WASPOLA dan Kontribusinya pada Penyusunan dan Penerapan Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL Disampaikan oleh: Direktur Permukiman dan Perumahan, Bappenas Puncak, 13 Juli 2004

1. Struktur Presentasi Sekilas tentang WASPOLA Struktur Proyek Goal/tujuan/komponen/output Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL Implementasi

Fakta Menyebutkan.. (1) Cakupan air layak minum= 50% dan cakupan sanitasi dasar= 63% (Data BPS, tahun 2002) Kualitas air minum dan kondisi sanitasi yang buruk menyebabkan tingginya angka kejadian penyakit bawaan air, salah satunya diare; diare menyebabkan: Kematian  100.000 kematian balita per tahun Malnutrisi Permanent growth retardation Diminishing learning abilities Negative impact on child development

Fakta Menyebutkan.. (2) Kurangnya aksesibilitas masyarakat terhadap air minum dan fasilitasi sanitasi yang layak; disebabkan oleh: Kurangnya investasi yang dibangun Prasarana dan sarana terbangun tidak sustained Keterbatasan pemerintah, khususnya pemerintah pusat, menyebabkan keberlanjutan pelayanan menjadi sangat penting Keberlanjutan dapat dicapai dengan menerapkan Pendekatan Tanggap Kebutuhan

Apa itu WASPOLA? Water Supply and Sanitation Policy (Formulation) and Action Planning Project Bantuan pendanaan dari AUsAID dan Bank Dunia Komponen kegiatan: Penyusunan dan Penerapan Kebijakan Pengelolaan Informasi, termasuk pendataan Tujuan pelaksanaan: meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan yang berkelanjutan

Goal & Purpose Goal Untuk meningkatkan akses penduduk Indonesia, terutama masyarakat miskin, untuk mendapatkan pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan (AMPL) yang cukup dan berkelanjutan Purpose Untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan kebijakan dan melanjutkan proses penyempurnaan kebijakan sektor AMPL yang sedang berjalan, yang menekankan pendekatan tanggap kebutuhan dan partisipatif.

Hubungan antar Komponen - WASPOLA

Yang telah dilakukan Masih dalam tahap penyusunan Telah disepakati oleh 6 orang eselon 1 Mulai desiminasi agar dapat diterapkan secara nasional

Penerapan secara Nasional Dilakukan secara bertahap Tahap I (tahun 2004) pada 7 kabupaten/kota; dari total 440 kab/kota Fasilitasi WASPOLA hingga 4,5 tahun Adanya keterbatasan kemampuan pemerintah pusat untuk memfasilitasi seluruh kab/kota  perlu bantuan dari pemerintah propinsi sebagai ‘perpanjangan tangan’ pemerintah pusat

Harapan ….. (1) Peningkatan awareness Pemerintah Propinsi mengenai AMPL Pemerintah Propinsi dapat memfasilitasi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengadopsi Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat Proses penerapan kebijakan dapat dilaksanakan lebih cepat

Harapan ….. (2) Target Millennium Development Goals, khususnya komponen Air Minum dan Sanitasi Dasar, dapat dicapai.