PENJELASAN UMUM DAN KONSEP DASAR RISET FASILITAS KESEHATAN 2010 – 2011

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJP/MD)
Advertisements

LEMBAGA PENJAMIN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan Bappenas
KEBIJAKAN PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN
ORGANISASI DAN MANAJEMEN RUMAH SAKIT
Petunjuk Diskusi Kelompok Rapat Kordinasi Teknis Riset Fasilitas Kesehatan 2011 Tingkat Provinsi.
Kelompok B Nagan Raya Bangkalan Dompu Lombok Barat LombokTimur Bombana
DISAMPAIKAN PADA SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PENYEMPURNAAN arSITEKTUR PROGRAM, KEGIATAN DAN STRUKTUR KINERJA
STANDAR 2.
PANDUAN.
KEBIJAKAN TERKAIT RUMAH SAKIT UU NO TTG PRAKTIK KEDOKTERAN
PELATIHAN PONED & APN PUSDIKLAT APARATUR.
Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat
DISAMPAIKAN : DIREKTUR BINA OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN
RENCANA PELATIHAN KESEHATAN HAJI PUSDIKLAT APARATUR 2012
KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS PELAYANAN KEFARMASIAN
Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat
Fasilitas kesehatan yang siap guna dan bersifat sementara dalam jangka waktu tertentu Dapat dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lain di DTPK dalam rangka.
PETA STRATEGI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
PENGUKURAN EVALUASI TERHADAP INPUT, PROSES, OUTPUT DAN OUTCOME
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
Maura Linda Sitanggang Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
BADAN LITBANGKES Disampaikan oleh Agus Suwandono, Tim Rifaskes 2011
Pertemuan ke-10 Pengantar:
KEBIJAKAN DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2016
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN OLE h Dr.Hj.Musdiawaty HR RoE,M.Kes Watansoppeng, 19 Maret 2014.
Pengelolaan data dan Informasi SDMK
PUSKESMAS VISI Tercapainya Kecamatan sehat menuju
dr.Andi.Hj.Hadijah Iriani R.Sp.THT.MSi Kepala bappeda kota makassar
PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
Sikda PENGELOLAAN DATA INFORMASI SOFTWARE.
STANDAR DAN INSTRUMEN BAB 2
Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara
MANAJEMEN RUMAH SAKIT.
OPTIMALISASI BOK DALAM PROGRAM PAMSIMAS/STBM TAHUN 2017
Sistem Informasi Kesehatan Daerah dan Puskesmas
PUSKESMAS VISI Tercapainya Kecamatan sehat menuju
PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan
PESERTA PELATIHAN AKREDITASI FKTP PUSKESMAS KECAMATAN CENGKARENG
JAMPERSAL Kelompok 2.
Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Menuju Kabupaten Sehat
PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PUSKESMAS TAHUN 2017
Laela Indawati, SSt.MIK., MKM
INDIKATOR MUTU PELAYANAN KEBIDANAN
Sistem Kesehatan Nasional
MANAJEMEN PELAYANAN KESEHATAN
PROGRAM PASCA SARJANA STIE AMKOP MAKASSAR 2014
Pengantar akreditasi rumah sakit di Indonesia
STANDAR PRAKTEK KEPERAWATAN
STANDAR PELAYANAN KESEHATAN GIGI DI PUSKESMAS
KEBIJAKAN TERKAIT RUMAH SAKIT UU NO TTG PRAKTIK KEDOKTERAN
BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
PERAN BAPPEDA DALAM PENYELESAIAN URUSAN KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
Materi-2 MATA KULIAH SIMKES S1-KESMAS-AKK
MANAJEMEN RUMAH SAKIT. DASAR HUKUM UU no. 44 tahun 2009 Kepmenkes no. 129 th 2008 ttg standar pelayanan minimal rumah sakit.
PROGRAM INDONESIA SEHAT DENGAN PENDEKATAN KELUARGA (PIS-PK)
Organisasi Yankes Pertemuan 3
Standar Pelayanan Minimal Puskesmas
1. Pokok Bahasan Pengertian audit Pengertian audit Jenis audit Jenis audit Pengertian audit internal Pengertian audit internal Manfaat audit internal.
ADMINISTRASI DAN UPAYA KESEHATAN. PENGERTIAN = tatanan yg menghimpun berbagai upaya kes masy (UKM) dan upaya kes perorangan (UKP) secara terpadu & saling.
FEEDBACK INFORMASI SDM KESEHATAN INDONESIA TAHUN 2018
PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
PERENCANAAN SDM RAPAT. DASAR HUKUM Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 81/MENKES/SK/I/2004 Tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Sumber Daya Manusia.
PERAN SERTA POLTEKES KEMENKES DALAM MENDUKUNG PROGRAM KEMENKES
Pengantar Manajemen Pelayanan RS Intan Silviana Mustikawati, SKM, MPH 1.
Transcript presentasi:

PENJELASAN UMUM DAN KONSEP DASAR RISET FASILITAS KESEHATAN 2010 – 2011 BADAN LITBANGKES

BATASAN RISET FASILITAS KESEHATAN (1) Pengukuran dan pengamatan data primer serta penelusuran data sekunder tentang kecukupan (adekuasi) dan ketepatan (appropriateness) penyediaan fasilitas kesehatan dan kinerjanya, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun yang disediakan oleh swasta. 

BATASAN RISET FASILITAS KESEHATAN (2) : Fasilitas kesehatan merupakan fasilitas yang memberikan pelayanan kesehatan : UKP maupun UKM Rawat jalan Rawat inap Melingkupi strata I, II, dan III.

BATASAN RISET FASILITAS KESEHATAN (3) Strata I : puskesmas, BP pemerintah dan swasta, praktek swasta. Strata II dan III : balai kesehatan mata masyarakat, balai pengobatan penyakit paru, balai kesehatan indera masyarakat, balai besar kesehatan paru masyarakat, RS Pemerintah dan swasta. Rifas I : RSU Pemerintah, Puskesmas, dan Laboratorium

DASAR HUKUM Undang-Undang Dasar 1945 UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan UU Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 – 2014 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 374 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 021 Tahun 2011 tentang Rencana Strategis Kemenkes Tahun 2010 – 2014.

RISET FASILITAS KESEHATAN LATARBELAKANG (1) RISET FASILITAS KESEHATAN SASARAN STRATEGIS KEMKES : Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat Menurunnya angka kesakitan Menurunnya Disparitas Tenaga strategis di DTPK - SPM BK STRATEGI : Pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, bermutu dan berkeadilan serta berbasis bukti Pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan yang merata dan bermutu Ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat dan alat kesehatan PROGRAM GENERIK Pemberdayaan Masyarakat dan Promkes Krisis kesehatan Perumusan perundang - undangan Pengelolaan Data dan Infoles PROGRAM TEKNIS Bina Gizi dan KIA Upaya Kesehatan P2PL Kefarmasian dan Alkes PPSDM Ke

Pelayanan rawat inap di puskesmas : 0,8 % LATARBELAKANG (2) Pelayanan rawat inap di puskesmas : 0,8 % Pelayanan rawat jalan di puskesmas : 1,3 %. Masyarakat lebih banyak memilih berobat ke tenaga kesehatan (13,9%) daripada ke puskesmas. Masalah puskesmas : kurangnya SDM Kesehatan, anggaran, peralatan, obat-obatan, dan sebagainya. 

Tingkat pendidikan dan ekonomi masyarakat semakin tinggi LATARBELAKANG (3) Perkembangan jaman dan globalisasi membawa fasilitas pelayanan kesehatan pada situasi persaingan yang membutuhkan mutu layanan prima. Pelayanan kesehatan melampaui batas negara dan teknologi kesehatan juga semakin maju. Tingkat pendidikan dan ekonomi masyarakat semakin tinggi

Pasar sangat tergantung pada keinginan pasien (customer oriented). LATARBELAKANG (4) Pasar sangat tergantung pada keinginan pasien (customer oriented). Dalam upaya pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 – 2014 dan Renstra Kementerian Kesehatan 2010 -2014, maka dukungan kebijakan yang tepat dalam hal Upaya Kesehatan menjadi suatu hal yang penting. Kebijakan yang tepat hanya akan diperoleh bila didasarkan pada bukti yang kuat dan sahih (evidence based policy).

LATARBELAKANG (5) IPKM menggunakan sumber data Riskesdas, PODES, dan Susenas. Data Rifaskes akan menyempurnakan kelengkapan IPKM sehingga IPKM lebih komprehensif dan baik. Melalui kebijakan yang tepat maka perencanaan program secara konkuren di setiap tingkat administrasi Pemerintahan dan intervensi yang dilakukan akan lebih efektif . 

KEDUDUKAN RIFASKES DAN RISKESDAS

PERTANYAAN PENELITIAN 1. Bagaimana informasi terkini tentang supply pelayanan kesehatan, yaitu fasilitas (RS, Puskesmas dan Laboratorium klinik mandiri), termasuk SDM, alkes penting dan canggih dan penyediaan pelayanannya pada pada tingkat wilayah dan nasional 2. Bagaimana distribusi supply pelayanan kesehatan di berbagai wilayah 3. Bagaimana kinerja sistem pelayanan kesehatan dan variasinya di berbagai wilayah

TUJUAN PENELITIAN Diperolehnya informasi terkini tentang supply pelayanan kesehatan di fasilitas RSU Pemerinah dan puskesmas pada tingkat wilayah dan nasional (stock opname). Memberikan pemetaan ketersediaan supply fasilitas pelayanan kesehatan (RSU Pemerintah, puskesmas dan laboratorium klinik mandiri), di berbagai wilayah (kabupaten/kota/propinsi) Diperolehnya Indeks Kinerja RSU, Puskesmas, dan laboratorium klinik mandiri. Diperolehnya gambaran mengenai patient safety dan responsifitas pelayanan di RSU Pemerintah

MANFAAT PENELITIAN (1) : 1. Mendukung pencapaian Universal Coverage Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dengan menyediakan data fasilitas (RS , puskesmas, dan lab. Klinik mandiri) terkait dengan paket pelayanan kesehatan yang dapat diberikan (benefit package). 2. Memberikan masukan untuk penyusunan kebijakan pasca UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. 3. Memberikan masukan untuk penyusunan kebijakan revitalisasi puskesmas dan laboratorium. Memungkinkan Pemerintah Pusat/propinsi mengembangkan kebijakan dan mengalokasikan peran kepada daerah berdasar evidens secara optimal

MANFAAT PENELITIAN (2) : 5. Memungkinkan pemerintah daerah mengembangkan supply pelayanan kesehatan yang dibutuhkan 6. Dapat digunakan dasar bagi perencanaan fasilitas pelayanan kesehatan di berbagai tingkat administrasi pemerintahan. 7. Menghasilkan peta yang terintegrasi antara masalah kesehatan dan penyediaan pelayanan kesehatan berdasarkan berbagai riset/informasi yang relevan (riskesdas, Rifaskes, Podes, Susenas dll) 8. Mendorong kegiatan riset follow up yang lebih tajam dan terarah

METODE PENELITIAN Rancangan Studi Studi potong lintang (cross sectional). Populasi /SampelStudi  RSU Pemerintah (676 RSU), puskesmas (9005 puskesmas), dan laboratorium klinik mandiri (772) di seluruh Indonesia. Kriteria Subjek Fasilitas kesehatan sudah beroperasi minimal 1 (satu) tahun. Terdaftar dalam data Kementerian Kesehatan tahun 2010.

PENGUMPULAN DATA Jenis data yang dikumpulkan : Sumber Daya Manusia Sarana dan peralatan kesehatan/medik Obat-obatan Organisasi dan manajemen esensial Pelayanan Kesehatan yang berjalan (SPM) Output esensial dan pelayanan kesehatan Indikator Mutu

Cara Pengumpulan Data : Wawancara Observasi Pemeriksaan dokumen Instrumen Pengumpulan Data : Kuesioner Puskesmas Kuesioner Rumah Sakit Kuesioner Laboratorium

STRUKTUR KUESIONER PUSKESMAS (1) BLOK TOPIK I PENGENALAN TEMPAT II KETERANGAN PENGUMPUL DATA III IDENTITAS PUSKESMAS IV SUMBERDAYA KESEHATAN JUMLAH PEGAWAI MENURUT PENDIDIKAN & STATUS KEPEGAWAIAN PENEMPATAN DAN ROTASI INSENTIFDAERAH V FASILITAS FISIK TANAH BANGUNAN AIR BERSIH SARANA PEMBUANGAN AIR LIMBAH PENANGANAN LIMBAH MEDIS SUMBER PENERANGAN/ LISTRIK RUANG PERAWATAN (KHUSUS DTP)

STRUKTUR KUESIONER PUSKESMAS (2) BLOK TOPIK VI. KETATAUSAHAAN ALAT KANTOR ALAT KOMUNIKASI ALAT TRANSPORMASI ANGGARAN ORGANISASI VII MANAJEMEN PERENCANAAN PENGGERAKAN PELAKSANAAN PROGRAM YANG DILAKSANAKAN DAN PENANGGUNG JAWAB PROGRAM PENANGGUNG JAWAB PROGRAM DAN DAERAH BINAAN JAMINAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN

STRUKTUR KUESIONER PUSKESMAS (3) : BLOK TOPIK VIII PELAYANAN KESEHATAN PELAYANAN KESEHATAN DALAM GEDUNG & LUAR GEDUNG B. PELAYANANKESEHATAN DI PUSKESMAS RAWAT INAP IX KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PUSKESMAS SEBAGAI PUSAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT B. UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) X PUSKESMAS SEBAGAI PUSAT PEMBANGUNAN BERWAWASAN KESEHATAN XI PUSTU DAN BIDAN DI DESA XII JARINGAN PELAYANAN KESEHATAN XIII RUMAH DINAS XIV ALAT KESEHATAN DAN OBAT XV ALAT KESEHATAN LUAR GEDUNG XVI IMUNISASI

STRUKTUR KUESIONER RUMAH SAKIT : BLOK I : PENGENALAN TEMPAT BLOK II : KETERANGAN PENGUMPUL DATA BLOK III : INPUT DAN PROSES A. SUMBER DAYA MANUSIA B. STAFF ORIENTATION C. SARANA DAN PRASARANA D. PELAYANAN E. KELENGKAPAN ORGANISASI ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN PEMBIAYAAN RUMAH SAKIT KESELAMATAN KERJA, KEBAKARAN & KEWASPADAAN BENCANA I. PENGELOLAAN LIMBAH RS J. PROMOSI KESEHATAN DI RS K. PENCATATAN KEMATIAN L. CEK LIST OBAT_OBATAN ESENSIAL DAN GAWAT DARURAT BLOK IV. CEK LIST PERALATAN

STRUKTUR KUESIONER LABORATORIUM BLOK I IDENTITAS LABORATORIUM BLOK II SUMBER DAYA MANUSIA BLOK III FASILITAS FISIK BANGUNAN A. KRITERIA FISIK BANGUNAN B. JENIS RUANGAN C. PENANGANAN LIMBAH D. PERALATAN LABORATORIUM BLOK IV MUTU PELAYANAN A. PEMANTAPAN MUTU INTERNAL B. PEMANTAPAN MUTU EKSTERNAL BLOK V PENCATATAN DAN PELAPORAN A. PENCATATAN DAN PELAPORAN TAHUN 2010 B. PROGRAM KHUSUS C. PEMERIKSAAN NON-LABORATORIUM BLOK VI KETERANGAN PENGUMPUL DATA BLOK VII CATATAN

ANALISIS DATA Pemetaan fasilitas kesehatan Deskriptif nasional dan wilayah Analisis untuk menghasilkan pencapaian berbagai indikator kecukupan, ketepatan, kinerja (efektivitas dan efisiensi), dan mutu. Penyusunan Indeks Kinerja RS, Puskesmas, dan laboratorium

APPROPRIATENESS : KETEPATAN SDM PEMBIAYAAN KESESUAIAN DENGAN KEBUTUHAN EFEKTIFITAS SARANA PERALATAN OBAT-OBATAN

ADEKUASI : KECUKUPAN, MEMADAI SDM Kecukupan, kompetensi nakes PEMBIAYAAN Penerimaan berbanding pengeluaran SARANA Gedung, komunikasi, transportasi EFISIENSI PERALATAN Poliklinik, UGD, Bedah, Penunjang Program OBAT-OBATAN Penggunaan obat generik, obat esensial

HIRARKI INDIKATOR : HASIL INPUT Pengaruh yg ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh dari suatu kegiatan Menggambarkan aspek makro tujuan proyek secara sektoral, regional, maupun nasional DAMPAK Tujuan/manfaat yang diperoleh dng berfungsinya luaran secara optimal MANFAAT Segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya suatu luaran HASIL Sesuatu yg langsung diperoleh dari pelaksanaan kegiatan OUTPUT Kegiatan dan sumberdaya/dana yg dibutuhkan, agar luaran yg dihasilkan sesuai dg yg diharapkan INPUT

SMARTT Specific ; spesific and clear ; well defined Measurable ; Attainable, Achievable ; don’t too far : not commit Relevant, Realistic ; Not identic with “easy”, within the availability of resources, knowledge and time Timely ; enough time, don’t too much time TRACKABLE Many people fail in life because they have never organized their energies around a goal.

MEKANISME JAGA MUTU Ketua Tim mengecek kelengkapan isian kuesioner PenanggungJawab Teknis (PJT) Kabupaten/kota mengecek kelengkapan isian kuesioner. Supervisi oleh Tim Pusat dan Provinsi Validasi data oleh UI, Unhas, dan Unair. Editing oleh Tim Mandat Pusat

MEKANISME PROTEKSI KERAHASIAAN DATA Data akan digunakan semata-mata untuk pembinaan dan perencanaan, bukan untuk audit. Pada kontrak dengan enumerator tertulis aturan mengenai kewajiban menjaga kerahasiaan data. Kuesioner dan Isiannya adalah Rahasia Negara PJT dan PJO kabupaten/kota bertanggungjawab terhadap kerahasiaan data. Data sensitif akan dilakukan koding dan tidak digunakan untuk konsumsi umum Hasil analisis data akan menjadi konsumsi publik setelah disepakati oleh pengambil keputusan di tingkat Kementerian.

RINCIAN KEGIATAN (1) Tahap Persiapan (2010) Telaah dokumen Konsinyasi dengan program Konsinyasi dengan Organisasi Profesi Konsinyasi dengan pakar Penyusunan indikator dan indeks kinerja Penyusunan instrumen Uji coba instrumen Perbaikan instrumen Penyusunan Rancangan Tim dan Plan of action

RINCIAN KEGIATAN (2) : 2. Tahap Pelaksanaan (2011): Penyusunan pedoman Rapat-rapat persiapan dan koordinasi tingkat Pusat Rapat koordinasi teknis Provinsi Workshop MOT, TOT, TC Pengumpulan data Validasi Data processing dan analysis Penyusunan laporan Diseminasi hasil

JADWAL RIFASKES 2011 PEDOMAN MOT, TOT, TC DC DP & A REPORTING DISEM JAN PEB MA AP MEI JUN JUL AG SEP OK NO DES PEDOMAN MOT, TOT, TC DC DP & A REPORTING DISEM JAN PEB MA AP MEI JUN JUL AG SEP OK NO DES

TERIMA KASIH