Kementerian Perumahan Rakyat

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

PROGRAM QUICK WINS MP3KI TAHUN 2013 BIDANG PERUMAHAN SWADAYA

Advertisements

PENGEMBANGAN LKM-A PADA GAPOKTAN PENERIMA DANA BLM-PUAP

POKOK-POKOK HASIL DESK BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN

RENCANA PEMBANGUNAN PERUMAHAN RUMAH SEJAHTERA FLPP

RENCANA PEMBANGUNAN PERUMAHAN RUMAH SEJAHTERA FLPP

RENCANA PROGRAM & KEGIATAN PENGEMBANGAN KAWASAN Tahun

POKOK-POKOK HASIL DESK BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN

Kementerian Perumahan Rakyat

Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT RAPAT KONSULTASI REGIONAL SUMATERA I

POKOK-POKOK HASIL DESK BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN

KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT RAPAT KONSULTASI REGIONAL

Peran RZWP3K dalam Perencanaan Pembangunan Bidang Kelautan

DEKONSENTRASI PERENCANAAN BIDANG PKP TAHUN 2015

KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA. Maksud  Menyampaikan informasi yang aktual secara langsung kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

HARI 1. RAPAT KONSULTASI REGIONAL KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2014 WILAYAH SUMATERA 1 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Selamat Datang.

SEPUTAR KARTU INDONESIA SEHAT MENUJU KELUARGA PRODUKTIF

KESIMPULAN DESK DEPUTI BIDANG PERUMAHAN FORMAL KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA BATAM, 7 – 9 OKTOBER 2014.

RENCANA PROGRAM & KEGIATAN PENGEMBANGAN KAWASAN Tahun

Exercise Perkiraan Tahun dan Lokasi Penyusunan RRTR

PAMSIMAS II: Komponen Kesehatan

KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT DEPUTI BIDANG PERUMAHAN FORMAL

KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH

HASIL DESK DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN

Kementerian Perumahan Rakyat

KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT DEPUTI BIDANG PERUMAHAN FORMAL

Disiapkan oleh Kabid Penyediaan Prasarana dan Sarana Rusun dan Rutak

Struktur Penyelenggara Pemerintahan Daerah : Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

PERKEMBANGAN KEBIJAKAN SERTA PELUANG DAN TANTANGANNYA

PENGAMANAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN TAHUN 2011

PENATAAN KELEMBAGAAN BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I

Undang-Undang bidang puPR

PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

KELOMPOK 1 Diskusi: Bantuan Keuangan (Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Jawa Timur, DKI Jakarta, Kalimantan Utara, Riau)

PROGRAM SATU JUTA RUMAH

Penyusunan Program Legislasi Daerah (Prolegda) dalam Rangka Perwujudan Produk Hukum Daerah yang Komprehensif OLEH : Andrie Amoes (Kasubdit Fasilitasi.

PENGEMBANGAN ORGANISASI KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT

PROGRAM KERJA DIREKTORAT RUMAH SWADAYA

Tugas Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) BSPS Tahun 2016

SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM NASIONAL BIDANG PERUMAHAN (Dalam Rangka Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015) Permenpera No. 22 Tahun.

BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA

PROGRES PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

KEBIJAKAN PELAKSANAAN

Sosialisasi Dekonsentrasi Bidang Perumahan Tahun 2015

MATERI SOSIALISASI RANCANGAN PERATURAN MENTERI

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Pemerintah Kabupaten Grobogan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DIREKTORAT RUMAH SWADAYA

RENCANA DAN STRATEGI PERCEPATAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH

Undang-Undang bidang puPR

EVALUASI KOORDINASI SATUAN KERJA BIDANG CIPTA KARYA

MEKANISME PELAKSANAAN

EVALUASI KOORDINASI SATUAN KERJA BIDANG CIPTA KARYA

EVALUASI KOORDINASI SATUAN KERJA BIDANG CIPTA KARYA

EVALUASI KOORDINASI SATUAN KERJA BIDANG CIPTA KARYA

EVALUASI KOORDINASI SATUAN KERJA BIDANG CIPTA KARYA

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2018 Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan.

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018 INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN Dari Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli.

Oleh : KABID KAWASAN PERMUKIMAN IR. PRIHASTOTO, MT

Kebijakan dan Strategi

EVALUASI TARGET TRIWULAN III DAN RENCANA

PENGELOLAAN DATA KEARSIPAN NASIONAL

PENYELENGGARAAN RUMAH KHUSUS

Transcript presentasi:

Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia POKOK – POKOK HASIL DESK DEPUTI BIDANG PERUMAHAN SWADAYA Peningkatan Kualitas Pembangunan Baru Jalan Lingkungan MCK 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % Disampaikan pada Rapat Konsultasi Regional (Rakonreg) Wilayah Jawa dan Sumatera 2 Hotel Sahid - Jakarta, 19 September 2014

A. Rekapitulasi Usulan Tahun 2015 – 2019 Regional Jawa dan Sumatera 2

B. Point – Point Hasil Pembahasan Desk Usulan dalam desk: Pembangunan Baru (PB) 238.108 unit; Peningkatan Kualitas (PK) sebanyak 546.683 unit; serta PSU sebanyak 356.099 unit. Komponen kegiatan Tahun 2015-2019 yang dusulkan meliputi Pembangunan Baru (PB), Peningkatan Kualitas (PK), Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU Perumahan Swadaya), penanganan terhadap bencana, dan KPR Swadaya. Dalam penuntasan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) beberapa provinsi di Regional Jawa dan Sumatera 2 memiliki program yang sama seperti Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), sehingga penuntasan terhadap RTLH dapat lebih masif penanganannya. Persamaan persepsi mengenai instrument/tolak ukur Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) antara pemerintah pusat dan daerah. Lokasi bantuan tidak saja terkonsentrasi pada wilayah perdesaaan, tetapi juga pada wilayah perkotaan yang masih terdapat backlog dan RTLH. Kabupaten/kota akan menganggarkan dana sharring untuk pendataan bantuan dan Wasdal pada APBDnya. Kabupaten/Kota masih sangat membutuhkan bimbingan dan arahan dari kementerian dalam hal pembagian tugas untuk menuntaskan backlog dan RTLH.

C. Saran dan Tindak Lanjut Kabupaten/kota yang mengusulkan bantuan kepada kementerian harus melihat ketersedian SDM didaerah guna mempermudah proses pengawasan dan pengendalian. Kabupaten/ Kota diharapkan membuat list lokasi prioritas penanganan RTLH didaerahnya masing-masing. (agar melihat konsep penanganan TUNTAS DESA dan TUNTAS KECAMATAN). Meningkatkan Eselonisasi dari institusi yang menangani perumahan. Terus berkoordinasi dan mensinergiskan program dan kegiatannya dengan Kemenpera.

(5) TERIMA KASIH