BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL TIGA TAHUN PELAKSANAAN KB ERA DESENTRALISASI DAN ARAH KEBIJAKAN PROGRAM KB NASIONAL JAKARTA, 6 FEBRUARI 2007 BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PARADIGMA PEMBANGUNAN EKONOMI: akan menarik gerbong kehidupan lain di lapangan tidak demikian DUA DIMENSI: Human capital dan Social Capital PENDUDUK REMAJA 15-24 TH JUMLAH BESAR (41 JUTA JIWA) KERAWANAN KONFLIK; KEPASTIAN HUKUM PERTUMBUHAN EKONOMI GLOBALISASI? MENINGKATNYA PENDUDUK MISKIN DIKAITKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN --- KITA TIDAK MENINGGALKAN GENERASI YANG LEMAH KARENA HANCURNYA SDA SERTA MISKINNYA MORAL PENDUDUK USIA LANJUT SEMAKIN BESAR PENDUDUK USIA REPRODUKSI SANGAT BESAR PENGENDALIAN KUANTITAS DAN PENINGKATAN KUALITAS PENDUDUK PELESTARIAN SUMBER DAYA ALAM MELETAKAN PENDUDUK SEBAGAI TITIK SENTRAL PEMBANGUNAN

HUBUNGAN KEPENDUDUKAN, EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN (JUMLAH, KOMPOSISI, PERTUMBUHAN) KB MEMPENGARUHI JUMLAH, KOMPOSISI DAN PERTUMBUHAN PENDUDUK PERTUMBUHAN EKONOMI PEMBERDAYAAN PENDUDUK PEMERATAAN (PENGENTASAN KEMISKINAN, DISTRIBUSI INCOME) STABILITAS (POLITIK, EKONOMI) KESEJAHTERAAN

SITUASI KEPENDUDUKAN DAN KB DI INDONESIA

HDI Indonesia Jumlah penduduk yang besar dengan kualitas tinggi akan menjadi potensi pembangunan yang handal. Sayangnya, Indonesia, dengan penduduk yang banyak tetapi kualitasnya rendah sebagaimana ditunjukkan melalui HDI yang berada pada urutan 117 dari 175 negara. INDONESIA MEMPUNYAI NILAI HDI RENDAH – RANKING 108 DARI 177 NEGARA (HDI Report, 2006)

KOMPOSISI PENDUDUK INDONESIA POTENSI BABY BOOM 118 JUTA > 219 JUTA PROYEKSI PENDUDUK DENGAN ASUMSI “PENDUDUK TUMBUH SEIMBANG” TAHUN 2015 (KB BERHASIL) --- SESUAI PROYEKSI PEMERINTAH (BPS): THN 2O10 : 234,139 JUTA JIWA THN 2015 : 248,180 JUTA JIWA THN 2020 : 261,539 JUTA JIWA THN 2025 : 273,651 JUTA JIWA

LPP 1971-2025 JIKA KB TIDAK BERHASIL MENGENDALIKAN LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK, SASARAN RPJM DIPERKIRAKAN TIDAK AKAN TERCAPAI PROYEKSI SASARAN RPJM

KEBERHASILAN PROGRAM KB: (angka fertilitas/kelahiran telah berhasil diturunkan sekitar 55% dan kesertaan KB dapat ditingkatkan sekitar 60,3% (saat ini diperkirakan 62%))

KB DAN IMPLIKASI BAGI PENDUDUK MASA DEPAN Bila CPR*) tetap 57,4% (SDKI 2002), penduduk bertambah 35,5 juta pada tahun 2015. Bila CPR meningkat 1% per tahun, bertambah setengahnya. Tetapi penurunan CPR hanya 0.5% per tahun, pertambahan penduduk bisa sampai 44 juta pada 2015 (dari keadaan saat ini) yang dampaknya bisa mempengaruhi stabilitas politik dan ekonomi Proyeksi BPS, 248 juta (2015) 44.4 juta 35.5 juta 17.8 juta Jumlah penduduk saat ini + 220 jt TAMBAHAN PENDUDUK YG TERCEGAH *) CPR adalah Contraceptive Prevalence Rates (pasangan usia subur yg aktif pakai kontrasepsi)

Proyeksi Penduduk Indonesia 1950-2050 325 300 Iskandar PBB 275 250 BPS 225 200 Widjojo Penduduk 175 150 PADA TAHUN 2000 PROGRAM KB TELAH BERHASIL MENCEGAH KELAHIRAN SEKITAR 80 JUTA JIWA 125 100 75 50 25 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 Sumber: Prof. Dr. Sri Murtiningsih Adioetomo TAHUN

SASARAN RPJMN 2009 INDIKATOR SASARAN LPP 1.14% ANGKA KELAHIRAN (TFR) 2.2 ANAK “UNMET-NEED” 6% KESERTAAN KB PRIA 4,5% MEDIAN KAWIN PERTAMA WANITA 21 TAHUN

SASARAN RPJMN 2009 2 SASARAN Meningkatnya penggunaan metode kontrasepsi rasional, efektif, dan efisien; Meningkatnya partisipasi keluarga dalam pembinaan tumbuh kembang anak; Meningkatnya jumlah keluarga Pra-Sejahtera dan Sejahtera-I yang aktif dalam usaha ekonomi produktif; Meningkatnya jumlah institusi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan Program KB Nasional;

PERSENTASE PESERTA KB 57 % 60 % 48 % 26 % 5 % (?)

PEMAKAIAN KONTRASEPSI MENURUT METODE 5 10 15 20 25 30 Pil 13.2 % IUD 6.2 % 27.8 % Suntikan Kondom 0.9 % Implant 4.3 % Tubectomy 3.7 % Vasectomy 0.4 % 1.6 % Kalender Sanggama terputus 1.5 % Sumber: SDKI 2002-2003

PEMAKAIAN KONTRASEPSI MENURUT SUMBER PELAYANAN 70 63 % 60 50 43 % 42 % 40 28 % 30 20 15 % 8 % 10 Pemerintah Swasta Lainnya 1997 2002/03 Sumber: SDKI 2002-2003

PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN Anak Pernah Dilahirkan FERTILITAS MENURUT PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN Pendidikan dan Indeks Kesejahteraan TFR Anak Pernah Dilahirkan Wanita 40 - 49 4.3 4.4 4.0 3.7 3.0 Pendidikan Tidak sekolah Tidak tamat SD Tamat SD Tidak tamat SMP Tamat SMP atau lebih 2.6 2.7 2.5 3.0 2.6 2.7 2.5 2.2 Indeks Kesejahteraan (quintile) Q1 (terendah) Q2 Q3 Q4 Q5 (tertinggi) 4.4 4.3 4.1 4.0 3.4 TOTAL 2.6 4.0 Sumber: SDKI, 2002-2003 Semakin tinggi pendidikan, semakin rendah jumlah anak yang dilahirkan; semakin miskin semakin tinggi jumlah anaknya RAKYAT MISKIN ANAKNYA BANYAK !

TOTAL FERTILITY RATE 5.61 4.68 3.39 3.02 2.86 2.78 2.60

TOTAL FERTILITY RATE TFR PROVINSI… 1.9 2.1 2.2 2.3 2.4 2.6 2.7 2.8 2.9 3 3.2 3.6 4.1 0.5 1 1.5 2 2.5 3.5 4 4.5 Yogya Jateng Jatim Bali DKI Sumsel Babel NTB Banten Sulut Sulsel Jambi Lampung Jabar Kaltim Gorontalo Kalbar Sumut Bengkulu Kalsel Sumbar Riau Kalteng Sulteng Sultra NTT TFR NASIONAL: 2,6 ANAK; JUMLAH ANAK YANG IDEAL (DIINGINKAN): 2,9 ANAK TFR PROVINSI…

SURVEI DEMOGRAFI DAN KESEHATAN INDONESIA “UNMET NEED” KB 15.0 12.7 % 12.5 10.6 % 9.2 % 10.0 8.6 % 7.5 5.0 2.5 1991 1994 1997 2002/03 SURVEI DEMOGRAFI DAN KESEHATAN INDONESIA

TANTANGAN Lembaga (satuan kerja perangkat daerah) yang menangani KB sangat beragam  Perda sekitar 80%; Tenaga lapangan KB telah menurun dan sebagian berubah fungsi; Dukungan sarana, prasarana, dan anggaran pemerintah daerah masih minim dan bervariasi; Koordinasi pusat dan daerah (khususnya kabupaten/kota); Mekanisme operasional di lapangan tidak berjalan sebagaimana mestinya;

ARAH KEBIJAKAN PROGRAM KB NASIONAL KE DEPAN

SELURUH KELUARGA IKUT KB MEWUJUDKAN KELUARGA KECIL BAHAGIA SEJAHTERA VISI MEWUJUDKAN KELUARGA KECIL BAHAGIA SEJAHTERA MISI Daniel is going to tell you more about this definition and the definition developed here in Indonesia. Let me just share with you two critical points from a USAID perspective: CS is all about meeting clients needs and not just for today—but for the longterm.

GRAND STRATEGY Menggerakkan dan Memberdayakan Seluruh Masyarakat dalam Program KB; 2. Menata Kembali Pengelolaan Program KB; 3. Memperkuat SDM Operasional Program KB; 4. Meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pelayanan KB; 5. Meningkatkan Pembiayaan Program KB.

Menggerakkan dan Memberdayakan Seluruh Masyarakat dalam Program KB; Toga/Toma aktif pada setiap desa/kelurahan; PPKBD aktif pada setiap desa/kelurahan; Pelayanan KB berkualitas di setiap desa/kelurahan tertinggal, terpencil, dan perbatasan; PIK-KRR aktif di setiap kecamatan; Seluruh pelayanan KB memberikan promosi dan konseling kesehatan reproduksi;

Menata Kembali Pengelolaan Program KB; Program KB yang terintegrasi dengan “outcome” yang jelas; Sistem informasi yang up to date; BKKBN Provinsi mencapai sasaran program KB; Fasilitasi, advokasi, dan supervisi dari Pusat untuk Provinsi; Jejaring kerja yang aktif dengan mitra kerja; Dinas KB di setiap Kab/Kota dengan Perda;

Memperkuat SDM Operasional Program KB; PLKB/PKB terlatih untuk setiap desa/kelurahan; Pengelola KB untuk setiap kecamatan; Petugas KB dengan jumlah memadai dgn kompetensi yang baik;

Meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pelayanan KB; Seluruh keluarga dgn balita, aktif jadi anggota BKB; Keluarga pra-S dan KS I anggota UPPKS punya usaha ekonomi produktif; Kelompok percontohan Bina Keluarga Remaja untuk setiap kecmatan; Kelompok percontohan Bina Lingkungan Keluarga untuk setiap kab/kota;

Meningkatkan Pembiayaan Program KB; Prioritas penganggaran dari Pemerintah Pusat dan Daerah; Sistem jaminan pembiayaan Program KB terutama bagi rakyat miskin; Alat/obat kontrasepsi dgn harga terjangkau di setiap kecamatan;

PROGRAM (PERPRES 7/04) Program Keluarga Berencana; Pelayanan KB gratis bagi kel miskin; Perluasan pelayanan KB khususnya swasta; Memperkuat pelaksanaan TKBK; Manunggal KB Kes TNI; KB-Bhayangkara; Kesatuan Gerak PKK, dll. PROGRAM (PERPRES 7/04) Program Keluarga Berencana; Program Kesehatan Reproduksi Remaja; Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga; Program Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas; Program Penyerasian Kebijakan Kependudukan; Pusat Konsultasi/Informasi KRR; Karang Taruna, Pramuka, dll. Penyuluhan HIV/AIDS, Narkoba; dll. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Akseptor miskin (UPPKS); Pengasuhan anak; Kegiatan-kegiatan BKB, BKR, BKL, dll. Daniel is going to tell you more about this definition and the definition developed here in Indonesia. Let me just share with you two critical points from a USAID perspective: CS is all about meeting clients needs and not just for today—but for the longterm. Perluasan jaringan KB swasta; Pelembagaan KB mandiri; Perluasan jaringan Institusi Masyarakat (POSYANDU, PPKBD); Data Mikro Keluarga/RR; Penguatan Lapangan (PLKB, Bidan, Kader), dll. BELUM ADA INSTANSI YANG MENANGANI SECARA KOMPREHENSIF

LANGKAH-LANGKAH (1) 1. MENGKAJI PERATURAN PERUNDANGAN YANG ADA: UU DAN PP TSB DIHARAPKAN MEMBERIKAN LEGITIMASI YANG TINGGI TERHADAP PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KB DI PUSAT DAN DAERAH 1. MENGKAJI PERATURAN PERUNDANGAN YANG ADA: RPP PENGGANTI PP 25/2000; RPP PENGGANTI PP 8/2003; AMANDEMEN UU NO. 10/92; RUU KEMENTERIAN (KEPENDUDUKAN???) 2. ADVOKASI KEPADA PENENTU KEBIJAKAN DAN PEMANGKU KEPENTINGAN (STAKEHOLDERS); 3. MENYAMAKAN PERSEPSI TTG PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KB  PUSAT DAN DAERAH (KHUSUSNYA MENTERI TERKAIT, GUB, BUPATI, WALIKOTA, DAN DPR/DPRD) SERTA SWASTA, LSM, DAN ORGANISASI PROFESI;

LANGKAH-LANGKAH (2) DIHARAPKAN TERBENTUK KELEMBAGAAN KEPENDUDUKAN DAN KB YG KUAT DI BERBAGAI TINGKATAN (PUSAT DAN DAERAH) 4. MEMBANGUN KOMITMEN BERSAMA TTG PELAKSANAAN KEPENDUDUKAN DAN KB 5. MEMBANGUN KESEPAKATAN TENTANG PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (SOP): SPM; Pedoman-Pedoman (misal: Penjabaran Permendagri No. 13/2006); 6. MENGGALANG KEMITRAAN GLOBAL  dukungan “resources” yang optimal 7. MEMBERIKAN “REWARD” DAN “PUNISHMENT”

TERIMA KASIH