RENCANA PEMBANGUNAN PERUMAHAN RUMAH SEJAHTERA FLPP WILAYAH JAWA DAN SUMATERA II DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN Jakarta, September 2014
REKAPITULASI RENCANA PEMBANGUNAN PERUMAHAN 1 2
PROVINSI JAWA BARAT Rumah Tapak
PROVINSI JAWA TENGAH Rumah Tapak
PROVINSI JAWA TIMUR Rumah Tapak 5
PROVINSI JAWA TIMUR Rumah Susun 6
PROVINSI LAMPUNG Rumah Tapak 7
PROVINSI LAMPUNG Rumah Susun 8
PROVINSI SUMATERA SELATAN Rumah Tapak Rumah Susun
KESIMPULAN 2 10
Kesimpulan desk bidang pembiayaan perumahan Kebutuhan masyarakat terhadap rumah dengan KPR FLPP masih tinggi, terutama bagi PNS. Keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah menjadi kendala dalam penyelenggaraan pembangunan rumah dengan KPR FLPP. FLPP Rumah Tapak di beberapa kota/kabupaten terbentur harga tanah yang cukup tinggi, sehingga harga jual rumah melebihi batas maksimum yang telah ditetapkan Pemerintah. Masih banyak kota/kabupaten yang belum mendapat informasi mengenai program KPR FLPP.
Kesimpulan desk bidang pembiayaan perumahan Masih diperlukan dukungan program FLPP bagi pembangunan rumah tapak di beberapa kota/kabupaten, sehingga diusulkan untuk ditinjau kembali kebijakan KPR FLPP Tapak yang hanya diberlakukan hingga 31 Maret 2015. Peran Pemda dalam mendukung program FLPP diantaranya: Kemudahan dalam perijinan pembangunan perumahan; Penyediaan tanah untuk dibangun perumahan PNS; Pengawasan dan pengendalian pembangunan perumahan bagi MBR.