Intervensi AS terkait keanggotaan Palestina di PBB

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Penyelesaian Sengketa Internasional (politik)
Advertisements

Suksesi Negara.
Kukuh Eka Kusuma Wardana Politik dan Pemerintahan Amerika Serikat (2012) PERAN AMERIKA SERIKAT DI PBB Penyebab dominasinya di PBB.
Dwi Maya Loka ZM Politik dan Pemerintahan Amerika Serikat (2012) Ekonomi Kapitalis Amerika Serikat dan Krisis Moneter Amerika Serikat.
Politik dan Pemerintahan Amerika Serikat (2012)
RETNO INDAH NURITA Politik dan Pemerintahan Amerika Serikat (2012) KEPENTINGAN AS DI KAWASAN TIMUR TENGAH.
PERSPEKTIF KEAMANAN EROPA II Bpk. Saleh Umar 6 Oktober 2009.
Peran Amerika Serikat Dalam Demokratisasi Di Timur Tengah
INVASI AMERIKA SERIKAT KE IRAK
PERANG DINGIN AMERIKA SERIKAT VS UNI SOVIET
FAKTOR-FAKTOR INVASI AMERIKA DI IRAQ M. Zia Anggi Sukmana Politik dan Pemerintahan Amerika Serikat (2012)
Memahami Prinsip Kebijakan Luar Negeri India dan Pakistan
ABDUL RASYID Politik dan Pemerintahan Amerika Serikat (2012)
The Group of Twenty Afrika Selatan Amerika Serikat Arab Saudi
ILMU NEGARA.
Peran Dunia Internasional dalam Penyelesaian Konflik Indonesia-Belanda
KEKUASAAN KEPRESIDENAN AMERIKA SERIKAT Politik dan Pemerintahan Amerika Serikat (2012) DHITSAHANINGRUM G.P
KONFLIK AMERIKA VS IRAK:
BAGAN PENYERAHAN KEKUASAAN CIVIL AFFAIRS AGREEMENT
Sistem Pemilihan Presiden Berusia 23 tahun.Berusia 23 tahun. Mendapatkan dukungan dari sekurang-kurangnya 500 orang anggota terpilih seperti anggota parlemen,
Atina Rosydiana Politik dan Pemerintahan Amerika Serikat (2012) Amerika dalam Konstelasi Perpolitikan Dunia.
Persoalan Hak Asasi Manusia
Politik dan Pemerintahan Amerika Serikat (2012)
Peran Amerika Serikat Dalam MeMPROMOSIKAN Demokrasi di Dunia
SISTEM PEMERINTAHAN 4/10/2017 SMAN 1 YOGYAKARTA TRISNA WIDYANA 2011.
BEBERAPA PERBANDINGAN SISTEM ADMINISTRASI NEGARA
Fahrizal Basanto Ramadhan ( )
Eropa Pasca Perang Dunia II
Kebijakan LuaR Negeri Amerika Serikat terhadap Israel Pada Era Obama
PERSATUAN BANGSA BANGSA
SEJARAH PERANG DUNIA I ( ).
EROPA II.
Carmelita Binka Putri Ayu 9A
HUKUM INTERNASIONAL PENGAKUAN Gautama B. Arundhati, S.H., LL.M.
Politik Luar Negeri Indonesia
ANGGOTA: ANGGI JANTI T Y (02) DHINA WINDY A (09) MUHAMMAD IRSYAD S (19) ZUHROUL FAUZIATUL U (32) XI IPA 2 Kelompok 7.
menjalin hUBUNGAN INTERNASIONAL
Tugas Realism Bahas salah satu isu yang Anda dapatkan melalui perspektif realisme.
Kerjasama Bilateral Indonesia-Arab Saudi
MEMBUAT MEDIA PENGAJARAN
A. Bangsa Indonesia B. Negara dan terjadinya Negara
WARGA NEGARA HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
BAB 7.PERJUANGAN BANGSA INDONESIA MEREBUT IRIAN BARAT
Instrumen Hukum Dan Peradilan Internasional HAM
Usaha Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia
KONFLIK ISRAEL DAN PALESTINA
Apa dan Mengapa Demokrasi?
HUBUNGAN HUKUM INTERNASIONAL & HUBUNGAN INTERNASIONAL
PERANG DUNIA II Tujuan pembelajaran 1.Menggambarkan secara kronologis Perang Dunia II 2.Mengidentifikasi Perang Dunia II di Asia Pasifik 3.Menjelaskan.
WARGA NEGARA HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
Otonomi Daerah Dalam Konteks Indonesia
(UN Peacekeeping Operation)
SENGKETA INTERNASIONAL
COLD WAR.
NASIONALISME ETNIK KASHMIR DARI TAHUN
AKTIF BEBAS ? ? PERKEMBANGAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA
Disampaikan Dalam Sosialisasi Kebijakan Politik
Nama Kelompok; PEMUDA RENAISNCE XI IIS 3
KABINET NATSIR.
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN by DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
Hakikat Negara Dan Bentuk-bentuk Kenegaraan
PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (PBB)
KELOMPOK 2 SUB BAB Masa Demokrasi Liberal (08)
Militer dan Budaya Politik Indonesia
Perkembangan Perencanaan
ORGANISASI INTERNASIONAL. Organisasi Internasional adalah badan hukum yang didirikan oleh dua atau lebih negara yang merdeka dan berdaulat, memiliki kepentingan.
Peran Politik Luar Negeri dalam Hubungan Internasional Kelompok 6 1.DINDA APRILLA PRATIWI 2.DESI ERIKA 3.EDO SUSANTO 4.QOLBIYAH KHOIRUNNISA 5.SAHVIRAH.
REVOLUSI INDONESIA.
Konferensi Asia Afrika (KAA)
DINAMIKA ORGANISASI INTERNASIONAL Miftah Hayati Sharfina Fadhilah Sumondang Ruthy Mataya Gultom
Transcript presentasi:

Intervensi AS terkait keanggotaan Palestina di PBB Politik dan Pemerintahan Amerika Serikat (2012) Intervensi AS terkait keanggotaan Palestina di PBB Arsyena Archama Kamaratih 20100510130

Sejarah konflik Palestina-Israel Kemunculan Zionisme Sejak abad 19, tanah Palestina dihuni oleh populasi sekitar 86% Muslim, 10% Nasrani, dan 4% Yahudi. Akhir tahun 1800an kelompok Zionis, minoritas ekstrim Yahudi di Eropa yang bertekad mewujudkan tanah air merdeka, menjajah Palestina. 1881-1903: Migrasi pertama populasi Yahudi ke Palestina. Pengambil alihan tanah Palestina untuk orang-orang Yahudi implikasi dari kebijakan Zionis.

Perjanjian Sykes-Picot (1916) antara Inggris dan Perancis. Sengketa kedaulatan teritorial Palestina dan Israel Perjanjian Sykes-Picot (1916) antara Inggris dan Perancis. Perancis  mendapat wilayah jajahan Suriah dan Libanon. Inggris  mendapat wilayah Irak dan Yordania. Palestina  sebagai wilayah Internasional. Deklarasi Belfour (1917)  menjanjikan sebuah negara Yahudi di tanah Palestina pada gerakan Zionisme.

Anglo-American Comission of Inquiry Komite khusus yang bertugas merekomendasikan pengawasan PBB atas Palestina mulai th 1947. Dari komite ini, dihasilkan dua usulan: Membagi dua tanah Palestina untuk Arab dan Yahudi dengan adanya kesatuan sistem ekonomi. Membentuk negara Federal antara Yahudi dan Arab. Atas desakan AS, PBB menolak usulan komite khusus dan melemparkan masalah ini ke forum Sidang Majelis Umum PBB pada 29 November 1947.

Resolusi DK PBB  Pembagian tanah Palestina bagi Arab dan Yahudi; 56% untuk Yahudi dan 44% untuk Arab-Palestina.  Keputusan ini ditentang oleh negara-negara Muslim di Timur Tengah. Masa Perang 1947-1949  berdirinya Negara Israel pada 14 Mei 1947 yang berpijak pada legitimasi Resolusi DK PBB no.181  PM Menachem Begin melakukan pembantaian rakyat sipil Palestina di Deir Yassin, menyebabkan meluasnya daerah kekuasaan Israel menjadi 78% tanah Palestina. Perang tahun 1967

Upaya Palestina menjadi anggota penuh PBB PBB, Amerika Serikat, Rusia, Inggris mendesak Palestina-Israel kembali ke meja perundingan. Presiden Mahmoud Abbas mengajukan proposal untuk dapat diterima menjadi anggota penuh PBB. Amerika Serikat berniat menjatuhkan veto terhadap keanggotaan Palestina di PBB.

Hambatan Palestina menjadi anggota penuh PBB Faktor Internal:  Lemahnya Persatuan Koalisi Politik Palestina. Faktor Eksternal:  Lemahnya dukungan Timur Tengah terhadap perjuangan Palestina.  Standar ganda kebijakan AS di Timur Tengah.

Kepentingan Ekonomi-politik AS di Timur Tengah semakin besar dengan keberadaan Israel yang cenderung menjadi representasi AS. Kebijakan apapun harus tetap menjaga kepentingan nasional AS. Kepeningan nasional AS tidak hanya melibatkan publik AS pada umumnya, namun juga kepentingan para elit Yahudi dan kelompok kepentingan. AS menyumbang biaya yang besar bagi Israel dari manipulasi pajak publik AS maupun private transfer. Dominasi AS di Timur Tengah dan kekuatan AS sebagai Dewan Keamanan PBB. Standar ganda AS dalam menerapkan demokrasi dan penegakan HAM di Timur Tengah.

References.. http://www.slideshare.net/demeiati_n_kusumaningrum/diplomasi-palestina-untuk-merdeka-dan-menjadi-anggota-penuh-pbb-tahun-2011# http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2011/09/110923_unpalestine.shtml http://forum.kompas.com/internasional/40616-bakal-veto-upaya-palestina-masuk-pbb.html