SISTEM AKUNTANSI PENGGUNA ANGGARAN WILAYAH SISTEM AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN WILAYAH PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SISTEM AKUNTANSI INSTANSI
Advertisements

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan PER-55/PB/2012
PENERAPAN SAP Penerapan SAP bagi pemerintah pusat diwujudkan dengan penyusunan sistem akuntansi pemerintah Sistem akuntansi yang disusun harus mengacu.
PEDOMAN AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
Aplikasi Pelaporan SAK
Departemen Pendidikan Nasional
Departemen Pendidikan Nasional
Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional April 2009 Prosedur Operasi Standar Aplikasi Pelaporan SIMKeu.
APLIKASI SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN TA. 2010
Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional April 2009 Pengenalan Aplikasi Pelaporan SIMKeu.
PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN 2012
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH
NERACA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI
SISTEM AKUNTANSI PENGGUNA ANGGARAN PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH.
SISTEM AKUNTANSI PENGGUNA ANGGARAN ESELON1 SISTEM AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN ESELON1 PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH.
SISTEM AKUNTANSI PENGGUNA ANGGARAN WILAYAH SISTEM AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN WILAYAH PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH.
SISTEM AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PERCEPATAN PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2011
PELAPORAN KEUANGAN BELANJA SUBSIDI DAN BELANJA LAIN-LAIN
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH 2013
Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2012
Perdirjen Perbendaharaan No. PER-69/PB/2006
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT
Sesuai Perdirjen NOMOR PER- /PB/2011 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBAYARAN MELALUI MEKANISME PEMBERIAN KUASA ANTAR KUASA PENGGUNA ANGGARAN.
APLIKASI SISTEM AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL EVALUASI KESIAPAN LAPORAN KEUANGAN UNIT ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2008 (Terkait.
SOSIALISASI PERDIRJEN NOMOR 10/PB/2011
APLIKASI SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN TA PENGANTAR Pengembangan Aplikasi SAK 2010 dilatar belakangi oleh perubahan kodifikasi Sub Kegiatan dari 4.
Laporan Manajemen SIMKeu Depdiknas.
PERATURAN DIRJEN PERBENDAHARAAN NOMOR PER-37/PB/2014
SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN (SAK) TAHUN ANGGARAN Merupakan subsistem dari Sistem Akuntansi Instansi. -Aplikasi SAK terdiri dari 4 level yaitu : a.Aplikasi.
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan BLU ke Dalam Laporan Keuangan Kementerian.
Pengenalan SIM Keuangan Depdiknas
KEBIJAKAN IMPLEMENTASI SIM KEUANGAN DEPDIKNAS BERBASIS WEB
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
Tebing Tinggi, 29 Nopember AKUNTANSI DAN PELAPORAN Rekonsiliasi antara KPPN dan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) diselesaikan paling.
PERSIAPAN PENYUSUNAN DIPA TAHUN ANGGARAN 2007
AKUNTANSI DAN PELAPORAN DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN 2013
KONTRUKSI DALAM PENGERJAAN
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
PELAPORAN REALISASI ANGGARAN
BIRO KEUANGAN SETJEN DEPDIKNAS
PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
SISTEM AKUNTANSI INSTANSI
DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN
PRESENTASI MULTIMEDIA APLIKASI AKUNTANSI PEMERINTAHAN-03 SUDJANA-NIP: Kode Matakuliah : 4112 APLIKASI AKUNTANSI PEMERINTAHAN-03.
Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan-Ditjen Perbendaharaan
ANGGARAN PERSEDIAAN. PENGERTIAN ANGGARAN PERSEDIAAN.
Oleh : Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan
REKONSILIASI EKSTERNAL TINGKAT WILAYAH
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT DAN PERMERINTAH DAERAH
PENINGKATAN KUALITAS PENATAUSAHAAN
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT (SAPP)
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI
MODUL AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI ATAS PELAKSANAAN KEUANGAN
BARANG MILIK NEGARA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
KONTRUKSI DALAM PENGERJAAN
SISTEM AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN ESELON1
SISTEM AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SISTEM AKUNTANSI INSTANSI
SOSIALISASI PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA Perdirjen No.55/PB/2012 KPPN KLATEN 30 April 2013.
SISTEM AKUNTANSI PENGGUNA ANGGARAN
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
PENGANTAR PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA (PPKN)
Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah
SISTEM AKUNTANSI INSTANSI
Transcript presentasi:

SISTEM AKUNTANSI PENGGUNA ANGGARAN WILAYAH SISTEM AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN WILAYAH PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH

UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN  Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (PPAW) bertindak sebagai entitas akuntansi yang menggabungkan laporan keuangan dari Satuan Kerja yang ada di bawahnya.  Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

4 (empat) jenis Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPAW)  UAPPAW-Kantor Wilayah  UAPPAW-Koordinator Wilayah  UAPPAW-Dekonsentrasi  UAPPAW-Tugas Pembantuan

SAKPA SAPPAW SAPPA-E1 Kanwil-PB ADK & Laporan

PROSES DATA DI UAPPA-W -Terima ADK Satker -Cetak Laporan -Kirim Data ke Kanwil Djpb ( Rekonsiliasi) -Kirim Data Ke SAPPA-E1

Terima kasih Kunjungi kami di