PERKEMBANGAN PSAK & KONVERGENSI IFRS

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PSAK – 4 Laporan Keuangan Tersendiri
Advertisements

PSAK 62 (2010) Kontrak Asuransi
AKUNTANSI BIAYA Ia Kurnia
PERKEMBANGAN PSAK – IFRS
Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan
PENGANTAR AKUNTANSI II
PSAK 64: EKSPLORASI DAN EVALUASI SUMBER DAYA MINERAL
Pertemuan 1 AKUNTANSI KEUANGAN dan STANDAR AKUNTANSI
PROFESI AKUNTAN PUBLIK
Penyusunan Neraca Awal Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan
ISAK 21 Perjanjian Konstruksi Real Estat
PSAK 22 KOMBINASI BISNIS By Lita Kusumasari.
SOSIALISASI PSAK & SAK ETAP
Bab 4 LAPORAN LABA-RUGI DAN INFORMASI TERKAIT Intermediate Accounting
SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik
Presented by: Dwi Martani Slide by : Nia Paramitasari
PSAK 2 – LAPORAN INTERIM IAS 34 - Interim Report
ISAK 29 PENGUPASAN TANAH PADA TAHAP PRODUKSI TAMBANG TERBUKA
PSAK No.2 (revisi 2009) LAPORAN ARUS KAS
PSAK 2 – LAPORAN ARUS KAS IAS 7 - Statement of Cash Flows
IFRS 7 FINANCIAL INSTRUMENTS: DISCLOSURES
Riau, 15 Maret 2011 Dipresentasikan oleh: Dwi Martani
PERKEMBANGAN PSAK – IFRS
Presented by: Dwi Martani
PSAK 4 LAPORAN KEUANGAN TERSENDIRI
AKUNTANSI SEWA Akuntansi Keuangan 2 - Pertemuan 11.
Standar Akuntansi Keuangan (SAK)
PSAK 2 – LAPORAN INTERIM IAS 34 - Interim Report
Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan
PSAK 70 ASET DAN LIABILITAS YANG TIMBUL DARI PENGAMPUNAN PAJAK
PSAK 15 INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN VENTURA BERSAMA
PSAK 15 INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN VENTURA BERSAMA
ED PSAK 72 PENDAPATAN DARI KONTRAK DENGAN PELANGGAN
AKUNTANSI KEUANGAN DAN Emilia Gustini, SE. M.Si. Ak. CA
ISAK 8 Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Sewa
PSAK 2 – LAPORAN ARUS KAS IAS 7 - Statement of Cash Flows
PERKEMBANGAN STANDAR AKUNTANSI BERBASIS IFRS per JULI 2017
PSAK 70 ASET DAN LIABILITAS YANG TIMBUL DARI PENGAMPUNAN PAJAK
PERKEMBANGAN SISTEM AKUNTANSI DI INDONEESIA
PERKEMBANGAN STANDAR AKUNTANSI BERBASIS IFRS per 2016
PERKEMBANGAN STANDAR AKUNTANSI BERBASIS IFRS per 2016
SAK ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK
Pertemuan 1 AKUNTANSI KEUANGAN dan STANDAR AKUNTANSI
ISAK 8 Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Sewa
AKUNTANSI SEWA.
Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan
Perkenalkan… Mortigor Afrizal Purba,SE,MAk.
INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN VENTURA BERSAMA
PSAK 2 – LAPORAN ARUS KAS IAS 7 - Statement of Cash Flows
PSAK 2 – LAPORAN ARUS KAS IAS 7 - Statement of Cash Flows
PSAK 2 – LAPORAN ARUS KAS IAS 7 - Statement of Cash Flows
PSAK 15 INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN VENTURA BERSAMA
SEKURITAS DILUTIF.
PSAK 70 ASET DAN LIABILITAS YANG TIMBUL DARI PENGAMPUNAN PAJAK
Agenda Latar Belakang Ruang Lingkup dan Latar Belakang
ETAP DAN IFRS Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik
PSAK 2 – LAPORAN ARUS KAS IAS 7 - Statement of Cash Flows
PSAK 70 ASET DAN LIABILITAS YANG TIMBUL DARI PENGAMPUNAN PAJAK
Konvergensi IFRS dan Perpajakan
Agenda Latar Belakang Ruang Lingkup dan Latar Belakang
Akuntansi Keuangan & Standar Akuntansi Keuangan
Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates, and Error
Silabus Akuntansi Keuangan Menengah
PERKEMBANGAN STANDAR AKUNTANSI
Perkembangan Standar.
PERKEMBANGAN STANDAR AKUNTANSI
PERKEMBANGAN STANDAR AKUNTANSI
AKUNTANSI SEWA Akuntansi Keuangan 2 - Pertemuan 14.
OVERVIEW PSAK.
Transcript presentasi:

PERKEMBANGAN PSAK & KONVERGENSI IFRS Presented: Dwi Martani

Akuntansi Akuntansi mengidentifikasi, mengukur, dan mengkomunikasikan informasi keuangan. Akuntansi suatu sistem dengan input data/informasi dengan output informasi dan laporan keuangan. Informasi keuangan terkait suatu entitas Informasi dikomunikasikan untuk pemakai untuk pengambilan keputusan 1. On the topic, “Challenges Facing Financial Accounting,” what did the AICPA Special Committee on Financial Reporting suggest should be included in future financial statements? Non-financial Measurements (customer satisfaction indexes, backlog information, and reject rates on goods purchases). Forward-looking Information Soft Assets (a company’s know-how, market dominance, marketing setup, well-trained employees, and brand image). Timeliness (no real time financial information)

Informasi Keuangan dan non Keuangan Akuntansi menghasilkan informasi keuangan tentang sebuah entitas. Informasi yang dihasilkan disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP): Laporan Posisi Keuangan / Neraca Laporan Laba Rugi Komprehensif Laporan Arus Kas Laporan Perubahan Ekuitas Catatan atas laporan keuangan Selain laporan tersebut terdapat laporan yang bukan merupakan GAAP yang dihasilkan perusahaan: Laporan Tahunan, Sustainability Reporting, Prospektus, Laporan untuk Bapepam, Integrating Reporting. 1. On the topic, “Challenges Facing Financial Accounting,” what did the AICPA Special Committee on Financial Reporting suggest should be included in future financial statements? Non-financial Measurements (customer satisfaction indexes, backlog information, and reject rates on goods purchases). Forward-looking Information Soft Assets (a company’s know-how, market dominance, marketing setup, well-trained employees, and brand image). Timeliness (no real time financial information)

Tujuan Laporan Keuangan Memberikan infomasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi Laporan keuangan menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (stewardship), dan pertanggung jawaban sumber daya yang dipercayakan kepadanya Memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Menyediakan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu dan tidak diwajibkan menyediakan informasi non keuangan. 1. On the topic, “Challenges Facing Financial Accounting,” what did the AICPA Special Committee on Financial Reporting suggest should be included in future financial statements? Non-financial Measurements (customer satisfaction indexes, backlog information, and reject rates on goods purchases). Forward-looking Information Soft Assets (a company’s know-how, market dominance, marketing setup, well-trained employees, and brand image). Timeliness (no real time financial information) Ref: PSAK Conceptual Framework

Laporan Keuangan Relevan dan Reliable Standar Akuntansi Berkualitas Pasar Modal yang efisien Keputusan yang tepat Kerangka Konseptual Laporan Keuangan yang Relevan dan Reliable Manajemen Corporate Governance Informasi yang berkualitas Independen Dampak informasi assimetri Adverse selection Moral hazard Kualitas Audit Standar Audit Kompeten

Standar Akuntansi ?? Untuk keseragaman laporan keuangan Memudahkan penyusun laporan keuangan karena ada pedoman baku sehingga meminimalkan bias dari penyusun Memudahkan auditor Memudahkan pembaca laporan keuangan untuk menginterpretasikan dan membandingkan laporan keuangan entitas yang berbeda. Pengguna laporan keuangan banyak pihak sehingga penyusun tidak dapat menjelaskan kepada masing-masing pengguna 1. On the topic, “Challenges Facing Financial Accounting,” what did the AICPA Special Committee on Financial Reporting suggest should be included in future financial statements? Non-financial Measurements (customer satisfaction indexes, backlog information, and reject rates on goods purchases). Forward-looking Information Soft Assets (a company’s know-how, market dominance, marketing setup, well-trained employees, and brand image). Timeliness (no real time financial information)

Empat Pilar Standar Akuntansi Indonesia Standar Akuntansi Keuangan SAK-ETAP Standar Akuntansi Syari’ah Standar Akuntansi Pemerintahan IFRS hanya diadopsi untuk Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) SAK ETAP diluncurkan secara resmi pada tanggal 17 July 2009 Instansi Pemerintah menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan PP 71 tahun 2010

Standar Akuntansi Indonesia 2010-2012 >2012 SAK UMUM PSAK adopsi IFRS PSAK Syariah PSAK Non IFRS (termasuk SAK nirlaba) SAK-ETAP (PSAK for SME) SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) SAK UMUM PSAK berbasis IFRS PSAK NON IFRS (termasuk PSAK Syariah) SAK ETAP (PSAK for SME) SAK for Non profit SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan)

PSAK SYARIAH Basis transaksi Digunakan oleh entitas yang melakukan transaksi syariah baik entitas lembaga syariah maupun non lembaga syariah Pengembangan dengan model PSAK umum namun berbasis syariah dengan acuan fatwa MUI PSAK 100 – PSAK 106 Kerangka konseptual, Penyajian Laporan Keuangan Syariah, Akuntansi Murabahah, Musyarakah, Mudharabah , Salam, Istishna

SAP Instansi Pemerintah menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan, PP 24 tahun 2005  PP 71 tahun 2010 Standar disusun oleh Komite Akuntansi Pemerintahan kemudian ditetapkan dengan PP Diterapkan untuk entitas pemerintah dalam menyusun LKPP dan LKPD: instansi pemerintah pusat Instansi pemerintah daerah BLU (digabung), BUMN (sbg investasi)  PSAK Entitas sektor publik selain pemerintah menggunakan PSAK 45.

SAK ETAP SAK ETAP: Standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik ETAP adalah entitas yang: Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement) bagi pengguna eksternal. Menggunakan acuan IFRS untuk Small Medium Enterprises. Lebih sederhana antara lain: Aset tetap, tidak berwujud menggunakan harga perolehan Entitas anak tidak dikonsolidasi tetapi sebagai investasi dengan metode ekuitas. Mengacu pada praktik akuntansi yang saat ini digunakan. Tahun 2011 perusahaan harus memilih menjadi menggunakan PSAK-IFRS atau PSAK-ETAP

PSAK – IFRS BASED Wajib diterapkan untuk entitas dengan akuntabilitas publik seperti: Emiten, perusahaan publik, perbankan, asuransi, dan BUMN. Dapat diterapkan oleh entitas lainya. Basis transaksi, bukan basis industri. Tujuan: memberikan informasi yang relevan bagi user laporan keuangan Indonesia melakukan adopsi penuh 1 Januari 2012

IFRS - PSAK Pasca Konvergensi PSAK 2012 = IFRS (kecuali IFRS terbaru) Perbedaan IFRS dengan PSAK dijelaskan dalam Standar bagian depan. Substansi / konseptual Redaksional Tanggal efektif Secara gradual, IFRS sudah diterapkan mengikuti pemberlakuan PSAK yang bersangkutan. Setelah konvergensi IFRS  PSAK akan berkembang dinamis mengikuti IFRS

Mengapa IFRS Indonesia bagian dari IFAC, yang harus tunduk pada SMO (Statement Membership Obligation), salah satunya menggunakan IFRS sebagai accounting standard. Konvergensi IFRS adalah salah satu kesepakatan pemerintah Indonesia sebagai anggota G20 forum. Hasil dari pertemuan pemimpin negara G20 forum di Washington DC, 15 November 2008 : “Strengthening Transparency and Accountability” Pertemuan G20 di London, 2 April 2009 menghasilkan kesepakatan untuk Strengthening Financial Supervision and Regulation  “to call on the accounting standard setters to work urgently with supervisors and regulators to improve standards on valuation and provisioning and achieve a single set of high-quality global accounting standards.”

Manfaat IFRS Meningkatkan daya banding laporan keuangan. Memberikan informasi yang berkualitas di pasar modal internasional Menghilangkan hambatan arus modal internasional dengan mengurangi perbedaan dalam ketentuan pelaporan keuangan. Mengurangi biaya pelaporan keuangan bagi perusahaan multinasional dan biaya untuk analisis keuangan bagi para analis. Meningkatkan kualitas pelaporan keuangan menuju “best practise”.

Roadmap IFRS di Indonesia Efektif pada 2010 3 PSAK Baru Pencabutan 9 PSAK Pencabutan 1 Interpretasi Efektif pada 2011 16 PSAK baru 7 Interpretasi (ISAK) Efektif pada 2012 (estimasi) 11 PSAK baru 5 Interpretasi (ISAK)

PSAK Disahkan 2007 - 2008 PSAK 16 (revisi 2007) : Aset Tetap PSAK 13 (revisi 2007) : Properti Investasi PSAK 30 (revisi 2007) : Sewa PSAK 14 (revisi 2008) : Persediaan

PSAK Disahkan 23 Desember 2009 PSAK 1 (revisi 2009) : Penyajian Laporan Keuangan PSAK 2 (revisi 2009) : Laporan Arus Kas PSAK 4 (revisi 2009) : Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri PSAK 5 (revisi 2009) : Segmen Operasi PSAK 12 (revisi 2009) : Bagian Partisipasi dalam Ventura Bersama PSAK 15 (revisi 2009) : Investasi Pada Entitas Asosiasi PSAK 25 (revisi 2009) : Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan PSAK 48 (revisi 2009) : Penurunan Nilai Aset PSAK 57 (revisi 2009) : Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi PSAK 58 (revisi 2009) : Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan

Interpretasi Disahkan 23 Desember 2009 ISAK 7 (revisi 2009): Konsolidasi Entitas Bertujuan Khusus ISAK 9 : Perubahan atas Liabilitas Purna Operasi, Liabilitas Restorasi, dan Liabilitas Serupa ISAK 10 : Program Loyalitas Pelanggan ISAK 11 : Distribusi Aset Nonkas Kepada Pemilik ISAK 12 : Pengendalian Bersama Entitas: Kontribusi Nonmoneter oleh Venturer

PPSAK Disahkan Sepanjang 2009 (Berlaku efektif 2010) PPSAK 1 : Pencabutan PSAK 32 Akuntansi Kehutanan, PSAK 35 Akuntansi Pendapatan Jasa Telekomunikasi, dan PSAK 37 Akuntansi Penyelenggaraan Jalan Tol PPSAK 2 : Pencabutan PSAK 41: Akuntansi Waran dan PSAK 43: Akuntansi Anjak Piutang PPSAK 3 : Pencabutan PSAK 54: Akuntansi Restrukturisasi Utang Piutang bermasalah PPSAK 4 : Pencabutan PSAK 31 (revisi 2000): Akuntansi Perbankan, PSAK 42: Akuntansi Perusahaan Efek, dan PSAK 49: Akuntansi Reksa Dana PPSAK 5 : Pencabutan ISAK 06: Interpretasi atas Paragraf 12 dan 16 PSAK No. 55 (1999) tentang Instrumen Derivatif Melekat pada Kontrak dalam Mata Uang Asing

PSAK Disahkan 2010 PSAK Disahkan 19 Februari 2010 PSAK 19 (2010) : Aset tidak berwujud ISAK 14 (2010) : Biaya Situs Web PSAK 23 (2010) : Pendapatan PSAK 7 (2010) : Pengungkapan Pihak-Pihak yang Berelasi PSAK 22 (2010) : Kombinasi Bisnis (disahkan 3 Maret 2010) PSAK 10 (2010) : Transaksi Mata Uang Asing (disahkan 23 Maret 2010) ISAK 13 (2010) : Lindung Nilai Investasi Neto dalam Kegiatan Usaha Luar Negeri

PSAK DISAHKAN NOP 2010 PSAK 24 (2010) : Imbalan Kerja ISAK 16 : Perjanjian Konsesi Jasa (IFRIC 12) PSAK 60 : Instrumen Keuangan: Pengungkapan PSAK 50 (R 2010) : Instrumen Keuangan: Penyajian PSAK 8 (R 2010) : Peristiwa Setelah Tanggal Neraca PSAK 53 (R 2010) : Pembayaran Berbasis Saham

PSAK DISAHKAN 2011 PSAK 3 : Laporan Keuangan Interim PSAK 18 (2010) : Program Manfaat Purnakarya PSAK 61 : Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah PSAK 56 : Laba Per Lembar Saham PSAK 46 : Pajak Penghasilan PSAK 62 : Kontrak Asuransi PSAK 63 : Pelaporan Keuangan dalam Ekonomi Hiperinflasi

PSAK DISAHKAN 2011 PSAK 28 : Revisi 2011 Akuntansi Asuransi Kerugian PSAK 36 : Revisi 2011 Akuntansi Asuransi Jiwa PSAK 56 : Laba Per Lembar Saham PSAK 34 : Kontrak konstruksi PSAK 45 : Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba PPSAK 8 : Pencabutan PSAK 27 Akuntansi Koperasi PPSAK 6 : Pencabutan PSAK 21 Akuntansi Ekuitas, ISAK 1 Penentuan Harga Pasar Dividen, ISAK 2 Penyajian Modal dalam Neraca dan Piutang kepada Pemesan Saham, ISAK 3 Akuntansi atas Sumbangan dan Bantuan

PSAK DISAHKAN 2011 ISAK 15 : Batas Aset Imbalan Pasti, Persyaratan Pendanaan Minimum dan Interaksinya. ISAK 17 : Laporan Keuangan Interim dan Penurunan Nilai ISAK 18 : Bantuan Pemerintah – Tidak ada Relasi Spesifik dengan Aktivitas Operasi ISAK 19 : Penerapan Penyajian Kembali dalam PSAK 63 Pelaporan Keuangan dalam Ekonomi Hiper Inflasi ISAK 20 : Pajak Penghasilan: Perubahan dalam Status Pajak Entitas atau Para Pemegang Saham ISAK 21 : Perjanjian Konstruksi Real Estate

PSAK yang Disahkan 2011 PSAK 33 (revisi 2011): Akuntansi Pertambangan Umum PSAK 64: Eksplorasi dan Evaluasi Sumber Daya Mineral ISAK 22: Perjanjian Konsesi Jasa: Pengungkapan ISAK 23: Sewa Operasi-Insentif ISAK 24: Evaluasi Substansi Beberapa Transaksi yang Melibatkan Suatu Bentuk Legal Sewa PSAK 11: Pencabutan PSAk 39: Akuntansi Kerja Sama Operasi.

ED PSAK yang Belum Disahkan ED PSAK 13 (revisi 2011): Properti Investasi ED PSAK 16 (revisi 2011): Aset Tetap ED PSAK 30 (revisi 2011): Sewa  ED PSAK 38 (revisi 2011): Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali  ED ISAK 25: Hak atas Tanah  ED PPSAK 10 Pencabutan PSAK 51: Akuntansi kuasi reorganisasi

Karakteristik IFRS IFRS menggunakan “Principles Base “ : Lebih menekankan pada intepreatasi dan aplikasi atas standar sehingga harus berfokus pada spirit penerapan prinsip tersebut. Standar membutuhkan penilaian atas substansi transaksi dan evaluasi apakah presentasi akuntansi mencerminkan realitas ekonomi. Membutuhkan profesional judgment pada penerapan standar akuntansi. Menggunakan fair value dalam penilaian, jika tidak ada nilai pasar aktif harus melakukan penilaian sendiri (perlu kompetensi) atau menggunakan jasa penilai Mengharuskan pengungkapan (disclosure) yang lebih banyak baik kuantitaif maupun kualitatif

“Judgment” IFRS = Principles Penerapan standard mengacu pada substansi ekonomi bukan bentuk hukumnya. Pemahaman underlying transaksi dan detail kontrak menjadi penting Pengajaran dengan menggunakan kasus Ilustrasi PT. A memiliki kontrak dengan PT. B untuk membeli semua produk yang dihasilkan. Produknya khusus dan hanya dapat dijual kepada PT. A. Kontrak meliputi jangka waktu 20 tahun. Kontrak tersebut menjamin bahwa PT. A membeli jumlah minimum produk B setiap tahun dengan harga yang telah ditentukan. Dari kontrak tersebut PT. B dapat memperoleh pengembalian modal dari investasi untuk memproduksi produk tersebut.

Dinamis IFRS membuka wawasan, bahwa mengajarkan akuntansi keuangan harus sesuai dengan standar bukan teks book. Awareness terhadap standar akuntansi meningkat Materi pengajaran harus dinamis mengikuti perkembangan standar. IFRS sering berubah Digunakan perusahaan banyak di negara sehingga kesulitan penerapan akan membuahkan kritik terhadap standar yang ada  perubahan Perubahan lingkungan usaha Contoh  Pendapatan awalnya menggunakan konsep risk and reward, kemudian ditambahkan konsep present obligation.

“Fair value” Nilai wajar adalah suatu jumlah yang digunakan untuk mengukur aktiva yang dapat dipertukarkan melalui suatu transaksi yang wajar (arm's length transaction) yang melibatkan pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai. Kuotasi harga di pasar aktif; Jika pasar tidak aktif, maka menggunakan teknik penilaian yang meliputi: transaksi-transaksi pasar wajar yang terkini antara pihak-pihak yang mengerti, berkeinginan, jika tersedia; referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama; analisis arus kas yang didiskonto (discounted cash flow analysis); dan model penetapan harga opsi (option pricing model)

“Fair value” IAS 41 Agriculture Biological asset dinilai sebesar nilai wajar dikurangi dengan biaya penjualan (point-of-sale costs), baik pada pengakuan pertama maupun pada tanggal laporan Agriculture product dinilai nilai wajar dikurangi dengan biaya penjualan (point-of-sale costs), pada pengakuan pertama. both on initial recognition and at each balance sheet date Fair value menggunakan harga kuotasi jika tidak ada menggunakan harga wajar alternatif Perlu tidak mengajarkan perhitungan fair value Bagaimana menentuka arus kas Tingkat suku bunga Model opsi Judgment : produk serupa, transaksi terkini, biaya penjualan

Pengungkapan Lebih Banyak Ilustrasi laporan keuangan. Membaca dan membuat pengungkapan pengungkapan yang diinginkan oleh standar Judgment : apa yang perlu diungkapkan Pihak pengakuisisi mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan dapat mengevaluasi dampak keuangan dari penyesuaian yang diakui pada periode pelaporan berjalan yang berhubungan dengan kombinasi bisnis yang terjadi pada periode tersebut atau periode pelaporan sebelumnya. Jika pengungkapan spesifik yang dipersyaratkan tidak mencapai tujuan pengungkapan, maka pihak pengakuisisi mengungkapkan seluruh informasi tambahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut * Buletin Teknis No. 3

Main References Intermediate Accounting, IFRS Edition, Kieso, Weygandt, Warfield, Jhon Willley son, 2010. International Financial Reporting Standards – Certificate Learning Material The Institute of Chartered Accountants, England and Wales Standar Akuntansi Keuangan Dewan Standar Akuntansi Keuangan

TERIMA KASIH Dwi Martani martani@ui.ac.id atau dwimartani@yahoo.com 081318227080 / 08161932935 http:/staff.blog.ac.id/martani/ http://staff.ui.ac.id/martani