SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SISTEM AKUNTANSI INSTANSI
Advertisements

PENATAUSAHAAN PERSEDIAAN
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan PER-55/PB/2012
PENERAPAN SAP Penerapan SAP bagi pemerintah pusat diwujudkan dengan penyusunan sistem akuntansi pemerintah Sistem akuntansi yang disusun harus mengacu.
PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH ,
PEDOMAN AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
Aplikasi Pelaporan SAK
Pembukuan & LPJ Bendahara
APLIKASI SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN TA. 2010
PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN 2012
MEMBANGUN ORGANISASI PTN YANG HANDAL DENGAN TATA PAMONG YANG AKUNTABEL DALAM RANGKA PERSIAPAN WTP DISAMPAIKAN OLEH : DADANG GUNAWAN ANGGOTA UTAMA KEUANGAN.
Paparan Sekretaris Jenderal Kemdikbud
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH
Tata Cara Pengintegrasi LK BLU ke dalam LK Kementerian Negara/Lembaga
SISTEM AKUNTANSI PENGGUNA ANGGARAN PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH.
SISTEM AKUNTANSI PENGGUNA ANGGARAN ESELON1 SISTEM AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN ESELON1 PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH.
SISTEM AKUNTANSI PENGGUNA ANGGARAN WILAYAH SISTEM AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN WILAYAH PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH.
SISTEM AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Direktorat Akuntansi & Pelaporan Keuangan
APLIKASI PENYUSUNAN LKKL
SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BADAN LAINNYA
PELAPORAN KEUANGAN BELANJA SUBSIDI DAN BELANJA LAIN-LAIN
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT.
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH 2013
Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2012
PENGELOLAAN S A I ( SISTEM AKUNTANSI INSTANSI) REGIONAL I - V SURABAYA, MEDAN, DENPASAR, JAKARTA, MAKASSAR DITJEN DIKTI 2007.
Perdirjen Perbendaharaan No. PER-69/PB/2006
SISTEM AKUNTANSI PENGGUNA ANGGARAN WILAYAH SISTEM AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN WILAYAH PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH.
APLIKASI SISTEM AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL EVALUASI KESIAPAN LAPORAN KEUANGAN UNIT ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2008 (Terkait.
SOSIALISASI PERDIRJEN NOMOR 10/PB/2011
APLIKASI SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN TA PENGANTAR Pengembangan Aplikasi SAK 2010 dilatar belakangi oleh perubahan kodifikasi Sub Kegiatan dari 4.
MANAGEMENT PENGELOLAAN BMN (Khusus BMN yang Bersumber dari Pengadaan
SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN (SAK) TAHUN ANGGARAN Merupakan subsistem dari Sistem Akuntansi Instansi. -Aplikasi SAK terdiri dari 4 level yaitu : a.Aplikasi.
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan BLU ke Dalam Laporan Keuangan Kementerian.
ARAH DAN KEBIJAKAN PEMBINAAN PK BLU PADA KANWIL DJPBN
Telaah Laporan Keuangan
PENINGKATAN KUALITAS LKPP DAN PERANAN KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN
Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan TA 2011
PERSIAPAN PENYUSUNAN DIPA TAHUN ANGGARAN 2007
AKUNTANSI DAN PELAPORAN DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN 2013
1 OVERVIEW LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Agustus 2007.
KONTRUKSI DALAM PENGERJAAN
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
SISTEM AKUNTANSI INSTANSI
DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN
PRESENTASI MULTIMEDIA APLIKASI AKUNTANSI PEMERINTAHAN-03 SUDJANA-NIP: Kode Matakuliah : 4112 APLIKASI AKUNTANSI PEMERINTAHAN-03.
Oleh : Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan
REKONSILIASI EKSTERNAL TINGKAT WILAYAH
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT DAN PERMERINTAH DAERAH
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT (SAPP)
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI
Tata Cara Pengintegrasi LK BLU ke dalam LK Kementerian Negara/Lembaga
MODUL AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI ATAS PELAKSANAAN KEUANGAN
BARANG MILIK NEGARA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN
KONTRUKSI DALAM PENGERJAAN
SISTEM AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN ESELON1
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT.
SISTEM AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SISTEM AKUNTANSI INSTANSI
SOSIALISASI PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA Perdirjen No.55/PB/2012 KPPN KLATEN 30 April 2013.
SISTEM AKUNTANSI PENGGUNA ANGGARAN
Akuntansi Pemerintahan Pusat TM – 10 (2012)
Pembiayaan Pembangunan
Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
SISTEM AKUNTANSI INSTANSI
Penyusunan CaLK dan Format Pendukung LK
Transcript presentasi:

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH

DASAR HUKUM Undang Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Peraturan Pemerintah No. 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Keuangan No. 59/PMK.6/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat Peraturan Menteri Keuangan No.13/PMK.06/2005 tentang Bagan Perkiraan Standar Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 01/PB/2005 tentang Jurnal Standar Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 24/PB/2006 tentang Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Nergara/Lembaga

KERANGKA SAPP

KERANGKA SAI

ALUR SAI DJPB Laporan ADK BMN Laporan ADK BB Laporan ADK BMN ADK BB DIT BMKN DIA ADK BB Laporan UAPA UAPB Laporan ADK BB ADK BMN KANWIL DJPB UAPPB-E1 UAPPA-E1 ADK BB ADK BMN Laporan ADK BB UAPPB-W UAPPA-W ADK BB ADK BMN Laporan UAKPB UAKPA ADK BB ASET

ALUR SAI (KERANGKA UMUM) Departemen UAPB UAPA Eselon 1 UAPPB-E1 UAPPA-E1 Koordinator Wilayah UAPPB-W UAPPA-W Satuan Kerja UAKPB UAKPA

SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN Pertanggungjawaban Keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga

ORGANISASI SAK Tingkat Kementerian Negara/Lembaga Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) Tingkat Eselon 1 Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran-Eselon 1 (UAPPA-E1) Tingkat Wilayah Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran-Wilayah (UAPPA-W) Tingkat Satuan Kerja Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)

UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATKER PEMERINTAH PUSAT UAKPA SATKER DEKONSEN- TRASI SATKER PERANGKAT DAERAH SATKER TUGAS PEMBANTUAN

UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) adalah unit akuntansi instansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat satuan kerja.

SATUAN KERJA v.s. SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Satuan kerja kuasa pengguna anggaran/ pengguna barang yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada kementerian negara/lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program. Satuan kerja perangkat daerah adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada gubernur/bupati/walikota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari sekretaris daerah dan lembaga teknis daerah, kecamatan, desa, dan satuan polisi pamong praja sesuai dengan kebutuhan daerah.

SAK PADA UAKPA (input-proses-output) Neraca DIPA Revisi DIPA DIPA-L Rekam Verifikasi Cetak Kirim Laporan Realisasi Anggaran SPM SP2D SSBP/ SSP/SSBC Catatan atas Laporan Keuangan Dok. Piutang Dok. Persediaan Dok. KDP

SAK PADA UAKPA (prosedur) Kegiatan: Merekam dok sumber: DIPA/SPM/SP2D/dll.  Mencetak Register Transaksi Harian Terima ADK BMN dari SAKPB dan posting data transaksi yang valid Cetak dan verifikasi buku besar Cetak LRA, kirim bersama ADK ke KPPN Rekonsiliasi dg KPPN, buat BAR, perbaiki laporan bila perlu Cetak Neraca dan LRA, kirim bersama ADK ke UAPPA-W/UAPPA-E1 Rekam dok Piutang, Persediaan, dan Konstruksi Dalam Pengerjaan Menyusun CaLK dan SOR kirim bersama LK ke UAPPA-W/UAPPA-E1 Tahunan Semesteran Bulanan Harian

SP2D 7 SANKSI BAGI KPA 5 4 3 2 1 AKHIR BULAN LK sudah diterima KPPN ? KECUALI SPM BLJ PEGAWAI, LS DAN KEMBALI Belum Surat Peringatan 5 4 3 2 1

SAK PADA UAPPA-W (input-proses-output) Neraca KPA Neraca Rekam Verifikasi Cetak Kirim Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran KPA Catatan atas Laporan Keuangan Catatan atas Laporan Keuangan KPA

SAK PADA UAPPA-W (prosedur) Kegiatan: Menerima LK dan ADK KPA, serta menggabungkan ADK tsb.  Mencocokkan data AT (non KDP) yang ada di neraca UAPPA-W dengan Laporan BMN UAPPB-W Menyampaikan ADK ke Kanwil DJPBN Rekonsiliasi dengan Kanwil DJPBN dan buat BAR (optional) Cetak LRA dan Neraca, kirmikan bersama ADK ke UAPPA-E1 Menyusun CaLK, kirim bersama LK ke UAPPA-E1 Tahunan Triwulan Semesteran Bulanan

SAK PADA UAPPA-E1 (input-proses-output) Neraca KPA/UAPPA-W Neraca Rekam Verifikasi Cetak Kirim Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran KPA/ UAPPA-W Catatan atas Laporan Keuangan Catatan atas Laporan Keuangan KPA/ UAPPA-W

SAK PADA UAPPA-E1 (prosedur) Kegiatan: Menerima LK dan ADK PPA-E1 serta menggabungkan ADK tsb.  Mencocokkan data AT (non KDP) yang ada di neraca UAPA dengan Laporan BMN UAPB Menyampaikan data transaksi ke Kanwil DJPBN Rekonsiliasi dengan DJPBN (c.q. DIA) dan buat BAR (optional) Cetak LRA dan Neraca, kirmikan bersama ADK ke UAPA Menyusun CaLK, kirim bersama LK ke UAPA Tahunan Triwulan Semesteran Bulanan

SAK PADA UAPA (input-proses-output) Neraca UAPPA-E1 Neraca Rekam Verifikasi Cetak Kirim Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran UAPPA-E1 Catatan atas Laporan Keuangan Catatan atas Laporan Keuangan UAPPA-E1

SAK PADA UAPA (prosedur) Kegiatan: Menerima LK dan ADK PPA-W (atau KPA Dekon/TP), serta menggabungkan ADK tsb.  Mencocokkan data AT (non KDP) yang ada di neraca UAPPA-E1dengan Laporan BMN UAPPB-E1 Menyampaikan data transaksi ke Kanwil DJPBN Rekonsiliasi dengan DJPBN (c.q. DIA) dan buat BAR Cetak LRA dan Neraca Menyusun CaLK Membuat SOR Menyampaikan LRA, Neraca, CaLK, dan SOR ke DJPBN (DIA) Tahunan Triwulan Semesteran Bulanan

Kunjungi kami di www.perbendaharaan.go.id Terima kasih Kunjungi kami di www.perbendaharaan.go.id