RENCANA PEMBANGUNAN PERUMAHAN RUMAH SEJAHTERA FLPP

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan RI
Advertisements

PROSES DAN MEKANISME PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN
Kementerian Perumahan Rakyat
POKOK-POKOK HASIL DESK BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN
RENCANA PEMBANGUNAN PERUMAHAN RUMAH SEJAHTERA FLPP
Kementerian Perumahan Rakyat
“KEBIJAKAN PEMBENTUKAN
POKOK-POKOK HASIL DESK BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN
Peran RZWP3K dalam Perencanaan Pembangunan Bidang Kelautan
DASAR PEMIKIRAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN
DEKONSENTRASI PERENCANAAN BIDANG PKP TAHUN 2015
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA. Maksud  Menyampaikan informasi yang aktual secara langsung kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
HARI 1. RAPAT KONSULTASI REGIONAL KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2014 WILAYAH SUMATERA 1 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Selamat Datang.
KESIMPULAN DESK DEPUTI BIDANG PERUMAHAN FORMAL KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA BATAM, 7 – 9 OKTOBER 2014.
ROAD MAP IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DISAMPAIKAN OLEH: TARMIZI.
KEBIJAKAN PENGHEMATAN PENGUNAAN AIR TANAH
Hubungan Antar Pemerintahan
PENGEMBANGAN ORGANISASI KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
No 4/92 1/ LATAR BELAKANG KONDISI PERUMAHAN PADA SAAT PENYUSUNAN UNDANG2 TRANSAKSI 1980.
UNDANG – UNDANG NO. 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN
HASIL DESK DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
KEBIJAKAN PENDIDIKAN GRATIS PENDIDIKAN DASAR TAHUN 2009
Penyusunan NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA (NSPK) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jakarta, 14 November 2014.
Promosi Sumatera 1.Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Pariwisata antar Provinsi 2.Aksesibilitas Pintu Masuk Sumatera 3.Zone Regional atas kesepakatan.
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Kewenangan Pengelolaan
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
Kementerian Perumahan Rakyat
Kegiatan Statistik Kehutanan
Kerangka Penilaian PGA dan Hasil Sementara Penilaian Jakarta, 29 Oktober 2012.
Feedback Sistem Informasi SDM Kesehatan
HASIL VERIFIKASI III LAPORAN GNPSDA INDONESIA SEKTOR KEHUTANAN
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
DIREKTORAT FASILITASI PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA”
SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM NASIONAL BIDANG PERUMAHAN (Dalam Rangka Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015) Peraturan Pemerintah No.
UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
STRATA BANGUNAN BERTINGKAT
PRINSIP - PRINSIP PEMERINTAHAN DAERAH Muchamad Ali Safa’at
PROGRAM SATU JUTA RUMAH
Peraturan / Perundangan Perumahan dan Permukiman Pertemuan 6
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
“ MEKANISME PENEGASAN DAN PENETAPAN
PENGEMBANGAN ORGANISASI KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
Sosialisasi Dekonsentrasi Bidang Perumahan Tahun 2015
KEGIATAN PENGAWASAN PERIODE AGUSTUS 2016
Kabupaten/Kota yang telah Menginisiasi KLA sampai Tahun 2014
ASAS PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DATA KELULUSAN SERTIFIKASI GURU TAHUN 2007 S.D 2010
EVALUASI KOORDINASI SATUAN KERJA BIDANG CIPTA KARYA
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
EVALUASI KOORDINASI SATUAN KERJA BIDANG CIPTA KARYA
EVALUASI KOORDINASI SATUAN KERJA BIDANG CIPTA KARYA
EVALUASI KOORDINASI SATUAN KERJA BIDANG CIPTA KARYA
EVALUASI KOORDINASI SATUAN KERJA BIDANG CIPTA KARYA
Rapat Teknis Evaluasi Akhir PISEW 2017
Rekapitulasi Data ISPU
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Rekapitulasi Data ISPU
Kebijakan dan strategi pengelolaan tutupan lahan
PENYELARASAN KEBIJAKAN PUSAT DAN DAERAH PADA ACARA MUSRENBANG RKPD KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018 IKHA PURNAMASARI, ST Direktorat Perencanaan Evaluasi.
KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SEKRETARIAT MUSRENBANG-2018
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Direktur Perlindungan Hortikultura Direktorat Jenderal Hortikultura
Pengertian (1) Struktur Ruang Tata Ruang Pola Ruang
EVALUASI TARGET TRIWULAN III DAN RENCANA
Menjawab Masalah & Tantangan Industri Pariwisata:
KEMEN PU DAN PERUMAHAN RAKYAT R.I
TATA CARA INSTAL APLIKASI KLINIK RUMAH INDONESIA
Transcript presentasi:

RENCANA PEMBANGUNAN PERUMAHAN RUMAH SEJAHTERA FLPP WILAYAH SUMATERA I DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN Batam, 9 Oktober 2014

REKAPITULASI POTENSI PEMBANGUNAN PERUMAHAN 1 2

REKAPITULASI POTENSI PEMBANGUNAN PERUMAHAN KPR FLPP

PROVINSI RIAU Rumah Tapak

PROVINSI JAMBI Rumah Tapak

PROVINSI ACEH Rumah Tapak 6

PROVINSI BANGKA BELITUNG Rumah Tapak

KESIMPULAN 2 8

Kesimpulan desk bidang pembiayaan perumahan Kebutuhan masyarakat terhadap rumah dengan KPR FLPP masih tinggi, terutama bagi PNS. Masih banyak kota/kabupaten yang belum mendapat informasi mengenai program KPR FLPP. Masih diperlukan dukungan program FLPP bagi pembangunan rumah tapak di beberapa kota/kabupaten, sehingga diusulkan untuk ditinjau kembali kebijakan KPR FLPP Tapak yang hanya diberlakukan hingga 31 Maret 2015.

Kesimpulan desk bidang pembiayaan perumahan Peran Pemda dalam mendukung program FLPP diantaranya: KOORDINASI PERENCANAAN, pengawasan dan pengendalian penyediaan perumahan MENSINERGIKAN para pemangku kepentingan di daerah PENDATAAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA/INSTANSI dan kelompok masyarakat di bidang pembiayaan perumahan MEMPERMUDAH proses perijinan INSENTIF bagi para pelaku bidang perumahan dan kawasan permukiman PENGENDALIAN harga lahan melalui pengaturan tata ruang/ wilayah PENDAYAGUNAAN POTENSI sumber-sumber pembiayaan perumahan