MODEL EVALUASI KEPANGKATAN BERBASIS KINERJA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PEDOMAN SERTIFIKASI PENDIDIK UNTUK DOSEN
Advertisements

TUGAS BELAJAR DOSEN KAITANNYA DENGAN KENAIKAN PANGKAT / JABATAN
PENGELOLAAN ADMINISTRASI KENAIKAN PANGKAT BAGI DOSEN
PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
Centre of Policy & Planning Studies THE INDONESIAN UNIVERSITY OF EDUCATION 2008 AKUNTABILITAS KINERJA MANAJEMEN INSTANSI PEMERINTAH.
KEMENTERIAN AGAMA DISEMINASI REFORMASI BIROKRASI
PETUNJUK TEKNIS PP NOMOR 46 TAHUN 2011
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Adalah suatu daftar yang memuat hasil penilaian pekerjaan seorang pegawai negeri sipil (PNS) dalam jangka waktu satu tahun yang dibuat oleh pejabat yang.
PENILAIAN KINERJA GURU (Teacher Performance Appraisal)
PENILAIAN KINERJA GURU (Teacher Performance Appraisal)
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
UNIVERSITAS SEBELAS MARET PROGRAM DOKTOR ILMU PENDIDIKAN
PENGEMBANGAN SDM PNS (Keterangan Belajar, Izin Belajar, Tugas Belajar,
PENILAIAN KINERJA KARYAWAN
PETUNJUK TEKNIS PP NOMOR 46 TAHUN 2011
SISTEM PENGEMBANGAN KARIR Aparatur Negara
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) No. 5 Tahun 2014
PERATURAN PEMERINTAH NO. 46 TAHUN 2011
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN
Carrier Management.
Manajemen Sumber Daya Manusia
PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
MUTASI KARYAWAN PERTEMUAN KE 10 budiarsa dharmatanna msdm.
PERSIAPAN PERCEPATAN PROGRAM DOKTOR
FILOSOFI DAN KONSEP DASAR PENERAPAN SISTEM TUNJANGAN BERBASIS KINERJA
Persiapan dan Peran Perekam Medis Dalam Menghadapi Jabatan Fungsional Profesi Perekam Medis Sugeng, SKM.
IMPLEMENTASI MERIT SYSTEM DAN MANAJEMEN ASN
PENYUSUNAN SASARAN DAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
OVERVIEW PELATIHAN PENERAPAN KEBIJAKAN PELATIHAN DASAR CALON PNS
PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
AZAZ-AZAZ DAN RUANG LINGKUP PEMBINAAN PEGAWAI
MERUMUSKAN TUJUAN PELATIHAN DAN PENDIDIKAN
PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS PPK-PNS
PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
K E M E N T E R I A N P E R T A N I A N Kementerian Pertanian
PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI
PENYUSUNAN DAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI
Perspektif Jabatan Fungsional dalam Undang-Undang No.5 Tahun 2014
EVALUASI JABATAN Menurut Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil.
Sekretaris Ditjen Dikdasmen
Oleh ANALISIS BEBAN KERJA UNTUK PENYUSUNAN KEKUATAN PEGAWAI
Bahan kuliah SDM Syafrizal Helmi
Manajemen Umum Kepegawaian
SOSIALISASI SERTIFIKASI DOSEN
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 BIRO KEPEGAWAIAN DESEMBER 2012.
Intervensi Organisasi
Carrier Management.
EVALUASI IMPLEMENTASI PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
Pengelolaan SDM di Perusahaan
PENYESUAIAN / INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN (PTP) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2017.
PENILAIAN KINERJA PEGAWAI
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI 2017
SOSIALISASI SKP ONLINE 2017
PENYESUAIAN / INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN (PTP) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2017.
PENILAIAN KINERJA KARYAWAN Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si FE UIN Maliki Malang.
FORMULIR PENILAIAN PRESTASI KERJA
KEBIJAKAN JABATAN FUNGSIONAL DI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
PROSES PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS PP 46 Tahun 2011
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PEMBINAAN PEGAWAI KELOMPOK 4 APRELIA DYAH DAMAYANTI
PEMBINAAN PEGAWAI KELOMPOK 4 APRELIA DYAH DAMAYANTI
OVERVIEW PELATIHAN PENERAPAN KEBIJAKAN PELATIHAN DASAR CALON PNS
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian
POLA PENYUSUNAN SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
KUANTITAS DAN KUALITAS DATA ASN
Transcript presentasi:

MODEL EVALUASI KEPANGKATAN BERBASIS KINERJA YOYON BAHTIAR IRIANTO Pusat Studi Kebijakan dan Perencanaan Laboratorium Administrasi dan Manajemen Pendidikan Program Studi Administrasi Pendidikan FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA 2009

Definisi Konsep: Ditinjau dari aspek produktivitas: penampilan kerja (performance) pegawai tersebut dapat diamati dari (1) kemampuan (ability) dan (2) dorongan (motivation); Seperangkat kompetensi: perwujudan dari perolehan pengetahuan (knowledge), apresiasi (appretiation) dan keterampilan (skills). Kompetensi (competencies), dikatagorikan ke dalam tiga jenis, yaitu: (1) kompetensi pribadi (personal competencies), (2) kompetensi profesional (professional competencies), dan (3) kompetensi sosial (social competencies); Analisis kompetensi pegawai: proses pengukuran perilaku tugas (task behavior) dan perilaku hubungan antar manusia (humans behavior) yang terakumulasi dalam kepribadian (personality) sebagai pegawai. Yoyon B. Irianto/Adpend/UPI/2009

Tujuan Dapat menganalisis aspek-aspek kompetensi PNS yang tidak termaktub dalam DP3 dan instrumen penilaian dalam kepangkatan reguler; Dapat merumuskan komponen-komponen dan kriteria dari setiap kompetensi PNS dalam setiap golongan kepengkatan dalam jabatan struktural pelaksana; Dapat menyederhanakan sistem penilaian (kriteria, alat ukur dan prosedur pengolahan) dalam suplemen penilaian kepangkatan PNS dalam jabatan struktural pelaksana; Yoyon B. Irianto/Adpend/UPI/2009

Rumusan parameter analisis kepangkatan PNS berbasis kompetensi; Keluaran Rumusan parameter analisis kepangkatan PNS berbasis kompetensi; Format instrumen dan prosedur pengukuran kompetensi PNS untuk unsur jabatan pelaksana yang dapat dijadikan salah satu pertimbangan dalam sistem kepangkatan. Yoyon B. Irianto/Adpend/UPI/2009

Sasaran Sasaran program ialah PNS yang menduduki jabatan struktural pelaksana, yang terbagi ke dalam empat golongan tingkatan, yaitu: Pangkat Pembina, Pangkat Penata, Pangkat Pengatur, dan Pangkat Juru. Yoyon B. Irianto/Adpend/UPI/2009

Pendekatan SISTEM PROMOSI PEGAWAI SISTEM PEMBINAAN PEGAWAI Kepangkatan Unsur Pimpinan DP3 Prestasi Validasi Ijasah Baru Evaluasi Kompetensi Manajerial Unsur Pelaksana Evaluasi Kompetensi Pelaksana PROSES EVALUASI KINERJA (PNS) Tetap pada Pangkat/Jabatan Semula atau Turun Pangkat/Jabatan Naik Pangkat dan atau Promosi dalam Jabatan Struktural Nilai Katagori Kurang Baik Baik Pembinaan Khusus STANDAR KINERJA PEGAWAI Formasi Masa Kerja TUPOKSI PEGAWAI Pendekatan Yoyon B. Irianto/Adpend/UPI/2009

Metode Analisis Standar Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kemampuan Melaksanakan Tupoksi Tugas Pokok & Fungsi Pegawai Sesuai Posisinya dalam Struktur Kepegawaian di Lingkungan Unit Kerja yang bersangkutan Kompetensi Pribadi Kebijakan Penghargaan Prestasi Melalui Kenaikan Pengkat dan Jabatan PERILAKU SEBAGAI PNS Kompetensi perilaku dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi (Task Bihavior) Kompetensi Tugas Kompetensi Sosial Kompetensi perilaku dalam berhubungan dengan rekan sejawat (Humans Bihavior) Sistem Pengembangan Karier Kepegawaian Standar Kinerja Pegawai Negeri Sipil Metode Analisis Yoyon B. Irianto/Adpend/UPI/2009

Komponen yang Diukur Komponen yang diukur, berkenaan dengan intensitas kompetensi dasar yang harus dimiliki dan dilakukan oleh masing-masing PNS berdasarkan aspek kepribadian, profesionalitas, dan hubungan sosial, sesuai dengan posisinya dalam struktur organisasi. Rujukannya bersumber dari tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pegawai pada setiap unit kerja; Yoyon B. Irianto/Adpend/UPI/2009

Kompetensi perilaku dalam melaksanakan tugas (task behavior): Komitmen terhadap tugas Moralitas kerja Semangat kerja Konstruktif Adaptif Partisipatif Kooperatif Yoyon B. Irianto/Adpend/UPI/2009

Kepercayaan terhadap diri sendiri Integritas Kepedulian sosial Kompetensi perilaku dalam berhubungan dengan rekan sejawat (humans behavior/colleague behavior): Kepercayaan terhadap diri sendiri Integritas Kepedulian sosial Keterbukaan Obyektivitas Pragmatis Fasilitatif Komunikatif/Supel Yoyon B. Irianto/Adpend/UPI/2009

Pembobotan Pembobotan dilakukan untuk membandingkan tingkatan kepentingan setiap perilaku yang ditampilkan pada masing-masing tingkatan kepangkatan pegawai dalam struktur organisasi, karena tingkat kepentingan suatu parameter untuk setiap posisi PNS dalam jenjang kepangkatan tidak sama. Besarnya bobot ditentukan oleh tingkat (urutan/ranking) pentingnya fungsi dan peranannya dalam struktur tugas, jabatan, status pekerjaan, serta kewenangan dan tanggungjawab yang seharusnya dilakukan oleh setiap tingkatan kepangkatan PNS. Yoyon B. Irianto/Adpend/UPI/2009

Waktu Pelaksanaan Waktu pelaksanaan evaluasi seyogyanya menjadi bagian dari evaluasi-evaluasi yang lainnya, seperti DP3 dan evaluasi prestasi, yaitu setiap semester, yang direkap dalam laporan tahunan. Sehingga, apabila dalam masa kerja kepangkatan ada dalam rentang 4 (empat) tahun, akan memiliki rekap nilai sebanyak 4 (empat) kali, dan perolehan nilai pada setiap tahun tersebut akan menunjukkan nilai peningkatan atau penurunan penguasaan dari setiap aspek kompetensi. Yoyon B. Irianto/Adpend/UPI/2009

Evaluator Dilakukan oleh Tim Khusus, yang dibentuk pada setiap unit kerja (biro/bagian) yang di ambil dari unsur pimpinan (atasan langsung), unsur pelaksana (rekan sejawat), unsur bagian kepegawaian, dan atau menyertakan salah satu konsultan (bila diperlukan), dengan asumsi bahwa program ini bukan merupakan tanggungjawab salah satu pihak, tetapi merupakan tanggungjawab semua pihak, sehingga dapat mengurangi kadar subyektivitas dan efektivitasnya bisa lebih baik. Yoyon B. Irianto/Adpend/UPI/2009

Yoyon B. Irianto/Adpend/UPI/2009