Membaca judul permintaan materi sajian, terdapat 2 penafsiran, yaitu :

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
Advertisements

Presented by Kelompok IV
PELATIHAN PENYUSUNAN RBA UNTUK RSUD BLUD
PENDALAMAN EVALUASI PENDIDIKAN TK SEKOLAH
PEMBERIAN REMUNERASI SATKER BLU
SEKRETARISD DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
SESI IV Pengertian Satker Format Baru RKA K/L 2011 Kesimpulan.
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Bab 8. Manajemen Risiko Bank Syariah
SOSIALISASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL.
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL EVALUASI KESIAPAN LAPORAN KEUANGAN UNIT ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2008 (Terkait.
Subdit Pengembangan Profesi-Dit.Sistem Perbendaharaan
Rapat Pembahasan Pembayaran Honorarium Tim Tahun Anggaran 2014
Kendala-Kendala dari Pihak Satker
Adalah suatu daftar yang memuat hasil penilaian pekerjaan seorang pegawai negeri sipil (PNS) dalam jangka waktu satu tahun yang dibuat oleh pejabat yang.
SOSIALISASI PERENCANAAN KAS.
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
ANALISIS JABATAN.
IMPLEMENTASI, MONITORING, EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SOP
1 BULETIN TEKNIS NO. 04 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH Agustus 2007.
SESI IV Pengertian Satker Formulir RKA K/L Kesimpulan.
1 BULETIN TEKNIS NO. 04 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH Oktober 2007.
Departemen Pendidikan Nasional :: 227,7 juta Penduduk, 51 juta Pelajar, 2,7 juta guru, 293 ribu sekolah ::.. BIG SIZE Managing a ! 2.
MUSRENBANG (Musyawarah Perencanaan dan Pengembangan)
FILOSOFI DAN KONSEP DASAR PENERAPAN SISTEM TUNJANGAN BERBASIS KINERJA
MATRIKS EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI - KPP PA
Kementerian Perumahan Rakyat
Job Analysis (3) Eko Ruddy Cahyadi.
Compensation By: Kinanti Rasini S.P 2008.
EVALUASI PENGHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI.
REMUNERASI PADA UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I
PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH
PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
K E M E N T E R I A N P E R T A N I A N Kementerian Pertanian
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah
PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH
Pemecahan Masalah (Problem Solving) & Pengambilan Keputusan (decesion making) Pertemuan ke 4.
Nur fisabilillah, S.Kom, MMSI | UNIVERSITAS GUNADARMA
Nama Penyaji | Nama Perusahaan
PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI
Audit SDM.
PERENCANAAN SUMBER DAYA MANUSIA
PERENCANAAN SUMBER DAYA MANUSIA
SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PEGAWAI.
Semester VII/Kelas A, B, C
Kebijakan Perencanaan Penganggaran dan Pengelolaan Keuangan,
MSDM – Handout 14 Audit SDM
BAHAN SOSIALISASI PERATURAN MEN.PAN-RB NOMOR : 26 TAHUN 2011 TENTANG
BAHAN SOSIALISASI PERATURAN MEN.PAN-RB NOMOR : 26 TAHUN 2011 TENTANG
PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN STIE HAS
MANAJEMEN TRAINING Drs. B. Suryosubroto
Audit SDM.
MANAJER DALAM KEGIATAN MANAJEMEN
D A S A R : PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN.
SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PEGAWAI.
PERENCANAAN SUMBER DAYA MANUSIA
MSDM – Handout 14 Audit SDM
PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
Pemecahan Masalah (Problem Solving) & Pengambilan Keputusan (decesion making) Pertemuan ke 4.
REVIEW PENYUSUNAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI
Pemecahan Masalah Menurut Anderson:
MANAJER DALAM KEGIATAN MANAJEMEN
TEKNIS PELAKSANAAN PENGEMBANGAN TALENT
Monitoring And Evaluation Communities and Education Program in Aceh CEPA - Phase 2 Presented by Irwansya Yahya.
Dalam Rangka Peningkatan Income Generating
MANAJEMEN RISIKO STRATEGIS
POLA PENYUSUNAN SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
Cara menyusun SOP.
KEBIJAKAN PENERAPAN DAN PENILAIAN PIPK KEMENTERIAN KESEHATAN
Transcript presentasi:

Membaca judul permintaan materi sajian, terdapat 2 penafsiran, yaitu : 1. Pemaparan tersusunnya peringkat jabatan sebagaimana ditetapkan dalam KMK No. 289/KMK.01/2007 sebagaimana telah disempurnakan berdasarkan PMK 376/PMK.01/2008 tgl 30 Desember 2009, atau 2. Pemaparan materi Evaluasi, dan Penilaian, serta Kenaikan atau Penurunan Pemangku Jabatan Pelaksana berdasarkan PMK No. 190/PMK.01/2008 tanggal 20 Nopember 2009, atau 3. Kedua-dua nya

Peringkat jabatan sebagaimana ditetapkan dalam KMK No. 289/KMK Peringkat jabatan sebagaimana ditetapkan dalam KMK No. 289/KMK.01/2007 sebagaimana telah disempurnakan berdasarkan PMK 376/PMK.01/2008 tgl 30 Desember 2009 a. Telah disosialisasikan pertama kali saat akan dibayarkan remunerasi pertama; b. Telah mengalami beberapa kali penyempurnaan, terakhir ditetapkan kembali berdasarkan PMK 376/PMK.01/2008.

Evaluasi, dan Penilaian, serta Kenaikan atau Penurunan Pemangku Jabatan Pelaksana berdasarkan PMK No. 190/PMK.01/2008 tanggal 20 Nopember 2009 a. Telah diadakan TOT keseluruh Indonesia oleh TRB Pusat pada bulan Desember 2008, termasuk di Jakarta dalam 4 angkatan; b. Sebagai tindak lanjut TOT oleh TRB Pusat, semua unit eselon I (kecuali Ditjen Perbendaharaan) telah mengadakan TOT tambahan bagi pejabat eselon IV selaku atasan langsung pelaksana yg akan melakukan evaluasi, dan kepada para pelaksana yg akan dievaluasi. c. Beberapa daerah juga telah mengadakan TOT baik sendiri dgn berkonsultasi kpd TRB Pusat, atau meminta bantuan narasumber dari TRB Pusat.

TANPA MENGURANGI ARTI DARI KEGIATAN YG TELAH DILAKUKAN PD WAKTU YG LALU, PERKENANKAN KAMI MOHON PENEGASAN KEPADA PENYELENGGARA DAN JUGA MENGINGAT WAKTU YG SANGAT SINGKAT, MATERI MANA YG DIPERLUKAN.

PERINGKAT JABATAN

Peringkat Jabatan Tujuan: Memberikan penghargaan kepada pegawai sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan risiko jabatan/pekerjaan. Pemeringkatan Jabatan (Job Grading) adalah pengelompokan sejumlah jabatan yang memiliki bobot yang relatif sama. Peringkat Jabatan merupakan cerminan atas besarnya tanggung jawab dan risiko pekerjaan.

Prinsip Penyusunan Peringkat Jabatan Yang dievaluasi adalah jabatan/pekerjaan dan bukan pemangku jabatan (pejabat). Menghargai tanggung jawab pekerjaan. Mengakomodasi perbedaan tanggung jawab pekerjaan satu dengan lainnya. Sebagai dasar bagi pola mutasi dan perencanaan karir di Departemen Keuangan secara profesional.

Faktor dalam Pemeringkatan Jabatan Input (Know-How) Proses Throughput (Problem Solving) Output (Accountability) Technical Know-how Managerial Know-how Human Relations Skills Thinking Environment Thinking Challenge Freedom to Act Magnitude Impact on End Results Job Profile

Input (Know-How) Technical Know-How yaitu pengetahuan, kemampuan dan/atau kemampuan teknis atau spesifik tertentu yang diperlukan untuk dapat melakukan sebuah pekerjaan dengan kompeten. Managerial Know-How yaitu kemampuan untuk melakukan perencanaan, pengelolaan, penganggaran dan seluruh aspek pengelolaan (manajerial) lainnya yang dibutuhkan oleh jabatan tersebut. Human Relations Skills yaitu tingkat komunikasi efektif (interpersonal skills) yang perlu dimiliki oleh sebuah jabatan agar dapat memerankan jabatannya dengan baik.

Throughput (Problem Solving) Thinking Environment yaitu tingkat kompleksitas dalam mengidentifikasi problem yang muncul dalam pekerjaannya. Pada umumnya semakin rutin sebuah pekerjaan, semakin mudah mengantisipasi problem-problem yang mungkin muncul. Thinking Challenge yaitu tingkat kompleksitas dalam memberikan solusi atas permasalahan yang timbul dalam pekerjaan.

Output (Accountability) Freedom to Act yaitu tingkat otoritas yang dimiliki sebuah jabatan dalam melakukan tanggung jawabnya untuk menghasilkan output. Magnitude yaitu nilai tambah bagi organisasi. Impact yaitu dampak jabatan pada output secara langsung maupun tidak langsung (direct atau indirect).