Oleh : Drs. Abu Siri, S.Ag, M.PdI Kasubbag Hukum dan KUB

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH

Advertisements

ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Undang-undang no 36 tahun 2009 tentang kesehatan

KEBIJAKAN BIRO HUKUM DAN KLN DALAM BIDANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL

Pembebasan Bea Masuk atas barang untuk keperluan Museum, Kebun Binatang, dan Tempat Lain Semacam Itu Yang Terbuka Untuk Umum, serta barang untuk Konservasi.

PERAN PPID DAN PPID PEMBANTU DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK

ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

BANTUAN HUKUM DI lingkungan PERADILAN AGAMA

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

ROAD MAP IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DISAMPAIKAN OLEH: TARMIZI.

ASAS DALAM MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) No. 5 Tahun 2014

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan

PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NO 9 & NO 8 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH.

Tentang Keuangan Negara

Disampaikan pada acara :

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PENGGUNAAN APBD PROVINSI DKI JAKARTA

UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN

Draft RUU Kebidanan (Midwifery)

PEMBENTUKAN DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Disampaikan oleh : Sri Salmiani, SH, MH Kepala Bagian Penyusunan.

LATAR BELAKANG Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya (fundamental human rights). Membangun.

UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2014

Pengorganisasian dalam PENGELOLAAN SUMBER DAYA APARATUR ( bag. 2 )

PETA BISNIS PROSES DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER

HAK LAYANAN ADMINISTRASI HUKUM KEPERDATAAN DALAM LINGKUP HUKUM KEKELUARGAAN DARI ASPEK KEWARGANEGARAAN Daulat P. Silitonga, S.H.,M.Hum Direktur Perdata.

INSPEKTORAT WILAYAH VI

OTONOMI DAERAH TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL Bagian perencanaan

PRESENTASI KEPALA PUSAT PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN

Workshop Tata Cara Pemeriksaan Bagi Auditor Kepegawaian BKN

PETA BISNIS PROSES MAHKAMAH AGUNG RI TUGAS FUNGSI

TIPE DAN ASAS PEMERINTAHAN LOKAL

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Wajib Daftar Perusahaan

Direktorat Pelayanan Komunikasi Masyarakat 2016

LEBIH MEMAHAMI PELAYANAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

HUBUNGAN NEGARA DAN WARGA NEGARA

KODE ETIK JURNALISTIK DAN FOTOGRAFI INSTANSI PEMERINTAH

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PEGAWAI.

OLEH: YUNITA WULANSARI PPKn

PENGAMBILAN SUMPAH PROFESI PERAWAT DARI PERSEPSI HUKUM

HUBUNGAN NEGARA DAN WARGA NEGARA

LATAR BELAKANG & DASAR HUKUM

PERAN PENGAWASAN KEMENTERIAN PANRB TERKAIT AMANAT

UNDANG–UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

Wajib Daftar Perusahaan

SISTEM ADMINISTRASI NEGARA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2017 TENTANG

1. PEMBERI BANTUAN HUKUM Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang No.16/2011.

Peraturan Perundang-Undangan (Analisis Implementasi UUD 1945)

PERMENDAGRI NOMOR 56 TAHUN 2014

PENANGGULANGAN BENCANA DI INDONESIA

SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PEGAWAI.

SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTENG BANTUAN HUKUM

Unggul Profesional Islami

SISTEM PEMERINTAHAN DESA Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS.

SOSIALISASI PERMENDAGRI 65 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

AKUNTABILITAS PNS DARI : ANDI DJ. KONGGOASA,SH.MH

Di Indonesia, definisi BUMN menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara.

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI LAMPUNG

Draft RUU Kebidanan (Midwifery)

Kewajiban Rumah Sakit Dan Kewajiban Pasien

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.

Ruang Lingkup MENJADI PNS YANG AKUNTABEL KONSEP AKUNTABILITAS MEKANISME AKUNTABILITAS AKUNTABILITAS DALAM KONTEKS MENJADI PNS YANG AKUNTABEL 3 PENDAHULUAN.

AUDIT LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN

Transcript presentasi:

PERANAN BAGIAN HUKUM DAN KUB BAGI APARATUR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA Oleh : Drs. Abu Siri, S.Ag, M.PdI Kasubbag Hukum dan KUB Kanwil Kementerian Agama Prov.Bali

KUB ? Kerukunan Umat Beragama merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas Kementerian Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama melalui Sekretaris Jenderal. TUGAS Kerukunan Umat Beragama memiliki tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang kerukunan umat beragama.

FUNGSI Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kerukunan Umat Beragama menyelenggarakan fungsi: Perumusan kebijakan di bidang pembinaan lembaga kerukunan agama dan lembaga keagamaan, harmonisasi umat beragama, dan bimbingan masyarakat Konghucu; Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan lembaga kerukunan agama dan lembaga keagamaan, harmonisasi umat beragama, dan bimbingan masyarakat Konghucu; Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan lembaga kerukunan agama dan lembaga keagamaan, harmonisasi umat beragama, dan bimbingan masyarakat Konghucu; Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan lembaga kerukunan agama dan lembaga keagamaan, harmonisasi umat beragama, dan bimbingan masyarakat Konghucu; dan

HUKUM ?

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. 2. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. 3. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini. 4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. 5. Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum yang ditetapkan oleh Menteri. 6. Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi Advokat.

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas: a. keadilan; b. persamaan kedudukan di dalam hukum; c. keterbukaan; d. efisiensi; e. efektivitas; dan f. akuntabilitas.

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk: a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan; b. mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum; c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN HUKUM Pasal 12 Penerima Bantuan Hukum berhak: a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa; b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.