PEMBELAJARAN INKLUSIF GENDER DAN PERAN SERTA MASYARAKAT IAPBE 2005 Managed by IDP Education Australia.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Direktorat Pembinaan SMA
Advertisements

GENDER DAN PERAN SERTA MASYARAKAT IAPBE 2005 Managed by IDP Education Australia.
PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH
MEKANISME PEMBAYARAN PAJAK PADA PENGGUNAAN DANA BOS TAHUN 2014
LAPORAN FOTO ESSAY YES FOR SAFER SCHOOL DI MAN 1 KOTA BANDUNG 9 OKTOBER 2013.
Efadoc20091 Komitmen Internasional untuk EFA Negara-negara PBB berkomitmen untuk Education for All (EFA) di Jomtien (1991) dan Dakar (2000) berisikan enam.
HIBAH UNTUK PENDIDIKAN DASAR INKLUSIF GENDER
PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH
Pada bulan September tahun 2000, perwakilan-perwakilan dari 189 negara menandantangani Millennium Declaration, yang mengandung 8 butir capaian. Delapan.
RENCANA KERJA MADRASAH (RKM)
Kesetaraan gender dalam PRIM
BUDAYA SEKOLAH YANG SENSITIF GENDER
ANALISIS PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BERBASIS GENDER
PENGENALAN SNP, SPM DAN IMPLEMENTASI SPM
PANDUAN.
MENJAGA KEBERLANGSUNGAN PAUD DI MASYARAKAT Aam Kurnia, M.Pd
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) ACEH
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Anggaran Responsif Gender
LAPORAN KELOMPOK TEMATIK KELOMPOK 4: PENGEMBANGAN METODOLOGI.
Position Paper Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan
GENDER DAN PENDIDIKAN: Pengantar 90 menit
Gender Working Group 14 – 15 Mei Latar Belakang GWG terbentuk berdasarkan SK Gubernur No. 470/009/2005 dalam menindak lanjuti situasi perempuan.
KONSEP DAN PEMAHAMAN GENDER DALAM PENDIDIKAN
LAPORAN PELATIHAN LAKIP MEDAN MEI 2006.
FORUM SKPD Dinas Pendidikan 2015.
1. Latar Belakang-1 1UU Sisdiknas No.20 Thn 2003 (Pasal 34 ) Setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar Pemerintah dan.
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PAPARAN SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN SOSIAL RI PADA KUNJUNGAN KERJA KOMISI “D” DPRD KABUPATEN PONOROGO “PELAYANAN MASYARAKAT MISKIN” TANGGAL ,
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan
PENGEMBANGAN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP )
KERANGKA STRATEGIS PROGRAM AKREDITASI MADRASAH
PENGELOLAAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI SEKOLAH REGULER
Hotel Ambhara, 27 Februari 2014
KEBIJAKAN DAN PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI
PEMAPARAN PEMBERDAYAAN GENDER DAN ENERGI
PEDOMAN PENYUSUNAN RAD MDGS Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan Bappenas
RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Tahun 2017
KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK:
HASIL SIDANG KOMISI VIII RENSTRA DEPDIKNAS
Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal
PELIBATAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM PERTANIAN
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PENTINGNYA STRATEGI PUG DAN PPRG DI SEKTOR PERTANIAN
IMPLEMENTASI SAKIP DINAS SOSIAL KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017.
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Integrasi Hasil GAP dalam Perencanaan Tahunan
Oleh SUJOKO,S.Sos.,M.Si. Kepala BPMPKB Kabupaten Gunungkidul
UPT PENGELOLA DANA BERGULIR DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
Restrukturisasi program
Dra. Palupi Raraswati, MAP Kasubdit Pendidikan Orangtua
NORMA STANDAR PROSEDUR DAN KRITERIA
EMPOWERING MADRASAH TROUGH Madrasah Base Management
Arahan Deputi Pelatihan dan Pengembangan pada kegiatan
LATAR BELAKANG Pada saat ini >100 juta penduduk Indonesia belum memiliki akses terhadap layanan air minum dan sanitasi dasar yang layak Sarana AMPL yang.
UPT PENGELOLA DANA BERGULIR DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOMUNITAS PEMBERDAYAAN EKONOMI UNTUK PEREMPUAN (KomPEP - FE Unpas) FE - Universitas Pasundan (The Community of Economic Empowerment for Women)
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROGRAM DAN KEGIATAN SEKSI KURIKULUM DIKDAS TAHUN 2014
Mekanisme kerja KPPPA dan pola untuk menyusun disain program
FASILITASI PENYUSUNAN DOKUMEN RPP BAGI GTT/GTY)/ PAMONG PAUD DAN LAPORAN PELAKSANAAN KERJA BAGI PTT/PTY DI LINGKUNGAN KABUPATEN SLEMAN.
Hubungan Masyarakat Manajemen.
LAPORAN FOTO ESSAY YES FOR SAFER SCHOOL
DINAS SOSIAL, P3A KABUPATEN BANTUL
PEMBANGUNAN & PERUBAHAN SOSIAL
LPKS-Maimun Abdul Hanan
LAPORAN FOTO ESSAY YES FOR SAFER SCHOOL
Penguatan Kapasitas Kecamatan untuk Meningkatkan Pelayanan Dasar
Unit 1. Pengantar Modul AEPI SSQ - Component 2 Modul Rencana Strategis dan Pengelolaan Keuangan 1 Unit 1.
Transcript presentasi:

PEMBELAJARAN INKLUSIF GENDER DAN PERAN SERTA MASYARAKAT IAPBE 2005 Managed by IDP Education Australia

IAPBE turut mendukung program/kebijakan pemerintah RI dalam menjalankan Kebijakan Nasional Pengarusutamaan Gender (PUG) bidang pendidikan untuk pencapaian target millenium golds 2015, dan pelaksanaan Renstra DIKNAS dengan menerapkan pembelajaran inklusif gender dan dengan menerapkan pembelajaran inklusif gender dan peran serta masyarakat. IAPBE telah mengintegrasikan topik gender dan peran serta masyarakat dalam semua pelatihan Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Komite Sekolah pada semua sekolah sasaran kemitraan IAPBE. Workshop Pengarusutamaan Gender dan Pembelajaran Inklusif gender untuk para konsultan dan stakeholders telah dilaksanakan pada tanggal Oktober 2005 PEMBELAJARAN INKLUSIF GENDER DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

BLOCK GRANTS GENDER DAN PERAN SERTA MASYARAKAT BLOCK GRANTS GENDER Menstimulasi ide dan metode baru untuk mengidentifikasi kegiatan peningkatan akses dan partisipasi yang sama bagi anak laki-laki dan perempuan pada pendidikan dasar di Jatim. Mendukukng komitmen Indonesia pada MDGs th Memperkuat berbagai fihak di daerah yang memiliki komitmen terhadap kesetaraan gender. BLOCK GRANTS PERAN SERTA MASYARAKAT (PSM) Meningkatkan partisipasi kelompok masyarakat yang kurang terlibat dalam pengambilan keputusan pendidikan, terutama masyarakat miskin, perempuan, dan yang berada di daerah terpencil. Menguatkan komitmen dan kapasitas komite sekolah dan manajemen sekolah untuk peningkatan partisipasi masyarakat. Membangun kapasitas masyarakat agar terlibat aktif pada sekolah di daerah masing-masing. Mengidentifikasi kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan pendidikan dasar di Jatim, serta tersedianya informasi untuk sekolah di luar sasaran program IAPBE.

Block Grants gender dan PSM dikompetisikan secara terbuka untuk semua sekolah yang berpartisipasi dalam program IAPBE untuk tahap I dan II. Kegiatan ini dapat bekerjasama dengan organisasi non pemerintah, ormas, perguruan tinggi dan pemerintah daerah. Lima block grants gender dan lima block grants PSM disiapkan untuk setiap sejumlah Rp /block grants, minimal masing-masing satu dana block grants untuk madrasah. Workshop persiapan block grants gender untuk kepala sekolah akan diadakan pada minggu IV bulan Januari 2006, dan work shop block grants PSM diadakan pada minggu I Pebruari 2006