CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SISTEM AKUNTANSI INSTANSI
Advertisements

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL (PP 71 TAHUN 2010)
PENATAUSAHAAN PERSEDIAAN
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan PER-55/PB/2012
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
Akuntansi dan bagan akun
REFORMASI KEUANGAN, STANDAR & KONSEP DASAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
KOORDINASI BAWAS - BPKP : PENINGKATAN KUALITAS LK TA.2011
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN 1 PERATURAN PEMERINTAH NO 24 tahun 2005 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN.
4/3/2017 9:12 AM GAMBARAN UMUM PP nomor 71 TAHUN 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft,
EVALUASI ATAS PELAKSANAAN TUGAS BANK GIRO POS PADA KPPN PALEMBANG
PELATIHAN PENYUSUNAN RBA UNTUK RSUD BLUD
PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN 2012
MEMBANGUN ORGANISASI PTN YANG HANDAL DENGAN TATA PAMONG YANG AKUNTABEL DALAM RANGKA PERSIAPAN WTP DISAMPAIKAN OLEH : DADANG GUNAWAN ANGGOTA UTAMA KEUANGAN.
PENYUSUNAN LAPORAN DEWAN PENGAWAS BLU
Tata Cara Pengintegrasi LK BLU ke dalam LK Kementerian Negara/Lembaga
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN DISAMPAIKAN DALAM SOSIALISASI STANDAR BIAYA TAHUN 2007 KEPADA UNIT ESELON I KEMENTERIAN/LEMBAGA.
SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BADAN LAINNYA
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH 2013
PMK TENTANG BAGAN AKUN STANDAR (PMK NO.91/PMK.05/2007)
Inna Grand Bali Beach 18 Juni 2009
Perdirjen Perbendaharaan No. PER-69/PB/2006
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT
PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
MANAGEMENT PENGELOLAAN BMN (Khusus BMN yang Bersumber dari Pengadaan
1 MODUL PSAP NO. 11 LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Agustus 2007.
Prof. Gagaring Pagalung, SE., MS., Ak. CA
BULETIN TEKNIS NO. 07 AKUNTANSI DANA BERGULIR
PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan BLU ke Dalam Laporan Keuangan Kementerian.
Pembaruan Pengelolaan Keuangan Daerah
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
REGULASI DAN STANDAR DI SEKTOR PUBLIK
BADAN LAYANAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN Direktorat Pembinaan PK BLU
PENGGOLONGAN KODEFIKASI
PERSIAPAN PENYUSUNAN DIPA TAHUN ANGGARAN 2007
AKUNTANSI DAN PELAPORAN DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN 2013
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH
1 OVERVIEW LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Agustus 2007.
KONTRUKSI DALAM PENGERJAAN
PSAP NO. 02 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PSAP 12 LAPORAN OPERASIONAL
MODUL PENATAUSAHAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) Disampaikan pada: Rapim Ditjen Perbendaharaan DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN.
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
PSAP NO. 11 LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
SISTEM AKUNTANSI INSTANSI
1 MODUL PSAP NO. 10 KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, DAN PERISTIWA LUAR BIASA.
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN
AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS
Penagihan Piutang Negara (tanpa Surat Paksa)
BAGAN AKUN STANDAR 2012 HARMONISASI antara:
Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan-Ditjen Perbendaharaan
Pembiayaan Pembangunan
PENYAJIAN KEMBALI (RESTATEMENT) LKPD TAHUN 2015
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI
MODUL AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI ATAS PELAKSANAAN KEUANGAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 15/PMK
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL NOMOR 13 TENTANG PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR.
PELAPORAN ANNGARAN (Stdi Pada Laporan Realisasi Anggaran ‘LRA’)
DEPARTEMEN KEUANGAN RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan
SOSIALISASI PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA Perdirjen No.55/PB/2012 KPPN KLATEN 30 April 2013.
BAGAN AKUN STANDAR 2012 HARMONISASI antara:
Pembiayaan Pembangunan
SISTEM AKUNTANSI INSTANSI
Padang, 26 – 29 Agustus 2019 PENGANTAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN.
Transcript presentasi:

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PEMAPARAN Dasar Hukum penyusunan Laporan Keuangan Tujuan Catatan atas Laporan Keuangan Pentingnya Catatan atas Laporan Keuangan Isi Catatan atas Laporan Keuangan (Sistematika dan Penjelasan)

Dasar Hukum penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga 3 Paket Undang-Undang di Bidang Keuangan Negara (UU no 17/2003, 1/2004, 15/2004); Peraturan Pemerintah nomor 24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; Peraturan Pemerintah nomor 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Keuangan nomor 171/2007 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor 51/2008 tentang Penyusunan .

Tujuan Catatan atas Laporan Keuangan Mengungkapan informasi yang memadai; Memudahkan pengguna Laporan Keuangan untuk memahami nilai yang disajikan dalam Laporan Keuangan; Menjelaskan dan memperbandingkan (antar waktu) aktifitas per akun dalam Laporan Keuangan, baik akun Realisasi Anggaran maupun Neraca.

Pentingnya Catatan atas Laporan Keuangan Memenuhi kualitas informasi laporan keuangan yang relevan dan handal; Mencegah kekeliruan dalam menerjemahkan angka dalam Laporan Keuangan (prevent misleading information); Menginformasikan hal-hal (kebijakan, keputusan manajemen dan lain-lain) yang secara signifikan mempengaruhi Laporan Keuangan.

Isi Catatan atas Laporan Keuangan Penjelasan Umum; Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran; Penjelasan atas Pos-pos Neraca.

Penjelasan Umum Penjelasan secara lengkap mengenai dasar hukum penyusunan laporan keuangan, kebijakan teknis , dan pendekatan penyusunan laporan keuangan Dasar Hukum Kebijakan Teknis Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan Kebijakan Akuntansi Meliputi seluruh peraturan yang melandasi penyusunan laporan keuangan: Undang-undang Peraturan Menkeu Peraturan Dirjen Meliputi rencana strategis organisasi dan realisasi anggran sebagai pendukung terlaksananya kegiatan yang melekat dalam rencana strategis organisasi Aspek dan dukungan dalam penyusunan laporan keuangan (Sistem dan Aplikasi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Menjelaskan kebijakan dalam pencatatan transaksi dan penyajian per masing-masing akun dalam laporan keuangan (LRA & Neraca). SEUSAI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran Menggambarkan secara umum dan rinci besaran anggaran dan realisasinya baik pendapatan maupun belanja dengan perbandingan antar waktu

Penjelasan atas Pos-pos Neraca Menggambarkan secara umum dan rinci besaran neraca meliputi saldo awal, mutasi dan saldo akhir dengan perbandingan antar waktu