HASIL RAPAT KOORDINASI UN DI JAKARTA Tanggal: 7 Maret 2012
Perubahan POS UN Jika jumlah siswa 21 sd 25 orang dapat diselenggarakan dalam dua ruang dengan ketentuan : Misal: jumlah siswa 21 orang maka dapat dibagi menjadi dua kelas masing-masing berisi 11 dan 10 orang Jika jumlah siswa 26 orang tetap diselengga-rakan sesuai POS, menjadi dua kelas masing-masing berisi 20 dan 6 orang Tidak ada soal cadangan
Catatan Penting (1) (Sumber: Petunjuk Teknis Distribusi Bahan UN) Pengawas satuan pendidikan dan pengawas ruang memeriksa dan memastikan dus bahan UN dalam keadaan baik, apabila bahan UN dalam keadaan rusak sbb: Jika segel dus rusak maka cek plastik pembungkus amplop ruang; Jika plastik pembungkus amplol ruang rusak maka cek semua segel amplop ruang; Jika ada segel amplop ruang yang rusak dan/atau amplop ruang robek sehingga naskah dapat terbaca maka ujian mata pelajaran tersebut tidak dapat dilaksanakan dan sekolah/madrasah penyelenggara wajib langsung melaporkan ke penyelenggaraan UN tingkat provinsi pada hari yang sama melalui penyelenggara UN tingkat kabupaten/kota;
Catatan Penting (2) Dalam keadaan terjadi kasus seperti pada butir 3) maka penyelenggara UN tingkat provinsi harus memberikan keputusan tentang pelaksanaan ujian pada mata pelajaran yang ditemukan bermasalah dalam waktu paling lambat 2 x 24 jam setelah menerima laporan; 4) Bahan UN yang bermasalah harus disimpan di tempat yang aman.
Catatan Penting (3) Jika pada saat pelaksanaan ujian terdapat kekurangan naskah maka dilakukan : Sekolah/madrasah penyelenggara dapat menggunakan sisa naskah soal di sekolah tersebut atau di sekolah terdekat. Sekolah/madrasah penyelenggara dapat memfotocopy dengan didampingi oleh pengawas satuan pendidikan dan satu orang pengawas ruang untuk satuan pendidikan SMA/MA, dan SMK, sedangkan untuk satuan pendidikan SMP/MTs didampingi oleh kepala sekolah dengan dua orang guru pengawas ruang. Sekolah/madrasah penyelenggara melaporkan permasalahan dan pilihan keputusan poin 1 atau 2 ke penyelenggara UN tingkat provinsi melalui penyelenggara UN tingkat kabupaten/kota secara lisan dan tertulis.