Identifikasi Masalah 1.Maskin yg tidak mempunyai identitas yang jelas sulit terlayani terutama di wilayah lintas batas. 2.Jumlah sasaran yg diusulkan.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Kesepakatan Bersama Antar Propinsi MPU Bidang Kesehatan tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin 1. Sasaran maskin yang berobat.
Advertisements

Rekam Medik dan Kesehatan Sebuah Rumah Sakit
KEBIJAKAN PELAYANAN KES DASAR DALAM PROGRAM JAMKESMAS TAHUN 2008
PERANAN DINKES PROV- KAB / KOTA Kelompok 3. NoKEGIATANPROV KAB/ KOTA I PERENCANAAN Penentuan kriteria sasaran / peserta konsolidasi Tim konsolidasi.
Hasil Diskusi Kelompok I POLA DAN METODE PELAYANAN KORBAN NAPZA Anggota: Zulfikri Tuti S Suwarti M. Fuad Yunita Dinsos Bappeda KPAD Dinkes DIY Endah M.
1 KAJIAN KRITIS “ PROGRAM KERJA SAMA BIDANG KESEHATAN ANTAR PROPINSI MPU “ HOTEL GRAND BROMO SEPTEMBER 2005 PT ASKES (PERSERO) REGIONAL VII JEMUR SARI.
BUAT SURAT KEPUTUSAN TIM PENYUSUN;
PENGEMBANGAN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
UNIT KERJA PRESIDEN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
Sistem Informasi Kesehatan
BEBERAPA KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN BERKAITAN DENGAN PELAYANAN KESEHATAN GAKIN DAN PKPS BBM 2005 DIREKTORAT JPKM DITJEN BINA KESEHATAN MASYARAKAT.
SERTIFIKASI DOSEN TAHUN 2009
KEBIJAKAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) TAHUN 2008/2009 (SEBAGAI PELUANG REVITALISASI KB)
SRI WINARNO TRIHONOKEPMENKES RI NO. 128/MENKES/SK/II/2004 P1 Perencanaan P2 PenggerakanPelaksanaan Pengendalian P3 Pengawasan PengendalianPertanggungjawaban.
Mekanisme Pencairan Tunjangan Sertifikasi Dosen
KEBIJAKAN TERKAIT RUMAH SAKIT UU NO TTG PRAKTIK KEDOKTERAN
MEKANISME AKREDITASI SD / MI
PEMANFAATAN LAPORAN ASKESKIN UNTUK TELAAH UTILISASI
HASIL DISKUSI KELOMPOK IMPLEMENTASI FORNAS & EVALUASI KESESUAIAN PENGGUNAAN OBAT DALAM FORNAS OLEH KELOMPOK A Ketua : Drs. M. Arief Zaidi, Apt (Kasie Farkalkes.
Lokakarya Mini Puskesmas dr. Nuretha Hevy P 23 Oktober 2012.
Pertemuan ke-11 Simpus Puskesmas Gambaran Umum Puskesmas
Prospek Jaminan Kesehatan Maskin di Masa Mendatang?
Sistem Informasi Kesehatan
KOMISI VII DAN KOMISI VIII Rakerkesnas Tahun 2015 – Bali
SASARAN KERJA PEGAWAI.
Pertemuan ke-9 Strategi Pengembangan SIKNAS
PENGEMBANGAN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
PT Asuransi Jiwa InHealth Indonesia 2012
KEBIJAKAAN DASAR PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
AKREDITASI PUSKESMAS.
Dengan Gotong Royong, Semua Tertolong
1 SOSIALISASO PROGRAM KARTU MADIUN SEHAT BAGI MASYARAKAT KOTA MADIUN Madiun, 27 APRIL 2017.
dr.Andi.Hj.Hadijah Iriani R.Sp.THT.MSi Kepala bappeda kota makassar
SISTEM PENCATATAN PADA PUSKESMAS
PENGUMPULAN DATA DI SARANA PELAYANAN KESEHATAN
Pertemuan ke-11 Simpus Puskesmas Gambaran Umum Puskesmas
Bagus Kurniawan ( ) Firnanda Adhi N. ( )
KUWAT SRI HUDOYO SEKRETARIS DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT
PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) BIDANG KESEHATAN
Seputar kebijakan kemkes terkait uu 35/2009
SISTEM PENCATATAN DAN PELAPORAN FORM LB-2
SISTEM PENYALURAN DANA SANTUNAN BAGI KORBAN
DINAS KESEHATAN PROVINSI DKI JAKARTA
Pelayanan Informasi Obat
PENYUSUNAN PROPOSAL BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) 2016
PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PUSKESMAS TAHUN 2017
PRODI MIK | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN
On-line untuk Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan
KONSEP ORGANISASI DALAM SISTEM KESEHATAN NASIONAL
Peraturan Perundang-Undangan (Analisis Implementasi UUD 1945)
Peraturan Perundang-Undangan
DINAS KESEHATAN ACEH PERENCANAAN - PENGANGGARAN PROGRAM USILA.
PROV. JATENG SOSIALISASI PELAKSANAAN AKREDITASI APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014.
APA YANG HARUS DIKERJAKAN
KEBIJAKAN TERKAIT RUMAH SAKIT UU NO TTG PRAKTIK KEDOKTERAN
TAHAPAN AKREDITASI PUSKESMAS
BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar Dengan PPK - BLUD
KEMENTERIAN KESEHATAN PUSAT PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN (P2JK)
Skenario Pembiayaan Kesehatan
ANALISA SITUASI.
SERTIFIKASI DOSEN TAHUN 2009
Skenario Pembiayaan Kesehatan
PENGUMPULAN DATA DI SARANA PELAYANAN KESEHATAN
PEDOMAN SISTEM INFORMASI PENANGGULANGAN KRISIS AKIBAT BENCANA PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 2008.
ADMINISTRASI DAN UPAYA KESEHATAN. PENGERTIAN = tatanan yg menghimpun berbagai upaya kes masy (UKM) dan upaya kes perorangan (UKP) secara terpadu & saling.
PENGUMPULAN DATA DI SARANA PELAYANAN KESEHATAN
PEMBINAAN GURU DALAM UPAYA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN ISLAM SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM DEPARTEMEN AGAMA RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN.
1 Pusat Pembiayaan & Jaminan Kesehatan Kementerian Kesehatan R.I JAMKESMAS-JAMPERSAL TAHUN 2011.
SINERGI BPJS KESEHATAN DENGAN FASKES TINGKAT PERTAMA
Transcript presentasi:

Identifikasi Masalah 1.Maskin yg tidak mempunyai identitas yang jelas sulit terlayani terutama di wilayah lintas batas. 2.Jumlah sasaran yg diusulkan daerah tidak sama dg kuota 3.Pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas cenderung bersifat UKP (UKM kurang mendapat perhatian). 4.Alokasi dana untuk setiap tingkat adm. pemeritahan belum jelas. 5.Pendataan sasaran maskin baru memerlukan waktu yg lama karena penanggung jawabnya belum jelas (meskipun dalam SK Menkes 1241 Th 2004 sudah disebutkan PT Askes sbg pelaksana). Sehingga belum semua sasaran maskin mendapatkan kartu Askes. 6.Puskesmas kehabisan dana dan dibeberapa Puskesmas dana belum turun. 7.Bagi Puskesmas yg jauh/terpencil mengalami hambatan dalam pencairan dana, karena harus mendapatkan waskat dari Dinkes.

Identifikasi Masalah (lanjutan) 8.Biaya pembuatan kartu Askes kurang memadai. 9.Manlak JPKMM dari Pusat belum definitif, sehingga menimbulkan ketidak pastian dalam melakukan sosialisasi. 10.Belum ada kesepakatan format, alur, dan mekanisme pelaporan pada tahap I. 11.Belum ada kriteria tentang : maskin dan masyarakat tidak mampu. 12.Belum ada acuan yang jelas terkait dengan verifikasi SKTM.

Saran Pemecahan Masalah (Khususnya untuk masalah yang terjadi di lintas batas) Sasaran maskin yang tidak memiliki identitas jelas dan datang ketempat pelayanan tetap harus dilayani, dengan catatan : Yang bersangkutan harus membuat pernyataan sebagai maskin Sasaran maskin yang tidak memiliki identitas jelas dan tidak datang ketempat pelayanan tetap harus dilayani dengan catatan : Yang bersangkutan harus tetap dilayani secara proaktif oleh Puskesmas yang bersangkutan (format pencatatan tersendiri).

Kesepakatan : 1.Sasaran maskin yang berobat ke lintas batas baik dengan identitas jelas maupun tanpa identitas tetap dilayanani oleh PPK yang bersangkutan.  boleh mengajukan klim ke wilayah asal sasaran maskin. 2. Sasaran maskin yang tidak memiliki identitas jelas dan datang ketempat pelayanan tetap harus dilayani. 3. Sasaran maskin yang tidak memiliki identitas jelas dan tidak datang ketempat pelayanan tetap harus dilayani.

Rekomendasi : 1.Pedoman Pelaksanaan (Manlak) Program Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas, Rujukan Rawat Jalan dan Rawat Inap Kelas III Rumah Sakit yang dijamin Pemerintah mohon segera ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI. 2.Dana Program Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas, Rujukan Rawat Jalan dan Rawat Inap Kelas III Rumah Sakit yang dijamin Pemerintah termasuk Dana Save Guarding mohon segera diluncurkan.