APLIKASI MANAJEMEN KORPORASI (Corporate Management) Puslitbang Hortikultura 2013.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Permendiknas No. 19 Tahun 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
Advertisements

Click to edit Master title style Koordinasi Lintas Kementerian Jakarta, 16 Mei 2010 PEMBENTUKAN Kesekretariatan Bersama Program Penyelarasan Pendidikan.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2007
PEMBEKALAN BERSAMA MAGANG KERJA TAHUN 2013 WIDYALOKA, 26 JUNI 2013
Click to edit Master title style Rencana Aksi Nasional Rencana Implementasi Program Penyelarasan Pendidikan dengan Dunia Kerja Hak Cipta © 2010 oleh Penyelarasan.
Prinsip dan kode etik dalam bisnis
Meningkatkan Peran dan Fungsi Penyuluh Swadaya
Audit Sumber Daya Manusia
STANDAR 2.
PELATIHAN MASYARAKAT PNPM-R2PN TAHUN
SPMPPT DP2M-DIKTI. STRAJAKNAS PENELITIAN PT # TUJUAN - Mengembangkan inovasi u/ Ipteks Sosbud - Mengelola dan mengembangkan SDA & SDM - Mengurangi teknologi.
Audit Internal Mutu Akademik(AIMA) Universitas Pendidikan Indonesia
KRITERIA PENILAIAN AIPT << STANDAR 2 >>
PROGRAMA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
Kelompok I Eka Kusmayadi, Vivit, Etty. EXTERNAL FACT OPPORTUNITY(Peluang) THREAT (Ancaman) INTERNAL FACT STRENGTH (Kekuatan) P Digital sudah dibangun.
Bandung, 4-6 September Mengharapkan Badan Litbangkes memfasilitasi APKESI untuk mempersiapkan pendidikan profesi peneliti kesehatan Melakukan pembicaraan.
PENGELOLAAN SUMBER DAYA
AKREDITASI INSTITUSI PERGURUAN TINGGI
AREA PERUBAHAN PENINGKATAN MATURITAS SPIP
PENATAAN KELEMBAGAAN BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN
ARAH KEBIJAKAN PENYULUHAN MENDUKUNG SWASEMBADA PANGAN
BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN
KRITERIA PENILAIAN AIPT << STANDAR 2 >>
Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap (Bidang Yankes)
STRATEGI PERCEPATAN PENINGKATAN AKREDITASI INSTITUSI
Revitalisasi KELOMPOK PENGKAJI Disampaikan pada :
ELNA KARMAWATI TP2I 27 APRIL 2017
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN A. Latar belakang Tujuan kebijakan Reformasi Birokrasi di Indonesia adalah untuk.
19/Permentan/OT.020/5/2017 HIGHLIGHT PERATURAN MENTERI PERTANIAN RI
PRESENTASI KEPALA PUSAT PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP MANAJEMEN STRATEGI
RENCANA PRODUKSI DAN PERCEPATAN HILIRISASI BENIH KOMODITAS PERKEBUNAN
REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2017
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PMP
Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
AKREDITASI INSTITUSI PERGURUAN TINGGI
Sistem Pendukung Keputusan (Decision Support System)
KEBIJAKAN PROGRAM DAN ANGGARAN MENDUKUNG KEGIATAN PERBENIHAN
Etika Bisnis dalam Manajemen Sumber Daya Manusia
Dr. Ir. Haris Syahbuddin, DEA KEPALA BBP2TP
MANAJEMEN PROYEK SISTEM INFORMASI
Permendiknas No. 19 Tahun 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
DR. HARIS SYAHBUDDIN KEPALA BBP2TP
AGENDA SOSIALISASI PENILAIAN KRITERIA INDIKATOR DAN TAHAPAN OUTCOME
KEMENTERIAAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
Desain Pembelajaran KTSP.
SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN
MENUJU SEKOLAH ADIWIYATA TIM PEMBINA ADIWIYATA PROPINSI JAWA TIMUR
ANALISIS SISTEM.
SISTEM INFORMASI NASIONAL (SIKNAS) Dan SIKDa
Sistem Pendukung Keputusan (Decision Support System)
Manajemen Kinerja Annisa Julianti.
KEMENTERIAN PERTANIAN
JUDUL KEGIATAN BPTP Disampaikan pada Workshop Evaluasi Hasil Kegiatan Pengelolaan SDG Lingkup BBP2TP Tahun 2015 dan Penyiapan Rencana Kegiatan Tahun.
(LAKU SUSI) LATIHAN KUNJUNGAN DAN SUPERVISI MATERI BINTEK DALAM RANGKA
PENYUSUNAN MASTERPLAN PENGEMBANGAN KAWASAN BERBASIS KOMODITI PALA
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bengkulu
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian KEMENTERIAN PERTANIAN 2015
PEMAPARAN UPBS 2017/2018 Tim UPBS
PERBANYAKAN BENIH SUMBER PADI DAN KEDELAI
MENYUSUN MATERI PENYULUHAN
SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN KEGIATAN TA
Dr. Ir. Haris Syahbuddin, DEA Kepala Balai Besar Pengkajian
TUGAS POKOK 1. Bertugas membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan dibidang Keuangan dan administrasi umum. 2. Bertanggung jawab kepada Ketua.
AKREDITASI INSTITUSI PERGURUAN TINGGI
Akreditasi institusi.
Akreditasi Institusi.
Hubungan antara SN-Dikti dengan Kriteria Akreditasi
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) SOSIALISASI Disampaikan pada: Kegiatan Sosialisasi SPMI Diknas Kab. Kepulauan Sula Oleh: Sulman Sibela, S.Pd KEMENTERIAN.
PENYUSUNAN PROGRAMA TINGKAT DESA/KELURAHAN -Permentan 47 tahun 2016-
Transcript presentasi:

APLIKASI MANAJEMEN KORPORASI (Corporate Management) Puslitbang Hortikultura 2013

CORPORATE IDENTITY PermasalahanRumusan Berdasarkan pengamatan di lapangan masalah, name tag, tayangan, poster, pelabelan, kartu nama belum seluruhnya mencantumkan dan mengikuti identitas standar Belum ada standar baku pada penamaan varietas baru hortikultura yang dihasilkan oleh Badan Litbang Pertanian.. Segala sesuatu yang sudah ada acuannya (PP, Kepmen, dll) agar diikuti. Tayangan, poster, pelabelan,dan kartu nama mengikuti standar yang telah ditentukan oleh Badan Litbang Pertanian; name tag mengikuti standar Kementan. Puslitbang Hortikultura segera membuat Pedoman Umum Penamaan Varietas. Usulan nama varietas baru hortikultura yang dihasilkan Badan Litbang Pertanian harus mempunyai ciri khas yang berkaitan dengan Badan Litbang Pertanian, sehingga varietas tersebut terus dikenal sebagai hasil Badan Litbang Pertanian.

Lanjutan….. PermasalahanRumusan Belum ada ciri spesifik performance sapras yang dimiliki oleh Puslitbang Hortikultura. Misalnya kebun percobaan belum mencirikan identitas hortikultura Perlu disusun desain standar kebun percobaan hortikultura

Corporate Culture PermasalahanRumusan Dalam menyusun proposal, melaksanakan penelitian dan mempublikasikan hasil penelitian, masih ada peneliti yang belum memahami kode etik peneliti. Contohnya, dalam menyusun proposal yang pelaksananya terdiri atas beberapa orang, namun dalam publikasinya tidak semua nama dicantumkan. Perlu segera sosialisasi Kode Etik Peneliti yang disusun LIPI. Mengacu pada kode etik tersebut, maka Ilmuwan-peneliti harus berpegang pada nilai integritas, kejujuran, keadilan, dan kerjasama lintas disiplin, agar diupayakan menjadi bagian dari budaya korporasi di Puslitbang Hortikultura. Sebagai contoh, semua peneliti yang berkontribusi dalam suatu penelitian berhak untuk dicantumkan namanya dalam publikasi. Peneliti harus memberikan pengakuan/penghargaan terhadap semua pihak berkontribusi dalam kegiatan penelitian tersebut

Lanjutan…. PermasalahanRumusan Masih terdapat Penanggungjawab RPTP/RDHP yang belum melibatkan anggota timnya dalam proses penyusunan proposal dan pelaksanaan penelitian. Selain itu komunikasi peneliti dengan tim pendukung penelitian (misalnya dengan tim pengadaan barang) belum selaras. Tim Pembina SDM, penanggung jawab RPTP/RDHP, dan tim pendukung penelitian agar membangun teamwork yang solid, sehingga terjalin komunikasi yang harmonis dan kondusif.

Lanjutan….. PermasalahanRumusan Belum semua karyawan menulis kegiatannya dalam log book dan menyusun laporan perjalanan dinas. Sebagai bentuk tanggung jawab dan untuk tertib administrasi serta merekam kegiatan aktivitas kerja, maka pengisian log book dan membuat laporan perjalanan dinas oleh pegawai harus secara tertib menjadi budaya kerja.

Corporate Resources Sarana dan prasarana penelitian yang ada saat ini dirasakan tidak memadai untuk mendukung tupoksi serta pencapaian visi dan misi Puslitbang Hortikultura sebagai institusi litbang hortikultura berkelas dunia Dibentuk tim yang profesional (melibatkan berbagai kepakaran yang relevan) yang bertugas untuk melakukan identifikasi masalah dan menyusun grand desain sapras yang high profile. Masih terdapat karyawan yang kurang produktif karena ketiaksesuaian dalam penempatan jabatannya. Penempatan karyawan harus dilakukan berdasarkan analisis jabatan, sehingga prinsip the right person on the right place dapat diterapkan.

Corporate Policy PermaslahanRumusan Permintaan benih sumber belum seluruhnya dapat diidentifikasi secara jelas, sehingga distribusi tidak tepat sasaran Peneliti harus tetap mempunyai materi, tidak deserahkan semua kepada UPBS Perlu pembenahan manajemen internal Balai dalam menangani perbenihan (UPBS).

Corporate Program PermasalahanRumusan Masih terdapat tumpang tindih dalam penentuan topik Penelitian antara balit komoditas dan BPTP. Dalam penentuan topik Penelitian, Balit dan BPTP harus mengacu kepada tupoksi masing-masing. BPTP harus mampu memotret masalah-masalah di daerah sentra sebagai dasar untuk menyusun penelitian spesifik lokasi sekaligus sebagai umpan balik bagi Balit untuk melakukan penelitian. Dalam suatu proposal penelitian banyak yang belum melibatkan peneliti lintas disiplin ilmu. Penanggungjawab Proposal perlu berkoordinasi dengan Koordinator Program untuk menentukan Peneliti lintas disiplin yang berkaitan dengan topik penelitian Diseminasi belum efektif karena tidak didesain dari awal Diseminasi agar efektif harus didesain dari awal untuk mendukung kawasan.

Lanjutan… PermasalahanRumusan Peneliti Balai komoditas banyak yang dilibatkan dalam pendampingan kegiatan penelitian diseminasi yang bukan merupakan tupoksi. Balai penelitian komoditas menyediakan atau menyiapkan materi teknologi inovatif dalam bentuk file elektronik maupun cetak, agar dapat dimanfaatkan oleh BPTP dan pemangku kepentingan lainnya, sehingga keterlibatan peneliti balai komoditas dalam pendampingan dapat dikurangi.

Corporate Information System PermasalahanRumusan Lokasi UPT lingkup Puslitbang Hortikultura tersebar dibeberapa lokasi yang berjauhan, sehingga sering terkedala dalam komunikasi dan koordinasi untuk memecahkan masalah yang mendesak. Demikian juga komunikasi dan koordinasi dengan UK/UPT lingkup Badan Litbang Pertanian dan pemangku kepentingan. Untuk efektivitas dan efisiensi komunikasi baik di lingkungan internal maupun eksternal Puslitbang Hortikultura, perlu memberdayakan seluruh media atau fasilitas komunikasi secara tertib, misalnya fasilitas tele coference, sms center, milis dan jejaring sosial lainnya.

SEKIAN TERIMA KASIH