BUSINESS PROCESS DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN ANAK

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Advertisements

PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH
PROSES MANAJEMEN STRATEGIK
Rencana Bisnis Strategis BLU
Click to edit Master title style Koordinasi Lintas Kementerian Jakarta, 16 Mei 2010 PEMBENTUKAN Kesekretariatan Bersama Program Penyelarasan Pendidikan.
Aspek-aspek Desa Adat dan Lembaga Adat yang Harus diatur dan didanai Pemerintah, Pemda Provinsi, Pemda Kab/Kota, dan Pemdes Oleh Nata Irawan, SH, MSi.
RENCANA KERJA PEMERINTAH
PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH
Business Process PA INPUTPROCESSOUTPUTOUTCOMEIMPACT Rencana Strategis dan Rencana Aksi Sistem Manajemen Kinerja Data, Analisis, & Rekomendasi Hasil Monev.
SESI IV Pengertian Satker Format Baru RKA K/L 2011 Kesimpulan.
Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Anak di daerah
GRAND DESAIN SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
DASAR PEMIKIRAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN
DIALOG MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DENGAN LEMBAGA MASYARAKAT PEDULI ANAK Jakarta, 31 Agustus 2010.
Peran Pekerja Pengembangan Masyarakat
PENILAIAN KAPASITAS LEMBAGA KPA Provinsi Jawa Tengah.
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Oleh: Kepala Badan PPSDM Kesehatan Disampaikan pada PERTEMUAN KOORDINASI KEMITRAAN DIKLAT TAHUN 2010 Batam, 14 – 16 Mei 2010 BBPK_CILOTO_WISNU H.
Anggaran Responsif Gender
Peran Kementerian Negara PAN dalam Penguatan Akuntabilitas
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Disampaikan pada acara
Kementerian Pemberdayaan Perempuan
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
DINAS PERTANIAN PROVINSI BENGKULU 2012
PETA STRATEGI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
 Sasaran strategisIndikator KinerjaTargetCapaian Meningkatnya pemenuhan hak perempuan dan laki- laki di bidang ekonomi Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG.
Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) dan posyandu remaja
KONSEP DESA MANDIRI Sukandar ( Cak Kandar ) HP :
FORM PENATAAN FUNGSI DAN STRUKTUR KPPPA
DASAR-DASAR P M (METODE DAN TEKTIK EVALUASI)
Renstra Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA (RKA-K/L)
DEPUTI PERLINDUNGAN ANAK
1.MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA ISU: -PENDIDIKAN -KESEHATAN -KETENAGA-KERJAAN -KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN ISU STRATEGIS: -HUKUM YANG BERPIHAK -POLITIK.
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
PEMAPARAN PEMBERDAYAAN GENDER DAN ENERGI
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
OTONOMI DAERAH TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL Bagian perencanaan
PROGRAM PRIORITAS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.
KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK:
PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP MANAJEMEN STRATEGI
PEDOMAN PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA DAN PELAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PERMENPAN Nomor 29 Tahun 2010.
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROV. SUMBAR
PERKENALAN N A M A : ANDANG TERUNA, SH N I P :
PENTINGNYA STRATEGI PUG DAN PPRG DI SEKTOR PERTANIAN
MONITORING & EVALUASI PROMKES
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN BIRO HUKUM TAHUN 2017
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
P2TP2A DAN PERKEMBANGANNYA
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
SHIP PARTNER.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
BUKU PEGANGAN P2TP2A DANA DEKON
Restrukturisasi program
Sasaran Strategis dan Strategi RENSTRA
NORMA STANDAR PROSEDUR DAN KRITERIA
PENGARUSUTAMAAN GENDER PENGARUSUTAMAAN GENDER
Mekanisme kerja KPPPA dan pola untuk menyusun disain program
TEMU KOORDINASI NASIONAL KLA TINGKAT KABUPATEN/KOTA TAHUN 2011
RESTRUKTURISASI DAN PROGRAM
PERJANJIAN KINERJA.
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
TAHAPAN DAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENSTRA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 86 TAHUN 2017 PPKK FISIPOL UGM.
TUGAS POKOK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BENGKULU *MEMBANTU MELAKSANAKAN URUSAN.
KEBIJAKAN IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
SISTEM INFORMASI KESEHATAN
KOORDINASI PENGAWALAN PENGGUNAAN DANA DESA 2017
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Transcript presentasi:

BUSINESS PROCESS DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN ANAK Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jakarta, 2011

Tugas Pokok Deputi Bidang Perlindungan Anak Deputi Bidang Perlindungan Anak mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan anak. Fungsi Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan anak; Koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan anak; Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang perlindungan anak; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Organisasi Deputi Bidang Perlindungan Anak Masalah Sosial Anak Anak Berhadapan Dengan Hukum Hak Sipil Anak Anak Berkebutuhan Khusus Kekerasan terhadap Anak

Tujuan & Sasaran Tujuan Sasaran Uraian Indikator Kinerja Mewujudkan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak. Tersedianya kebijakan perlindungan anak. Jumlah kebijakan perlindungan anak Mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan, kemitraan, dan jejaring kerja perlindungan anak. Meningkatnya jumlah K/L dan Pemda yang difasilitasi dalam pelaksanaan perlindungan anak Jumlah K/L yang difasilitasi dalam pelaksanaan perlindungan anak. Jumlah Pemda yang difasilitasi dalam pelaksanaan perlindungan anak Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak. Meningkatnya jumlah K/L dan Pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data perlindungan anak Jumlah K/L yang difasilitasi dalam penyusunan data perlindungan anak Jumlah Pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data perlindungan anak Meningkatnya jumlah K/L dan Pemda yang difasilitasi dalam memiliki dan memanfaatkan data perlindungan anak Jumlah K/L yang difasilitasi dalam memiliki dan memanfaatkan data perlindungan anak Jumlah Pemda yang difasilitasi dalam memiliki dan memanfaatkan data perlindungan anak

Sasaran, Indikator & Target URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET 2010 2011 2012 2013 2014 Tersedianya kebijakan perlindungan anak. Jumlah kebijakan perlindungan anak 9 kebijakan 1 5 3 Meningkatnya jumlah K/L dan Pemda yang difasilitasi dalam pelaksanaan perlindungan anak Jumlah K/L yang difasilitasi dalam pelaksanaan perlindungan anak. 7 K/L 16 13 15 Jumlah Pemda yang difasilitasi dalam pelaksanaan perlindungan anak. 33 Prov

Sasaran, Indikator & Target URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET 2010 2011 2012 2013 2014 Meningkatnya jumlah K/L dan Pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data perlindungan anak Jumlah K/L yang difasilitasi dalam penyusunan data perlindungan anak 5 K/L 7 6 Jumlah Pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data perlindungan anak 10 Prov 15 12 18 Meningkatnya jumlah K/L dan Pemda yang difasilitasi dalam memiliki dan memanfaatkan data perlindungan anak Jumlah K/L yang difasilitasi dalam memiliki dan memanfaatkan data perlindungan anak Jumlah Pemda yang difasilitasi dalam memiliki dan memanfaatkan data perlindungan anak 33

Indikator Kinerja Utama dan Target 2010 2011 2012 2013 2014 Jumlah kebijakan perlindungan anak 9 kebijakan 1 5 3 3 kebijakan Jumlah instansi pemerintah dan lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam pelaksanaan perlindungan anak. 7 K/L 33 PROV 16 13 15

Indikator Kinerja Utama dan Target 2010 2011 2012 2013 2014 Jumlah instansi pemerintah dan lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam penyusunan data perlindungan anak 5 K/L 10 Prov 7 15 12 6 18 Jumlah instansi pemerintah dan lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam memiliki dan memanfaatkan data perlindungan anak 33

Kebijakan 2010-2014 Penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan anak sebagai acuan bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak, Pendampingan teknis dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, Peningkatan koordinasi dan kemitraan, Peningkatan kapasitas kelembagaan dan jejaring perlindungan anak.

Program 2010 – 2014 Penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan anak; Fasilitasi kepada K/L dan Pemda dalam pelaksanaan perlindungan anak; Fasilitasi kepada K/L dan Pemda dalam penyusunan data perlindungan anak; Fasilitasi kepada K/L dan Pemda dalam memiliki dan memanfaatkan data perlindungan anak.

Prinsip-prinsip Dasar Program PA adalah aktivitas yang berorientasi pada hasil (outcome oriented activities) dan bukan hanya mementingkan output semata, Program PA adalah aktivitas dengan metode multi stakeholder approach, dan melibatan secara proaktif para pemangku kepentingan (stakeholder engagement), Program PA perlu dukungan kesiapan program yang handal dan berorientasi jangka panjang,

Prinsip-prinsip Dasar Program PA membutuhkan tingkat kesiapan mental dan keterampilan pengelolaan kerjasama (readiness to cooperation) dari para pemangku kepentingan, Program PA membutuhkan kajian dan perencanaan yang mampu mengantisipasi dinamika peluang dan permasalahan yang akan muncul beberapa tahun ke depan, Program PA harus didasari pada pemetaan proses bisnis bersifat menyeluruh (komprehensif), terpadu (integratif), runtut (iteratif), tersistem baik (sistematis), dan layak diimplementasikan (implementatif).  

Input & Process ACTIVITY RESULT SUPPORT TO INPUT Monitoring, Analisis, Evaluasi & Pelaporan Data, Analisis, Rekomendasi -Menyusun Rencana Kerja -Merumuskan Kebijakan -Koordinasi Pelaksanaan PROCESS 1.Menyusun Rencana Kerja -Sistem Tata Kelola & Manajemen Kinerja -Rencana Strategis & Rencana Aksi 2.Merumuskan Kebijakan Rumusan Kebijakan 3.Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan -Kegiatan advokasi & fasilitasi K/L dan jejaring kerja -Formulasi Program Implementasi di K/L & Pemda -Formulasi Harmonisasi Kebijakan di K/L & Pemda -Rencana Program K/L & Pemda

Output, Outcome, Impact RESULT SUPPORT TO OUTPUT 1. Kebijakan Perlindungan Anak -Rencana Program K/L dan Pemda -Pelaksanaan Program oleh K/L dan Pemda 2. Rencana Program K/L dan Pemda OUTCOME Pelaksanaan Program oleh K/L dan Pemda -Anak Indonesia terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi -Monitoring, Analisis, Evaluasi & Pelaporan IMPACT Anak Indonesia terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi

TERIMA KASIH