Demokrasi di Indonesia (lanjutan sesi-2) By: Syahirul Alim Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2012

Demokrasi di Indonesia Antara Asa dan Realita

Pendidikan Demokrasi Dan Demokratisasi Upaya sistematis yang dilakukan negara dan masyarakat sebagai fasilitas warganya untuk memahami perannya dalam masyarakat Misi : Fasilitas untuk mendapat berbagai akses Fasilitas untuk dapat melakukan kajian spiritual Fasilitas untuk mendapatkan kesempatan berpartisipasi

Demokratisasi: Bertujuan menghasilkan demokrasi yang mengacu pada ciri-ciri: Proses yang tak pernah selesai Bersifat evolusioner Perubahan bersifat damai Berjalan melalui cara musyawarah

Demokratisasi menuju Masyarakat Madani Masyarakat madani: warga negara membangun ikatan sosial, jaringan produktif dan solidaritas kemanusiaan yang bersifat non negara untuk mengejar kebijakan bersama. Masyarakat madani adalah rumah persembahan demokrasi, jadi masyarakat madani lebih dari sekedar gerakan pro demokrasi karena juga mengacu kepada masyarakat yang berkualitas (Majid, 1999:4).

Demokrasi dalam Piagam Madinah Kebebasan beragama Persaudaraan seagama Persatuan politik dalam meraih cita-cita bersama Saling membantu Persamaan hak dan kewajiban warga negara terhadap Negara Persamaan di depan hukum bagi setiap warga negara

Demokrasi dalam Piagam Madinah (Lanjutan) Penegakan hukum demi tegaknya keadilan dan kebenaran tanpa pandang bulu Pemberlakuan hukum adat yang tetap berpedoman pada keadilan dan kebenaran, perdamaian dan kedamaian Pengakuan hak atas setiap orang atau individu

Awal Demokrasi di Indonesia Era Presiden Pertama RI DR.Ir.H.Soekarno

Pelaksanaan Demokrasi Demokrasi Liberal (1945-1959) 18 Agutus 1945 disahkan UUD 1945 dan Pancasila sebagai UUD RI dan dasar negara. 3 November 1945 maklumat diperbolehkan membentuk multi partai. 14 November 1945 terbentuk susunan kabinet berdasarkan parlementer. Pemerintah secara politis harus menerima berlakunya konstitusi RIS (Republik Indonesia Serikat) tahun1949 sebagai hasil Konferensi Meja Bundar di Den Haag. Sejak berlakunya UUDS 1950, 17 Agustus 1950 sistem demokrasi liberal selama 9 tahun tidak membuahkan hasil.

Demokrasi Terpimpin (1959-1965) Orde Lama ( ORLA) Keluar dekrit presiden 5 juli 1959. Kekuasaan didominasi presiden. Banyak terjadi penyelewengan terhadap pancasila dan UUD’45. Jika tidak ada sepakat dalam sidang keputusan diserahkan pada presiden. Pemerintahan ORLA jatuh setelah pemberontakan G30S/PKI di tahun 1965

Era Presiden Ke-2 RI Jendral.H.M.Soeharto

Orde Baru (1966-1998) 1. Sejak tahun 11 Maret 1966 Soeharto sebagai pengembanSupersemar dan mengendalikan penerintahan. 2. Di bidang politik terjadi penyederhanaan partai (PPP, Golkar dan PDI) 3. Indonesia berhasil swasembada pangan mulai tahun 1980- 1990 dikenal sebagai Macan Asia yang baru 4. Stabilitas keamanan dan ketertiban skala prioritas Investor asing banyak menanamkan modal di Indonesia 5t. Krisis ekonomi melanda indonesia tahun 1997. Penyalahgunaan wewenang berlangsung secara meluas dan sistematis. 21 Mei 1998 Soeharto mundur sebagai presiden.

Demokrasi Pancasila Demokrasi yang berintikan sila keempat Pancasila, dan diintegrasikan oleh sila-sila yang lain dalam pancasila. Demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang mengemukakan bahwa, Demokrasi Pancasila adalah paham yang bersumber kepada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yang perwujudannya seperti dalam ketentuan-ketentuan pembukaan UUD 1945 (Darji Darmoharjo dalam Budianto, 2004:135)

Ruyadi (2003:59) Ciri Demokrasi Pancasila: Berdasarkan Pancasila. Bertolak dari paham keluarga. Ada jaminan keselarasan antara kepentingan perorangan dan kepentingan umum. Menghargai HAM dan hak minoritas. Ketatanegaraan berdasarkan konstitusional (kelembagaan). Bersendi atas hukum Menjamin untuk menyampaikan pendapat dan beda pendapat

Era Presiden Ke-3 RI Prof.DR.ING.H. BJ. Habibie

Era Reformasi Jilid I Melanjutkan pemerintahan transisi sejak Soeharto mundur Mempersiapkan pemilihan umum yang demokratis tahun 1999 Membentuk BPPN (Badan Penyelamatan Perbankan Nasional) untuk merestrukturisasi bank-bank yang tidak sehat. Didukung penuh oleh ICMI (Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia) Meredam aksi unjuk rasa para mahasiswa dan masyarakat sebagai akibat ketidakpuasan karena dianggap penerus Soeharto Membentuk Kabinet Reformasi Adanya kebebasan pers yang bertanggungjawab Meyakinkan Investor asing bahwa Indonesia aman, kondusif dan menguntungkan untuk Investasi di dunia usaha Berhasil membentuk KPU (Komisi Pemelihan Umum) untuk menyelenggarakan Pemilu yang Demokratis

Era Presiden Ke-4 RI DR.(HC) KH. Abdurrahman Wahid

Era Reformasi Jilid II: Terpilih secara demokratis melalui sidang umum MPR tahun 1999 Membentuk Kabinet Persatuan Nasional Membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial karena dianggap tidak demokratis Membentuk Departemen Kelautan & Perikanan pertamakali di Indonesia dengan Dr.Ir. Sarwono Kusuma Atmadja sebagai Menteri Kelautan Mengangkat Panglima TNI dari unsur AL (Angkatan Laut) pertamakali di Indonesia dengan Laksamana TNI Widodo AS, sebagai Panglima TNI Memperbolehkan budaya Tionghoa di Indonesia untuk eksis di Indonesia sebagai khazanah kekayaan bangsa Menaikkan gaji PNS (Pegawai Negeri Sipil) 25% pertamakali di Indonesia

Lanjutan Tercatat di Guiness Book of Records sebagai Presiden yang sering berpergian keluar negeri dalam satu periode kunjungan Didukung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Nahdlatul Ulama serta beberapa kaum Nasioanlis, etnis Tionghoa dll. Seringkali terlibat konflik dengan DPR, sehingga Politisi DPR menggulirkan isu Buloggate & Brunaigate yang menuduh Gus Dur terlibat kasus korupsi. Mengeluarkan Dekrit Presiden yang ingin membubakarkan DPR/MPR sehingga keputusan itu menjadi bumerang, kemudian DPR/MPR melakukan Sidang Istimewa dengan melengserkan Gus Dur dan mengangkat Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden

Era Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarno Putri

Era Reformasi Jilid III: Presiden Wanita Pertamakali di Indonesia Berhasil menyusekseskan era taransisi Gus Dur untuk mengantarkan Pemilu 2004 yang Demokratis Sukses memprivatisasi BUMN (Badan Usaha Milik Negara) Didukung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), kaum nasionalis, etnis Tionghoa, muslim tradiosionalis, dan muslim modern Sukses mereformasi Birokrasi dengan banyaknya daerah-daerah yang menjadi Kabupaten, Kota Madya dan Propinsi sesuai UU Otonomi Daerah Meyakinkan Investor asing untuk lebih banyak menanamkan modalnya di Indonesia Menaikkan gaji PNS 20% dipertengahan awal periode pemerintahannya.

Jendral. DR.H.Susilo Bambang Yudhoyono, MA Era Presiden Ke-6 RI Jendral. DR.H.Susilo Bambang Yudhoyono, MA

Era Reformasi Jilid IV: Terpilih secara Demokratis sebagai Presiden 2 periode (2004-2009) dan (2009-2014) Didukung oleh Partai Demokrat, kaum Nasionalis, Islam tradisonalis, Islam Modern, Etnis Tionghoa, dll Reformasi birokrasi, ekonomi dan politik secara bertahap untuk perbaikan sistem di Indonesia Menaikan Gaji PNS 10% setiap tahunnya selama masa kepemimpinannya Banyak membentuk Badan dan staf khusus yang bertujuan untuk membantu kelancaran kinerja presiden Membentuk kabinet Indonesia bersatu Jilid I dan Jilid II Stabilisasi nilai tukar rupiah terhadap dollar terus diupayakan agar sesuai dengan asumsi APBN yang ada Berusaha menyelamatkan keuangan negara dari korupsi dengan mensinergikan KPK, Kejaksaan dan Kepolisian

PILAR DEMOKRASI KEDAULATAN RAKYAT PEMERINTAHAN BERDASARKAN PERSETUJUAN YANG DIPERINTAH KEKUASAAN MAYORITAS HAK-HAK MINORITAS JAMINAN HAK AZASI MANUSIA PEMILIHAN YANG BEBAS DAN JUJUR PERSAMAAN DI DEPAN HUKUM PROSES HUKUM YANG WAJAR PEMBATASAN PEMERINTAHAN SECARA KONSTITUSIONAL PLURALISME SOSIAL, EKONOMI, DAN POLITIK NILAI-NILAI TOLERANSI, PRAGMATISME, KERJASAMA DAN MUFAKAT

PILAR DEMOKRASI INDONESIA DEMOKRASI YANG BER-KETUHANAN YANG MAHA ESA DEMOKRASI DENGAN KECERDASAN DEMOKRASI YANG BERKEDAULATAN RAKYAT DEMOKRASI DENGAN RULE OF LAW DEMOKRASI DENGAN PEMBAGIAN KEKUASAAN NEGARA DEMOKRASI DENGAN HAK AZASI MANUSIA DEMOKRASI DENGAN PERADILAN YANG MERDEKA DEMOKRASI DENGAN OTONOMI DAERAH DEMOKRASI DENGAN KEMAKMURAN DEMOKRASI YANG BERKEADILAN SOSIAL

Sisi Positif Demokrasi Melindungi kebebasan individual Menjamin persamaan hak Mendidik rakyat jelata Mengembangkan karakter rakyat Mengembangkan cinta tanah air Pencegah pergolakan yang heboh Menghasilkan kemajuan Menciptakan ketepatgunaan yang baik

Sisi Buruk /Negatif Prinsip persamaan hak yang tidak sehat Pemujaan atas ketidak-mampuan Euforia yang berlebihan Etika, Susila dan budaya mulia luntur Pemerintahan para kapitalis Pemerintahan oleh sekelompok kecil Sistem partai yang korup dan melemahkan bangsa Menghalangi perkembangan sosial Menghalangi perkembangan intelektual Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang mahal

Maturnuwon......