ASSALAMU’ALAIKUM WR WB

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

REFORMASI KEUANGAN, STANDAR & KONSEP DASAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Advertisements

TURUNAN/ DIFERENSIAL.

D. Pertanggungjawaban APBN dan APBD

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL

KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN 1 PERATURAN PEMERINTAH NO 24 tahun 2005 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN.

Realitas Kebijakan dan Anggaran Publik Aceh

UNDANG-UNDANG NO. 33/2004 TENTANG0

ANALISA BIVARIAT: KORELASI DAN REGRESI

STANDAR PELAYANAN MINIMAL Setda Propinsi Jawa Tengah

PENERIMAAN PEMERINTAH

1 PENYUSUNAN SBK 2010 BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN Jakarta, 25 M a r e t 2009 DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN DIREKTORAT ANGGARAN.

LOGO KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN DIREKTORAT EVALUASI PENDANAAN DAN INFORMASI KEUANGAN DAERAH.

“Desentralisasi Fiskal” di Indonesia 24 Juli 2012.

BY: Ir. Suyatno, M.Si. Program Studi Peternakan Fakultas Ilmu-Ilmu Pertanian Universitas Muhammadiyah Malang.

Korelasi dan Regresi Ganda

Bab 11A Nonparametrik: Data Frekuensi Bab 11A.

STRUKTUR BELANJA DAERAH

BAB 13 PENGUJIAN HIPOTESA.

RAHMAH WATI MUBAROKAH, Pengaruh Cara Belajar Siswa, Motivasi Belajar Siswa dan Media Pembelajaran terhadap Prestasi Belajar IPS Ekonomi Siswa.

UJI HOMOGENITAS DATA SATU VARIABEL UJI T DAN ANOVA

TURUNAN DIFERENSIAL Pertemuan ke

Sesi 12 Analisis Jalur.

KELOMOPOK 4 1. Fresti Yulita Sari ( ) 2. Nurcholifah ( ) 3. Krisnawati WilujengNingtyas ( ) 4. Arif Rahman Hakim ( )

PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU

PELUANG PEMBIAYAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI DAERAH

PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH

LOGO KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN DIREKTORAT EVALUASI PENDANAAN DAN INFORMASI KEUANGAN DAERAH.

KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI KEMENTERIAN KEUANGAN RI

1 Rehabilitasi Berat Ruang Belajar SMP Tahun Direktorat Pembinaan SMP, Ditjen Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 14 Desember.

Pembaruan Pengelolaan Keuangan Daerah

PENGANGGARAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA

1 OVERVIEW LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Agustus 2007.

Statistik Distribusi dan Jasa

ANALISIS KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TEORI PENGELUARAN NEGARA

SUMBER-SUMBER KEUANGAN DAERAH

Bab 9B Analisis Variansi Bab 9B

PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK

Pengangguran di Indonesia

MAYZESTIKA MAHARANI, PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP BELANJA MODAL.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pengelolaan Dana Hibah

1 PROPORSI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH (Non Bantuan Keuangan Provinsi tahun 2013)

SISTEM PERSAMAAN LINEAR

HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DALAM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

BERLIAN NUR AWANIZ, PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP BELANJA DAERAH DI EKS KARESIDENAN PEKALONGAN.

Statistika Deskriptif: Statistik Sampel

BAB II PERMASALAHAN, VARIABEL & PARADIGMA PENELITIAN

Akuntasi Sektor Publik Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Daerah

Korelasi dan Regresi Ganda

Struktur Penyelenggara Pemerintahan Daerah : Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

I. DASAR HUKUM 1. Undang – undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2. Peraturan Pemerintah.

PETA FISKAL DAERAH SECARA NASIONAL TAHUN DAN KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL DALAM RAPBN 2008 DISAMPAIKAN PADA RAPAT KERJA DENGAN PAH IV DEWAN.

SUB DIREKTORAT STATISTIK KEUANGAN PADA DIREKTORAT STATISTIK KEUANGAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PARIWISATA.

Dana Alokasi Umum (DAU) didiksusetyo didiksusetyo.

Tinjauan Atas Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Bandung”.

RASIO KEUANGAN KOTA SURABAYA

Disampaikan dalam rangka BENCHMARKING DIKLATPIM III

PERKIRAAN EKONOMI MAKRO

Lilik Kustiani1 Ari Brihandhono2 Universitas Kanjuruhan Malang

Disusun Oleh : Erwati Pembimbing : Dr. Raden Supriyanto, MSc

Ekonomi untuk SMA/MA kelas XI Oleh: Alam S..

Pengantar Pendapatan Daerah

Forum Gabungan SKPD Tahun 2016

Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah Menggunakan Ratio

APBN DAN APBD KELAS XI Semester 1.

OLEH: LILI MURDIASTUTI NIM A

PANDUAN PRESENTASI USULAN PROPOSAL PENELITIAN WORKSHOP PEMASARAN

Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia

Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Langsa Tahun Anggaran NAMA:

Transcript presentasi:

ASSALAMU’ALAIKUM WR WB

ANALISIS PENGARUH PAD, DAU, TEKANAN FISKAL TERHADAP EFISIENSI BELANJA DAERAH DI JAWA TIMUR VELA RARA YUNDA 08620016 Universitas Muhammadiyah Malang

ERA BARU PENGELOLAAN PEMDA Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah PENDAHULUAN UU No. 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah ERA BARU PENGELOLAAN PEMDA UU No. 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

RUMUSAN MASALAH PAD Efisiensi Belanja DAU Tekanan Fiskal

Hubungan Tekanan Fiskal dengan Efisiensi Belanja Tinggi Kapasitas Fiskal Rendah Tekanan Fiskal Tingkat Kemandirian Rendah Optimalisasi Alokasi Belanja ke Sektor Produktif

PAD Hubungan PAD dengan Efisiensi Belanja Salah Pilih Rendah Selektif dan Efisien dalam Belanja Pencapaian Pembangunan Rendah Tingkat Kepercayaan Masyarakat Rendah Salah Pilih

DAU Hubungan DAU dengan Efisiensi Belanja Tinggi Ketergantungan ke Pempus Tinggi Efisiensi Belanja Kurang Optimal

KERANGKA BERPIKIR X (1,2,3) Variabel Independent Y Variabel Dependent Efisiensi Belanja (Y) PAD (X1) DAU (X2) Tekanan Fiskal (X3) X (1,2,3) Variabel Independent Y Variabel Dependent

Metodologi Penelitian Populasi dan Sampel: Seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang telah mempublikasikan laporan realisasi APBD tahun 1983-2003 Alat Analisis: Analisis statistik deskriptif

Penerimaan pajak daerah PEMBAHASAN Statistik Deskriptif : Penerimaan pajak daerah Y Pertumbuhan Ekonomi Daerah X1 Tingkat Inflasi X2 Jumlah Wajib Pajak X3 Mean 1.074.972.074.10 5.6719 11.29 1.948.39 0. Median 563.886.637.00 6.6100 9.15 1.872.94 4. Maximum 4.401.724.704.00 11.040 74.42 2.740.67 9. Minimum 124.356.422.00 -17.490 1.77 1.569.24 1. Std. Dev. 1.225.640.392.00 5.9780 14.72 2.728.71.

KESIMPULAN PAD Efisiensi Belanja DAU Berpengaruh Signifikan Tekanan Fiskal

SARAN Reward Pempus bagi Pemda yang efisien dalam belanja Pengalokasian dana Pemda pada sektor produktif

WASSALAMU'ALAIKUM WR WB SEKIAN TERIMA KASIH WASSALAMU'ALAIKUM WR WB