Batam, 27 Oktober 2011 11/18/20141. PERATURAN PERUNDANGAN: 11/18/20142 PMK No.99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KEBIJAKAN PROGRAM DANA BERGULIR DALAM PENGEMBANGAN KUMKM NASIONAL
Advertisements

Akuntansi dan bagan akun
Buletin Teknis SAP NO. 10 TENTANG AKUNTANSI BELANJA BANTUAN SOSIAL
KPA Kuasa Pengguna Anggara
TENTANG PENYELESAIAN TAGIHAN ATAS BEBAN APBN PADA SATUAN KERJA
EVALUASI ATAS PELAKSANAAN TUGAS BANK GIRO POS PADA KPPN PALEMBANG
Statistik Konstruksi Direktorat Statistik Industri
RENCANA KERJA PEMERINTAH
PELATIHAN PENYUSUNAN RBA UNTUK RSUD BLUD
DIKLAT MANAJEMEN PROYEK
Direktorat Pembinaan PK BLU Ditjen Perbendaharaan
M A T R I K S Budi Murtiyasa Jur. Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Surakarta Juli /08/20141design by budi murtiyasa 2008.
DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGATURAN PERBANKAN
POLA TATA KELOLA Bogor, 4 Oktober 2011.
Tata Cara Pengintegrasi LK BLU ke dalam LK Kementerian Negara/Lembaga
Direktorat Akuntansi & Pelaporan Keuangan
BELANJA BANTUAN SOSIAL PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
BULETIN TEKNIS NO. 04 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH
SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BADAN LAINNYA
TOPIK BAHASAN POKOK BAHASAN TOR RAB &.
Dasar Hukum PP no. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU sebagaimana diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012.
KETERKAITAN UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN.
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL
9/11/20141 Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Kementerian Pendidikan Nasional 9/11/20141 Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan.
Dan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Dan Belanja (Sp3b) Blu
PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DALAM TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
Direktorat Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
1 MODUL PSAP NO. 11 LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Agustus 2007.
12/15/ Kelompok  Dua orang atau lebih secara bebas dengan norma, tujuan, dan identitas yang sama.
12/18/20141 MANAJEMEN KINERJA SDM Oleh: Dr. Mustika Lukman Arief, SE, MM PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN STIE HAS BUKITTINGGI, 2013.
BULETIN TEKNIS NO. 07 AKUNTANSI DANA BERGULIR
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
Kredit Usaha Rakyat untuk peningkatan pendapatan keluarga sejahtera
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
PENGANGGARAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA
PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PENINGKATAN PRODUKTIVITAS USAHA DAN PENDAPATAN ABDUL SALAM DIREKTORAT PENGAWASAN BPR BANK INDONESIA Dipaparkan pada Rapat.
KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)
PERSIAPAN PENYUSUNAN DIPA TAHUN ANGGARAN 2007
1 OVERVIEW LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Agustus 2007.
Direktorat Sistem Manajemen Investasi
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
Dana Bergulir Untuk Pembiayaan Usaha Mikro & Kecil
TEORI PENGELUARAN NEGARA
Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satker BLU
DINAS PERTANIAN PROVINSI BENGKULU 2012
SISTEM AKUNTANSI INSTANSI
PEMBIAYAAN.
Marina Malian,SE,Ak.  Usaha Mikro adalah Usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro Marina.
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL Tahun Anggaran 2011
DISAMPAIKAN DALAM ACARA FORWAKOP 28 JULI 2009
Badan layanan umum daerah dana bergulir (BLUD – DB)
akuntansi PENGELOLAAN DANA BERGULIR MELALUI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
Peranan Usaha Mikro, Usaha Kecil Dan Menengah (UMKM)
Kementerian Koperasi dan UKM
Skala dan Kelompok Perusahaan
PERTEMUAN 10 APBN, KEBIJAKAN FISKAL DAN UTANG LN
APBN APBD &.
UPT PENGELOLA DANA BERGULIR DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
Kredit Pengembangan UMKM
Bank dan Lembaga Keuangan 1 M9
BULETIN TEKNIS NO. 07 AKUNTANSI DANA BERGULIR
UPT PENGELOLA DANA BERGULIR DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
Badan layanan umum daerah dana bergulir (BLUD – DB)
Kebijakan Perencanaan Penganggaran dan Pengelolaan Keuangan,
F. Jenis-Jenis Pengeluaran Pemerintah Pusat dan Daerah
Materi Kuliah Hukum Keuangan Negara
Pengertian Perbendaharaan Negara, Kas Negara, Rekening Kas Negara/Rekening Kas Umum Negara atau Daerah, Piutang/ Utang Negara atau Daerah. Perbendaharaan.
Lembaga Keuangan Non Bank dan Pasar Modal
Pengelolaan Hibah Daerah
KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM
Transcript presentasi:

Batam, 27 Oktober /18/20141

PERATURAN PERUNDANGAN: 11/18/20142 PMK No.99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara/Lembaga 1. PMK No.99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara/Lembaga PMK No.12/PMK.06/2005 tentang 2. PMK No.12/PMK.06/2005 tentang Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK – SUP-005)

TUJUAN DANA BERGULIR 11/18/20143 Untuk membantu perkuatan modal usaha guna pengembangan koperasi, usaha mikro, menengah, dan usaha lainnya dalam upaya penanggulangan kemiskinan, pengangguran, dan pengembangan ekonomi nasional

PENGERTIAN DAN KARAKTERISTIK DANA BERGULIR  dana bergulir merupakan bantuan pemerintah dalam bentuk uang maupun barang modal yang disalurkan dengan pola bergulir  Karakteristik : 1.Bagian dari keuangan negara 2.Dicantumkan dalam ABPN 3.dimiliki, dikuasai, dan/atau dikendalikan oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) 4.revolving fund 5.ditujukan untuk perkuatan modal koperasi, usaha mikro, kecil, menengah dan usaha lainnya 6.dapat ditarik kembali pada suatu saat 11/18/20144

KEBIJAKAN PEMERINTAH TERKAIT PROGRAM DANA BERGULIR 1. Perubahan klasifikasi jenis pengeluaran  Sebelum tahun 2009, dana bergulir termasuk belanja Negara (bantuan sosial, subsidi, belanja hibah, belanja nonfisik lainnya)  Tahun 2009, diklasifikasikan ke dalam pengeluaran pembiayaan 2. Alokasi dana bergulir bersifat ad-hoc 3. alokasi dana bergulir diupayakan setiap tahun selalu meningkat sebagai komitmen pemerintah sebagai pro-growth, pro-job, dan pro-poor. 4. Dilaporkan dalam Neraca Instansi Pengelola sebagai Investasi Jangka Panjang Non Permanen 11/18/20145

PENGELOLAAN DANA BERGULIR 11/18/20146 Dilakukan oleh Satker yang menerapkan Pengelolaan Keuangan BLU (satker BLU) Penetapan Satker BLU dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan mengenai Pengelolaan Keuangan BLU

PENYALURAN DANA BERGULIR 11/18/20147 PA/KPA/pimpinan Satker BLU dapat menyalurkan Dana Bergulir kepada penerima Dana Bergulir dengan atau tanpa lembaga perantara Lembaga perantara dapat berbentuk lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan non-bank Fungsi Lembaga perantara : sebagai penyalur dana (channeling) atau pelaksana pengguliran dana (executing) Lembaga perantara channeling hanya menyalurkan Dana Bergulir kepada penerima Dana Bergulir dan tidak bertanggungjawab menetapkan penerima Dana Bergulir Lembaga perantara executing bertanggung jawab menyeleksi dan menetapkan penerima Dana Bergulir, menyalurkan dan menagih kembali Dana Bergulir, serta menanggung risiko terhadap ketidaktertagihan Dana Bergulir

PERMASALAHAN PADA DANA BERGULIR 1. Kinerja pelayanan dan keuangan dana bergulir rendah dan tidak dapat diukur dengan jelas; 2. Akuntansi dan pelaporan dana bergulir belum sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara dan Standar Akuntansi Pemerintahan. 11/18/20148

PROGRAM KEMENTRIAN KEUANGAN YANG MENYERUPAI SKEMA DANA BERGULIR : KREDIT USAHA MIRO DAN KECIL (KUMK) SUP-005 Kredit modal kerja dan investasi yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Pelaksana kepada usaha mikro dan usaha kecil guna pembiayaan usaha produktif Kredit modal kerja dan investasi yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Pelaksana kepada usaha mikro dan usaha kecil guna pembiayaan usaha produktif Sumber dana : SUP-005 Sumber dana : SUP-005 BERLAKU S.D 2019 BERLAKU S.D /18/20149

LATAR BELAKANG 11/18/ Penyediaan lapangan kerja penggerak perekonomian nasional Pentingnya peran UMKM permodalan akses perbankan Kendala yang dihadapi UMKM Salah satunya melalui kebijakan dana bergulir Peran serta pemerintah,

11/18/ KREDIT USAHA MIKRO DAN KECIL POLA PENYALURAN KUMK --- SUP-005 Pola penyaluran:  Dari Pemerintah kpd BUMN Pengelola, dan selanjutnya diteruskan kepada Lembaga Keuangan Pelaksana (LKP) penyalur KUMK (Non-BUMN/BUMD).  Dari Pemerintah langsung kepada Lembaga Keuangan Pelaksana penyalur KUMK (BUMN/BUMD).  Risiko penyaluran KUMK kepada usaha mikro dan kecil berada sepenuhnya pada Lembaga Keuangan LKP Ditunjuk BUMN Pengelola (Non- BUMN/BUMD) BUMN PENGELOLA BUMN PENGELOLA LKP Ditunjuk Pemerintah (BUMN/BUMD) Usaha Mikro dan Kecil PEMERINTAH

11/18/ KINERJA PENYALURAN KUMK PER 31 AGUSTUS 2011 KREDIT USAHA MIKRO DAN KECIL KINERJA PENYALURAN KUMK PER 31 AGUSTUS 2011 NoUraianJumlah 1 Rata-rata tertimbang Pinjaman ke BUMN-P/LKP Rp Realisasi KUMK Kumulatif ke UMKRp Perputaran (%)1031% 4Perputaran (frekuensi)10,3 kali 5Baki DebetRp Jumlah kumulatif debitur KUMK UMK 7 NPL dari lembaga keuangan kepada UMK 7,36%

KESIMPULAN 1. UMKM mempunyai peran sangat penting dalam masa krisis ekonomi 1998 dan dalam penyerapan tenaga kerja potensial 2. Masalah fundamental yang dihadapi UMKM adalah terbatasnya permodalan dan akses pembiayaan perbankan 3. Dana bergulir merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang pro-growth, pro-poor, dan pro-job guna memberdayakan UMKM 4. Pelaksanaan program dana bergulir dapat dipadukan dengan program-program kementerian/lembaga melalui BLU 11/18/201413

11/18/ KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA