Peran dan Fungsi Strategis Humas Pemerintah Freddy H. Tulung

Pengantar: Revolusi Tekonologi Informasi KINI BERLANGSUNG REVOLUSI INFORMASI & KOMUNIKASI Pengantar: Revolusi Tekonologi Informasi Informasi berjalan cepat-aktual, bersifat global, serentak, dan interaktif. Media tak lagi terkendala periodisitas dan bersifat interaktif. Realitas baru informasi: revolusi informasi dan komunikasi membuat publik menjadi konsumen (news getter) sekaligus produsen (news maker) informasi – menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Batas Ruang Publik dan Ruang Privat menjadi kabur.

Ruang Publik yang Demokratis Kontestasi Publik Berbasis Isu Arus Informasi Berbasis Isu Elemen Konstitutif: Kebebasan sipil (pers, berserikat, conscience) Free, plural, sistem media independen Akses ke informasi publik Masyarakat sipil Semua pihak dapat membincangkan persoalan publik Ruang Privat Ruang Publik/Negara (Nasional/Prov/Kab/Kota) Warga Eksekutif Kontestasi Publik Berbasis Isu Diskusi dan Debat Publik Rumah Tangga/ Keluarga Legislatif Perusahaan Yudikatif OPINI PUBLIK

Konvergensi dan Hak Warga Memperoleh Informasi Media konvergensi dan modernisasi TIK dengan penggunaan internet yang masif memungkinkan masyarakat mendapat informasi dengan cepat. Fenomena ini membuat masyarakat dan civil society menuntut hak untuk mendapatkan informasi secara mudah dan cepat dari penyelenggara negara sebagaimana tercantum dalam constitutional rights pada setiap negara demokratis.

Konglomerasi Media dan Bad News is Good News Konglomerasi media yang mengancam semangat diversity of content dan diversity of ownership di Indonesia yang masyarakatnya majemuk. Media secara umum lebih suka memberitakan bad news is good news dan kerap bernada pesimis, sinis, konsumeris, narsis, mistis, sadis. Media yang dikelola swasta, kontennya cenderung kurang memberikan ruang apresiasi terhadap capaian-capaian pembangunan yang dilakukan para penyelenggara negara di pusat dan di daerah.

Kebebasan Mengemukakan Pendapat ASPEK NEGATIF KEMAJUAN PESAT TIK dan KEBEBASAN PERS ANCAMAN DISINTEGRASI BANGSA still plural, to be multiculture noisy but no substance siapapun bisa bersuara marak tindak kekerasan atas nama suku, etnis, ras, agama, dan kelompok siapapun bisa mengkritik siapapun bisa menyalahkan siapapun bisa menghujat

Tantangan Gelombang Perubahan Abad XXI Globalisasi TIK Demokrasi INTOLERANSI LOYALITAS PRIMORDIAL KEKERASAN “KETERBUKAAN” DEKADENSI MORAL POTENSI KONFLIK

Peran dan Fungsi Strategis Humas Pemerintah/Government Public Relations Media adalah ruang publik. Siapa yang paling banyak mengisi ruang publik, ia memenangi opini publik dan menguasai agenda publik. Humas Pemerintah Mensinergikan Informasi Publik Optimalisasi Jaringan Komunikasi dan Informasi Membentuk Opini Publik melalui Agenda Setting Pemerintah Daerah Humas Pemerintah Daerah jangan menari-nari di atas tabuhan gendang orang lain. Semua jaringan komunikasi diberdayakan untuk satu tujuan: government by publicity. Semua kebijakan dan kinerja pemerintah daerah dipublikasikan seluas-luasnya untuk diketahui dan didukung publik

Peran Strategis Humas Pemerintah (1) Credibility Menjadi sumber informasi yang dipercaya media atau publik. Context Isi informasi sesuai dengan karakteristik khalayak sasaran dan media. Clarity Informasi disampaikan dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh publik dan media.

Peran Strategis Humas Pemerintah (2) Continuity Layanan informasi publik diberikan secara terus menerus kepada publik atau media. Channel Menggunakan berbagai macam saluran yang mudah diakses oleh publik atau media.

Tujuan Humas Pemerintah Pemenuhan hak tahu publik Mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik Meningkatkan citra positif Pemerintah Humas Pemerintah harus mampu menceritakan kebijakan dan hasil-hasil pembangunan kepada publik. Humas Pemerintah harus mampu menyampaikan bahwa yang benar itu benar dan yang salah itu salah, namun sampaikan yang salah tersebut dengan cara yang benar.

DEMOKRASI Public Trust Humas Pemerintah Harus Mendapatkan Public Trust dalam Kehidupan Demokrasi DEMOKRASI Kebebasan Politik Public Approval Humas Pemerintah KOMPETENSI LEGITIMASI Public Trust

Government Public Relations Profesi Humas Pemerintah mengalami perkembangan yang sangat pesat karena: Meningkatnya tuntutan dan ekspektasi publik akan hak atas informasi (people right to know). Meningkatnya kebutuhan akan sumber daya manusia yang profesional di bidang kehumasan pemerintah (Government Public Relations).

Profesi Humas Pemerintah Profesi adalah pekerjaan, namun tidak semua pekerjaan adalah profesi. Profesi Humas Pemerintah memiliki karakteristik antara lain: Memiliki standar kompetensi Memiliki jadwal dan kurikulum pelatihan yang intensif dan ekstensif. Memiliki instrumen uji kompetensi dan sertifikasi. Memiliki Kode Etik profesi dan organisasi.

Standar Kompetensi Profesi Humas Pemerintah Standar kompetensi profesi Humas Pemerintah tertuang dalam KepMen Tenaga Kerja dan Transmigrasi No: KEP.39/MEN/II/2008 tentang penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Sektor Komunikasi dan Informatika Bidang kehumasan. Jabatan Fungsional Pranata Humas juga dijelaskan melalui PerMen Pendayagunaan Aparatur Negara No: PER/109/M.PAN/11/2005 tentang jabatan fungsional pranata humas, dan angka kreditnya.

Pelatihan Humas Pemerintah Bakohumas telah mengadakan pelatihan yang kurikulumnya berbasis kompetensi dan mengacu pada standardisasi kompetensi profesi kehumasan pemerintah. Sejak 2012-213 sudah dilaksanakan lima kali kegiatan BimTek yang kurikulumnya mengacu pada SKKNI. (Regional Tengah di Pontianak dan Solo, Regional Barat di Medan dan Bukittinggi, serta Regional Timur di Yogyakarta, dan sekarang di Mataram).

Uji Kompetensi dan Sertifikasi Konsekuensi dari penerapan SKKNI yaitu standardisasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi serta uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi. Pemerintah (KemKominfo) bersama para pemangku kepentingan masih dalam proses menyelesaikan administrasi penyusunan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). LSP juga menjadi acuan standardisasi kompetensi bagi jabatan fungsional pranata humas.

Kode Etik Humas Pemerintah Kode etik: standar umum yang harus dipatuhi suatu profesi berupa norma, nilai, dan aturan tertulis sebagai pedoman tentang sikap dan tingkah laku dalam menjalankan profesi. Dalam KepMen Kominfo No.371/Kep/M.Kominfo/8/2007 tentang Kode Etik Humas Pemerintah sudah mencakup aktivitas yang ditujukan pada hubungan internal, eksternal, hubungan antar dinas/instansi/lembaga, dan Badan Kehormatan. Bakohumas melakukan pemutakhiran untuk revisi Kode Etik – sudah dilakukan uji petik kepada anggota Bakohumas Regional Barat (mencakup 11 Provinsi).

Memanfaatkan TIK sebagai Sarana Sinergitas Humas Pemerintah bersama Kemkominfo secara terpadu dan konsisten mengkomunikasikan tentang konten informasi yang positif (3E+1N) sebagai wujud moral action di akar rumput. Humas Pemerintah dapat memanfaatkan TIK sebagai sarana komunikasi antar komponen bangsa dalam menjalin kebersamaan dan keberagaman untuk mewujudkan BHINNEKA TUNGGAL IKA. Humas Pemerintah dapat memberikan nilai tambah melalui penyajian konten positif untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia dalam menghadapi arus perubahan nilai sosial budaya dari gelombang era globalisasi.

Kunci Sukses Pertama, aspek kewenangan/legalitas. Kedua, jaminan akses/koordinasi intra dan antar K/L. Ketiga, kompetensi pelaksana tugas kehumasan di lingkungan K/L.

Penutup Humas pemerintah harus melakukan perubahan pendekatan dalam bidang pelayanan informasi dan komunikasi publik, yaitu: Meninggalkan peran Pasif – Reaktif menjadi Proaktif. Tidak lagi menjalankan praktek one-way communication tetapi menjadi two-way communication (interaktif). Memahami khalayak sasaran dan jenis media sebagai sarana dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik. Menjalankan peran sebagai inisiator, komunikator, negosiator, mediator, dan fasilitator.

Terima Kasih