PERMASALAHAN DAN FOKUS PEMBANGUNAN DALAM PEMBANGUNAN BERBASIS IPTEK DI PROVINSI GORONTALO Wakil Gubernur Gorontalo Rakornas RISTEK Tahun 2004 Jakarta Agustus 2004

PETA PROVINSI GORONTALO

PENDAHULUAN Otonomi daerah, dimana PEMDA memiliki kewenangan yang luas untuk menentukan kebijakan pembangunan. Terbatasnya sumber daya alam. Terbatasnya kualitas sumber daya manusia.

PERMASALAHAN Kebijakan pembangunan yang tidak dikaji dengan baik menyebabkan suatu wilayah tidak dapat menentukan FOKUS pembangunannya yang akan dijadikan sebagai PENGHELA PEREKONOMIAN diwilayah tsb. Perencanaan yang ada seringkali hanya berupa “DAFTAR KEINGINAN” yang tidak didasarkan pada kondisi wilayah tsb. Akibatnya perencanaan yang ada tidak memiliki benang merah dengan permasalahan yang hendak diselesaikan. Pergantian Pemerintahan menyebabkan terjadinya “DISCONTINUE” suatu program. Akibatnya Fokus Program tidak pernah dapat diwujudkan. Masyarakat cenderung menilai kinerja suatu pemerintahan hanya dengan melihat pembangunan fisik. Pada sisi lain, pembangunan SDM dan IPTEK sering tidak diapresiasi karena dampaknya yang tidak segera seperti infrastrukrtur fisik.

APA YANG HARUS DILAKUKAN OLEH PEMDA 1.Menetapkan “FOKUS” prioritas pembangunan. 2.Kebijakan pembangunan berdasarkan Penelitian/Kajian 3.Implementasi “Pemerintahan Wirausaha”.

1.Peningkatan kualitas sumber daya manusia. 2.Agropolitan berbasis JAGUNG 3.Etalase Perikanan FOKUS PEMBANGUNAN PROVINSI GORONTALO “ 3 (Tiga) Program Unggulan” :

Fungsi dan Peran Pemerintah Daerah UU No. 18 Tahun 2002 (Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan IPTEK) Pasal 20 -Pemerintah daerah berfungsi menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan serta sinergi unsur kelembagaan, sumberdaya dan jaringan IPTEK di wilayah pemerintahannya. -Pemerintah Daerah wajib merumuskan prioritas serta kerangka kebijakan dibidang IPTEK yang dituangkan sebagai kebijakan strategis pembangunan IPTEK di daerah

STRATEGI PEMBANGUNAN BERBASIS IPTEK DI DAERAH Penguatan Kelembagaan Litbang Daerah sebagai POLICY RESEARCH, penggodokan informasi yang valid bagi perumusan kebijakan publik secara terkoordinasi dan terintegrasi. Lembaga Litbang Nasional seperti BPPT, LIPI, BATAN serta lembaga lainnya sangat diharapkan secara PROAKTIF dan BERKELANJUTAN memberikan dukungan nyata terhadap kegiatan pembangunan daerah. Komitmen yang kuat dari semua pihak, terutama pihak eksekutif maupun legislatif, terhadap pentingnya keberadaan litbang dan dukungan pembiayaan untuk pencapaian 3 fokus pembangunan Gorontalo. Dukungan peran pemerintah melalui fasilitasi kebijakan yang memberikan kemudahan dan efisiensi terhadap proses penyediaan tenaga-tenaga fungsional peneliti di daerah

KESIMPULAN 1.Kebijakan pembangunan hendaknya sejalan dengan penyelesaian masalah dan pencapaian Fokus Provinsi Gorontalo. 2.IPTEK yang sesuai akan memiliki peran yang sangat signifikan terhadap pemecahan masalah dan pencapaian Fokus. 3.BALITBANGDA merupakan unit terdepan di daerah untuk melakukan kajian - kajian IPTEK yang relevan dengan kondisi daerah.