IMPLEMENTASI PROGRAM PELAYANAN KEFARMASIAN DALAM PELAKSANAAN SJSN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
IMPLEMENTASI E-CATALOGUE OBAT Tahun 2014
Advertisements

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGGUNAAN OBAT RASIONAL (POR) DI INDONESIA
SOSIALISASI E-CATALOGUE OBAT
HASIL PEMBAHASAN DISKUSI KELOMPOK C-2 SDM KESEHATAN: DALAM RANGKA PENINGKATKAN UPAYA KESEHATAN (JAMINAN KESEHATAN NASIONAL, AKSES DAN MUTU PELAYANAN.
KEBIJAKAN PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN
ARAHAN SEKRETARIS DITJEN BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
REVIEW DAK SUBBID YANFAR & PENYUSUNAN MENU DEKONSENTRASI PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2015 (Ketua Kelompok : Bu Susi /Gorontalo.
Direktur Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
PERANAN DAN KEDUDUKAN DINAS KESEHATAN DALAM RANGKA PENYALURAN OBAT KE FASILITAS KESEHATAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.
Kelompok B Nagan Raya Bangkalan Dompu Lombok Barat LombokTimur Bombana
Endah Murniningtyas Deputi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Pelaksanaan Pelayanan JKN di PELAYANAN KESEHATAN St. Carolus
HASIL DISKUSI KELOMPOK 1 BOGOR, 17 JUNI NO.NO. MENU DEKON HAMBATAN / POTENSI HAMBATAN TINDAK LANJUT PEMBAGIAN PERAN DINKESBINFAR PIHAK LAIN 1Sampling.
ARAHAN DIREKTUR JENDERAL BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI 2013
Dr.Zorni Fadia KASUBDIT STANDARDISASI
KEGIATAN SUBDIT PENGGUNAAN OBAT RASIONAL TAHUN 2014
Peran dan kesejahteraan Apoteker pada pelaksanaan jkn di fktp gorontalo Muhammad Kasim.
Disampaikan oleh : Direktur Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian
SUB DIREKTORAT FARMASI KOMUNITAS
RENCANA KERJA ANGGARAN DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2014
HASIL DISKUSI KELOMPOK IMPLEMENTASI FORNAS & EVALUASI KESESUAIAN PENGGUNAAN OBAT DALAM FORNAS OLEH KELOMPOK A Ketua : Drs. M. Arief Zaidi, Apt (Kasie Farkalkes.
PROGRAM INDONESIA SEHAT MELALUI PARADIGMA SEHAT
DISAMPAIKAN : DIREKTUR BINA OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN
KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS PELAYANAN KEFARMASIAN
Bayu Teja Muliawan Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
Kesiapan Pelayanan Kefarmasian Komunitas dan Klinik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Menjelang diberlakukannya Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2014 H.
PROGRAM KERJA IAI BANTUL PERIODE
PETA STRATEGI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
KEBIJAKAN OBAT NASIONAL (KONAS)
KEBIJAKAN MANAJEMEN LOGISTIK OBAT DALAM ERA SJSN
PENERAPAN E-CATALOGUE
Subdit Farmasi Klinik.
Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian
BINDIKLAT Kebijakan Direktorat Departemen Pendidikan Nasional
PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PPRG SDM PENGGERAK DI DAERAH
√ Untuk Kabupaten-Kota 6,15 81,1 Grafik 3
RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM DAN ANGGARAN
Maura Linda Sitanggang Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Dr. Henny Hanna, Sp.KFR, MARS, PhD. Program Majelis Kesehatan (Divisi Pelayanan) merupakan kesepakatan MUKTAMAR ke-47 di Makassar pada tanggal 2 – 7 Agustus.
KEBIJAKAN DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2016
Feedback Sistem Informasi SDM Kesehatan
PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PPRG SDM PENGGERAK DI DAERAH
PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN NEGARA DAN KESIAPAN PENYALURAN
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan 2017
OPTIMALISASI BOK DALAM PROGRAM PAMSIMAS/STBM TAHUN 2017
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL TENTANG FORMULARIUM
Direktorat Bina Intala Ditjen Binalattas
Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian
Outline Presentasi Overview Kegiatan Tahun 2015
KEBIJAKAN PENGGUNAAN OBAT RASIONAL
SHIP PARTNER.
Dr. Haris Budi Widodo, drg., M.Kes., A.P., SIP.
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran UGM
DITJEN MANAJEMEN DIKDASMEN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PROGRAM PRIORITAS DAN INOVATIF DITJEN KEFARMASIAN DAN ALKES
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN PROGRAM KERJA
PENYELENGGARAAN KESEHATAN HAJI TAHUN 2017M / 1438H
PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PPRG SDM PENGGERAK DI DAERAH
Kementerian Ketenagakerjaan RI
Sistem Kesehatan Nasional
Kebijakan Pengelolaan Obat Publik melalui sistem e-catalogue
STANDAR PRAKTEK KEPERAWATAN
KEBIJAKAN OBAT  .
Kementerian Ketenagakerjaan RI
Peluang DAN TANTANGAN administrator rumah sakit GUNA MENUNJANG PELAYANAN PARIPURNA DAN AKREDITASI RUMAH SAKIT.
PERAN BAPPEDA DALAM PENYELESAIAN URUSAN KESEHATAN
SISTEM INFORMASI KESEHATAN
Transcript presentasi:

IMPLEMENTASI PROGRAM PELAYANAN KEFARMASIAN DALAM PELAKSANAAN SJSN DIREKTORAT BINA PELAYANAN KEFARMASIAN TAHUN 2013 4/6/2017

OUTLINE KONSEP PELAYANAN KEFARMASIAN DALAM SJSN PENDAHULUAN KONSEP PELAYANAN KEFARMASIAN DALAM SJSN INDIKATOR RKP 2010-2014 STRATEGI PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA TANTANGAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PENUTUP 4/6/2017

PENDAHULUAN 4/6/2017

TUGAS FUNGSI standardisasi, farmasi komunitas, farmasi klinik, dan melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pelayanan kefarmasian FUNGSI Penyiapan perumusan kebijakan Pelaksanaan kegiatan Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria Pemberian bimbingan teknis Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan Pelaksanaan urusan tata usaha & rumah tangga Direktorat standardisasi, farmasi komunitas, farmasi klinik, dan penggunaan obat rasional 4/6/2017

ISU STRATEGIS BIDANG PELAYANAN KEFARMASIAN Belum berjalan-nya YanFar yg efektif dan efisien, termasuk POR, sbg salah satu pilar YanKes untuk mencapai MDGs Perlunya peningkatan ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat, serta efisiensi pembiayaan obat mll penerapan “health/ medicine account” dan Farmakoekonomi Perlunya peningkatan keamanan, khasiat dan mutu Sed.Farmasi, AlKes dan makanan yg beredar serta melindungi masya-rakat dr penggunaan yg salah dan penyalahguna-an obat Perlunya kemandirian di bidang obat, BBO dan OT Indonesia mll pemanfaatan keanekaragaman hayati. STRATEGI FOKUS LANGKAH-LANGKAH PROGRAM 4/6/2017

RENCANA STRATEGIS (2010 - 2014) Program Peningkatan Pelayanan Kefarmasian Meningkatkan ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat dan alkes serta menjamin keamanan, khasiat, kemanfaatan dan mutu sediaan farmasi, alkes dan makanan Meningkatkan Penggunaan Obat Rasional (POR) Evaluasi, revisi dan implementasi pedoman POR Penggerakan POR di fasyankes dasar dan rujukan Meningkatkan pelayanan kefarmasian yang bermutu Revitalisasi yanfarklin di RS dan Komunitas Peningkatan peran tenaga kefarmasian di fasyankes PROGRAM NSPK bidang POR & Pelayanan Kefarmasian Capacity Building bidang POR & Pelayanan Kefarmasian Perkuatan Jejaring Kerja bidang POR & Pelayanan Kefarmasian Pemberdayaan Masyarakat Monitoring dan Evaluasi dalam Rangka Pembinaan POR & Pelayanan Kefarmasian STRATEGI FOKUS LANGKAH- LANGKAH 4/6/2017

KONSEP PELAYANAN KEFARMASIAN DALAM SJSN

KONSEP KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN DALAM SJSN POR KETERJANG- KAUAN AKSESIBILITAS Penetapan DOEN, Formularium Nasional, dan pedoman pengobatan (PKD, antibiotik, dll) Upaya peningkatan pelayanan kefarmasian di fasyankes Upaya peningkatan peran masyarakat dalam POR Pemantauan dan evaluasi peresepan Pemerintah mendorong penggunaan obat generik pada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah menyusun daftar obat dan BMHP yang akan dijamin oleh BPJS sbg acuan pengadaan obat

Konsep Penyediaan Daftar dan Harga Obat BPJS Saat ini Konsep BPJS DPHO Jamkesmas PKD DOEN Safety Efficacious Affordable Formularium Nasional PRB Usulan dari RS Pemerintah/swasta, Perguruan Tinggi, Unit terkait di lingkungan Kemkes, Organisasi Profesi Spesialis

PELAYANAN KEFARMASIAN DI FASYANKES TINGKAT PERTAMA PUSKESMAS Pengadaan obat dilaksanakan di tingkat Kab/Kota Pemanfaatan sistem pengelolaan obat yang sudah ada di tingkat Kab/kota (sarana, sdm, manajemen pengelolaan) Akses terhadap penyedia barang terjamin Pelayanan Kefarmasian dilaksanakan sesuai standar dan pedoman oleh tenaga kefarmasian KLINIK PRATAMA Pengelolaan dan pelayanan obat dilaksanakan oleh apoteker yang memiliki kompetensi dan kewenangan Praktek dr/drg Pelayanan obat dilakukan oleh Apotek yang masuk dalam jejaring fasyankes

PELAYANAN KEFARMASIAN DI FASYANKES TINGKAT KEDUA DAN KETIGA RUMAH SAKIT Pengelolaan dan pelayanan kefarmasian dilaksanakan oleh IFRS melalui sistem satu pintu Harus melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit Pelayanan kefarmasian dilaksanakan oleh Apoteker KLINIK UTAMA Pengelolaan dan pelayanan obat dilaksanakan oleh apoteker yang memiliki kompetensi dan kewenangan Praktek dr spes Pelayanan obat dilakukan oleh Apotek yang masuk dalam jejaring fasyankes

INDIKATOR RKP 2010-2014 4/6/2017

INDIKATOR RKP 2010 – 2014 Program Peningkatan Pelayanan Kefarmasian KELUARAN Meningkatnya penggunaan obat rasional melalui pelayanan kefarmasian yang berkualitas untuk tercapainya pelayanan kesehatan yang optimal 2010 7,00% 25,00 % 44,06 % 2011 15,15 % 30,33 % 66,12 % 2012 25,07 % 35,03 % 62.63 % 2013 35 % 40 % 55 % INDIKATOR KINERJA C A P A I A N TARGET Persentase Puskesmas Perawatan yg melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar Persentase IFRS Pemerintah yg melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar Persentase POR di sarana pelayanan kesehatan dasar pemerintah 4/6/2017

INDIKATOR PENGGUNAAN OBAT RASIONAL % AB pd Diare Non Spesifik INDIKATOR PERESEPAN % AB ISPA Non Pneumoni Batas toleransi 20 % % AB pd Diare Non Spesifik Batas toleransi 8 % % Injeksi pada Myalgia Batas toleransi 1 % Rerata Jumlah Item Obat/ lbr resep Batas toleransi 2,6 item 4/6/2017

INDIKATOR PELAYANAN KEFARMASIAN DI RUMAH SAKIT DAN PUSKESMAS Pelayanan kefarmasian di RS dan Puskesmas Aspek managerial Pelayanan resep Pelayanan informasi obat Konseling Evaluasi penggunaan obat Pelayanan residensial Promosi dan edukasi Pemantauan dan pelaporan efek samping obat Sesuai Standar Menkes POR KEPUASAN PASIEN

Hasil Pemantauan Indikator Peresepan di 21 Provinsi Tahun 2012 Jumlah Provisi yang dipantau Jumlah Provinsi yang dipantau melalui rekapitulasi laporan kab/kota Provinsi yang dipantau melalui monitoring sampling resep % AB pada ISPA NP % AB pada Diare NS % Inj pada Myalgia Rerata Item Obat/Lembar Resep 4/6/2017

CAPAIAN INDIKATOR 2012 Rumah Sakit Pemerintah yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar : 276 Rumah Sakit (35,33%) Jumlah Rumah Sakit Pemerintah yang belum di intervensiTahun 2012 : 505 RS Note : Target Persentase Rumah Sakit Pemerintah yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar adalah 35 % Rumah Sakit Pemerintah yang telah melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar adalah Rumah Sakit Pemerintah yang telah melaksanakan pelayanan informasi obat dan/atau konseling Jumlah RS Pemerintah Tahun 2012 : 781

CAPAIAN INDIKATOR2012 Puskesmas Perawatan yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar : 755 Puskesmas (25,01%) Jumlah Puskesmas Perawatan yang belum di intervensi Tahun 2012 2264 Note : Target Persentase Puskesmas Perawatan yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar adalah 25 % Puskesmas Perawatan yang telah melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar adalah Puskesmas Perawatan yang telah melaksanakan pemberian informasi obat dan/atau konseling Jumlah Total Puskesmas Perawatan Tahun 2012 : 3019

EVALUASI IMPLEMENTASI DOEN 2011 DI 20 RUMAH SAKIT Note : Data diambil dari kuesioner yang diberikan ke 20 RS RS yang belum memiliki FRS namun telah menyediakan Obat Esensial : RS Kepri, RSU NTB, RSU Sulbar (dari hasil kuesioner) 4/6/2017

PELAYANAN KEFARMASIAN STRATEGI PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEFARMASIAN 4/6/2017

IMPLEMENTASI PROGRAM PRIORITAS TERSUSUNNYA NSPK BIDANG POR & PELAYANAN KEFARMASIAN INDIKATOR KINERJA Peningkatan Penggunaan Obat Rasional di Fasyankes Peningkatan Pelayanan Kefarmasian di Apotek Peningkatan Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit KEGIATAN Penyusunan DOEN 2013 Penyusunan Formularium Nasional Penyusunan Draft Pedoman Tata Cara Akreditasi Dan Sertifikasi Apotek Workshop Kajian Penggunaan Obat Di Rumah Sakit Dalam Menghadapi SJSN OUTPUT DOEN 2013 Formularium Nasional 2013 Tersusunnya Model Akreditasi dan Sertifikasi Apotek Data Penggunaan Obat Di Rs, Sebagai Bahan Pengambilan Kebijakan, Dasar Perencanaan Kebutuhan Obat. 4/6/2017

IMPLEMENTASI PROGRAM PRIORITAS CAPACITY BUILDING BIDANG POR & PELAYANAN KEFARMASIAN INDIKATOR KINERJA Peningkatan Penggunaan Obat Rasional di Fasyankes Peningkatan Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Perawatan Peningkatan Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit KEGIATAN Workshop Antibiotik Percepatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas Perawatan Workshop Peningkatan Pelayanan Kefarmasian Dalam Menghadapi Universal Coverage OUTPUT Peningkatan Penggunaan Antibiotik yang tepat Tersosialisasikannya Dan Terlatihnya Ka.Puskesmas & Pengelola Obat Ttg Peran & Tanggungjawab Apoteker/Tenaga Kefarmasian Sebagai Penanggungjawab Pelayanan Kefarmasian Dipuskesmas Perawatan Terlatihnya Apoteker Di Rumah Sakit Tentang Patient Safety Dalam Pelayanan Kefarmasian Di Era Sjsn 4/6/2017

IMPLEMENTASI PROGRAM PRIORITAS PERKUATAN JEJARING KERJA BIDANG POR & PELAYANAN KEFARMASIAN INDIKATOR KINERJA Peningkatan Penggunaan Obat Rasional di Fasyankes Peningkatan Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit Peningkatan Pelayanan Kefarmasian di Apotek KEGIATAN Penggerakan Por Asean Forum On Pharmaceutical Care And It’s Effective Implementation In Asean Koordinasi Lintas Sektor Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kefarmasian OUTPUT Terbentuknya Jejaring Kerja Di Masing-masing Provinsi Dalam Upaya Meningkatkan Penggunaan Obat Rasional Tersusunnya Komitmen Dan Rekomendasi Dalam Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian Yang Berkualitas Terlaksananya Diskusi Antara, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Serta Stakeholder Terkait Penempatan Apoteker Di Puskesmas Dalam Mendukung Pelaksanaan Sjsn . 4/6/2017

IMPLEMENTASI PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA Peningkatan Penggunaan Obat Rasional di Fasyankes KEGIATAN Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Peningkatan POR Penyebaran Informasi POR dan OG OUTPUT Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat Tentang POR Tersebarnya Informasi Tentang POR Dan OG Dalam Bentuk poster, leaflet, buku saku Dan audiovisual PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Dari Program Pemberdayaan Masyarakat diharapkan Masyarakat dapat lebih hati-hati dalam pemakaian obat dengan aktif bertanya kepada nakes tentang obat yang diberikan sehingga penggunaan obat rasional dapat tercapai Program Pemberdayaan Masyarakat sejak tahun 2008 – 2011 merupakan salah satu materi yang diberikan bersamaan dengan kegiatan Penggerakan POR, namun sejak tahun 2012 Program ini secara intensif dilakukan secara terpisah sehingga jangkauan nakes dan kader dapat lebih banyak lagi. Note : Program Pemberdayaan Masyarakat telah dilaksanakan sejak tahun 2008 di 26 Provinsi yaitu Sumbar, Jatim, Sulsel, Sumsel, Jabar, Sulut, Jambi, Lampung, Kalteng, Kalsel, Bali, NTB, Sultra, Maluku, Aceh, Babel, Kalbar, DKI, Banten, Sulteng, Gorontalo, Kepri, Sulbar dengan melibatkan 114 Nakes dan 650 kader 4/6/2017

IMPLEMENTASI PROGRAM PRIORITAS MONITORING DAN EVALUASI DALAM RANGKA PEMBINAAN POR & PELAYANAN KEFARMASIAN INDIKATOR KINERJA Peningkatan Penggunaan Obat Rasional di Fasyankes Peningkatan Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas perawatan Peningkatan Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit KEGIATAN Monitoring Pelayanan Kefarmasian Dan POR Di Fasyankes Rekapitulasi Laporan Indikator Peresepan dan Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas perawatan dan Rumah Sakit OUTPUT Data Capaian Indikator Kinerja yang diambil dari 21 provinsi Data Laporan Provinsi , sbb: POR: 8 Provinsi Yanfar PKM : 15 Provinsi Yanfar di RS: 2 Provinsi Note : Provinsi yang memiliki Laporan Penggunaan Obat Rasional : NTB, DKI Jakarta, Gorontalo, Jambi, Sulteng, Sultra, Sumbar dan Jabar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas : Jabar, Sumbar, Sulsel, Sumut, Banten, Jambi, DIY, Babel, Kalsel, Bengkulu, Jatim, Kalbar, Kalteng, Sulteng dan Sultra. Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit : Jatim dan Jabar

2 Percepatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kefarmasian di fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan DEKONSENTRASI Peningkatan Mutu Pelayanan Kefarmasian di Fasyankes Dasar dan Rujukan WAJIB Advokasi Implementasi Pedoman dan Standar Implementasi Pedoman dan Standar dalam POR dan Yanfar Pemberdayaan Masyarakat dalam peningkatan penggunaan obat rasional dengan metode Cara Belajar Insan Aktif PILIHAN Peningkatan Penggunaan Obat rasional di Masyarakat Advokasi Manajemen Rumah Sakit mengenai peran apoteker dalam pelayanan kefarmasian sesuai standar Peningkatan Mutu Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit 4/6/2017

TANTANGAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM IMPLEMENTASI PENGGUNAAN PEDOMAN DAN STANDAR DALAM PELAYANAN KESEHATAN PENINGKATAN PELAYANAN KEFARMASIAN DI FASYANKES PENDISTRIBUSIAN TENAGA KEFARMASIAN DAN TTK DI FASYANKES TERCAPAINYA PENGGUNAAN OBAT RASIONAL MELALUI PELAYANAN KEFARMASIAN YANG BERKUALITASI DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DALAM PELAKSANAAN SISTEM JKN 4/6/2017

PENUTUP PERLU DITINGKATKAN KOORDINASI PUSAT, PROVINSI DAN KAB/KOTA DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN KEFARMASIAN YANG OPTIMAL DALAM PELAYANAN KESEHATAN 4/6/2017

4/6/2017