Kehutanan Sosial (Social Forestry) KTM 311

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
APA OTONOMI DAERAH ? OTONOMI DAERAH ADALAH HAK DAN KEWAJIBAN DAERAH OTONOM UNTUK MENGATUR DAN MENGURUS SENDIRI URUSAN PEMERINTAHAN DAN KEPENTINGAN.
Advertisements

MK MANAJEMEN SD PERIKANAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS PADJADJARAN 2012.
Manggala Wanabakti, Jakarta 1 Februari 2011 KOMUNIKASI PUBLIK RISET MENJAWAB TANTANGAN PERUBAHAN IKLIM: IMPLEMENTASI REDD+ DI INDONESIA Kementerian Kehutanan.
Materi kuliah Pemilu dan Perilaku Politik
Hukum dalam perspektif antropologi
Dr. Ir. Osmet, MSc Dr. Ir. Endry Martius, MSc Ir. Yonariza, MSc, PhD
Good Governance Bab 12.
KELEMBAGAAN DAN KEBIJAKAN AGROFORESTRI
Good Governance Bab 12.
Nama Dosen : Bpk Mujiyono
KEBIJAKAN PUBLIK KEBIJAKAN KRIMINAL DAN SISTEM POLITIK
KECENDERUNGAN KECENDERUNGAN PERGESERAN PARADIGMATIK DALAM DISIPLIN ADMINISTRASI PUBLIK & IMPLIKASINYA Bahan Matrikulasi Sabtu, September
Information Systems, Organizations, and Strategy
DEMOKRASI LOKAL MATA KULIAH DINAMIKA POLITIK LOKAL
Prinsip-prinsip pengelolaan hutan
PERAN LEMBAGA KOMUNITAS LOKAL
Kehutanan Sosial (Social Forestry) KTM 311
DAN KESEJAHTERAAN UMAT
Governance dalam Administrasi Publik dan Kebijakan Publik
MODEL PERENCANAAN TOP-DOWN
Globalisasi Hukum Anang Zubaidy Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
ISU DAN TREND PEMIKIRAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK MODERN
POWER, AUTHORITY and LEADERSHIP Hakiki Mahfuzh Leadership and Power Real differences in power, authority, responsibility, status, and privilege between.
ANALISIS STAKEHOLDER MK Manajemen Proyek S1.
Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Hak, Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan Gender serta Keadilan Lingkungan: Tinjauan untuk Pengelolaan Sumberdaya.
The New Public Service.
KONSEKUENSI MORAL KEBIJAKAN & PARTISIPASI MASYARAKAT
Good Governance Etika Bisnis.
Paper oleh : Karsudi Rinekso Soekmadi Hariadi Kartodiharjo
TEORI DESENTRALISASI I
Public Governance dalam Sistem Administrasi Negara
KONSEP PENGELOLAAN SUMBER DAYA LINGKUNGAN
One and the same, or living separately
Kebijakan Pelaksanaan REDD
Perencanaan Hutan Berbasis Ekosistem
Kekuasaan & Legitimasi
Kebijakan Kehutanan (KTU 3213)
DEFINISI KEBIJAKAN PUBLIK Prof. Dr. Suratman Nur, M.Si
PENTINGNYA PENGEMBANGAN PARTISIPATIF
WHY IS PUBLIC POLICY URGENT??
Oleh: Binsar Liem Sihotang Dyah Purwa Eskawati 06434
Implementasi dan Evaluasi Kebijakan
KONSEKUENSI MORAL KEBIJAKAN & PARTISIPASI MASYARAKAT
Menggunakan Audit Sosial untuk Menilai Kinerja Sosial
OTONOMI DAERAH & KESEJAHTERAAN SOSIAL
Oleh : Bambang Supriyono
RUANG LINGKUP HAK ASASI MANUSIA
PENGEMBANGAN KEHUTANAN LANSKAP
MATA KULIAH DINAMIKA POLITIK LOKAL DOSEN: RATRI ISTANIA, SIP, MA
Kerangka Konsep Karakteristik NGO
Participatory video focuses on the participation of primary stakeholders (target beneficiaries of development interventions) in producing and discussing.
Pertemuan 2 Konsep Otonomi Daerah.
Apa dan Mengapa Demokrasi?
Civil Society Oleh: Yesi Marince. M.Si.
PROPERTY RIGHTS AND FORESTS
“DEMOKRASI “ oleh Saddam Febrian
Dilema Demokrasi.
PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI
Public Governance dalam Sistem Administrasi Negara
Oleh Saddam Febrian Akmal Arianto Fatimah Rahmi Wendi Romadhona
OTONOMI DAERAH Pengertian
DEPARTEMEN FISIOLOGI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS GADJAH MADA
Pertemuan 2 Konsep Otonomi Daerah.
Departemen Biokimia Fakultas Kedokteran UGM
Departemen Biokimia Fakultas Kedokteran UGM
Oleh: Yesi Marince, S.IP., M.Si Sesi 10
9 Agenda Dasar Hasil Konsensus Desa Membangun Indonesia
Proses Perencanaan Pendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of.
GOOD GOVERNANCE.
KECENDERUNGAN KECENDERUNGAN PERGESERAN PARADIGMATIK DALAM DISIPLIN ADMINISTRASI PUBLIK & IMPLIKASINYA Bahan Matrikulasi Sabtu, September
Transcript presentasi:

Kehutanan Sosial (Social Forestry) KTM 311 Proposition 1 Agroforestry = social forestry Universitas Gadjah Mada Fakultas Kehutanan, Jurusan Manajemen Hutan

Community based forestry and conservation (CBFC)? Proposition 2 Social forestry dan community forestry adalah dua istilah yang tidak berbeda Community based forestry and conservation (CBFC)? Universitas Gadjah Mada Fakultas Kehutanan, Jurusan Manajemen Hutan

Kehutanan Sosial (Social Forestry) KTM 311 - Keragaman Konsep Kehutanan Sosial Universitas Gadjah Mada Fakultas Kehutanan, Jurusan Manajemen Hutan

Keragaman skema kehutanan sosial Keragaman bentuk organisasi Pembagian tanggung jawab (siapa yang mengelola) Kondisi kepemilikan lahan (ownership) Keragaman keterlibatan dalam proses perubahan kelembagaan Internasionalisasi Desentralisasi Governance multitataran Kepemimpinan tradisional Universitas Gadjah Mada Fakultas Kehutanan, Jurusan Manajemen Hutan

Perbedaan bentuk organisasi Berdasarkan local decision-making processes kommunal private Aturan dan kepentingan masyarakat lokal untuk Pemanfaatan sda Tindakan bersama Berdasarkan prinsip partnerships Collaborative management Joint management Pengambilan keputusan berdasarkan proses multi-actor Universitas Gadjah Mada Fakultas Kehutanan, Jurusan Manajemen Hutan

Keragaman berdasar kondisi/status kepemilikan kawasan Kawasan untuk konservasi Collaborative management Kawasan yang dicadangkan untuk pemanfaatan hutan joint forest management Kawasan desa kommunal management Kawasan milik Cooperative management Universitas Gadjah Mada Fakultas Kehutanan, Jurusan Manajemen Hutan

Keragaman lanskap desa Universitas Gadjah Mada Fakultas Kehutanan, Jurusan Manajemen Hutan

Contoh keragaman skema sf Skema hutan rakyat/koperasi pada lahan milik Farm & agroforestry Forest cooperatives Pengaturan kelompok pada lahan milik bersama Padang penggembalaan dan hutan desa Skema desa/kampung untuk pengelolaan kawasan wilderness Skema joint atau collaborative pada lahan publik Buffer zone management JFM, PHJO Mixed systems Pengelolaan DAS Universitas Gadjah Mada Fakultas Kehutanan, Jurusan Manajemen Hutan

Collaborative management It is a situation in which 2 atau lebih aktor saling bernegosiasi, menentukan, dan menjamin di antara mereka Ada pembagian yang adil dari fungsi pengelolaan, hak (entitlements) dan tanggung jawab. Objek kolaborasi pada kawasan atau sekumpulan sda Politik lokal dan pembagian tata kuasa dengan negara (?) Mendapatkan legitimasi seluruh stakeholder (bukan hanya) untuk masyarakat lokal It is a situation in which two or more social actors negotiate, define and guarantee amongst themselves an equitable sharing of the management functions, entitlements and responsibilities over a given territory or set of natural resources (Borrini-Feyerabend et al., 2000) It signifies local political claim to to share resource management power and responsibility with the state (McCay & Acheson, 1987) It involves all legitimate stakeholders and not only local communities Universitas Gadjah Mada Fakultas Kehutanan, Jurusan Manajemen Hutan

3 sub kategori management kolaborasi Co-management of protected (conservation) areas Collaborative management on state lands apart from protected areas, e.g. production forests Collaborative management of ‘roaming’ resources outside state lands, e.g. of fish and wildlife resources Universitas Gadjah Mada Fakultas Kehutanan, Jurusan Manajemen Hutan

Universitas Gadjah Mada Fakultas Kehutanan, Jurusan Manajemen Hutan

Keragaman dalam hal partisipasi dan pengambilan keputusan Variasi tingkat kontrol oleh negara dan masyarakat lokal/stakeholder Variasi tingkat partisipasi Actively consulting Seeking consensus Negotiating Sharing authority and responsibility Transferring authority and responsibility Universitas Gadjah Mada Fakultas Kehutanan, Jurusan Manajemen Hutan

Keragaman proses perubahan institusi Internasionalisasi Prinsip demokrasi Pluralisme/multikulturalisme Hak asasi manusia Budaya dan hak indigenous people Keadilan sosial Desentralisasi Administrative devolusi Universitas Gadjah Mada Fakultas Kehutanan, Jurusan Manajemen Hutan

Multiaktor governance State Civil society Market Lsm Peranan akademisi dalam kebijakan Kepemimpinan lokal Tradisitonal leader? elit? Universitas Gadjah Mada Fakultas Kehutanan, Jurusan Manajemen Hutan

Kesimpulan Keragaman dalam konsep sf dalam bentuk organisasi cooperative/private, kommunal dan collaborative action Sf bukan hanya berdasar tindakan masyarakat lokal saja tapi juga gagasan proses pelibatan multistakeholder Sf tidak hanya kombinasi konservasi dan pembangunan desa tapi juga melibatkan proses perubahan institusi dengan mempertimbangkan berbagai pengaruh governance multitataran Universitas Gadjah Mada Fakultas Kehutanan, Jurusan Manajemen Hutan