMBER: Pokok-Pokok Substansi PERATURAN PEMERINTAH NO 24 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN INDUSTRI SUMBER:
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PENGELOLAAN LH
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN Kementerian Lingkungan Hidup
ADR V. Dasar Hukum UU No. 4 Th 2004 Ttg Kekuasaan Kehakiman Penjelasan Pasal 3 ayat (1): “Ketentuan ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian perkara.
HUKUM LINGKUNGAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009
PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN MENURUT UNDANG-UNDANG LINGKUNGAN HIDUP NO 23 TAHUN 1997 Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung R.I.
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 403/KMK.06/2013
ANALISIS DATA DAN INFORMASI
PUSAT PENGELOLAAN EKOREGION SUMATERA
Reuse, Recycle , Recovery
Perlindungan Konsumen Bisnis Online & Transaksi Elektronik
Good Manufactory Practices
HUKUM LINGKUNGAN HUKUM YG MENGATUR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
Pujianto DINAS PERINKOP DAN UMKM KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2014
PERATURAN PERUNDANGAN & KEBIJAKAN PENGELOLAAN AIR
PENCARI KEADILAN v. WALIKOTA YOGYAKARTA
KEBIJAKAN TEKNIS UKL UPL
PENGERTIAN, PERANAN DAN PROSES AMDAL
LINGKUNGAN DALAM KAJIAN ETIKA & MORAL
PROSES AMDAL Proses penyiapan informasi mengenai dampak lingkungan untuk pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan rencana kegiatan pembangunan.
CREATED BY: WICKY BARIREZA Xi ips
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
Hukum Lingkungan “ BAKU MUTU LINGKUNGAN HIDUP”
RKL/RPL (Rencana Pengelolaan Lingkungan/Rencana Pemantauan Lingkungan
PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN AMDAL
PRESENTASI TENTANG LINGKUNGAN HIDUP
DIREKTORAT BINA PENATAGUNAAN SUMBER DAYA AIR
BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAWA TENGAH
INSTRUMEN HUKUM LINGKUNGAN SYOFIARTI, SH,MH.
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG AMDAL
MASALAH AIR BERSIH & AIR MINUM KETIKA BENCANA
Good Manufactory Practices
TUGAS AKHIR UTS BUATLAH POSTER YG BERTEMA SANITASI MAKANAN & MINUMAN ATAU KEAMANAN PANGAN PRINTOUT DIKUMPULKAN SAAT UTS, DITARUH DITENGAH LEMBAR JAWAB.
Program Penilaian Peringkat Kinerja dalam Pengelolaan Lingkungan
Kriteria Penilaian PROPER Pengelolaan Limbah B3
Minimum Environmental Standards Environmental Quality Standards
HUKUM ACARA PIDANA.
PENGERTIAN, PERANAN DAN PROSES AMDAL
Audit Lingkungan Ardaniah Abbas.
HUKUM PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP
PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN MENURUT UNDANG-UNDANG LINGKUNGAN HIDUP NO 23 TAHUN 1997 Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung R.I 2008.
TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
UPAYA PENANGGULANGAN DAMPAK LINGKUNGAN
PENEGAKAN HUKUM UU No 32 Tahun 2009 SYOFIARTI, SH, MH.
Sosialisasi materi diklat sertifikasi hakim anak dalam SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Oleh: nartilona rangkasbitung, 4 oktober 2017.
“Kelembagaan dalam Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Restorasi Sungai”
Pengertian , Proses dan Manfaat AMDAL
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
KRITERIA PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA PROPER 2017
SILABUS HUKUM LINGKUNGAN
MANAJEMEN AUDIT LINGKUNGAN HIDUP DAN SANKSI
PEMBUKAAN PEMBENTUKAN TIM PROPER PLTU – 4 BABEL 23 Januari 2018.
PERATURAN PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA
PENGERTIAN, PERANAN DAN PROSES AMDAL MODUL 4 DAMPAKKEGIATANDAMPAK PEMBANGUNAN SOSIAL, EKONOMI, BUDAYA BIOFISIK KENAIKAN KESEJAHTERAAN BIOFISIK PRIMER.
By Ahmad Irfandi, SKM., MKM
PENGERTIAN, PERANAN DAN PROSES AMDAL
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta 2018
AMDAL - SKB.
Diskusi Draft Permen Pengganti Kepmen 1211k/1995
PRINSIP DASAR AUDIT LINGKUNGAN
PERIZINAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH
Transcript presentasi:

CONTOH PEMILIHAN ALTERNATIF TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN LH

ALTERNATIF PEMANTAUAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN REKOMENDASI TINDAK LANJUT PEMANTAUAN DAN PEMBERIAN RATING BIRU DALAM PROPER DAN MELAKUKAN PEMANTAUAN KINERJA PENGELOLAAN LH SECARA RUTIN HASIL PENGAWASAN LH PABRIK MINUMAN RINGAN BEROPERASI SEJAK TH 1990; MEMILIKI UKL DAN UPL; MILIKI IJIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH; MILIKI IJIN PENYIMPANAN LIMBAH B3 MEMILIKI IPAL & BERFUNGSI OPTIMAL; MEMASANG FLOW- METER DI INLET DAN OUTLET IPAL; BELUM MELAKUKAN PEMANTAUAN & PELAPORAN SEC RUTIN; AIR LIMBAH PENUHI BAKU MUTU; TIDAK MILIKI SALURAN LIMBAH ILEGAL; 11.MELAKUKAN UPAYA PEMANFAATAN LIMBAH PADAT NAMUN MASIH ADA YG BELUM TERKELOLA

ALTERNATIF PEMBINAAN TEKNIS & PENYELESAIAN SENGKETA LH HASIL PENGAWASAN LH PABRIK TEPUNG IKAN DI BATANG, JATENG BEROPERASI TH 1992; BARU MEMILIKI UKL DAN UPL TH 2003; LOKASI PABRIK TDK SESUAI DG TATA RUANG; BELUM MENGELOLA AIR LIMBAHNYA (BELUM MEMILIKI IPAL) MENIMBULKAN PENCEMARAN BAU & MASY PROTES; BELUM MELAKUKAN PELAPORAN PELAKSANAAN UKL & UPL SEC RUTIN. REKOMENDASI TINDAK LANJUT BERUPA PEMBINAAN TEKNIS UNTUK: MELAKSANAKAN UKL & UPL SECARA EFEKTIF (TERMASUK MENGOPERASIKAN IPAL SECARA OPTIMAL; PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA MASYARAKAT DENGAN PABRIK; UPAYA RELOKASI PABRIK

ALTERNATIF PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI REKOMENDASI TINDAK LANJUT BERUPA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI DG PENANDATANGANAN SUPER MENGOPERASIONALKAN IPAL SECARA OPTIMAL; 2. MENGAJUKAN PERUBAHAN UKL DAN UPL AGAR MENGAJUKAN IJIN KPD MENLH; AGAR MELAKUKAN SELF MONITORING & PELAPORAN SECARA RUTIN; MENUTUP SALURAN LIMBAH ILEGAL; MENGELOLA LIMBAH PADAT B3 DG BAIK; MELAKSANAKAN KESEPAKATAN 1-6 DALAM WAKTU 6 BULAN; MENGAWASI PELAKSANAAN KESEPAKATAN; PUBLIKASIKAN HASILNYA. HASIL PENGAWASAN LH PABRIK SODA KOSTIK BEROPERASI SEJAK TH 1986; MEMILIKI UKL DAN UPL NAMUN SUDAH TIDAK SESUAI DG PROSES PENGOLAHAN LIMBAH YG BARU MILIKI IJIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH; BELUM MILIKI IJIN PENYIMPANAN LIMBAH B3; MEMILIKI IPAL TETAPI BELUM BERFUNGSI OPTIMAL; BELUM MELAKUKAN PEMANTAUAN & PELAPORAN SEC RUTIN; AIR LIMBAH MELEWATI BAKU MUTU; MILIKI SALURAN LIMBAH ILEGAL; LIMBAH PADAT B3BELUM DIKELOLA DG BAIK; LH (SUNGAI) TELAH TERCEMAR RINGAN

ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA LH DI LUAR PENGADILAN REKOMENDASI TINDAK LANJUT BERUPA PENYELESAIAN SENGKETA LH MELALUI PROSES MEDIASI BENTUK TIM VERIFIKASI UTK MELAKUKAN INVENTARISASI & PENGHITUNGAN GANTI RUGI DAN TINDAKAN2 LAINNYA SBG BAHAN MUSYAWARAH; TUNJUK MEDIATOR YG MEMENUHI SYARAT PP 54/2001; LAKUKAN MEDIASI SESUAI DG TATA CARA PP 54/2001; LAKUKAN PENGAWASAN PELAKSANAAN KESEPAKATAN SECARA RUTIN; PUBLIKASIKAN PROSES DAN HASILNYA. HASIL PENGAWASAN LH PABRIK SABUN DETERJEN BEROPERASI SEJAK TH 1989; MEMILIKI UKL DAN UPL; BELUM MILIKI IJIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH; BELUM MILIKI IJIN PENYIMPANAN LIMBAH B3; MEMILIKI IPAL JARANG DIOPERASIKAN; BELUM MELAKUKAN PEMANTAUAN & PELAPORAN SEC RUTIN; AIR LIMBAH MELEWATI BAKU MUTU; MILIKI SALURAN LIMBAH ILEGAL; LIMBAH PADAT B3 BELUM DIKELOLA DG BAIK; 11. LH (SUNGAI & SAWAH PETANI TELAH TERCEMAR DAN HASIL PANEN MENURUN DRASTIS); 12. PETANI MENUNTUT GANTI RUGI & MEREKA SERTA PEMILIKI PABRIK SEPAKAT SELESAIKAN SLH SECARA MUSYAWARAH.

ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA LH MELALUI PENGADILAN REKOMENDASI TINDAK LANJUT BERUPA PENYELESAIAN SENGKETA LH MELALUI PENGADILAN BENTUK TIM UTK MELAKUKAN INVENTARISASI & PENGHITUNGAN GANTI RUGI, SAKSI DAN SAKSI AHLI; BERIKAN DATA-DATA HASIL NO.1 KPD CALOH PENGGUGAT (PENDUDUK/KUASANYA); SIAPKAN & AJUKAN GUGATAN; PERSIDANGAN DAN PUTUSAN & UPAYA HUKUM; LAKUKAN PENGAWASAN PERKEMBANGAN PENYELESAIAN SENGKETA; PUBLIKASIKAN PROSES DAN HASILNYA. HASIL PENGAWASAN LH PABRIK ELEKTROPLATING BEROPERASI SEJAK TH 1991 TIDAK MEMILIKI UKL DAN UPL; BELUM MILIKI IJIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH; BELUM MILIKI IJIN PENYIMPANAN LIMBAH B3; MEMILIKI IPAL JARANG DIOPERASIKAN; BELUM MELAKUKAN PEMANTAUAN & PELAPORAN SEC RUTIN; AIR LIMBAH MELEWATI BAKU MUTU; MILIKI SALURAN LIMBAH ILEGAL; LIMBAH PADAT B3 BELUM DIKELOLA DG BAIK; LH (SUNGAI & SUMUR PENDUDUK TELAH TERCEMAR DAN TDK DAPAT DIMANFAATKAN); PENDUDUK MENUNTUT GANTI RUGI & BANTUAN AIR BERSIH; PEMILIKI PABRIK TIDAK MENGAKU MENCEMARI SUMUR PENDUDUK.

ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA LH MELALUI PENGADILAN REKOMENDASI TINDAK LANJUT BERUPA PENYELESAIAN SENGKETA LH MELALUI PENGADILAN BENTUK TIM UTK MELAKUKAN INVENTARISASI & PENGHITUNGAN GANTI RUGI & TINDAKAN2 LAIN YG PERLU DILAKUKAN OLEH PENGUSAHA, SIAPKAN BUKTI, SAKSI DAN SAKSI AHLI; TUNJUK JAKSA PENGACARA NEGARA; SIAPKAN & AJUKAN GUGATAN; PERSIDANGAN DAN PUTUSAN & UPAYA HUKUM; PUBLIKASIKAN PROSES & HASILNYA HASIL PENGAWASAN LH KEGIATAN PENAMBANGAN MARMER DI KAWADAN LINDUNG; MEMILIKI UKL DAN UPL, TAPI ASAL-ASALAN; MILIKI SIPD EKSPLRORASI & EKSPLOITASI; TIDAK MILKI IJIN HO; BELUM MELAKUKAN PEMANTAUAN & PELAPORAN SEC RUTIN; TIMBULKAN KEBISINGAN (LEBIHI BAKU TINGKAT BISING); TIMBULKAN KEKAWATIRAN PENDUDUK AKAN DAMPAK LONGSOR; JARAK PENAMBANGAN DG RUMAH PDDK HANYA 5 M; JALAN-JALAN RUSAK AKIBAT KENDARAAN BERAT; BEBERAPA MATA AIR PENDUDUK MATI DAN PROSES GANTI RUGI LAHAN GARAPAN PENDUDUK TIDAK SESUAI DG PROSEDUR; PENDUDUK MENUNTUT GANTI RUGI & BANTUAN AIR BERSIH; PEMILIKI PABRIK KURANG KOOPERATIF

ALTERNATIF PENEGAKAN HUKUM PIDANA REKOMENDASI TINDAK LANJUT BERUPA PENEGAKAN HUKUM PIDANA BENTUK TIM UTK MELAKUKAN PULBAKETUNTUK PEROLEH DATA-DATA AWAL TERJADINYA TINDAK PIDANA; LAKUKAN PENYIDIKAN & SIAPKAN BUKTI, SAKSI DAN SAKSI AHLI, PENUNTUTAN DAN PERADILAN; BINA KERJASAMA SINERGIK ANTARA IPLH DAN APARAT PENEGAK HUKUM PD TAHAP PENYIDIKAN, PENUNTUTAN & PERADILAN; PUBLIKASIKAN PROSES & HASILNYA HASIL PENGAWASAN LH PABRIK SEMEN BEROPERASI SEJAK TH 1983; MEMILIKI UKL DAN UPL;; MEMILIKI INSTALASI PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA NAMUN KURANG BERFUNGI OPTIMAL; TIDAK MEMASANG ALAT PENANGKAP DEBU; BELUM MELAKUKAN PEMANTAUAN & PELAPORAN SEC RUTIN; EMISI MELEBIHI BAKU MUTU; PENDUDUK TERKENA PENYAKIT ISPA KARENA DEBU PABRIK DAN PENCEMARAN DEBU DI LINGKUNGAN MEREKA; BERKALI-KALI DITEGUR & TELAH DIBINA; PENYIDIK POLISI MILIKI KEMAMPUAN/MILIKI PPNS LH.