KEADAAN TAK HADIR (AFWEZIGHEID)

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

B. Kewenangan/Kompetensi Pengadilan

Advertisements

Drs. Marzuki, SH, Hum 28 MARET 2011

KEPAILITAN SUAMI/ISTRI TERHADAP HARTA BERSAMA

PEMERIKSAAN PERKARA PERCERAIAN

HUKUM WARIS MENURUT BW.

HUKUM WARIS PERDATA BARAT

Sumber: UU 25/ ORGANISASI KOPERASI Sumber: UU 25/1992

HUKUM ORANG/PRIBADI.

DEWI NURUL MUSJTARI, S.H., M.HUM. FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA.

DOMISILI DEWI NURUL MUSJTARI S.H., M.HUM FAKULTAS HUKUM

HUKUM WARIS ADAT Perkawinan, selain bertujuan memperoleh keturunan juga untuk dapat bersama-sama hidup pada suatu masyarakat dalam suatu perikatan (keluarga).

Hukum Keuangan Negara.

HAK MILIK BERSAMA (MEDE EIGENDOM)

PEWARISAN BERDASARKAN TESTAMENT (WASIAT)

Kompetensi Peradilan Agama

PERTEMUAN 3 PERSEKUTUAN FIRMA.

KASUS-KASUS HUKUM PERUSAHAAN

FIRMA Kelompok 5.

Keadaan Tidak Hadir Sub Pokok Bahasan VI.

Perwalian adalah: Pengawasan terhadap anak yang dibawah umur, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua. Anak yang berada dibawah perwalian adalah:

AKIBAT PERKAWINAN Hak dan kewajiban suami-istri Terhadap harta

Menurut PERATURAN PEMERINTAH RI No 10 Tahun 1983

AKIBAT PERKAWINAN & PUTUSNYA PERKAWINAN

PERJANJIAN PERKAWINAN Menurut KUHPerdata

PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Pemisahan dan Pembagian Warisan

Surat Keterangan Keimigrasian

SISTEM HUKUM PERDATA EROPA

OTONOMI DAERAH TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL Bagian perencanaan

AKIBAT PERKAWINAN & PUTUSNYA PERKAWINAN

Sebagai Sarana Bimbingan Masyarakat Di Luar Negeri

HUKUM ORANG Nama Anggota Kelompok : 1. Thifal Rosyidah ( ) 2. Ambarwati ( ) 3. Fitriya Dwi A ( ) 4. Hidayatul M ( )

PERSONALIA DALAM PERJANJIAN

KOMPILASI HUKUM ISLAM BUKU II HUKUM KEWARISAN

Pencegahan Perkawinan

PERJANJIAN PERKAWINAN Menurut KUHPerdata

PEMISAHAN HARTA PENINGGALAN (BOEDEL) & PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN

Teori tentang Rahasia Bank

PERWALIAN Surini Ahlan Sjarif.

PELAKSANAAN SURAT WASIAT

HUKUM TENTANG ORANG DAN BADAN HUKUM

PEMBATALAN PERKAWINAN

Oleh Ica Luluk Maghfroh Vita Dwi S. Heny Rahmi J. Yoga

PERCERAIAN (pasal 65) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan.

PEMISAHAN HARTA PENINGGALAN (BOEDEL)

Batasan Hukum Waris Pengertian

WEESKAMER (Balai Harta Peninggalan) : Tugas & Peran dalam Perkembangan Kebutuhan Hukum Masyarakat Nurhendro Putranto, SH.MHum. Sosialisasi Pengurusan.

Universitas Esa Unggul

PENCEGAHAN dan PEMBATALAN PERKAWINAN

HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA

Legitieme Portie Bagian Mutlak atau Legitieme Portie adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus.

Oleh: Dr. Danang Wahyu Muhammad, S.H., M.Hum.

PEMBUATAN PUTUSAN.

PENCEGAHAN dan PEMBATALAN PERKAWINAN

HAK MILIK BERSAMA (MEDE EIGENDOM)

AKIBAT HUKUM PERKAWINAN

KEPAILITAN DAN PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB ORGAN PERUSAHAAN DALAM KERANGKA PELAKSANAAN GCG DUTY OF BOARD TUTI RASTUTI, S.H.,M.H.

DASAR-DASAR HUKUM PERDATA

Perseroan Perdata, Perseroan Firma, CV

Sumber: UU 25/ ORGANISASI KOPERASI Sumber: UU 25/1992

Perusahaan dan Badan Usaha Bukan Badan Hukum

Badan Usaha dengan Status Badan Hukum

Pewarisan menurut wasiat

PERADILAN Tata Usaha Negara

HUKUM TENTANG ORANG DAN BADAN HUKUM

Transcript presentasi:

KEADAAN TAK HADIR (AFWEZIGHEID) M,HAMIDI MASYKUR

definisi Keadaan tidak adanya seseorang di tempat kediamannya karena bepergian atau meningglkan tempat kediaman baik izin atau tanpa izin dan tidak diketahui dimana tempat ia berada

Pengaruh keadaan tidak hadir Penyelenggaraan kepentingan yang bersangkutan Status hukum yang bersangkutan sendiri atau status hukum anggota keluarga yang ditinggalkan mengenai perkawinan dan pewarisan

Tahap-tahap penyelesaian Keadaan Tidak Hadir Tahap tindakan sementara ( Pasal 463 KUHPdt) Tahap pernyataan (pemanggilan) Tahap pewarisan secara definitif (485 KUHpdt)

Unsur-unsur keadaan tidak hadir Meninggalkan tempat kediaman Tanpa memberi kuasa kepada orang yang mewakilinya Tidak menunjuk atau memberi kuasa pada orang lain untuk mengatur pengelolaan kepentingannya Bilamana pemberian kuasa telah gugur Bilama timbul keadaan yang memaksa untuk menanggulangi pengurusan dari harta benda atau seluruhnya atau untuk sebagian.