PELAKSANAAN e-GOVERNMENT

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Lukito Edi Nugroho Program S2 Magister Teknologi Informasi
Advertisements

LEMBAGA PENJAMIN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
PENGELOLAAN JARINGAN DAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG SIMPEG
NAMA : ANDI PUTRI NATAYA NPM : MSDM.
Disampaikan Oleh : Dirjen Penataan Ruang
KEBIJAKAN KEMENTERIAN AGAMA TENTANG SISTEM INFORMASI KEAGAMAAN
PENERAPAN E-GOVERNMENT DALAM PEMASARAN WILAYAH. KERANGKA KONSEPTUAL Penerapan e-government dalam pemasaran wilayah dimaksudkan untuk mempercepat proses.
E-GOVERNMENT Adek Friska T Amalia Setyawati Henry Saputra
E-Govenrment binus.ac.id Oleh : Judith Arinanto
IT dalam Praktek Birokrasi
DAMPAK TEKNOLOGI INFORMASI PADA PROSES AUDIT
Penerapan e-government di lingkungan pemerintah kabupaten badung
E-government Komputer Masyarakat.
E-Government Kelompok 10 06PIM. Anggota :  Widia Irmayanti  Adi Satrya  Fikra Hifdziyal A.  Izi Nirwan C.  Mahroza P.  M. Azhar A.  Taufik Irsan.
Mengapa perlu manajemen data?
IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT UNTUK MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE Studi Kasus Pengembangan E-Government di Provinsi Bali Disusun Oleh: Agus Indra Irawan
Oleh: Irwan Apriyanto Class: B Pendidikan Bahasa Inggris
E-GOVERMENT FARADIBA QADAAR ( ).
Tata Kelola website pada instansi pemerintah
SISTEM DATA DAN INFORMASI PROGRAM KB NASIONAL
Kebijakan Umum Pengelolaan Website di Lingkungan Kementerian Agama RI
KEMANDIRIAN DESA BERBASIS IT
Tugas Kuliah Komunikasi dan Teknologi Informasi
POKOK BAHASAN I. SEKILAS TENTANG PENERAPAN TIK II. MODEL, STRATEGI DAN ROAD MAP E-GOV III. JENIS-JENIS APLIKASI TIK IV. IMPLEMENTASI TIK.
Regulasi Pengembangan E-Government
Pengantar Pemahaman E-Government
Materi Pertemuan ke-4 Sistem Informasi E-Business
KOMPUTER DAN PEMERINTAHAN
Fase Perkembangan e-Gov & Inovasi Layanan Masyarakat (G2C)
E-GOVERNMENT By: DIEN NOVITA.
Keterbukaan Informasi Publik
DASAR HUKUM INFORMATIKA DAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN
E-Government E-Governance
PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT e-GOVERNMENT
Materi – 04 Prosedur Kantor.
Peranan sistem informasi dan teknologi informasi
BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
e - Business “e-Government” Sistem Informasi STMIK AMIKOM Purwokerto
SISTEM INFORMASI KESEHATAN NASIONAL (SIKNAS)
Materi Pertemuan ke-4 Sistem Informasi E-Business
Sistem Informasi E-Business
Sistem Informasi Gender dan Anak di Provinsi Sumatera Barat
PEMERINTAHAN ELEKTRONIK
Manfaat dan Ruang Lingkup e-Government
STRATEGI PENGEMBANGAN E-GOVERMENT
Perbedaan Organisasi Sektor Publik dan Swasta Secara Umum
ELECTRONIC GOVERNMENT (e-GOV)
ELECTRONIC GOVERNMENT (e-GOV)
E-government Pertemuan I
KELOMPOK 2: 1. Ridho 2. Roidah Khoirun N. 3. Lia Surya Parastika 4
HUBUNGAN SISTEM INFORMASI &
SISTEM INFORMASI BERBASIS KOMPUTER
Komputer dalam Pemerintahan
Subbag TU Kantor Kementerian Agama Kab. Kuningan
Oleh: Fitri Amelia ( ) Furi Andriyana ( )
KEBIJAKAN PENGELOLAAN DATA PENDIDIKAN ISLAM
ISU STRATEGIS (BIROKRASI)
E-GOVERNMENT.
Komputer dan Pemerintahan
PERAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM PEMBANGUNAN WILAYAH
E-Government Reformasi Birokrasi
E-Government 27 Sept 2010.
LOGO E-Government. Contents Pengertian E-Government Manfaat E-government Contoh penggunaan aplikasi Pelaku yang terlibat Strategi untuk mencapai peningkatan.
APLIKASI SIBER DI BIDANG PEMERINTAHAN
E-Government Reformasi Birokrasi
MANAJEMEN SISTEM INFORMASI PUBLIK
ELECTRONIC GOVERNMENT (e-GOV)
KELOMPOK 2 : ERNI PRATAMI CITRA A. SONI RIO RIFQI ARYA S.
KELOMPOK 2: 1. Ridho 2. Roidah Khoirun N. 3. Lia Surya Parastika 4
SISTEM INFORMASI KESEHATAN
Transcript presentasi:

PELAKSANAAN e-GOVERNMENT DI KEMENTERIAN AGAMA OLEH : MASYHURI, AM

LATAR BELAKANG Kemajuan teknologi informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang kemudahan mengakses tata kelola pemerintahan; Volume pendayagunaan teknologi informasi yang luas berdampak pada kecepatan dan akurasi penyebaran informasi; Kenyataan telah menunjukkan bahwa penggunaan media elektronik merupakan faktor yang sangat penting dalam berbagai transaksi baik secara nasional maupun internasional, terutama dalam berbagai transaksi bisnis/perdagangan.

LATAR BELAKANG (Lanjutan….) Sejak reformasi bergulir hingga saat ini menuntut terbentuknya pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif ; Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang memenuhi kepentingan masyarakat luas di seluruh wilayah negara, dapat diandalkan dan terpercaya, serta mudah dijangkau secara interaktif Pemerintah pusat dan daerah dituntut untuk mampu membentuk dimensi baru ke dalam organisasi, sistem manajemen, dan proses kerja yang lebih dinamis;

Lanjutan… 7. Perlu dikembangkan sistem dan proses kerja yang lebih lentur untuk memfasilitasi berbagai bentuk interaksi yang kompleks dengan berbagai lembaga-lembaga negara lainnya, dengan masyarakat, dunia usaha, dan dengan masyarakat internasional.

II.Pengertian e-Govt Bank Dunia (World Bank) mendefinisikan e-Government sebagai berikut: pendayagunaan TI oleh semua agen pemerintahan (seperti WAN, internet, mobile computing) yang mempunyai kemampuan untuk mengubah hubungan dengan masyarakat, bisnis, dan pihak yang terkait dengan pemerintahan Di sisi lain, UNDP (United Nation Development Programme) mendefinisikannya secara lebih sederhana, yaitu: adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (ICT- Information and Communication Technology) oleh pihak pemerintahan.

Lanjutan… Secara mudahnya teknologi informasi: adalah hasil rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi dari bagian pengirim ke penerima sehingga pengiriman informasi tsb akan: -lebih cepat -lebih luas sebarannya, dan -lebih lama penyimpanannya.

Bangsa yang mandiri. adalah bangsa yang mampu Bangsa yang mandiri adalah bangsa yang mampu mengelola sumber daya atau resources yang dimilikinya . Waktu lampau, yang dimaksud sumber daya utama sebagai faktor produksi adalah : man, money, materials, machine,methode Dalam era ekonomi baru perlu diperhatikan adalah sumberdaya keenam yi:”informasi” (Rabindra Kanungo)

PRA SYARAT KE ARAH MODERN TRANSPORTATION TRADE TELECOMUNICATION INFORMATION ( John Naisbit)

III.Karakteristik penggunaan e-Government Tiga karakteristik e-Government, adalah: Merupakan suatu mekanisme interaksi baru (moderen) antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan (stakeholder); Melibatkan penggunaan teknologi informasi (terutama internet); Memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan selama berjalan. Lanjutan… Secara mudahnya teknologi informasi: adalah hasil rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi dari bagian pengirim ke penerima sehingga pengiriman informasi tsb akan: -lebih cepat -lebih luas sebarannya, dan -lebih lama penyimpanannya.

IV.Manfaat e-government: Pelayanan/servis yang lebih baik kepada masyarakat. Informasi dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan. Peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Adanya keterbukaan (transparansi) maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari semua pihak.

Manfaat e-Government (lanjutan) (3). Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan menjawab berbagai pihak-pihak yang berkepentingan. (4). Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat memecahkn permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada. (5). Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis.

Manfaat e-Government (lanjutan) Dua negara besar (Amerika dan Inggris melalui Al Gore dan Tony Blair), terdepan dalam mengimplementasikan konsep e-Government, menggambarkan manfaat yang diperoleh dengan diterapkannya konsep e-Governmnet antara lain: Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholder-nya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep Good Corporate Governance. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya untuk keperluan aktivitas sehari-hari.

- Mengembangkan sistem pelayanan yang handal dan terpercaya; V. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government (Inpres No: 3/2003) Dalam instruksi Presiden No.3 tahun Tahun 2003 dijabarkan tentang kebijakan dan strategi pengembangan e-Government sebagai berikut : - Mengembangkan sistem pelayanan yang handal dan terpercaya; - Menata sistem dan proses kerja pemerintahan secara menyeluruh; - Meningkatkan peran serta dunia usaha dalam mempercepat terwujudnya e-government. - Memanfaatkan teknologi informasi secara optimal, dengan pengembangan aplikasi dasar seperti aplikasi kepegawaian, aplikasi keuangan, aplikasi kearsipan, laporan secara elektronis dan sebagainya; - Mengembangkan kapasitas SDM baik dilingkungan pemerintah maupun masyarakat;

VI. Cakupan utilisasi ICT Pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen, dan proses kerja secara elektronik; Pemanfaatan kemajuan ICT agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara.

VII.Langkah-langkah Pengembangan e-Government (Inpres No: 3/2003) 1. mengambil langkah sesuai tusiwen guna pengembangan e-Gov berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-Gov; 2. merumuskan rencana tindak berkoordinasi dengan Kominfo; 3. melaksanakan rencana tindak yang dikoordinasi Kominfo; 4. melaksanakan kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-Gov.

V III.Arah pengembangan e-gov Pembentukan jaringan info & transaksi pelayanan publik yang tak dibatasi sekat waktu dan lokasi dg biaya terjangkau; Pembentukan hubungan interaktif dg dunia usaha; Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dg semua lembaga negara dan penyediaan fasilitas dialog publik; Pembentukan sistem manajemen & proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan pelayanan antar lembaga pemerintah.

KEGIATAN POKOK : Menata Sistem Informasi Memfasilitasi Pengembangan dan Penyelenggaraan SI Pusat &Daerah Menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data/informasi Keagamaan Mengembangkan sdm pengelola data/info, dan pemanfaatan teknologi informasi serta pengembangan jejaring bank data

1. MENATA SISTEM a. Penyusunan aturan pengumpulan, pengolahan dan pemanfatan data/informasi keagamaan b. Penyusunan database keagamaan secara nasional c. Penyusunan prosedur komunikasi data

2. FASILITASI SIDA a. Pengembangan SI/TI; b. Pengolahan data/ informasi keagamaan Pusat dan daerah c. Pengembangan SDM pengelola data d. Pembuatan perangkat lunak untuk pengolahan data/ informasi Pusat & daerah

IX.Program pelatihan yg diperlukan: Diperlukan empat program pendidikan yang berjalan berurutan dan satu program optional : wawasan teknologi informasi dan internet; pelatihan komputer, jaringan dan internet; pelatihan administrator jaringan dan internet; pelatihan komputer programming dan webmaster. apabila diperlukan : pelatihan hardware komputer

X. Konsep Pengembangan TI utk e-govt: Konsep ideal pengembangan TI utk e-govt setidaknya memerlukan: Dukungan politis dan kebijakan yang konsisten dari level manajemen tertinggi Kerjasama dengan lembaga pendidikan, LSM dan Industri (kolaborasi dan konvergensi) Pelatihan dan pendidikan SDM secara periodik dan berkelanjutan yang tujuan utamanya membangun Departemen Sistem Informasi internal yang mandiri.

XI. PRIORITAS PROGRAM YANG DIPERLUKAN (INTEGRASI SISTEM & JARINGAN) Integrasi Jaringan; -menyatukan leases line Integrasi Website; -standarisasi website unit kerja Kementerian Agama, link website. Integrasi Sistem Aplikasi; -membangun pintu gerbang data

XII.KONDISI YANG ADA DI KEMENAG Terdapat berbagai inisiatif terkait pemanfaatan SI/TI; Banyak unit kerja yang memiliki situsweb dan berlangganan jaringan internet secara terpisah dan tidak terintegrasi. Pengelolaan data yang dilakukan terpisah dan manual menimbulkan terjadinya: - Redundansi dan inkonsistensi data. - Penyajian data tidak up to date Aliran data dari unit-unit kerja di Pusat/daerah tidak otomatis sbg keluaran sistem informasi.

XII. KONDISI YANG ADA DI KEMENAG (Lanjutan….) Unit kerja Pusat/daerah mencetak laporan standar yang kemudian di entry ulang sesuai dg format PINMAS Keterbatasan Sumber Daya Manusia pengelola sistem informasi. 7. Belum adanya kerja sama dari masing masing unit kerja untuk berbagi pakai data. 24

PINMAS: Berca : 45 Mbps Internasional, lokal IIX 125 Mbps KONDISI WEB SAAT INI : Situs web : www.kemenag.go.id, www.bimasislam.kemenag.go.id, www.pkub.kemenag.go.id, www.haji.kemenag.go.id, www.bagais.go.id, www.ropeg.kemenag.or.id, www.balitbangdiklat.kemenag.go.id, www.pnbp.kemenag.go.id, www.pendis.kemenag.go.id www.bimasbuddha.kemenag.go.id www.itjen.kemenag.go.id dan 22 Kanwil Kementerian Agama Prov. (sumut, sumbar, riau,kepri,sulsel,sulteng, sulut, sultra,kalbar kalsel dan ntb.depag.go.id). 2. Pengelola jaringan : PINMAS: Berca : 45 Mbps Internasional, lokal IIX 125 Mbps Biro Kepegawaian (SIMPEG) : Indosat, 128 Kbps Ditjen Haji (Siskohat): Telkom, 2 Mbps Ditjen Bimas Islam: lintasarta, 1 Mbps 25

3. SISTEM INFORMASI YANG ADA SAAT INI : SIMPEG E-PROCUREMENT SIMKAH SISKOHAT EMIS 26

- Data Center di Siskohat (PHU) - Data Center di EMIS (PENDIS) 4. INFRASTRUKTUR : - NOC di PINMAS - Data Center di Siskohat (PHU) - Data Center di EMIS (PENDIS) - Data Center LAPI di Bag.Um (PENDIS) Data Center di SIMPEG ( ROPEG) 5. SDM : - Operator - Webmaster - Teknisi jaringan 27

HASIL YANG DIHARAPKAN DG E-GOVT: Efisien dalam pengelolaan data dan informasi keagamaan dalam suatu sistem informasi yang mudah diakses, cepat, tepat dan akurat; 2.Efisiensi dalam berbagi pakai data dan informasi antar unit kerja dilingkungan Departemen Agama Pusat dan Daerah; 3.Meningkatkan koordinasi dalam diseminasi informasi dua arah antara Pusat dan Daerah; 4. Meningkatkan layanan informasi keagamaan kepada masyarakat. 28

Selesai Terima kasih 29

30