D E M O K R A S I

KELOMPOK 9 Giovanny Anggasta AS (101011241) Himmatuzzakiya (101011242) Fitri Aisyah (101011243) Pramelia Septiyanti (101011244) Fenty Citra Ardianita (101011245) Putri Alfatih Artha Hidayah (101011246) Sajidah Baswedan (101011247) Arum Prasetyaning (101011248) Alvian Kevin Wijaya (101011249) Aida Rahmatari (101011250)

Pengertian Demokrasi Menurut : Abraham Lincoln Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Giovanni Sartori Suatu sistem di mana tak seorangpun dapat memilih dirinya sendiri, tak seorangpun dapat menginvestasikan dia dgn kekuasaannya, kemudian tidak dapat juga untuk merebut dari kekuasaan lain dengan cara-cara tak terbatas dan tanpa syarat. Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila Demokrasi suatu pola pemerintahan dalam mana kekuasaan untuk memerintah berasal dari mereka yang diperintah.

Unsur-unsur Budaya Demokrasi Kebebasan Persamaan Solidaritas Toleransi Menghormati Kejujuran Menghormati penalaran Keadaban

Prinsip-prinsip demokrasi Adanya jaminan hak asasi manusianya Persamaan kedudukan di depan hukum Pengakuan terhadap hak-hak politik Pengawasan atau kontrol rakyat terhadap pemerintah Pemerintahan berdasar konstitusi Adanya saran atau kritik rakyat terhadap kinerja pemerintah Pemilihan umum yang bebas dan jujur serta adil Adanya kedaulatan rakyat

Macam-macam Demokrasi Dari segi ideologi ada 2 macam : 1. Demokrasi konstitusional (Demokrasi liberal) 2. Demokrasi Rakyat (Proletar) Berdasarkan titik perhatiannya demokrasi ada 3 macam : 1. Demokrasi Formal ( negara-negara liberal) 2. Demokrasi material (negara-negara komunis) 3. Demokrasi gabungan (negara-negara nonblok)

Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia Masa Orde Lama 1. Demokrasi Parlementer / Liberal (RIS dan UUD 1950) 2. Demokrasi Terpimpin 5 Juli 1959-1966

1. Demokrasi Parlementer Cara Kerja : Kekuasaan legislatif dijalankan oleh DPR, partai politik yang menguasai suara mayoritas di DPR membentuk kabinet. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh kabinet/Dewan menteri dibawah pimpinan Perdana menteri dan bertanggung jawab pada parlemen. Presiden hanya sebagai kepala negara, kepala pemerintahan dipegang Perdana Menteri. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh badan pengadilan yang bebas. Jika DPR atau parlemen menilai kinerja menteri kurang baik maka parlemen mengajukan mosi tak percaya, maka menteri harus meletakkan jabatannya. Jika kabinet bubar maka presiden menunjuk formatur kabinet untuk menyususn kabinet baru. Jika DPR atau parlemen mengajukan mosi tak percaya pada kabinet yang baru, maka DPR atau parlemen dibubarkan dan diadakan pemilihan umum.

Hal-hal Negatif yang Terjadi Selama Berlakunya Sistem Parlementer Usia atau masa kerja kabinet rata-rata pendek, selama kurun waktu 1950 -1959 telah terjadi tujuh kali pergantian kabinet. Ketidak serasian hubungan antara dalam tubuh angkatan bersenjata.  Sebagian condong ke kabinet Wilopo sebagian condong ke Presiden Soekarno. Masa kampanye jadi panjang (1953-1955), sehingga meningkatnya ketegangan di masyarakat. Kebijakan beberapa perdana menteri cenderung menguntungkan partainya. Pemerintah pusat mendapat tantangan dari daerah seperti pemberontakan Permesta dan PRRI.

Hal-hal positif yang terjadi dimasa demokrasi parlementer Badan peradilan menikmati kebebasannya dalam menjalankan fungsinya. Pers bebas dan banyak kritik di surat kabar. Jumlah sekolah bertambah Kabinet dan ABRI berhasil mengatasi pemberontakan RMS Sedikit ketegangan diantara umat beragama. Minoritas Tionghoa mendapat perlindungan dari pemerintah. Nama baik Indonesia di Internasional dan berhasil melaksanakan Konferensi Asia Afrika di Bandung April 1955.

2. Demokrasi Terpimpin (5 Juli 1959-1966) Mulai dijalankan sejak dekrit presiden 5 Juli 1959, dengan mamakai UUD 1945 oleh sebab itu demokrasi ini didasarkan atas Pancasila dan UUD 1945. 

Penyimpangan Pelanggaran prinsip kebebasan kekuasaan kehakiman Pengekangan hak  di bidang politik yaitu  berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat Pelampauan batas wewenang presiden Pembentukan lembaga negara Ekstrakonstitusional (diluar UUD 1945) Pengutamaan fungsi Presiden

Keberhasilan yang Dicapai Pada Masa Demokrasi Terpimpin Berhasil menumpas pemberontakan DI/TII yang telah berlangsung 14 tahun. Berhasil menyatukan Irian Barat kepangkuan Indonesia dari phak Belanda. Demokrasi Pancasila di Masa Orde Baru 11 Maret 1966 – 21 Mei 1998

b. Masa Orde Baru Hal-hal yang terjadi di masa orde baru Pelaksanaan demokrasi di indonesia baik di masa Orde baru maupun reformasi semua menamakannya demokrasi Pancasila

Penyimpangan-penyimpangan Dari Cita-cita Pancasila dan UUD 1945 Pemusatan kekuasaan  di tangan presiden Pembatasan hak-hak politik rakyat Pemilu yang tidak demokratis Pembentukan lembaga ektra konstitusional Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

Demokrasi Pancasila Pengertian Demokrasi Pancasila Menurut Prof. Dardji Darhmodihardjo, S.H Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila adalah : - Kedaulatan di tangan rakyat - Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia - Pemerintahan berdasar hukuk (konstitusi) - Peradilan yang bebas dan tidak memihak - Pengambilan keputusan atas musyawarah - Adanya partai plitik dan organisasi sosial politik - Pemilu yang demokratis.

Pemilu Wujud Demokrasi di Indonesia Penyelenggaraan pemilu tahun 2004 diatur dalam UU no 12 tahun 2003 tentang pemilu sebagai wujud  pelaksanaan pasal 1 ayat 2 UUD 1945, yang dilaksanakan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Tujuan pemilu adalah untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilna Daearah, DPRD, Presiden dan Wakilnya.

Susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD menurut UU RI No Susunan dan kedudukan MPR, DPR,  DPD, dan DPRD menurut UU RI No. 22 Tahun 2003 DPR terdiri dari anggota partai politik DPD terdiri atas wakil-wakil daerah provinsi DPRD Provinsi terdiri dari anggota partai politik DPRD kabupaten/Kota terdiri atas anggota partai politik

Pelaksanaan Budaya Demokrasi Di Lingkungan Keluarga Di Lingkungan Kampus Di Lingkungan Masyarakat Di Lingkungan Negara

SESI PERTANYAAN ???

KESIMPULAN Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif, dan legislatif) untuk mewujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain.

TERIMA KASIH