DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL EVALUASI KESIAPAN LAPORAN KEUANGAN UNIT ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2008 (Terkait.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SISTEM AKUNTANSI INSTANSI
Advertisements

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan PER-55/PB/2012
PENERAPAN SAP Penerapan SAP bagi pemerintah pusat diwujudkan dengan penyusunan sistem akuntansi pemerintah Sistem akuntansi yang disusun harus mengacu.
laporan keuangan kEmDIKNAS
BADAN PPSDM KESEHATAN.
Aplikasi Pelaporan SAK
Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional April 2009 Prosedur Operasi Standar Aplikasi Pelaporan SIMKeu.
PENYALURAN BLOCK GRANT 1.
APLIKASI SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN TA. 2010
Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional April 2009 Pengenalan Aplikasi Pelaporan SIMKeu.
PENYERAHAN DIPA TA 2012 Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sumatera Utara KPPN Tebing Tinggi.
PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN 2012
Jakarta, Januari 2008 OVERVIEW SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN VERA 2008 DALAM RANGKA USER ACCEPTENCE TEST.
Tata Cara Pengintegrasi LK BLU ke dalam LK Kementerian Negara/Lembaga
SISTEM AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Direktorat Akuntansi & Pelaporan Keuangan
Bali, 18 Februari Peran Strategis Dit. SP 2. Pencapaian IKU Penyempurnaan Kebijakan/Peraturan 4. Penyempurnaan Sistem Aplikasi dan Tata.
Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2012
Perdirjen Perbendaharaan No. PER-69/PB/2006
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT
SISTEM AKUNTANSI PENGGUNA ANGGARAN WILAYAH SISTEM AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN WILAYAH PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH.
UMUM Menu Aplikasi SAKPA terkait SKPA dibagi menjadi tiga, yaitu: Administrator, Operator Penerbit SKPA, dan Operator Penerima SKPA. Satker Penerbit SKPA.
PEMANTAUAN REALISASI apbn OLEH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
APLIKASI SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN TA PENGANTAR Pengembangan Aplikasi SAK 2010 dilatar belakangi oleh perubahan kodifikasi Sub Kegiatan dari 4.
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan BLU ke Dalam Laporan Keuangan Kementerian.
ARAH DAN KEBIJAKAN PEMBINAAN PK BLU PADA KANWIL DJPBN
PENINGKATAN KUALITAS LKPP DAN PERANAN KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN
Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan TA 2011
BADAN LAYANAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN Direktorat Pembinaan PK BLU
AKUNTANSI DAN PELAPORAN DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN 2013
PENYUSUNAN, MONITORING, DAN EVALUASI RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN (RPA)
MODUL PENATAUSAHAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) Disampaikan pada: Rapim Ditjen Perbendaharaan DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN.
PELAPORAN REALISASI ANGGARAN
IMLEMENTASI P ENGELOLAAN K EUANGAN BLU UNIVERSITAS MULAWARMAN Yogyakarta, 14 Mei 2009.
SISTEM AKUNTANSI INSTANSI
PRESENTASI MULTIMEDIA APLIKASI AKUNTANSI PEMERINTAHAN-03 SUDJANA-NIP: Kode Matakuliah : 4112 APLIKASI AKUNTANSI PEMERINTAHAN-03.
PROSEDUR Rusydah Amalia for further detail, please visit
Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan-Ditjen Perbendaharaan
PENGELOLAAN PNBP ~ PENYUSUNAN TARGET DAN PAGU INDIKATIF TA 2018 ~
Oleh : Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan
PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN NEGARA DAN KESIAPAN PENYALURAN
PERMASALAHAN YANG DIJUMPAI DALAM AUDIT PNBP PADA INSTANSI PEMERINTAH
EVALUASI IMPLEMENTASI SIMPONI dan PENGGUNAAN BAS KEMENTERIAN KESEHATAN
REKONSILIASI EKSTERNAL TINGKAT WILAYAH
Kebijakan implementasi akuntansi berbasis akrual
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT DAN PERMERINTAH DAERAH
Pengelolaan Hibah Langsung
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT (SAPP)
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI
Ditjen Perbendaharaan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Tata Cara Pengintegrasi LK BLU ke dalam LK Kementerian Negara/Lembaga
MODUL AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT.
SISTEM AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SISTEM AKUNTANSI INSTANSI
SOSIALISASI PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA Perdirjen No.55/PB/2012 KPPN KLATEN 30 April 2013.
BAGAN AKUN STANDAR 2012 HARMONISASI antara:
Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
REVISI ANGGARAN PADA DIPA PETIKAN BLU
SISTEM AKUNTANSI INSTANSI
Penyusunan CaLK dan Format Pendukung LK
URGENSI BIMTEK SAIBA HOTEL KAISAR, 24 MEI 2018.
Current Issue Penyusunan LKKL Tahun 2018
PENGELOLAAN APBN DAN LK
Penyusunan LK TW III 2018 Jakarta, 27 September 2018.
REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN
Hasil Reviu Laporan Keuangan Semester I 2019
Transcript presentasi:

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL EVALUASI KESIAPAN LAPORAN KEUANGAN UNIT ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2008 (Terkait DJPB)

Kendala dalam Penyusunan LK SDM Masih terdapat pimpinan satker yang belum menyadari tanggung jawabnya dalam mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran/barang di satker masing-masing; Terdapat satker yang tidak/memiliki atau kurang operator SAI dan SIMAK-BMN. Hal ini terjadi karena adanya mutasi pegawai/operator SAI yang tidak diikuti dengan penyediaan SDM akuntansi yang baru; Tenaga pembina akuntansi di daerah belum berfungsi secara optimal, baik SAKPA maupun SIMAK-BMN. 2

Kendala dalam Penyusunan LK Dalam penyelenggaraan rekonsiliasi terdapat kendala, a.l: Data SAU yang berubah-ubah, sehingga pelaksanaan rekonsiliasi berulang- ulang; Elemen data di SAU tidak sesuai dengan data di kementerian, khususnya rekonsiliasi penerimaan perpajakan; Adanya kesalahan mata anggaran maupun bagian anggaran pada SAU, Penyediaan data SAU kurang lancar; Aplikasi rekonsiliasi penerimaan belum tersedia. Pos-pos LRA Terdapat penyediaan dan penggunaan anggaran belanja yang tidak sesuai BAS tanpa dilakukan revisi DIPA; Pendapatan perpajakan dan PNBP telah dilakukan rekonsiliasi. Angka LRA sudah merupakan hasil rekonsiliasi antara SAI/MPN dengan SAU. Permasalahan yang dihadapi dalam rekonsiliasi adalah data SAU tidak lengkap atau diubah oleh KPPN karena adanya verifikasi, sehingga sulit ditrasir ke SAI/MPN. 3

Ditjen Perbendaharaan SAKPA telah berjalan lancar; SIMAK BMN: 1. Terdapat kesalahan prosedur pengoperasian SIMAK BMN sehingga terjadi selisih di beberapa satker; 2. Terdapat ketidakcocokan antara saldo BMN berdasarkan SAKPA dengan SIMAK BMN; 3. Realisasi Belanja Modal belum sesuai dengan penambahan aset tetap dari pengadaan TA berjalan; 4. Terdapat hasil klarifikasi dan penilaian aset tetap oleh DJKN yang belum direkam di beberapa satker. 4

Rencana Tindak TA 2009 Pemberian pemahaman tentang SAI kepada para pejabat Kementerian Keuangan; Peningkatan pelatihan SAI untuk staf akuntansi/keuangan; Mendorong pembinaan SAI oleh DJPB dan DJKN di satker daerah; Pendampingan penyusunan LK secara intensif; Peningkatan penyelenggaraan SIMAK BMN; Peningkatan rekonsiliasi secara periodik; 5

Catatan u/ DJPB Data SAU (data gabungan KPPN dan BUN) merupakan bahan rekonsiliasi KL, karena itu harus andal. Data kiriman KPPN masih banyak yang tidak andal, data Bendum dan Vera tidak sama  KPPN agar melakukan rekonsiliasi internal, pastikan LKP = LAK sebelum kirim melalui Komda; Rekonsiliasi KPPN/Kanwil DJPB dengan satker/unit akuntansi wilayah masih banyak kendala, KPPN/Kanwil minta satker merubah data SAI yang sudah benar  KPPN/Kanwil agar meneliti keandalan datanya, SDM agar paham SAK dan SIMAK-BMN lebih baik dari satker. Data yang dikirim tidak valid terbukti dari hardcopy LKPP KPPN dan softcopy beda.