Nizam Sekretaris Dewan Pendidikan Tinggi Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Semarang, 4 September 2013 Merajut Masa Depan Bangsa melalui Undang-Undang No 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi CC

Peluang dan Tantangan Pendidikan Tinggi di Indonesia DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2 2

Populasi : 243 juta Anggota G-20 (economic size: 15) Negara kunci ASEAN (total populasi: >600 juta) Negara demokratis terbesar ke-3 Negara mayoritas muslim terbesar, menghargai kebhinekaan Kaya sumber daya alam Politik dan ekonomi stabil (2012 pertumbuhan 6.4%) Indonesia – Posisi Strategis

Skala ekonomi (th 2011) USA: – GDP (ppp): USD 15,290,000,000,000 (1 st ) – Growth rate: 1.70% – Per capita (ppp): USD 49,000 – External debt: USD 14,710,000,000,000 (96% GDP) Indonesia: – GDP (ppp): USD 1,139,000,000,000 (15 th ) – Growth rate: 6.5% – Per capita (ppp): USD 4,700 – External debt: USD 186,900,000,000 (16% GDP) Source: CIA Factbook, 2012

MP3EI MP3EI Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia

3 Faktor Utama: 1. SDA : Perlu Inovasi, Nilai Tambah, Kemandirian Penghasil Terbesar Dunia no 3 : Nikel ton Penghasil Terbesar Dunia no 7 : Emas ton Penghasil Terbesar Dunia no 10 : Natural Gas 69,7 milyar cubic mtr. Penghasil Terbesar Dunia no 6 :Batubara 141,1 juta ton oil eq Penghasil Terbesar Dunia no 4 : Bauksit Cad. no 7 Penghasil Terbesar Panas Bumi 40% sumber daya dunia Penghasil Terbesar Dunia no 2 : Timah ton Penghasil Terbesar Dunia no 6 : Tembaga ton Penghasil Terbesar Dunia no 3 : Kokoa ton Penghasil Terbesar Dunia no 5 : Kacang 69,4 juta ton Penghasil Terbesar Dunia no 10 : Buah 11,6 juta ton Penghasil Terbesar Dunia no 3 : Beras 35,8 juta ton Penghasil Terbesar Dunia no 6 : Teh ton Penghasil Terbesar Dunia no 4 : Kopi ton Penghasil Terbesar Dunia no 3 : Karet 2,80 juta ton Output Terbesar Dunia no 6 : Agricultural US$ 60 milyar Penghasil Terbesar Dunia no 1 : Kelapa Sawit ton Mulai 2014 sumber daya mineral harus diolah di dalam negeri sebelum diekspor Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi berbasis investasi dan konektivitas Liberalisasi Insinyur pada Masyarakat Ekonomi ASEAN mulai % Laut Iklim Tropika Basah Jalur Vulkanik Keaneka- ragaman

3 Faktor Utama: 2. Pengalaman Per capita income USD

”Demographic Dividend" Sumber: Menko Perekonomian, Faktor Utama: 3. SDM : demographic dividend

Demographic Disaster!

Kunci kemajuan: Kunci kemajuan: SDM dan IPTEK TANTANGAN SDM & IPTEK

Produktifitas Tenaga Kerja 11 Source: ADB, 2007

Demographic Disaster!

13 Tantangan Sumberdaya Manusia

INDONESIA MALAYSIA OECD TINGGI MENENGAH DASAR Posisi SDM 2010 TINGKAT PENDIDIKAN Dari 22,4% menjadi 44% di tahun % Dari 7,2% menjadi 19% di tahun % Target

Ekspansi Pendidikan Tinggi  UU PT tahun 1961 : 23 PTN  Perkembangan mhs:  1975: 230,000 mahasiswa  1985: 1,100,000 mahasiswa  1995: 2,500,000 mahasiswa  2001: mahasiswa  2005: mahasiswa  2008: mahasiswa  2009: mahasiswa  2010: mahasiswa  2011: mahasiswa  APK naik dari 2% th 1975 mjd 27,10% th 2011 (umur 19-23) 15 Perkembangan Pendidikan Tinggi

Catatan: kesenjangan bukan Jawa-Luar Jawa, bahkan di Jawa kesenjangan sangat lebar Kesenjangan APK (Di luar Univ Terbuka) 2011

17 APK Nasional Source: WB, 2010 Kesenjangan Akses Sosial-Ekonomi

Patent dan Income per-capita CAVEAT CAVEAT Kemampuan Inovasi Bangsa Indonesia masih rendah sekali dalam perolehan paten per-capita Indonesia

2,5 USD/kg30 USD/kg NILAI TAMBAH Kunci Lompatan Ekonomi

1 kg biji kopi = Rp 18,000 8 gram kopi = Rp 18,000 NILAI TAMBAH Kunci Lompatan Ekonomi

1 kg bunga = Rp 2,000 1 ton bunga kenanga = 15 kg Rp 210, gram = US$ 82 NILAI TAMBAH Kunci Lompatan Ekonomi

Baru bisa jual tanah-air?

Merusak Lingkungan?

24 Kedaulatan Teknologi melalui Inovasi Kedaulatan Industri dan Ekonomi melalui SDM Unggul Daya saing Industri dan Ekonomi melalui SDM Terampil Pengembangan SDM & IPTEKSKEMA

Standar penyerap an Ke- butuhan Ke- cocokan rasa Ke- cocokan bahan baku Keekono mian Iklim dan energi tersedia Infra struktur SDM &tradisi berkebun masyara kat Karakter lahan & iklim Perda- gangan Trans- portasi Con- sumer goods Pengo- lahan Coklat Kon- sumsi Bahan baku utama Trans- portasi Budi Daya EKSPOR BibitBibit Keanekaragaman tanah, posisi, hasilkan keberagaman buah & biji Iklim tropika basah hasilkan panen yang tidak seragam sepanjang tahun Ketergantungan waktu pada alam Perlu pasokan bahan baku yang seragam (kering, ukuran, berat, rasa) Perlu pasokan secara rutin dan berkelanjutan Perlu ketepatan waktu cukup umur agar tepat kandungannya Pertanian TradisionilIndustri Pengolahan Gap yang perlu diatasi melalui inovasi teknologi Pengolahan Cacao Powder & Butter Outlet Kreatif Industri Kecil Panen Penyim- panan Penge- ringan Fermen- tasi INOVASI NILAI TAMBAH Rp – Rp /kg Rp – Rp /kg ton ton ton KAKAO IPTEK IPTEK dan Nilai Tambah Ekonomi

Reformasi Melalui Undang-Undang Pendidikan Tinggi DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 26

Kata Kunci UU Dikti Perluasan akses pendidikan tinggi bermutu yang berkeadilan Peningkatan relevansi dan mutu pendidikan tinggi 27

Latar Belakang UU 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi Akses & Perubahan ParadigmaPERLUASAN

Umur 10 tahun, membantu orang tua berjualan Umur 23 tahun, lulus sarjana dengan bantuan Beasiswa Bidik Misi Umur 44 tahun, CEO perusahaan multi-nasional Sumber: Mendiknas, 2011 Sebagai Tangga mobilitas vertikal Sosio-Ekonomi & BudayaDikTi

Universitas/Institut Negeri di setiap Provinsi Akademi Komunitas di Setiap Kabupaten/Kota PJJ untuk menjangkau 3T Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus unt Jenjang Pendidikan Tinggi Pengembangan sumber belajar terbuka (open educational resources) Penggunaan teknologi informasi dan telekomunikasi (INHERENT) Ketersediaan 30 Pasal 80 Pasal 81 Pasal 31 Pasal 32 Pasal 79 Akses Pendidikan Tinggi yg Berkeadilan PERLUASAN

Penetapan standar biaya satuan oleh Menteri Pembatasan pungutan pada mahasiswa (tidak memberatkan) Jaminan akses non diskriminatif Jaminan pembiayaan bagi masyarakat miskin yang memenuhi syarat akademik Pengalokasian 20% kapasitas penerimaan untuk mahasiswa miskin dan prioritas untuk calon mhs dari daerah 3T Pendanaan pendidikan tinggi oleh Pemerintah dan Pemda Alokasi pendanaan untuk PTN dan PTS Keterjangkauan 31 Pasal 88 Pasal 6 Pasal 74 Akses Pendidikan Tinggi yg Berkeadilan PERLUASAN Pasal 85 Pasal 89

Larangan penggunaan penerimaan mahasiswa baru utk tujuan komersial Kepastian bagi yang memenuhi syarat akademik untuk dapat kuliah Jaminan bagi yang telah masuk untuk menyelesaikan kuliah dalam batas waktu yang ditentukan Dukungan beasiswa, bantuan biaya pendidikan, pembebasan SPP, pinjaman tanpa bunga bagi yang tidak mampu Jaminan Kepastian 32 Pasal 73 Pasal 13 Pasal 76 Akses Pendidikan Tinggi yg Berkeadilan PERLUASAN

UU No 12/2012: Penjaminan Mutu Pasal 51 (1)Pendidikan tinggi yang bermutu merupakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. (2)Pemerintah menyelenggarakan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi untuk mendapatkan pendidikan bermutu. Pasal 53 Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) terdiri atas: a. sistem penjaminan mutu internal yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi; dan b. sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi. Mutu Pendidikan Tinggi PENJAMINAN

Pasal 33: Program Studi diselenggarakan atas izin Menteri setelah memenuhi persyaratan minimum akreditasi. Unsur-unsur Penjaminan Mutu Pasal 54: SNPT dan SNP SNPT: pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat  dikembangkan oleh BSNP ditetapkan oleh Menteri Pasal 55: Akreditasi: institusi dan program studi Pasal 56: PDPT Pasal 57: Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLPT) Mutu Pendidikan Tinggi PENJAMINAN

35 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Wilayah Sekretariat Ditjen Dikti Badan Standar Nasional Pendidikan Tinggi Perguruan Tinggi Negeri/Swasta BAN PT LAM PS M M Peraturan Perundang- undangan Visi Pendidikan Tinggi Indonesia Peraturan Perundang- undangan Visi Pendidikan Tinggi Indonesia Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sistem Penjaminan Mutu Ekternal (SPME/ Akreditasi) Sistem Penjaminan Mutu Ekternal (SPME/ Akreditasi) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Kebutuhan Stakeholders Penjaminan Mutu PTUnsur-Unsur

Pemerintah BAN PT SISTEM AKREDITASI Badan SNPT (BSNP) LAM PS PERG TINGGI PROG STUDI SNPT ASOSIASI KEILMUAN ASOSIASI PROFESI ASOSIASI PENYELENGGARA PROGRAM STUDI Kelembagaan SPMEKerangka

Postur Anggaran Pendidikan 2011 Total anggaran fungsi pendidikan 270 T – Transfer Daerah: 179 T – Kementerian Agama: 27 T – Kementerian Lain: 9 T – Kementerian Dikbud:55 T Pendidikan Tinggi: 30 T (10 T PNBP) – Belanja Pegawai 6,8 T – Belanja Barang 13 T – Belanja Modal 10 T 37

Bersama untuk Maju Bersama Terima Kasih.. 38